terletak diKelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, seluas 400 m2 (empat ratus meter persegji);Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT bermaksud membangun di atastanah a quo, namun TURUT TERGUGAT meminta PENGGUGAT untukmenghentikan pembangunan karena adanya pengaduan dari TERGUGATdengan alasan PENGGUGAT menyerobot tanah TERGUGAT,Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pengembalian Bataskepada TURUT TERGUGAT, namun berdasarkan surat TURUT TERGUGATNomor : 756/664.200

sertifikat Hak Milik Tergugat No.3946, secaraHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT SMRnyata pemasangan pondasi Penggugat sudah berada diatas tanah milikTergugat, sehingga tindakan Tergugat yang meminta penghentian padainstansi terkait sudah sesuai prosedur demi mempertahankan haksebagaimana terurai dalam sertifikat.Bahwa terhadap dalil gugatan point "2" secara tegas Tergugat tolak,karena dalil ini menunjukkan sikap arogansi Penggugat, karena sudahjelasjelas Surat Turut Tergugat No. 756/664.200

tetap pada tempatsemula tidak pernah ada perubahan/pemindahan oleh Pembanding, sehinggadari sisi luasan tanah tidak ada yang merugikan Terbanding;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menguasai sebagian tanah milik Terbanding lebarbagian depan 2,5 M (utara), dan lebar bagian belakang 2 M (selatan), dari hasilpengolahan data dan ploting Badan Pertanahan Tingkat II Kota Samarinda,padahal sesuai Surat Badan Pertanahan Tingkat II Kota Samarinda No.756/664.200

Penggukuran PengembalianBatas yang tidak pernah ada peristiwanya alias direkayasa olehTERGUGAT 1, 2, 3 DAN 8 seperti apa yang mereka buat padaGambar Ukur atau Veld Werk yang tidak sejati dengan maksud danniat meniadakan atau memindahkan letak fisik Tanah PARAPENGGUGAT secara tiputipu;Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2016, TERGUGAT 5 berdasarkansurat Pengukuran Pengembalian Batas seperti tersebut pada poin c),kemudian menerbitkan Surat Perihal Hasil Permohonan PengukuranPengembalian Batas Nomor 552 /664.200

sengaja menyalahi ketentuan Peraturan Mentri NegaraAgraria Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk kemudianmemindahkan Tanah PARA PENGGUGAT semula berdampinganagar menjadi tumpang tindih dengan tanah yang berdiri bangunanTERGUGAT 1 yang bersertipikat HGB nomor 356 atas PermohonanTERGUGAT 3 DAN 4 atau Kuasa hukum TERGUGAT 1 DAN 2;Halaman 9 dari Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT SMRf)fe)Bahwa selang sehari pasca dikeluarkannya surat bernomor 552/664.200

Batas dan Surat HasilPermohonan Pengukuran Pengembalian Batas kepadaPENGGUGAT 2, bermodalkan surat surat yang direkayasa aliastidak sejati tersebut, TERGUGAT 4 bermaksud memperdayaPENGGUGAT 2 untuk menyerahkan secara sukarela fisik tanahnyakepada TERGUGAT 2, sehingga pada malam harinya PENGUGAT 1dengan etikat baik menemui TERGUGAT 4 yang ternyata jugadihadiri TERGUGAT 3 yang pada saat itu sudah saling mengenalsebelumnya, dan oleh karena PENGGUGAT 1 keberatan denganhasil Pengukuran ulang Nomor 552/664.200

/IV/2017 yang pada pokok isinya adalah menyatakanPermohonan Cahyadi guy untuk melakukan Pengukuran danPemetaan Kadasiral tidak dapat diproses dan kemudianmengkambinghitamkan terbitnya Sertipikat HGB 03278 yang dimilikiPARA PENGGUGAT sebagai Penyebabnya;Bahwa masih dalam bulan yang sama yaitu April 2017 denganberdasarkan design celan Hukum surat bernomor 220/664.200/IV/2017 yang diterbitkan TERGUGAT 5, akhirnya TERGUGATHalaman 13 dari Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT SMRq)1 melalui kuasa hukumnya Martua

Bahwa sangat tidak tepat dan tidak masuk akal terhadap dalil yangdisampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 huruf B poin d) dan e),karena Penggugat gagal memahami esensi dari makna"PENGEMBALIAN BATAS", yang menyatakan:"Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat 5berdasarkan Surat Pengukuran Pengembalian Batas sepertitersebut pada poin c), kKemudian menerbitkan Surat PerihalHasil Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas Nomor552/664.200/X/2016.

Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo tersebut barudiketahui secara pasti oleh Para Penggugat melalui pemberitahuansecara tertulis dengan suratNomor : 82/664.200/II/2017 tanggal 8Pebruari 2017 dan telah direvisi dengan surat Nomor:155/664.200/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017dari Kantor Pertanahan KotaSamarinda, pada saat Penggugat II mengajukan permohonanpengukuran dan pemetaan Kadastral untuk peningkatan hak atas tanahyang telah dalam proses pembelian ( tahap pelunasan dengan syarat

Rtersebut yaitu Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quodan SertipikatHak Milik Nomor : 2091 atas nama AJI INDRAWATI ;Bahwa kemudian Penggugat II menerima surat dari Kantor PertanahanKota Samarinda Nomor : 82/664.200/II/2017 tertanggal 08 Februari2017 Perihal : Permohonan Pengukurandan Pemetaan Kadastral dantelah direvisi dengan surat Nomor :155/664.200/III/2017 tertanggal 13Maret 2017, yang pada pokoknya berisikan tentang pembuatanSertipikat Hak Milik untuk atas nama Penggugat II tidak dapatdilanjutkan

A.R,saat itulan Penggugat II baru mengetahui secara pasti bahwa berkaspermohonan Penggugat II yang diajukan sejak tanggal 16 Juni 20016Halaman 15 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.SMD13.14.untuk proses pembuatan Sertipikat Hak Milik untuk atas namaPengguggat II tidak dapat dilanjutkan proses dan berkas permohonandinyatakan ditutup dan akhirnya diketahui juga perihal isi suratNomor:82/664.200/II/2017 tertanggal08 Februari 2017 dan surat Nomor: 155/664.200/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 oleh Penggugat

/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 dan telah direvisi dengansurat Nomor:155/664.200/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017dariKantor Pertanahan Kota Samarinda, pada saat Penggugat Ilmengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan Kadastral;B.

DekyRusianto ; Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor :82/664.200/II/2017 tanggal 08 Februari 2017, Perihal :Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atasnama Sdr. Deky Rusianto dan Sdr. Yeliana, ditujukankepada Sdr. Deky Rusianto dan Sdr.

Pucuk Jaya, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai alatbukti P17;Fotokopi tanpa asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13/664.200/II/2011 tanggal16 Pebruari 2011, ditujukan kepada Direktur Penetapan BatasBidang Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, perihal : Permohonan pengukuran kadasteral atas tanah yangdimohon PT.

Pucuk Jaya seluas 1.732,059 hektar dan seluas 781,302 hektar diKabupaten Paser , yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai alatbukti P19;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor /75/664.200/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, ditujukan kepada PT. Pucuk Jaya,perihal : Surat Perintah Setor Biaya Pengukuran Bidang Tanah yangdimohon PT.

Pucuk Jaya, terletak di Desa Petangisdan Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser seluasHalaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Tot.23.24.25.26.1.732,059 hektar dan seluas 781,302 hektar, yang selanjutnya disebutdan diberi tanda sebagai alat bukti P21;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82/664.200/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, ditujukan kepada PT.

Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDBukti P.1.10Bukti P.1.11Bukti P.1.12Bukti P.1.13Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari BadanPertanahan Nasional RI Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Timur, Nomor : 211/664.200/VIII/2013 tanggal23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan PengukuranKadastral dan Pemetaan Tematik PT. Bina Sawit AlamMakmur seluas + 20.000 Ha di Kabupaten Malinau, ProvinsiKalimantan Timur, yang ditujukan Kepada Yth. DeputiBidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Up.

Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDBukti P.IL5Bukti P.IL6Bukti P.I.7Bukti P.IL8Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari BadanPertanahan Nasional RI Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Timur Nomor : 285/664.200/X/2013 tanggal 21Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastraldan Pemetaan Tematik PT. Berkah Sawit Lestari seluas +18.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi KalimantanTimur, yang ditujukan kepada Yth. Deputi Bidang HakTanah Dan Pendaftaran Tanah Up.

Serimba Raya Makmur ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan BupatiMalinau Nomor 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011Tentang Pemberian ljin Usaha Perkebunan Karet YangTerpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.Serimba Raya Makmur ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari BadanPertanahan Nasional RI Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Timur Nomor : 284/664.200/X/2013 tanggal 21Oktober 2013 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastraldan Pemetaan Tematik PT.

pengembalian batas tanah,mengajukan permohonan pengembalian batas terhadap objek perkara a quo;Bahwa kemudian pengukuran untuk orientasi lapang dilaksanakan tanggal 23Mei 2016 (Sesuai undangan tanggal 17 Mei 2016 No. 1067/00264.72.200/V/2016);Bahwa terhadap pengukuran pengembalian batas yang diajukan KepolisianResor Kota Samarinda tersebut, telah dilaporkan pelaksanaannya dengan surat dariKepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Ub.Kepala Seksi Survei, Pengukuran danPemetaan tanggal 24 Juli 2017 No. 425/664.200

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 425/664.200/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Hal: Permohonan Pengembalian BatasTanah, Bukti T.lll & TT.Il S/d IV10;10. Gambar Ukur (VeldWerk) Tahun 2017 (an.

Umaq Tukung MandiriUtama yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 033/Umaq/8/08, Perihal : Permohonan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 30Agustus 2008 ;Bukti T17: Foto copy sesuai legalisir Surat Badan Pertanahan NasionalRI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 24/664.200/II/2011,Perihal : Permohonan Pengukuran kadastral an. PT.

sertipikat HGB/HP No.555, Kelurahan/Desa kepada Negarayang ditukukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan NegeriSamarinda Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA tanggal 15 Desember 1998 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian Penetapan Batas (D.I.201 B) ;Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Gambar Ukur Nomor : 1554/2004 tanggal27 September 2004 ; T20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Samarinda Nomor :108/664.200

Kepala Seksi Survey Pengukuran & Pemetaan Nomor:220/664.200/IV/2017 tanggal 10 April 2017, Perihal: PermohonanPengukuran dan Pemetaan Kadastral atas nama Sdr. Cahyadi Guy yang ditujukan kepada Sdr.

Berkah Sawit Lestari ;Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMDP9P10:P1l1l1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional RI Kalimantan Timur Nomor : 285/664.200/X/2013 tanggal 21Oktober 2013 perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral Dan PemetaanTematik PT. Berkah Sawit Lestari Seluas + 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau,Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditujukkan Kepada Deputi Bidang HakTanah Dan Pendaftaran Tanah Up.

SerimbaRaya Makmur;Fotocopy sesuai dengan aslnya Surat dari Badan PertanahanNasional RI Nomor: 284/664.200/X/2013 tanggal 21 Oktober2013, perihal Permohonan Pengukuran Kadastral dan PemetaanTematik PT. Serimba Raya Makmur seluas + 19.000 HA diKabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur;Fotocopy sesuai dengan aslnya Surat dari Badan PertanahanNasional RI Nomor: 402/16.1300.16/X/2013, tanggal 25 OktoberHalaman 23 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUNSMD10.

Aisyah (Tergugat II) dan Mulyadi (Tergugat) termasukPenggugat sebagaimana dalam surat Kantor Pertanahan Kota SamarindaNo. 368/664.200/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 untuk diadakan mediasiuntuk mencari kejelasan perihal batasbatas tanah sehubungansehubungan perkara No. 64/Pdt.G/2006/PN. Smda, Tg! 10 September2007, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.70/PDT/2008/KT. SMDA. Tgl 07 januari 2009, Jo.

Pihak Tergugat III dengan Objek Tanah yang diakui oleh ParaPenggugat berdasarkan ke 4 (Empat) SKHMAT dan SPPT tersebut di atastelah dikonfirmasi langsung oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda (PihakTergugat IV) berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanggal 25 November2014 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 278/664.200/IV/2015 Tanggal 09 April 2015.7.

12.153.7501.515.200 28 September 2017SEPTEMBER 2017 6.132.200 04 Oktober 2017 6.132.200 2 613.220 1.802.592500.000 06 Oktober 2017 5.632.200 3 844.830500.000 09 Oktober 2017 5.132.200 2 102.644500.000 11 Oktober 2017 4.632.200 2 92.6442.500.000 13 Oktober 2017 2.132.200 7 149.2542.132.200 20 Oktober 2017OKTOBER 2017 5.664.200 1.000.000 03 Nopember 2017 4.664.200 3 699.630 1.305.7541.000.000 07 Nopember 2017 3.664.200 2 4 366.420 146.5681.000.000 13 Nopember 2017 2.664.200 2 53.2842.000.000 15 Nopember 2017 664.200

Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/2019 500.000 11 Oktober 2017 4.632.200 92.6442.500.000 13 Oktober 2017 2.132.200 149.2542.132.200 20 Oktober 2017OKTOBER 03 Nopember2017 5.664.200 1.000.000 2017 4.664.200 699.630 1.305.75407 Nopember1.000.000 2017 3.664.200 366.420 146.56813 Nopember1.000.000 2017 2.664.200 53.28415 Nopember2.000.000 2017 664.200 39.85221 Nopember664.200 2017NOPEMBER 29 Nopember2017 5.998.100 2.000.000 2017 3.998.100 799.620 1.089.27808 Desember2.000.000 2017 1.998.100 99.905 119.88615 Desember1.000.000

li>Faktur Tanggal 10/02/2022 Nomor faktur 0022 atas nama toko HUSAIN, nilai faktur sebesar Rp.1.336.500 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) pembayaran belum ada yang disetorkan;

Faktur Tanggal 21/02/2022 Nomor 0045 atas nama toko RATU KOSMETIK, nilai faktur sebesar Rp.157.500 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pembayaran belum ada yang disetorkan;

Faktur Tanggal 21/02/2022 Nomor faktur 0046 atas nama toko NURDIN, nilai faktur sebesar Rp.123.750 (seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pembayaran belum ada yang disetorkan;

Faktur Tanggal 10/02/2022 Nomor faktur 0025 atas nama toko RAHMI, nilai faktur sebesar Rp.664.200