Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015tanggal 2 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 2 September 2015 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll. Tentang Formal Jangka Waktu) Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 2 September 2015, atas nama PT. BinaSains Cemerlang (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan Surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dantelah diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 5 dari 58 halaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 2 September 2015 ini masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undangundang PengadilanPajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut denganPermohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimanatelah ditentukan

Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015tanggal 2 September 2015 atas sengketa a quo tersebut harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.63618/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 2 September 2015 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1891/WPJ.06/ 2013tanggal 27 Nopember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

agama yang bahkan berakibat anak Pemohon saat ini dalamkeadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan), daripada menyimpangiaturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut Ssudah cukupumur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yangdiambil alih olen Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana terteradalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan KomplilasiKaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:695 63618

terjadiperbuatan yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara(mafsadat kecil), yang mana jika menunggu hingga anak tersebut sudah cukupumur untuk menikah (19 tahun) justru dikhawatirkan akan membuat keduanyaterus dalam perbuatan dosa, hal ini Ssesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambilalin oleh Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalambuku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi KaidahPrioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:695 63618

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqghtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:695 63618

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqghtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:695 63618

halhal yangdilarang oleh agama yakni berakibat anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamilkurang lebih 1 (Satu) bulan) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil)yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah yang diambil alin oleh HakimPemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku FighPrioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah PrioritasHukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:695 63618

Sat.umur untuk menikah (19 tahun), hal ini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yangdiambil alih olen Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana terteradalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan KompilasiKaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:695 63618 vole chix lagen let cue 6 yieall Jt gs wsdl lol oyeSJl Jyswlaodl pbs.Artinya: Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, makayang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqghtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:695 63618