Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tertanggal 30 Januari2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tertanggal 30 Januari2013, Daftar Perusahaan yang mendapatkan persetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 padawilayah Kabupaten Serang Nomor 17 yaitu PT. YooshinIndonesia;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur BantenNomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar PerusahaanYang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten SerangNomor Urut 17 yaitu PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanGubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 PadaWilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaitu PT. YooshinIndonesia Jalan Pengampelan RT. 06/03 Kp.

Khusus mengenai diktum putusan yang menyatakan batalKeputusan Tata Usaha Negara Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013,dan yang mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan GubernurBanten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, masih harus dibuktikansecara sah menurut hukum:Apakah Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, telah diterbitkan secara melawan hukum (OutrechtMatige Overheidsdaad) atau tidak ?

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013, tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013, padalampiranKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013, daftar perusahaan yangmendapatkan persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum tahun 2013, pada wilayah Kabupaten Serang nomor urut17 yaitu PT.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaitu PT. Yooshin Indonesia Jl.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaitu PT. Yooshin Indonesia Jl. Pengampelan RT 06/03 Kp.

Penggugat, maka sesuaiketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat(1) , ayat (2) point a, b dan c dan memenuhi Pasal 55, ParaPenggugat mengajukan permohonan kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menangani perkaraini untuk memutuskan:DALAM POKOK PERKARA:2222oooennonnnnnen cece nnnenneneneeee1.Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 561.2

/Kep.15Huk/2013 tertanggal 30 Januari2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tertanggal 30 Januari2013, Daftar Perusahaan yang mendapatkan persetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013pada wilayah Kabupaten Serang No. 17 yaitu PT.

YooshinIndonesia, Serang yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013 tertanggal 30Januari 2013 tentang Persetujuaan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, pada lampiranKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013tertanggal 30 Januari 2013, Daftar Perusahaan yangmendapatkan persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Tahun 2013 pada wilayah Kabupaten Serang No.17 yaitu PT. YooshinIndonesia;4.

Bahwa Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenaimohon batal atau tidak sah Keputusan Gubernur BantenNomor: 561.2/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013,Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 09/G/2013/PTUNSRGry)2)tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum tahun 2013, khusus lampiran nomor urut 17 yaituPT.Yooshin Indonesia;Bahwa dimohon periksa, Para Penggugat yang terdiri dari parapekerja PT.Yooshin Indonesia sebanyak 145 orang atas namaSuheri dkk memberikan kuasa khusus kepada

Yooshin Indonesia yang mohonpenangguhan pembayaran upah minimum berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013, tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,tersebut ;Bahwa jika benar Quod non, PT Yooshin Indonesia tidakmampu membayar upah minimum tersebut, maka yang harusdigugat adalah perusahaan PT Yooshin Indonesia;Dan atau, Gugatan ini harus mengikutsertakan Direktur/Pimpinan PT Yooshin Indonesia sebagai Tergugat II, gugatanperkara

semuakeadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang tanggal 5 Juli 2013 Nomor : 09/G/2013/PTUNSRG dalamsengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSIe Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;II DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, padalampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar Perusahaan YangMendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah MinimumTahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaituPT.

NamboKaserangan Ciruas, Serang;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurBanten Nomor : 561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah MinimumTahun 2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor :561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar PerusahaanYang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut17 yaitu PT. Yooshin Indonesia Jl.

DALAM PENUNDAAN:Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 561.2/Kep.27-Huk/2015 Tanggal 28 Januari 2015, tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimun Tahun 2015, sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur Banten No. 561.2/Kep.27-Huk/2015 Tanggal 28 Januari 2015, nomor urut 2 (dua) atas nama PT Yooshin Indonesia;II. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;III.

Hubungan kerjanyakarena karena Dideskualifikasikan mengundurkan diri Sebagimana Pasal 168ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang bahwa besaran terakhir Upah Tergugat Rekonvensi I adalah sebesarRp1.381.000,00 dan Rekonvensi II sebesar Rp1.450.000,00 berdasarkanKesepakatan antara PUK SPSI Sandratex dengan Penggugat Rekonvensitertanggal 26 Januari 2013 ( Bukti T 2 ) yang telah didaftarkan di PHI pada PNSerang Bukti ( Tl ) dan suratKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2

panggilan yangtidak ada maka unsur syarat formil untuk didiskualifikasilan mengundurkan diriadalah batal demi hukum;Menimbang Bahwa besaran terakhir upah terakhir Tergugat Rekonvensi I adalahsebesar Rp1.381.000,00 dan Rekonvensi II sebesar Rp1.450.000,00 berdasarkanKesepakatan antara PUK SPSI Sansdratex dengan Penggugat Rekonvensitertanggal 26 Januari 2013 (bukti T2) yang telah didaftarkan di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang (bukti TI) dan suratKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2

/Kep/15Huk/2013 tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013 tertanggal 30 Januari2013 (bukti T3) dan Memo Nomor 02/MSDTR/II/13/Hal Upah, tertanggal 11Februari 2013;Bahwa surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep/15Huk/2013tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaaan Upah Minimum tahun 2013tertanggal 30 Januari 2013 telah digugat olek KSPSI di PTUN dengan GugatanNomor perkara 9/G/2013/PTUNSrg.

Dan perkaranya telah diputus pada tanggal5 Juli 2013, dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang MembatalkanSurat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep/15Huk/2013 tentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaaan Upah Minimum tahun 2013 tertanggal30 Januari 2013.

DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 dan lampirannya ; II.

none nnn nme nnnnnnnsTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal16 April 2013, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 16 April 2013 dalam Register Perkara Nomor:10/G/2013/PTUNSRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan terakhir kalinyapada tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikutYang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah : e Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

MPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Independen(GSBI) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dankeinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasarkepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukumdan hak asasi manusia di Indonesia, knususnya mewakili kepentingan bagiburuh/pekerja dari 144 (seratus empat puluh empat) perusahaan di 5 (lima)Kabupaten/Kota di Banten yang upahnya ditangguhkan dengan terbitnyaKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

Bersama ini kami lampirkan Surat KeputusanGubernur Banten Nomor : 561/Kep.277Huk/2011 Tentang Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2011 dan Nomor: 561.2/Kep.357Huk/2012Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012 ;4 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang,salah dan keliru penerapan mengenai Gaji Almarhum Prabuono sebesar Rp.1.529.150,(Satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh) rupiah sehingga totalmenuntut

Gaji almarhum Prabuono dangaji karyawan belum diberlakukan gaji/ upah minimum yang ditentukanPemerintah Provinsi Banten sebesar Rp1.290.000,00 Untuk tahun 2011dan Rp1.529.150,00 untuk tahun 2012; Bersama ini kami lampirkanSurat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.277Huk/2011tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/ Kotatahun 2011 dan Nomor: 561.2/Kep.357Huk/2012 tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2012;4 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

kepastian hukumnya ; Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubermur BantenNomor : 561/Kep.1Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 TentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012 1 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurBanten, Aquo, Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentangpersetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimummelalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

Upah Minimum dapat kami sampaikan perinciannyasebagai berikut a Yang disetujui untuk penangguhan Upah Minimum sebanyak 35 Perusahaan,terdiri dari penangguhan UMK sebanyak 13 Perusahaan, danPenangguhan UMSK sebanyak 22 Perusahaan ; b Yang ditolak permohonannya sebanyak 19 perusahaan ; CcYang mengundurkan diri dari permohonan = sebanyak 4 perusahaan ; 1 Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan danpenolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melaluiKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

Periode20092012, tanggal 31 Januari 2011 ; 21.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tanggal 4Januari 2012 ; Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUNSRG 22.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012 tentang Penolakan Penangguhan PelaksanaanUpah minimum Tahun 2012, tanggal 25 April 2012 ; 23.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

dilaksanakan rapat DewanPengupahan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan diProvinsi Banten Tahun 2012 yang merekomendasikan untuk disetujuipenangguhannya sebanyak 35 perusahaan dan yang ditolak sebanyak 19perusahaan (Bukti T 17);5 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, telah terbit Keputusan Gubernur Bantenmasingmasing Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012 tentang PenolakanPenangguhan Upah Minimum Tahun 2012 (Bukti T 21) dan Nomor: 561.2

Bintang Baru Indonesia ;b Yang ditolak permohonannya sebanyak 19 perusahaan ;c Yang mengundurkan diri dari permohonan sebanyak 4perusahaan; Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan danpenolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melaluiKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357Huk/2012,tanggal 25 April tentang Persetujuan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Tahun 2012, dan Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012, tanggal 25 April 2012, tentang Penolakan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum

PengupahanProvinsi Banten Periode 20092012 tanggal 12 April 2010 ; 17.Bukti T 17 Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561.05/Kep.58Huk/2011 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561.05/Kep.231Huk/2010 TentangPembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode20092012 tanggal 31 Januari 2011 ; 18.Bukti T 18Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012 tentang Penolakan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 ; 19.Bukti T 19Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2

dilaksanakan rapat DewanPengupahan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan diProvinsi Banten Tahun 2012 yang merekomendasikan untuk disetujuipenangguhannya sebanyak 35 perusahaan dan yang ditolak sebanyak 19perusahaan (Bukti T 15) ;4 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, telah terbit Keputusan Gubernur Bantenmasingmasing Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012 tentang PenolakanPenangguhan Upah Minimum Tahun 2012 (Bukti T 18) dan Nomor : 561.2

Rekonvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi yangmerupakan karyawan dengan Jabatan/Golongan sebagai Operator/, bagianSpinning/Rensobo serta mulai bekerja tanggal 23 September 1991, denganmendapatkan upah terakhir sebesar Rp1.529.000,00 (satu juta lima ratus duapuluh sembilan ribu rupiah);Besaran upah terakhir Tergugat rekonvensi adalah berdasarkanKesepakatan Bersama antara PUK SPSI Sandratex Rempoa denganPenggugat Rekonvensi (tertanggal 26 Januari 2013), Surat KeputusanGubernur Banten Nomor 561.2

Bahwa permohonan penundaanpelaksanaan Keputusan GubernurBantena quo Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentangpersetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimummelalui Keputusan Gubernur Banten Nomor:561.2/Kep.357Huk/2012, tanggal 25 April tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012, dan Nomor:561.1/Kep.356Huk/2012, tanggal 25 April 2012,tentang PenolakanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012;2.

Pasal90 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.Dalam Provisi :1.1.Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Provisi TergugatRekonpensi ;561.2.Menyatakan gugatan Provisi Tergugat

Hal. 561.2 H. BADARUDIN bin H. YASIN, anak lakilaki dari istri pertama(almarhumah INAQ SAMAK) yang meninggal dunia pada tahun 2003;1.3 HJ. ZAINAB binti H. YASIN, anak perempuan dari istri pertama(almarhumah INAQ SAMAK) yang meninggal dunia pada tahun 2013;1.4 H. ABDUL RAUF bin H. YASIN, anak lakilaki dari istri pertama(almarhumah INAQ SAMAK) yang meninggal dunia pada tahun 2008;1.5 SELAMAH binti H. YASIN, anak perempuan dari istri kKeempat(almarhumah Hj.

Grosse Acte Eigendom Verpondin No.2123 melaluiKeputusan Pengadilan tertanggal 27 November 1941 No.561.2. Meetbrief 12Maart 1908 No.69. 3.

Di bawah ini adalahsatu contoh Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepadalebih dari satu pihak yang nama dan alamat setiap pihak disebutkandalam Keputusan Tata Usaha NegaraLampiran Keputusan Gubernur BantenNomor : 561.2/Kep.357Huk/2012Tanggal ; 25 April 2012DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM TAHUN 2012A. Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 No. Nama Perusahaan Alamat Besaran UMK (Rp Jangka waktu penangguhan1 PT.

Warisan, 1/8 X 448 = 561.2. 4 (empat) orang anak lakilaki Yakni:a. Sugiono bin Martono 56/448 bagianb. Edi Supriyanto bin Martono 56/448 bagianCc. Slamet Mulyono bin Martono 56/448 bagiand. Slamet mulyanto bin Martono 56/448 bagian1.3. 6 (enam) anak perempuan yakni :a. Umi Umartini binti Martono 28/448 bagianb Sugi Mariati binti Martono 28/448 bagianC.

SK Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.16HUK/2014 tentangPersetujuan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2014;18.2. SK Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.26HUK/2015 tentangPersetujuan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2015 (P7);Halaman 10 dari 69 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.SusPHI/201719.Bahwa atas tidak adanya upaya penangguhan upah yang dilakukan olehpihak Tergugat, maka tidak ada alasan Tergugat membayar upah lebihrendah dari Upah Minimum tapi faktanya Tergugat membayar upahPenggugat Srd.

pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalampemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidakditandatangani pembuat daftar;560. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerjateknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suaradengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;561.2

pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalampemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidakditandatangani pembuat daftar;560.3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerjateknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suaradengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;561.2