Buminata Tour & Travel Surabaya pada tanggal 10 Juli 2006sebesar 10.400 USD untuk 2 (dua) orang yang dikurskan pada saat itu sebesar1 USD sebesar Rp.9.085, (sembilan ribu delapan puluh lima rupiah), sehinggaapabila dirupiahkan sebesar Rp.94.484.000, (sembilan puluh empat jutaempat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan diterima oleh saksi MisbahulMunir alias Misbah dan tanggal 27 September 2006 saksi Sukemi membayarfee yang telah ditentukan kepada PT.

Buminata Tour & Travel Surabayasebesar 200 USD (yang dikurskan pada saat 1 USD sebesar Rp.9.085,)sehingga apabila dirupiahkan sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratusribu rupiah) dan kedua pembayaran tersebut dibuatkan Kwitansi sebanyak 2(dua) lembar yang diterima oleh saksi Sukemi. Setelah uang pembayaran ONHPlus telah diterima oleh saksi Musbahul Munir kemudian uang pembayaranHaji ONH Plus tersebut diserahkan kepada Terdakwa sesuai jumlah tersebut diatas sebagai Pimpinan PT.

Buminata Tour & Travel Surabaya pada tanggal 10 Juli 2006sebesar 10.400 USD untuk 2 (dua) orang (yang dikurskan pada saat itu 1 USDsebesar Rp.9.085,) sehingga apabila dirupiahkan sebesar Rp.94.484.000,(sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) danditerima oleh saksi Misbahul Munir alias Misbah. Dan tanggal 27 September2006 saksi Sukemi membayar fee yang telah ditentukan kepada PT.

BuminataTour & Travel Surabaya sebesar 200 USD (yang dikurskan pada saat 1 USDsebesar Rp.9.085,) sehingga apabila dirupiahkan sebesar Rp.1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua pembayaran tersebut dibuatkanKwitansi sebanyak 2 (dua) lembar yang diterima oleh saksi Sukemi. Setelahuang pembayaran ONH Plus telah diterima oleh saksi Musbahul Munirkemudian uang pembayaran haji ONH Plus tersebut diserahkan kepadaTerdakwa sesuai jumlah tersebut di atas, sebagai Pimpinan PT.

Buminata Tour & Travel Surabaya pada tanggal 10 Juli 2006sebesar 10.400 USD untuk 2 (dua) orang (yang dikurskan pada waktu itu 1USD sebesar Rp.9.085,) sehingga apabila dirupiahkan sebesarRp.94.484.000, (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empatribu rupiah) dan diterima oleh saksi Misbahul Munir alias Misbah. Dan tanggal27 September 2006 saksi Sukemi membayar fee yang telah ditentukan kepadaPT.

Mahmudah Irfan, SH diterbitkan tanggal 21 April 2015 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

SHM Nomor 902/Desa Licin, surat ukur nomor 00004/Licin/2015 tanggal 20Januari 2015 seluas 9.085 m, atas nama Dra Hj. Mahmudah Irfan, SHditerbitkan tanggal 15 April 2015 oleh Kantor Pertanahan KabupatenBanyuwangi;3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa (GHM No. 901 dan SHM No. 902)tersebut diatas adalah bukan boedel waris peninggalan almarhum JAKFAR;4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9.085/B/I/2/2002 atas nama IsmunirH. Ismail, tanggal 2 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 474/427/B/Pem/2007 atas nama KepalaKeluarga Ismunir H. Ismail, tanggal 24 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh olehPemerintah Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda P3;4.

Sertifikat tanah atas nama Muhaiminah No. 522 luas 9.085 m2 diBank Jatim2. SK PNS di Bank Jatim3. BPKB Mobil Ertiga di Tunas Mandirill. Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sudahdijual oleh Pemohon :1. Sawah yang dijual oleh Pemohon selama pisah ranjang atas namaPemohon.

Satu rumah beserta isinya terletak di Desa Ngrandu RT 03 RW 01Kecamatan Kabupaten Bojonegoro terletak di atas tanah atas namaMuhaiminah No. 522 dengan luas 9.085 m2 ;b.

Harta tidak bergerak yang dimiliki Pemohon dan Termohon :1. 1 (satu) unit rumah kayu senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dengan luas 30 m2 terletak di Desa Ngrandu RT 03 RW 01 KecamatanKabupaten Bojonegoro terletak di atas tanah atas nama MuhaiminahHalaman 7 dari 77: Putusannomor 2808/Pdt.G/2015/PA.BjnNo. 522 dengan luas 9.085 m2, tanah pemberian dari orang tuaTermohon, bukan milik bersama Pemohon ;1 (satu) unit toko dengan luas + 400 m2 beserta isinya alatalatpertanian dan obatobat pertanian

Bukti Tertulis :1.Fotokopi Sertipikat tanah Hak Milik nomor 522 luas 9.085 M2 atasnama Muhaiminah yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bukti tersebuttidak ada aslinya dan bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberitanda pada surat tersebut dengan tanda PR1 ;Fotokopi Surat Keterangan asal usul kayu jati yang dikeluarkan olehKepala Desa Balongcabe Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tanpanomor, tertanggal 26 Agustus 2016, bukti tersebut dicocokkandengan

Sertifikat tanah atas nama Muhaiminah No. 522 luas 9.085 m2 diBank Jatim ;2. SK PNS di Bank Jatim ;Halaman 43 dari 77 : Putusannomor 2808/Pdt.G/2015/PA.Bjn3. BPKB Mobil Ertiga di Tunas Mandiri ;Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat sebagaimana tersebutdi atas berkaitan dengan hutang piutang Penggugat dan Tergugat kepadapihak ke tiga, sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat maka majelisakan mempertimbangkan dalam bagian yang menyatu dengan masalahhutang piutang ;ll.

Btu.5/77/5 78, tidakdibenarkan dibersihkan/ditraktor sebelum ada keputusanlebih lanjut tentang garapan tersebut;Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah10.Tingkat I Sumatera Utara (Tergugat III) tanggal 20Januari 1981 No. 1753/3 dan Surat tanggal 11 September1980 No. 2439/1/3 yang ditujukan kepada Menteri DalamNegeri, yang isinya antara lain mengusulkan tanahseluas 9.085 Ha terletak dalam areal Perkebunan PTPerkebunan IX (Tergugat I) yang diduduki/digarap rakyatdikeluarkan dari areal perkebunan

SK.44/DJA/1981tanggal 16 April 1981, pada diktum Pertama dimaksudmemutuskan Mengeluarkan dari Areal Perkebunan PTPerkebunan IX sebagai maksud dalam Keputusan MenteriAgraria tanggal 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/1965 diktumPertama angka 2, tanah seluas 9.085 Hektar, terletak diKabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat PropinsiSumatera Utara, tersebar dalam 32 kebun yang telahdigarap/diduduki rakyat;Bahwa tanahtanah Para Penggugat adalah merupakanbagian dari tanahtanah yang dimaksud dalam KeputusanMenteri

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 tanggal 16April 1981 sebagai tindak lanjut Surat GubernurKDH Tingkat I Peropinsi Sumatera Utara No.2439/1/3tanggal 11 September 1980 dan No. 1981 No. 1753/3tanggal 20 Januari 1981 dinyatakan bahwa : tanahgarapan masyarakat seluas 9.085 Ha, yang terletakdi Kabupaten Dati II Langkat dan Dati II DeliSerdang dikeluarkan dari areal HGU Perkebunan PTPIX yaitu) No.

objek landrefrom, dan tanah tanahgarapan masyarakat yang telah ada, sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 diktum Keduaantara lain juga termasuk tanah garapan ParaPenggugat;Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala DaerahTingkat I Propinsi Sumatera Utara (Tergugat III)tanggal 20 Januari 1981 No. 1753/3 dan Surattanggal 11 September 1980 No.2439/1/3 yangditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, yang isinyaantara lain mengusulkan tanah seluas 9.085

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 tanggal 16April 1981 sebagai tindak lanjut Surat GubernurKDH = Tingkat I Peropinsi Sumatera UtaraNo.2439/1/3 tanggal 11 September 1980 dan No.1981 No. 1753/3 tanggal 20 Januari 1981dinyatakan bahwa : tanah = garapan masyarakatseluas 9.085 Ha, yang terletak di Kabupaten DatiII Langkat dan Dati II Deli Serdang dikeluarkandari areal HGU Perkebunan PTP IX yaitu No.SK.24/HGU/85 tanggal 10 Juni 1985 dan ditegaskanmenjadi

lainnya pada waktu itumenghadap Notaris Roesli di Medan untuk mendirikan Yayasan PendidikanTeknik, dan biaya pendirian serta bangunan sekolah tersebut adalah merupakandana yang berasal dari Almarhum Orang Tua Para Penggugat sendiri;Bahwa pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, Hak Guna Usaha (HGU) PNPIX(yang berubah menjadi Persero PTPIX) sesuai surat Menteri Agraria NomorSk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 berakhir, dan tanah seluas 9.085

Putusan Nomor 430 K/TUN/2013Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 berakhir, tanah seluas 9.085 ha, yang terletakdi Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang telah digarap/diduduki rakyat didistribusikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961;Maka sesuai dengan Bab.

:Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965berakhir, dan tanah seluas 9.085 Ha. yang terletak di daerah KabupatenDeli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang statusnya kembali menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan terhadap tanahtanahyang telah digarap/diduduki rakyat akan didistribusikan sesuai PeraturanPemerintah No.: 224 Tahun 1961,Tentang Pelaksanaan PembagianTanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah No. :41 Tahun 1964..

Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni1965 berakhir, tanah seluas 9.085 Ha, yang terletak di daerahKabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang statusnyakembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, danterhadap tanahtanah yang telah digarap/diduduki rakyat didistribusikansesuail Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961...dst dan tidakberalasan hukum sama sekali, karena :Sesuai dengan Bab Ill PEMBAGIAN TANAH DAN SYARATSYARATNYA, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961ayat :1.

jumlah surat suara sekitar 1.002 sehingga surat suara berjumlah9.085 dalam hal ini telah dituangkan dalam berita acara kronologis pelaksanaanpemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa KejapananKecamatan Gempol.Sedangkan surat suara sah dan tidak sah menurut para penggugat yangberjumlah 9.083 adalah kesalahan para penggugat dalam menuliskan jumlah suratsuara tidak sah yaitu 243 surat suara yang seharusnya berjumlah 245 surat suarasehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 9.085

26 dari 115 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2016/PN.Sgr.berlaku, untuk menghindari adanya akalakalan dari wajiob lapor (wala)atau ahli warisnya.o Bahwa tidak benar luas tanah yang di pedum pamong kepada : Ni Nyoman Tilem = 9.195 Ha Ni Nyoman Inten = 5.115 Ha NiMade Dalem = 6.660 Ha Putu Parna = 13.275Ha Putu Suwendra = 8.610 Ha NiNyoman Sumantri = 9.000 Ha Putu Kendri = 9.885 Ha Ni Made Mariati = 10.590 Ha Ni Putu Lengka = 10.890 Ha Made Astika = 9.000 Ha Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha Ni Ketut Sulindri = 9.085

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha10.1 Made Astika = 9.000 Ha11.Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha12.Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha13.1 Gede Arsa = 9.575 HaHalaman 29 dari 63 Putusan Perkara Perdata Nomor 180/Pdt/2017/PT DPSf)14.Ni Nyoman melati = 8.780 ha 15.1 Ketut Astawa = 8.185 Ha16.Ni made Astrid = 10.750 Ha17.Ni Made Senitja = 10.080 HaTOTAL = 158.565 Ha(seratus lima puluh depalan ribu lima ratus enampuluh lima hektar)Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidakmenjelaskan secara rinci mengenai

pedum pamong sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari adanya akalakalan dari wajib lapor (wala) atau ahli warisnya.Bahwa tidak benar luas tanah yang di pedum pamong kepada : Ni Nyoman Tilem = 9.195 Ha Ni Nyoman Inten = 5.115 Ha NiMade Dalem = 6.660 Ha Putu Parna = 13.275Ha Putu Suwendra = 8.610 Ha NiNyoman Sumantri = 9.000 Ha Putu Kendri = 9.885 Ha Ni Made Mariati = 10.590 Ha Ni Putu Lengka = 10.890 Ha Made Astika = 9.000 Ha Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha Ni Ketut Sulindri =i 9.085

Bahwa setelah Sekolah Teknik tersebut berjalan selama 20 tahun, padatahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor$k.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, Hak Guna Usaha (HGU) PNPIXsesuai surat Menteri Agraria Nomor Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965berakhir, dan tanah seluas 9.085 Ha. yang terletak di daerah KabupatenDeli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang statusnya kembali menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan terhadap tanahtanahyang telah digarap/diduduki rakyat

pada areal PTP IX, sertamenentukan luas pasti masingmasing kebun dengan melakukanpengukuran dan melaksanakan inventarisasi, apakah garapandilindungi UndangUndang Darurat No.8 Tahun 1954 dan PepertiNo.2 Tahun 2009 ; Bahwa pengukuran untuk memperoleh HGU yang pasti dilaksanakanpengukuran melalui potret Udara (Fotogrametri), hasil pengukuranpotret udara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan dan hasil52pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapatgarapan seluas lebih kurang 9.085

Tanah garapan seluas kuranglebih 9.085 Ha tersebut dikeluarkan dari areal seluas 59.000 Hasebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri AgrariaNo.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnya ditegaskanmenjadi tanah objek Landreform berdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No.SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 ;Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguh melaksanakan penyelesaian tanah garapan, terjadilahpenggarapan baru yang sulit diatasi dengan cara biasa,

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha10.1 Made Astika = 9.000 Ha11.Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha12.Ni Ketut Sulindri = 9.085 HaHalaman 22 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sor.')13.1 Gede Arsa = 9.575 Ha 14.Ni Nyoman melati = 8.780 ha15.1 Ketut Astawa = 8.185 Ha16.Ni made Astrid = 10.750 Ha17.Ni Made Senitja = 10.080 HaTOTAL = 158.565 Ha (seratus lima puluhdepalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidakmenjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan

pedum pamong sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, untuk menghindari adanya akalakalan dari wajib lapor (wala)atau ahli warisnya.Bahwa tidak benar luas tanah yang di pedum pamong kepada : Ni Nyoman Tilem = 9.195 Ha Ni Nyoman Inten = 5.115 Ha Ni Made Dalem = 6.660 Ha Putu Parna = 13.275 Ha Putu Suwendra = 8.610 Ha Ni Nyoman Sumantri = 9.000 Ha Putu Kendri = 9.885 Ha Ni Made Mariati = 10.590 Ha Ni Putu Lengka = 10.890 Ha Made Astika = 9.000 Ha Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha Ni Ketut Sulindri = 9.085

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha10.1 Made Astika = 9.000 Ha11.Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha12.Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha13.1 Gede Arsa = 9.575 Ha14.Ni Nyoman melati = 8.780 ha15.1 Ketut Astawa = 8.185 Ha16.Ni made Astrid = 10.750 Ha17.Ni Made Senitja = 10.080 HaTOTAL = 158.565 Ha (seratus lima puluhdepalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidakmenjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan atau paling tidakmenguraikan silsilah dari almarhum

Bahwa pengukuran untuk memperoleh areal HGU yang pasti dilaksanakanCc.pengukuran melalui protret Udara (Fotogrametri), hasil pengukuran potretudara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan dan hasil pengukuran daninventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapat garapan seluas lebihkurang 9.085 Ha.

Tanah garapan seluas lebih kurang 9.085 Ha tersebutdikeluarkan dari areal seluas 59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965dan selanjutnya ditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April1981.Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguhmelaksanakan penyelesaian tanah garapan, teijadilah penggarapan baruyang sulit diatasi dengan cara biasa, sehingga

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha10.1 Made Astika = 9.000 Ha11.Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha12.Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha13.1 Gede Arsa = 9.575 Ha14.Ni Nyoman melati = 8.780 ha15.1 Ketut Astawa = 8.185 Ha16.Ni made Astrid = 10.750 Ha17.Ni Made Senitja = 10.080 HaTOTAL = 158.565 Ha (seratus limapuluh depalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidakmenjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan atau paling tidakmenguraikan silsilah dari almarhum

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha Made Astika = 9.000 Ha Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha Gede Arsa = 9.575 Ha Ni Nyoman melati = 8.780 Ha IKetut Astawa = 8.185 Ha Ni made Astrid = 10.750 Ha Ni Made Senitja = 10.080 HaTidak mungkin masingmasing orang menguasai sampai ribuan hektar,karena sangat bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.o Bahwa tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR sebagaimanadiuraikan pada posita angka 1 tidak

Ni Putu Lengka = 10.890 Ha10.1 Made Astika = 9.000 HaHalaman 68 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.11.Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha 12.Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha13.1 Gede Arsa = 9.575 Ha14.Ni Nyoman melati = 8.780 ha15.1 Ketut Astawa = 8.185 Ha16.Ni made Astrid = 10.750 Ha17.Ni Made Senitja = 10.080 HaTOTAL = 158.565 Ha (seratus limapuluh depalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidakmenjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan

Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Atas Nama Agung Prihandoko (Tergugat VI)seluas 9.085 M?, selanjutnya diberi tanda T7 ;8. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Atas Nama Subakir (Tergugat VII)seluas 6.250 M2, selanjutnya diberi tanda T8 ;9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Midin sebagaipenjual kepada Muhadi ( kakek Tergugat VIII) seluas 5.000 M?, selanjutnya diberitanda T9 ;10.

IV 4.040Astika TembokPelemahan Desa42 57b V 3.480TembokPelemahan Desa42 56 V 0.030TembokPelemahan Desa42 57 IV 1.450TembokJUMLAH 9.000 HaNi Nyoman Pelemahan Desa11 42 67 IV 3.530Rukmini TembokPelemahan Desa42 67 IV 2.395TembokPelemahan Desa42 67 IV 2.585TembokPelemahan Desa42 67 IV 1.385TembokJUMLAH 9.890 Ha12 Ni Ketut Pelemahan Desa 42 57b V 2.000 Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Nomor 179/Pat/2017/PT DPS Sulindri TembokPelemahan Desa42 67 IV 5.565TembokPelemahan Desa42 67 IV 1.430TembokJUMLAH 9.085

Bahwa pengukuran untuk memperoleh areal HGU yang pastidilaksanakan pengukuran melalui protret Udara (Fotogrametri), hasilpengukuran potret udara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangandan hasil pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwaterdapat garapan seluas lebih kurang 9.085 Ha.

Tanah garapanseluas lebih kurang 9.085 Ha tersebut dikeluarkan dari areal seluas59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriAgraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnyaditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.44/DJA/1981 tanggal 16April 1981.Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguh melaksanakan penyelesaian tanah garapan, teijadilahpenggarapan baru yang sulit diatasi dengan cara biasa, sehinggaterpaksa

SK.44/DJA/1981, tertanggal 16 April 1981, yang pada intinyaMenetapkan sebahagian tanah kebun seluas 9.085 Ha (termasuk 227,54 Hatanah milik PenggugatPenggugat) dijadikan sebagai objek Landreform untukdidistribusikan kepada masyarakat tetapi tidak dilaksanakan Tergugat dantanah tersebut masih tetap dikuasainya dan ditanaminya dengan kelapasawit hingga sekarang, akan tetapi PenggugatPenggugat pun tetapberusaha mempertahankan tanahnya dengan cara senantiasa menanamibagianbagian tanah yang kosong dan

areal PTP IX serta menentukan luas pasti masingmasing kebun denganmelakukan pengukuran dan melaksanakan inventarisasi, apakah garapan dilindungiUndangUndang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No. 2 Tahun 1960.Bahwa pengukuran untuk memperoleh areal HGU yang pasti dilaksanakanpengukuran melalui potret Udara (Fotogrametri), hasil pengukuran potret udaraditindaklanjuti dengan orientasi lapangan.Bahwa hasil pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapatgarapan seluas lebih kurang 9.085

Tanah garapan seluas lebih kurang 9.085 Hatersebut dikeluarkan dari areal seluas 59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 danselanjutnya ditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguhmelaksanakan penyelesaian tanah garapan, terjadilah penggarapan baru yang sulitdiatasi dengan cara biasa, sehingga