Nomor 2569 K/Pdt/201910.11.12.X, berikut semua suratsurat ataupun aktaakta turutannya yang dibuatdan bersumber serta mengacu pada Akta Pengikatan Hibah, Nomor 06,tanggal 23 Juli 2009 tersebut;Menyatakan segala tindakan hukum Tergugat Il, Tergugat III dan TergugatIV. atas bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor5086/Penjaringan, seluas + 6.655 m?

(enam ribu enam ratus lima puluhlima meter persegi) tersebut kepada pihak siapapun, tanpa terkecuali,dinyatakan batal atau batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapunyang memperoleh hak dari padanya, untuk segera mengembalikan danmenyerahkan buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor5086/Penjaringan, seluas + 6.655 m?

(enam ribu enam ratuslima puluh lima meter persegi) tersebut kepada pihak siapapun,tanpa terkecuali, dinyatakan batal atau batal demi hukum, dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan status kepemilikan atas sebidang tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 5086/Penjaringan, seluas + 6.655 m?

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor382/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst tanggal 16 April 2018;Dan/atau mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo unrukmengadili sendiri ini:Dalam Provisi:Menolak sita jaminan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 5086/Penjaringan seluas + 6.655 m?

Meli Maria Agustina Zaini;Bahwa objek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No.5086/Penjaringan yang akan dihibahkan Tergugat kepadaTergugat Il lvan Munandar Zaini, Tergugat Ill Cindy lrawaty Zaini danTergugat IV Cometa Trisnawaty Zaini yang merupakan anak luar kawinadalah sebidang tanah seluas 6.655 m?

BatipuhPanjang, RT:03/ RW: X Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, KotaPadang, Provinsi Sumatra Barat, seluas 6.655 m?

enam ratus lima puluhHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Pag.lima meter persegi), peta bidang tanah No:702/2012, Persil Nomor/NIB:03.01.05.07.03604 yang proses penegasan haknya sedang diurus di kantor TergugatIll, dengan nomor berkas permohonan: 16376/2012;PASAL 2Bahwa pengembalian tanah milik Para Penggugat tersebut akan langsung diproses (pemecahan dan balik nama keatas nama Para Penggugat) oleh Tergugat IIdan Tergugat III setelah sertifikat hak milik atas nama Tergugat II seluas 6.655

m2(enam ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut diatasditerbitkan oleh Tergugat III;PASAL 3Bahwa bagian tanah milik tergugat II yang seluas 6.655 m2 (enam ribu enamratus lima puluh lima meter persegi) yang akan diserahkan kepada Penggugat ,Penggugat Il, dan Penggugat III tersebut posisinya adalah terletak di Jl.

m2 (enam ribu enam ratus lima puluhlima meter persegi) milik Tergugat Il yang permohonannya telah diajukan olehTergugat Il semenjak tanggal 12 Juni 2012;Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Pag.PASAL 7Bahwa Tergugat III berkewajiban untuk melakukan pemecahan sesuai denganluas tanah milik Para Penggugat terhadap tanah seluas 6.655 m2 (enam ribu enamratus lima puluh lima meter persegi) milik Tergugat II, apabila sertifikat hak miliknyasudah diterbitkan oleh Tergugat III dan setelah dilakukan

Gerardus Nualain Nomor 6.655 atas nama Pemohon ;

MELI MARIA AGUSTINA ZAINI(dahulu bernama: THIO GIOK WIE NIO), berupa: Sebidang tanah SertifikatHak Guna Bangunan Nomor: 5086/Penjaringan, seluas 6.655 M2 (enam ribuenam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak dalam ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, setempat dikenal JalanMuara Karang Blok S, Kaveling Nomor: 1, yang tercatat atas nama Tergugat / Tn.

Nomor:5086/Penjaringan, seluas 6.655 M2 (enam ribu enam ratus lima puluh limameter persegi) yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, KelurahanPenjaringan, setempat dikenal Jalan Muara Karang Blok S, Kaveling Nomor:1, yang dahulu tercatat atas nama Tergugat / Tn.

Hak Guna Bangunan Nomor:5086/Penjaringan, seluas 6.655 M2 (enam ribu enam ratus lima puluh limameter persegi) yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, KelurahanPenjaringan, setempat dikenal Jalan Muara Karang Blok S, Kaveling Nomor:1, yang tercatat atas nama Tergugat / Tn.

diputus;Menyatakan status kepemilikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor: 5086/Penjaringan, seluas: 6.655 M2 (enam ribu enamratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak dalam Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, KecamatanPenjaringan, Kelurahan Penjaringan, setempat dikenal Jalan Muara KarangBlok.

MELI MARIAAGUSTINA ZAINI / THIO GIOK WIE NIO, berupa: sebidang tanah SertifikatHak Guna Bangunan Nomor: 5086/Penjaringan, seluas 6.655 M2, terletak diProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, setempat dikenal JalanMuara Karang Blok. S, Kaveling Nomor: 1, yang tercatat atas nama Tergugat/ Tn.

Bahwa kami Para Pihak tersebut diatas membagi harta warisanpeninggalan orang tua kami Almarhum AMAQ KIAHMAD Bin AMAQDURAHMAN berupa Sebidang Tanah Sawah seluas 6.655 M?

BG DasaadSeluas 6.655 Ha Oleh PIP XXI XXII sekarang PTPNHalaman 19 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKTVII(Persero) dan Status Tanah Ex. HPH PT.

PerkebunanNusantara VII(P6ISEfO) je #< sme sme 6 woteis wees ee orm eeeLangkah awal penyelesaian disepakati untukdilakukan pengukuran oleh Kanwil BPNProvinsi Lampung atas areal yangdipermasalahkan, dan dari hasil pengukurandidapat kejelasan atas areal yangdipermasalahkan seluas 6.655 Ha (Peta BidangTanggal 14 Agustus 2000 Nomor 10/2000), dandari luas tersebut seluas 4.650 Ha masukdalam wilayah Kabupaten Way Kanan (PetaBidang Tanah tanggal 12 Februari 2001 Nomor2/2001 yang merupakan pecahan dari PetaBidang

Perkebunan Nusantara VII (Persero) siapmembayar uang ganti rugi atas areal yangdipermasalahkan yaitu) seluas 6.655 Ha,dengan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000 per hektar ; Dengan tidak adanya kejelasan sikap PIT.Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas26b.7.pembayaran uang ganti rugi yang telahditetapkan dan dijanjikan, maka atas desakanKelompok Masyarakat claimer kemudian PemdaKabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Maret2006 mengundang PI.

Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal19Januari 2001 tersebut, seluruh pihakmenyepakati halhal sebagaiberikut:a) Areal PTPN VII (Persero) yang dipermasalahkan masyarakat seluas :11 Untuk Kabupaten Lampung Utara : 2.005 hektar Untuk Kabupaten Way Kanan 4.650 hektarJumlah : 6.655 hektarb) PTPN VII (Persero) menyiapkan dana sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu Rupiah) per hektar terhadap areal yangdipermasalahkan seluas 6.655 hektar.11.Bahwa, BPN telah melakukan kembali pengukuran

hak Penggugat Konvensiatas Objek Gugatan seluas +3.869 Ha yang berada dalam areal 4.650Ha yang kini terletak di Kabupaten Way Kanan...Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolakdengan tegas pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di ataskarena Judex Facti telah memenggal bahkan menghilangkansejarah/riwayat lahan objek gugatan dengan caramengabaikanfaktafakta persidangan sebagai berikut :Bahwa Pembanding/Penggugat pada mulanya menguasai danmengelola lahan eks HPH PT BG Dasaad seluas 6.655

Bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenairiwayatperolehan lahan sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelasdan nyata bahwa lahan seluas 6.655 hektar, termasuk didalamnya objek gugatanseluas + 3.869 hektar, merupakan tanahhutan/tanah negara eks HPH PT BG Dasaad yang hak menguasai,hak mengelola dan peruntukkannya hanya diberikan kepadaPembanding/Penggugat untuk dikelola menjadi perkebunan tebu..

hektar= Kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipunberada di Kabupeten lain, sepanjang mendapatpengesahan dari Pemerintah setempat dimana tanahtersebut berada.= PTPN VII (Persero) siap menyediakan dana sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarterhadap areal yang dipermasalahkan seluas 6.655 hektar(Bukti P.43 = T.24).Saksi dari Tergugat/Terbanding, AHMAD SUWANDImengetahuikesepakatan 3 (tiga) Bupati tersebut di atas.

Bahwa dana sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) per hektar yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut diatas, merupakan bentuk itikad baik dan kompensasi/kepedulianPembanding/Penggugat dalam upaya menyelesaikanpermasalahan lahan eks HPH PT BG Dasaad seluas 6.655 hektar(tanah hutan/tanah negara) yang diserobot masyarakat klaimerakbiat dampak euforia reformasi, termasuk di dalamnya lahanobjek gugatan seluas +3.869 hektar, yang telah dikelolaPembanding/Penggugat menjadi perkebunan tebu

PTPN VII (Penggugat) siap membayar uang ganti rugi atas arealyang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha, dengan uang gantirugi sebesar Rp. 2.500.000 per hektar ;Sesuai ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320 jo.

PTPN VII (Penggugat) siap membayar uang ganti rugi atas arealyang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha, dengan uang gantrugi sebesar Rp. 2.500.000 per hektar ;Sesuai ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320 jo.

Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal19Januari 2001 tersebut, selurun pihak menyepakati halhal sebagaiberikut:(a) Areal PTPN VII (Persero) yang dipermasalahkan masyarakat seluas: Untuk Kabupaten Lampung Utara: 2.005 hektar; Untuk Kabupaten Way Kanan: 4.650 hektar;Jumlah: 6.655 hektar;(b) PTPN VII (Persero) menyiapkan dana sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap areal yangdipermasalahkan seluas 6.655 hektar;Bahwa BPN telah melakukan kembali pengukuran

Pemilikbenda berhak menuntut kKembali bendanya di tangan siapapun yangmenguasainya, disebut Hak Revindikasi yang diatur dalam Pasal 574KUHPdt;Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kesepakatan tanggal 19Januari 2001 tidak menggugurkan hak Pemohon Kasasi untukmenguasai dan mengelola kembali lahan yang diserobot olehmasyarakat klaimer, serta tidak menggugurkan hak keperdataanPemohon Kasasi terhadap lahan 6.655 Ha, termasuk di dalamnyalahan objek gugatan konvensi seluas 3.869 Ha;Bahwa oleh karena itu

Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan hukum a quo, oleh karenaObjek Sengketa yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 1982/K/Pdt/2002 juncto Putusan Nomor 37/PDT/2001/PT TKjuncto Putusan Nomor 14/Pdt.G/2000/PN Kb hanya menyangkut lahanseluas 1.132,41 Ha bukan seluas 6.655 Ha:3.

Nomor 2212 K/Pdt/2016 Bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dan yurisprudensidimaksud, maka lahan eks HPH PT BG Dasaad seluas 6.655 Ha,termasuk didalamnya objek gugatan konvensi seluas +3.869 Ha,sangat tidak berdasar hukum apabila dinyatakan oleh Judex Factisebagai tanah adat/hak ulayat:; Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas dan nyata pertimbanganhukum Judex Facti sebagaimana tersebut di atas sangat keliru dansalah menerapkan hukum, sehingga sudah seharusnya dibatalkan;F.

Bahwa Pemda Provinsi Lampung telah memfasilitasi pertemuan 3 (tiga)Bupati (Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang) denganPemohon Kasasi serta Kanwil BPN Lampung pada tanggal 19 Januari2001 yang menghasilkan kesepakatan antara lain (vide bukti P.43): PTPN VII siap menyediakan dana sebesar Rp2,5 Juta/Ha terhadapareal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha; Pembayaran kepada penuntut yang benarbenar berhak, baru dapatdilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuranHalaman

.::::083.Biaya Panggilan ..................4. biaya PNBP Panggilan4.Biaya RedakSi ................6.655.Biaya Meteral ......................Jumlah ......beteeeeees Rp. 40.000,00Rp. 120.000,00Rp. 10.000,00Rp. 10.000,00Rp. 6.000,00beeeeeees Rp. 226.000,00Halaman 7 dari 12 Pntp.Nomor 483/Pat.P/2019/PA.Krw

PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 6.655 M? yang terletak di Kab. Lampung Timurdengan No. NIB SHM : 08.10.07.04.1.00198 AN. PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 7.474 M? dan Bangunan Rumah diatasnya yangterletak di Kab. Lampung Timur dengan No. NIB SHM08.10.07.07.1.00621 AN. PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 150 M? dan Bangunan Rumah diatasnya yangterletak di Langkapura, Bandar Lampung AN. Ishak; Satu unit kendaraan roda empat/Mobil merk Mazda dengan Nopol. B 1570SIR No. BPKB. N. 05207876 AN.

PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 6.655 M? yang terletak di Kab. LampungTimur dengan No. NIB SHM : 08.10.07.04.1.00198 AN. PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 7.474 M? dan Bangunan Rumah diatasnyayang terletak di Kab. Lampung Timur dengan No. NIB SHM :08.10.07.07.1.00621 AN. PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 150 M? dan Bangunan Rumah diatasnyayang terletak di Langkapura, Bandar Lampung AN. Ishak; Satu unitkendaraan roda empat/Mobil merk Mazda dengan Nopol. B1570 SIR No. BPKB.N. 05207876 AN.

PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 6.655 M? yang terletak di Kab. Lampung Timurdengan No. NIB SHM : 08.10.07.04.1.00198 AN. PEMOHON;Hal 26 dari 43 halamanPutusan No.0709/Pdt.G/2018/PA.TnkTanggal Putus 22 Oktober 2018 Sebidang Tanah seluas 7.474 M? dan Bangunan Rumah diatasnya yangterletak di Kab. Lampung Timur dengan No. NIB SHM : 08.10.07.07.1.00621AN. PEMOHON; Sebidang Tanah seluas 150 M? dan Bangunan Rumah diatasnya yangterletak di Langkapura, Bandar Lampung AN.

BG Dasaadseluas 6.655 Ha oleh PTP XXIXXII sekarang PTPN VII(Persero) dan Status Tanah Ex. HPH PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) ;Langkah awal penyelesaian disepakati untuk dilakukanpengukuran oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal yangdipermasalahkan, dan dari hasil pengukuran didapat kejelasanatas areal yang dipermasalahkan seluas 6.655 Ha (Peta BidangHalaman 9 dari 60 halaman.

lanjut dari penyelesaian claim kelompokmasyarakat dimaksud pada tanggal 19 Januari 2001 diadakanrapat yang dihadiri oleh Asisten Sekda Provinsi Lampungmewakili Gubernur, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Direksi PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero), Bupati Way Kanan, BupatiLampung Utara dan Bupati Tulang Bawang, dimana dalam rapattersebut telah diputuskan antara lain halhal sebagai berikut := Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN ProvinsiLampung atas areal bidang tanah yang dipermasalahkanyaitu seluas 6.655

Perkebunan Nusantara VII (Persero) siap membayaruang ganti rugi atas areal yang dipermasalahkan yaituseluas 6.655 Ha, dengan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000 per hektar ;Dengan tidak adanya kejelasan sikap PT. PerkebunanNusantara VII (Persero) atas pembayaran uang ganti rugi yangtelah ditetapkan dan dijanjikan, maka atas desakan KelompokMasyarakat claimer kemudian Pemda Kabupaten Way Kananpada tanggal 14 Maret 2006 mengundang PT.

telah Pelawan kemukakan sebelumnya bahwa objek sengetadalam perkara Nomor 0O8/PDT.G/2014/PN.Bbobu Juncto Pengadilan TinggiTanjungkarang Nomor 9/Pdt/2016/PT.Tjk Juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 2212 K/Pdt/2016 pada mulanya adalah tanah milik Negara eks HPH PTHalaman 14 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.TjkBG Dasaad yang telah dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VII menjadiperkebunan tebu sejak tahun 1984 dengan kronologi sebagai berikut :Buk aly3.2.2.3.2.3.Sebelum tahun 1972 tanah seluas 6.655

Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas arealbidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPNVII (Turut Terlawan II) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Hamasuk wilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masukdalam wilayah Kabupaten Way Kanan;b. Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipunberada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemdasetempat di mana tanah tersebut berada;c.

Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas arealbidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPN VII(Turut Terlawan Il) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Ha masukwilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masuk dalamwilayah Kabupaten Way Kanan;b. Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipunberada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemdasetempat dimana tanah tersebut berada;c.

BG Dasaad dariluas total 6.655 Ha yang dikuasai dan diduduki oleh Turut Terlawan Il,pertanyaannya dapatkah Pelawan membuktikan objek gugatan masukdikelompok yang 2.000 Ha atau dikelompok yang 5.500 Ha;d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 31 Januari 1991Nomor 67/KPTSII/1991 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, ditegaskanbahwa areal bekas HPH PT.

Sebelum Tahun 1972 tanah seluas 6.655 Ha termasuk didalamnya tanah4.650 Ha merupakan tanah Negara yang yang masuk dalam tanah Kawasanhutan Register 46;c. Bahwa setelah Tahun 1972 lahan seluas 4.650 Hektar merupakan bagiandari Konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT B.G. Dasaad Joint VentureInc. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:32/Kpts/Um/I/72 tanggal 24 Januari 1972 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Kepada PT B.G.

Tergugat X tersebut;

M2 (enam ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) tersebut kepada pihak siapapun, tanpa terkecuali, dinyatakan batal atau batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa bidang tanah seluas 439,42 Ha (disebut areal 461 Ha)merupakan bagian dari bidang tanah seluas 4.650 Ha, dimana areal4.650 Ha merupakan bagian dari bidang tanah seluas 6.655 Ha yangdimaksud menurut bukti ini;Halaman 31 dari 183 halaman.

Bahwa bidang tanah seluas 6.655 Ha yang dimaksud dalam bukti iniyaitu seluas 2.005 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 1/2001 tanggal 12Februari 2001 masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara,sedangkan seluas 4.650 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 2/2001tanggal 12 Februari 2001 masuk dalam wilayah Kabupaten WayKanan;3).

Bahwa bidang tanah seluas 6.655 Ha yang dimaksud dalambukti ini yaitu seluas 2.005 Ha sesuai Peta Bidang Nomor1/2001 tanggal 12 Februari 2001 masuk wilayah KabupatenLampung Utara, sedangkan seluas 4.650 Ha sesuai PetaBidang Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 masuk dalamWilayah Kabupaten Way Kanan;3).

Bahwa bidang tanah seluas 6.655 Ha yang dimaksud dalam bukti iniyaitu seluas 2.005 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 1/2001 tanggal 12Februari 2001 masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara,Halaman 110 dari 183 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2016sedangkan seluas 4.650 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 2/2001tanggal 12 Februari 2001 masuk dalam wilayah Kabupaten WayKanan;3).

BG Dasaad Seluas 6.655 Ha olehPTP XXIXXII sekarang PTPN VII (Persero) dan Status Tanah Ex. HPHPT. BG Dasaad :a.l. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampungtanggal 26 Nopember 1980 No.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) ;Langkah awal penyelesaian disepakati untuk dilakukan pengukuranoleh Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal yangdipermasalahkan, dan dari hasil pengukuran didapat kejelasan atasareal yang dipermasalahkan seluas 6.655 Ha (Peta Bidang tanggal 14Agustus 2000 No. 10/2000), dan dari luas tersebut seluas 4.650 Hamasuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan (Peta Bidang Tanahtanggal 12 Februari 2001 No. 2/2001 yang merupakan pecahan dariPeta Bidang Tanah No. 10/2000), sedangkan

;(d)(e)(f)Areal milik PTPN VII (Persero)/Pemohon Kasasi I telah dilakukanpengukuran dan pembuatan peta bidang tanah oleh Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dimana keberadaan lahanseluas 6.655 hektar pada saat dilakukan pengukuran telah terpisah, yangsemula seluruhnya berada di Kabupaten Lampung Utara, setelah adanyapemekaran kabupaten maka lahan tersebut sebagian berada di KabupatenLampung Utara dan sebagian berada di Kabupaten Way Kanan, sehinggahasil pengukurannya menjadi

Sebidang tanah untuk kebun, seluas 6.655 M2, yang terletak diDesa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Penetapan nomor 93/Padt.P/2020/PA. Tjg Halaman 7 dari 28 Hal.1811/Maburai, Tanggal 10 Desember 2008 atas nama RIKOARYANTO; yang saat ini menjadi jaminan kredit pada Bank RakyatIndonesia;I.

Sebelum tahun 1972 tanah seluas 6.655 Ha termasuk didalamnya tanahobjek sengketa merupakan tanah Negara yang masuk dalam tanahkawasan hutan Register 46.3.2.2. Pada tahun 1972 tanah obyek sengketa tersebut telah diberikan HakPengusahaan Hutan (HPH) kepada PT BG Dasaad dengan lokasisebagaimana lampiran peta Surat Keputusan Menteri Pertanian RIHalaman 13 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN BbuNomor: 32/KPTS/Um/1/72 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutankepada PT B.G.

Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas arealbidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPNVil (Turut Terlawan II) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Hamasuk wilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masukdalam wilayah Kabupaten Way Kanan ;b. Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipunberada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemdasetempat dimana tanah tersebut berada ;c.

PTPN VII (Turut Terlawan II) siap membayar uang ganti rugi atas arealyang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha, dengan uang ganti rugisebesar Rp. 2.500.000 per hektar ;8.

Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas arealbidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPN VII(Turut Terlawan Il) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Ha masukwilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masuk dalamHalaman 79 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbuwilayah Kabupaten Way Kanan ;b.

Sebelum Tahun 1972 tanah seluas 6.655 Ha termasuk didalamnya tanah4.650 Ha merupakan tanah Negara yang yang masuk dalam tanah Kawasanhutan Register 46.c. Bahwa setelah Tahun 1972 lahan seluas 4.650 Hektar merupakan bagiandari Konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT B.G. Dasaad JointVenture Inc. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:32/Kpts/Um/I/72 tanggal 24 Januari 1972 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Kepada PT B.G.

Perkebunan Nusantara VII (Persero), yangmana dalam rapat tersebut antara lain menyetujui dan memutuskan menerimahasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Lampung atas areal bidang tanah yang dipermasalahkan yaituseluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 1/2001tanggal 12 Februari 2001 masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara, dan seluasPutusan Perkara No.5/G/2015/PTUN.BL.

Perkebunan XXXI sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 1996.Salah satu aset tersebut adalah perkebunan tebu Unit Usaha BungaMayang seluas 6.655 hektar di Kabupaten Lampung Utara. SetelahKabupaten Way Kanan terbentuk Tahun 1999 (pemekaranKabupaten Lampung Utara), maka lahan perkebunan tebu eks HPHPT.

Gelas Ukur50 ml 20 57.000 6.655 63.655 1.273.09549. Gelas Ukur10 ml 20 55.000 6.421 61.421 1.228.42550. Gelas Ukur25 ml 20 56.000 6.538 62.538 1.250.76051. Tabung Reaksi 10 x 75 100 2.900 339 3.239 323.858mm52. Tabung Reaksi 12. 100 3.100 362 3.462 346.193mm53. Tabung Reaksi 13 x100 20 3.600 420 4.020 402/030mm54. Tabung Reaksi 16 x150 20 4.800 560 5.360 536.040mm55. Tabung Reaksi 25 x 150 20 9.100 1.062 10.162 1.016.243mm56. Pipet Ukur1 ml 20 24.000 2.802 26.802 536.04057.

Gelas Ukur50 ml 20 57.000 6.655 63.655 1.273.09549. Gelas Ukur10 ml 20 55.000 6.421 61.421 1.228.42550. Gelas Ukur 25 ml 20 56.000 6.538 62.538 1.250.76051. Tabung Reaksi 10 x 75 100 2.900 339 3.239 323.858mm52. Tabung Reaksi 12. 100 3.100 362 3.462 346.193mm53. Tabung Reaksi 13 x 100 20 3.600 420 4.020 402/030mm54. Tabung Reaksi 16 x 150 20 4.800 560 5.360 536.040mm55. Tabung Reaksi 25 x 150 20 9.100 1.062 10.162 1.016.243mm56. Pipet Ukur1 ml 20 24.000 2.802 26.802 536.04057.

Gelas Ukur 50 ml 20 57.000 6.655 63.655 1.273.09549. Gelas Ukur 10 ml 20 55.000 6.421 61.421 1.228.42550. Gelas Ukur 25 ml 20 56.000 6.538 62.538 1.250.76051. Tabung Reaksi 10 x 75 100 2.900 339 3.239 323.858mm52. Tabung Reaksi 12. 100 3.100 362 3.462 346.193mm53. Tabung Reaksi 13 x100 20 3.600 420 4.020 402/030mm54. Tabung Reaksi 16 x150 20 4.800 560 5.360 536.040mm55. Tabung Reaksi 25 x 150 20 9.100 1.062 10.162 1.016.243mm56. Pipet Ukur1 ml 20 24.000 2.802 26.802 536.04057.

Gelas Ukur 50 ml 20 57.000 6.655 63.655 1.273.09549. Gelas Ukur 10 ml 20 55.000 6.421 61.421 1.228.42550. Gelas Ukur 25 ml 20 56.000 6.538 62.538 1.250.76051. Tabung Reaksi 10 x 75 100 2.900 339 3.239 323.858mm52. Tabung Reaksi 12. 100 3.100 362 3.462 346.193mm53. Tabung Reaksi 13 x100 20 3.600 420 4.020 402/030mm54. Tabung Reaksi 16 x 150 20 4.800 560 5.360 536.040mm55. Tabung Reaksi 25 x 150 20 9.100 1.062 10.162 1.016.243mm56. Pipet Ukur1 ml 20 24.000 2.802 26.802 536.04057.