Dirjen Anggarandengan suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1999 untukpenyelesaiannya lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antaraPenggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Dinas Pendidikan) Jawa Barat, agardiberikan Ijin Persetujuan pertukarannya ; Hal 15 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKTBahwa, atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quoyaitu tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung telah diterbitkanSertipikat Hak Pakai Nomor

KanwilDepdiknas Propinsi Jawa Barat ;Bahwa, Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Suratnya Nomor : 593.53/3052/Dekontanggal 30 Oktober 2001 telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Cq.

I Jawa Barat Nomor : 593.53/ 1072/Pem.Um,tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di JalanGatot Subroto No. 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/ Dekon2001 tanggal 9April 2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq.Nomor : 593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; 4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2, tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanahdan Bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ; 5.

/1072/Pem.Um,tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset Bekas Milik Asing/Cina di JalanGatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Nomor : 593.53/754/Dekon2001 tanggal9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 CqNomor : 593.53/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 ; Akta aothentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atasTanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudahHal. 17 dari 90 hal.

/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995 cq Nomor : 593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggalHal. 21 dari 90 hal.

Jabar ; : Surat Setda atas nama Gubernur Jabar, Nomor 593.53/754/Dekon2001,tanggal 9 April 2001, Perihal : Pengantar Permohonan tindak lanjut tukarmenukar Asset di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; : Surat Edaran Dirjen Anggaran, Nomor : S5013/A/2001, tanggal 31 Juli2001, Hal : Penanganan aset bekas milik asing/cina dalam rangkapelaksanaan otonomi daerah ; : Surat Setda atas nama Gubernur, Nomor : 593.53/3052/Dekon, tanggal30 Oktober 2001, Perihal : Penyelesaian Aset di Jalan Gatot Subroto Nomor4

Kanwil DepdiknasPropinsi Jawa Barat ; Bahwa, Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Suratnya Nomor : 593.53/3052/Dekontanggal 30 Oktober 2001 telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Cq.

I Jawa Barat Nomor : 593.53/1072/Pem.Um,tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan GatotSubroto Nomor 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq. Nomor :593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; 4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah danBangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; 5.

Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013dengan suratnya tanggal 9 April 2001 Nomor 593.53/754/Dekon2001,untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian atas PerjanjianTukar Menukar di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;8.

Negara Cq Pemerintah RI tidakdirugikan, dan berlaku sebagai undangundang bagi Para Pihaknyacq Addendum tanggal 2 Juni 1994 cq Berita Acara Serah terimatanggal 16 Januari 1995 cq Surat Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepadaGubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jabar Nomor7694/l02/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ;3) Surat Gubernur Kepala Daerah tTk.l Jawa Barat Nomor593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan AsetBekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung CqNomor : 593.53

/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor :593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor593.53/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 ;4) Akta aothentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung,Halaman 12 dari 24 halaman.

eksekusinyasampai dengan sekarang ;Suratsurat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujuiadanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untukmenyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yangbertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, danmemohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Suratsuratrekomendasinya Nomor : 593.53

/1072/Pem.Um tanggal 11 April1995 cq Nomor : 593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 CqNomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq SuratSekda Provinsi Jabar Nomor : 593/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006yang ditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara KementerianKeuangan dan diterbitkan Gubernur Jabar selaku Ketua TimHalaman 15 dari 24 halaman.

Bandung tanggal 31 Mei 1994Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama/Addendum tanggal2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995,telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikoud Jabar kepada Gubernur selakuKetua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor 7694/102/R/1995tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepadaMenteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggarandengan Suratnya Nomor 593.53

atas nama DepartemenPendidikan Nasional Cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat ;Dan Penggugat melaporkannya kepada Ka Kanwil Depdikoud ProcinsiJawa Barat dengan surat tertanggal 1 Februari 2001, dengan tembusankepada Menteri Keuangan dan Gubernur Jabar, yang merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran dengan suratnyatanggal 9 April 2001 Nomor 593.53/754/Dekon2001, untuk dijadikanbahan pertimbangan dalam penyelesaian atas Perjanjian Tukar Menukardi Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung

Jawa Barat Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset BekasMilik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cg Nomor593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor 593.53/1805/Dekontanggal 29 Mei 2006 ;Halaman 13 dari 33 halaman.

eksekusinyasampai dengan sekarang ;Suratsurat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujuiadanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untukmenyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yangbertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, danmemohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Suratsuratrekomendasinya Nomor 593.53

Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015cq Nomor 593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Surat SekdaProvinsi Jabar Nomor 593/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 yangditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara KementerianKeuangan dan diterbitkan Gubernur Jabar selaku Ketua TimAsistensi Daerah sebelum tanggal 30 November 2008, yaitusebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor 188/PMK.06/2008, dan wewenang tersebut sekarang berada pada Tergugatselaku Ketua

yang menyatakanPara Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 203tanggal 01 September 2020 atas nama Muhammad Yani Surat Ukurnomor 93/Medang/2020 luas 14.255 M2 terletak di Desa MedangKecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara 16 Februari 2021 diPengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Kis.Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut asalkepemilkan dari Minan seluas 8.603 M2, dan dari Yahya seluas 2.478M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.53

berdasarkan Surat KeteranganTanah Nomor 593.53/2A/MG/93 tanggal 27 Juli 1993 yang dikeluarkan olehOK.

Putusan Nomor 47/G/2021/PTUNMDNT.lL.Int1) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.53/2A/MG/93 tanggal 27 Juli1993 (vide bukti T4 dan T.Il.Int2), kKemudian Tergugat telah menerbitkan objeksengketa atas nama Tergugat II Intervensi.

No.158K/Sip/1977, tanggal 21Februari 1981 ; Putusan Peninjauan Kembali(PK) Mahkamah Agung RI.No.104 PK/Perdt/1981,tanggal 30 Nopember 1983 ; Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB ) No.238/Braga ; Surat Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa BaratNo.593.53/1305/Huk,tanggal 16 Februari 1985yang ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri Up.Direktur Jenderal Agraria; Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNo.09VIII1990, tanggal 24Februari 1990 ; Putusan Pengadilan NegeriBandung No.246/PDT.G/1990/PN.Bdg,tanggal

No.158K/Sip/1977, tanggal 21Februari 1981 ; Putusan Peninjauan Kembali(PK) Mahkamah Agung R.I.No.104 PK/Perdt/1981,tanggal 30 Nopember 1983 ; Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB ) No.238/Braga ; Surat Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa BaratNo.593.53/1305/Huk,tanggal 16 Februari 1985yang ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri Up.Direktur Jenderal Agraria; Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNo.09VIII1990, tanggal 24Februari 1990 ; Putusan Pengadilan NegeriBandung No.246/PDT.G/1990/PN.Bdg,

Kalla Inti Karsa telah mendapatkan pengesahan (persetujuan) dari MenteriDalam Negeri (ic.Turut Tergugat IV) melalui Surat Keputusan No. 593.53 947, tanggal20 Agustus 20 Agustus 1997 (vide bukti bertanda T.T.I8), kKemudian tanah SertifikatHak Pakai No. 161/Panaikang tanggal 24 Februari 1997 tersebut beralin kepada PT.Kalla Inti Karsa (Ic.Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor :551.22/010/BA/HK tanggal 6 Mei 2004 (vide bukti bertanda T.T.l12) dan AktaPenglepasan Hak Atas Tanah Nomor

Kalla Inti Karsa telah mendapatkan pengesahan (persetujuan) dari MenteriDalam Negeri (ic.Turut Tergugat IV) melalui Surat Keputusan No. 593.53 947, tanggal20 Agustus (vide bukti bertanda T.T.I8), kemudian tanah Sertifikat Hak Pakai No.161/Panaikang tanggal 24 Februari 1997 tersebut beralin kepada PT.

2018;Struk Pembayaran Pajak Pemko Padang Tahun 2016tanggal 13 Oktober 2016;Surat Pernyataan tanggal 08 November 2007;Surat Pernyataan bulan Juli 2001 atas nama Munir;Surat Pernyataan bulan Juli 2001 atas nama Longoh;Surat Pernyataan bulan Juli 2001 atas nama Mias Tadalah adik kandung Sawin;Surat Tanda Terima Dokumen Nomor BerkasPermohonan 1533/2019 tanggal 19 Januari 2019;Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Tanahtanggal 17 Januari 2019;Surat Keterangan dari Kelurahan Padang Sarai denganNomor : 593.53

2 (dua) lembar foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 011/6268/BP, tanggal 3 Desember 1994, perihal Permohonan persetujuan prinsip tentang Ruislag Gedung Balai Wartawan Ujung Pandang;

1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.53

/1750/BP, tanggal 20 April 1995, Perihal permohonan persetujuan Tukar Menukar / Ruislag tanah dan bangunan balai wartawan Ujung Pandang kepada pihak ketiga;

Sari Jati Jaya;