I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004

;

Sus/2011 sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai KartanegaraNomor:888/II1.1400/A.SK./VII/ BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugattelah menerima Keputusan Nomor: 88ailll. 1400/A.SK.

SK. / VII / BKPSDM /2019,Tanggal 30 Juli 2019 tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau cacatformil dikarenakan objek kabur (Obscuur Libel);1117.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: Nomor: 888/ 111.1400/ A.SK.

Surat a quo telah melahirkan akibat hukum dengan adanya SuratKeputusan Tergugat Nomor: Nomor: 888/ 111.1400/ A.SK./ VII/BKPSDMI/ 2019 Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka berakibatpada pemberhentian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dantidak dapat di berikan lagi segala hak haknya;18.Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor: 888/111.1400/A.SK.

I/BKD/VII/2013Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPembebasan dari Jabatan;Bahwa dalam Konsideran factual menimbang Surat Keputusan TergugatNomor : 888/111.1400/A.SK.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor:888/IIL1400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama WINARTI, NIP 196803051989112004 ;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dan kedudukanpenggugat seperti kKeadaan semula ;5.

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menundapelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan

No. 110/B/2020/PT.TUN.JKTKutai Kartanegara.Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa: Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atasnama SYARIFAH MAEMUNAH, NIP. 196512122000122005

pada unitkerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi PemerintahKabupaten Kutal Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IIl.1151 / A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUHlm.6 dari 10 him.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

Objek Sengketa.Objek Sengketayang berupa Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 888/Ill.1403/A.SK./VII/IBKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaH.HAIRUNI, SH.,MM NIP: 196809041992031006; Il. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa mengingat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.1403/A.SK.

Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 8s8agiill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.

Rendah selama 3 (tiga) tahundengan pangkat III/d menjadi III/c; Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Penggugat selesai menjalanihukuman, dan pada tanggal 27 Maret Penggugat melapor kepadaBKPSDM dan pada tanggal 17 Mei 2018 Penggugat menerima KeputusanNomor : 810/ 11.1236.1/A.SK/IV/BKPSDM/2018 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Halaman 12 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Tergugat mencabut Keputusan Nomor :862.3/IV/.111.709/A.SK/

XI/BKPPD/2017, melalui Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 862.3/V.3138.5/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tentangPencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor862.3/IV/.1I1.709/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 30 November 217 tentangpenjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebihrendah selama 3 (tiga) tahun; Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Penggugat menerima Keputusan BupatiKutal Kartanegara Nomor :888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

/XI/BKPPD/2017 tanggal 30 Nopember2017;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 887/IIl.2336.3/A.SK/V/BKD/2016 tanggal 20 Mei 2016Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 810/II.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 TentangPengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 862.3/V.3138.5/ A.SK/IV/BKPSDM

ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENIYUSRIANI, S.Pd.,NIP.197107292012122001;2nneenneeecneeceesll. KEWENANGAN PENGADILAN1.

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada poin diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggal 07 Januari 2020 dan diterima tanggal 10 Januari 2020;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,S.Pd.,NIP.197107292012122001;4.

Menyatakan SAH dan BERLAKU Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara No. 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Eni Yusriani, S.Pddengan NIP. 197107292012122001;3.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

KEWENANGAN PENGADILANBahwa Obyek sengketa Nomor : 888/IIl.1 140/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si.

UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, per tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si., NIP : 19641223 199803 1002;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Pakhruddin, SE.

,M.Si;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 866/III.3697.7/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 10 NopemberHalaman 42 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.2017 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama PAKHRUDDIN, SE.,M.Si;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 810/II.1238.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 23 Mei 2018Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil atasnama PAKHRUDDIN, SE.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si, NIP.196412231998031002 ;3.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si., NIP. 198010141999121001

;

/VII/BKD/2016 ; Bahwa sejak diterima nya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 862.3/IV/.127/A.SK/VII/BKD/2016 Perihal menjatuhkanHukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebihrendah selama 3 (tiga) Tahun tanggal 11 Juli 2016 Penggugattelah menjalani hukuman disiplin tersebut kurang lebih selama 2Tahun 9 Bulan dan pada tanggal 22 April 2019 Tergugatmengeluarkan Keputusan Nomor : 862.3/V.3138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pencabutan KeputusanNomor: 862.3/IV/.127/A.SK/VII/BKD/2016 Tanggal

/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telahmenerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKD/2016Tanggal 11 Juli 2016 Perihal menjatuhkan Hukuman disiplinberupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendahselama 3 (tiga) Tahun ; Bahwa dalam Konsideran factual menimbang KeputusanTergugat Nomor: 888/III.1405/A.SK.

;Bahwa dalam Konsideran factual menimbang pada poin bKeputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKD/2016, tertanggal 11Juli 2016; Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 862.3/V.3138.10/A.SK/IV/BKPSDM/2019,Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 862.3/IV.127/A.SK/VII/BKD/2016, tertanggal 11Juli 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3(tiga) Tahun, tertanggal 22 April 2019;Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 888/III.1405/A.SK/VII/BKPSDM/2019, TentangPemberhentian

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,MM, NIP.196312311989031143 ;

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.

Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada point 1 diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggl 26 Agustus 2019 dan diterima tanggal 29 Agustus 2019;3.

Bahwa Obyek Sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Drs.

Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/IIl.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Drs. Sugiarto,MM, NIP. 19631231 198903 1143;2.

Bahwa Obyek Gugatan dalam pekara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak PidaNA Kejahatan yang ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Drs.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menadapatkan ijinuntuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 873.4/IV.2703.2/A.SK/XI/BKPPD/2017, tanggal 27 November2017;. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama2Tergugat, oleh karena itu.

kKemudian dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:3184/74/III/2002 Tanggal 27 Maret 2002, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;Asli Surat Pemberian ijin Perceraian Bupati Kutai KartanegaraNomor: 873.4.1V.2703.2/A.SK

/XI/BKPPD/2017 tanggal 27 November2017 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Daerah, bermaterai cukup, selanjtnya diberi kode P.2;Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor.873.4/IV.2702.2/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 27 November 2017dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatinan Daerah,bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama :1. xxx, umur

dinyatakan tidak hadir danmenurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehinggaPenggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.2) berupaSurat Pemberian Ijin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara nomor 873.4.1V.2703.2/A.SK

/XI/BKPPD/2017 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkanBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraiandengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.3) berupaSurat Pemberian Ijin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara nomor 873.4.1V.2702.2/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkanBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah

Siri : 1240/90 adalah orang yang sama dengan nama ABDUL TALIB sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalamKartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat tanda tamat belajar sekolah dasar Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap Nomor : 082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, daftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama Negeri 2 Panca Lautang, Kabupaten Sidrap tanggal 30

Bahwa dalam surat tanda tamat belajar sekolah dasar Negeri 1 Wettee,Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap Nomor082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, tertera nama Pemohon AbdulTalib;. Bahwa dalam daftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri 1 Wettee,Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap tanggal 24 Juni 2002,tertera nama pemohon Abdul Talib;.

Menyatakan sah persamaan nama dalam kartu tanda peduduk NIK :731401290990001 dan Kartu Keluarga No. 7314012801090001 Yangditerbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera namaPemohon adalah Abdul Talib, surat tanda tamat belajar sekolah dasarNegeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Nomor :082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, tertera nama Pemohon AbdulTalib, daftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri 1 Wettee, KecamatanPanca Lautang, Kabupaten Sidrap tanggal 24 Juni

Siri 1240/90, Foto copy surattanda tamat belajar sekolah dasar Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang,Kabupaten Sidrap Nomor : 082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, Foto copydaftar nilai ujian akhir sekolah SD Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang,Kabupaten Sidrap, Foto copy surat keterangan hasil ujian nasional sekolahmenengah pertama Negeri 2 Panca Lautang, Kabupaten Sidrap tanggal 30 Juni2005, Foto copy surat keterangan hasil ujian (SKHU) sekolah menengah pertamaNegeri 2 Panca Lautang,

Mutalib sebagaimanadalambukti surat P3 adalahsamadengannama Abdul Talibsebagaimanadalambuktisurat P.1,P.2,P4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10;Menimbang, bahwaberdasarkanfaktafaktadiatas, makapetitumpemohonyang menyatakanbahwanama Abdul Talib sebagaimana yang tercantum dalamKartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat tanda tamat belajar sekolah dasarNegeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap Nomor :082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, daftar nilai ujian akhir sekolah SDNegeri 1 Wettee,

Siri : 1240/90 adalah orang yangsama dengan nama ABDUL TALIB sebagaimana yang tertulis dan terbacadalamKartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat tanda tamat belajarsekolah dasar Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten SidrapNomor : 082/PD4/A.SK/2002 tanggal 24 Juni 2002, daftar nilai ujian akhirsekolah SD Negeri 1 Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap,surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama Negeri 2Panca Lautang, Kabupaten Sidrap tanggal 30 Juni 2005

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---------------------------------------------------------4.

Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill2897.8 / A.SK / VIl/Halaman 13, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD25.26.BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secara kolektifberdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016 dikantor UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara diJalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs.

Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIL2 897.4/A.SK/VVIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat ;4.

Akan tetapiTergugat menesgaskan bahwa Terbitnya Objek sengketa Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill2897.4/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15Juli 2016 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat Telah benar dan sesuai produsersebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan dan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana Tergugat jabarkan sebagaiEBS ETL Sassen ESA.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/ll.2 897.8/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Juarni 53. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIl.2 897.8/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Juarni 54.

Kutai Kartanegara 5foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ,Nomor : 813.2/IL2319.2/A.SK/IV/BKD/2015 ;foto kopi sesuai foto kopi Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS, dari UPT Dinas Pendidikan Kec. Tenggarong,Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, pada bulan Juni 2015sampai dengan Januari 2016 ;foto kopi sesuai foto kopi Pemberitahuan tentang Pemberhentiansementara Pengajian PNS a.n.

Bukti P1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1halaman 42 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMD151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti P6 : Foto Copy sesuai dengan AsliPetikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :823 /II1.1908/A.SK/VIII/BKD/2016, Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 Oktober 2016;7.

Bukti P7 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Tanda Terima, Dari Kantor BSM & Rekan, tanggal9 Juli 2019, Perihal Pernyataan Keberatan tentangBupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaSyarifah Maeminah;8.

Bukti T1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti T6 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Tanda Terima tanggal 6 Mei 2019, SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/Ill.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;7.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 888/Ill.1400/A.SK./VII/BKPSDM/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Winarti, NIP 1968030519891 12004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor888/IIL1400/A.SK.

Putusan Nomor 561 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 8888/IIl.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019,tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T.

Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2019 diterbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P.,M.T.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005:3.

Menyatakan BERLAKU dan SAH Keputusan Bupati KutaiKartanegara No. 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatannama Cornelius Bernard Robert, STP, MT, Nip.197209201999031005; 3.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/II1.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1005;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 888j/IIl.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2020Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP19720920 199903 1 005;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert,S.T.P.,M.T. NIP 19720920 199903 1 005:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Nakhak kepegawaianPenggugat dan kedudukan Penggugat, seperti keadaan semula;5.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanHal 2 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1 0053.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius BernardRobert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hakhakPenggugat berupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;4.

, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan olehPenggugat/Terbanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketaadministratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanoleh Penggugat/Terbanding kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda adalah :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 88/ill.1401/A.SK

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapat jjinperceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KutaiKartanegara Nomor: 873.4/IV.2703/A.SK/XI/BKPPD/2017, tanggal 27November 2017;. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu.

kKemudian dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0144/039/III/2017Tanggal 27 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode P.1;Asli Surat Pemberian ljin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara Nomor:873.4/IV.2.703.1/A.SK

/XI/BKPPD/2017, tanggal 27 November 2017, yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatinan Daerah,bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;Asli Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian nomor 873.4/IV.2703.1/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 27 November 2017 bermeteraicukup, selanjutnya diberi kode P.3;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama :i.xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat

Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IIl.2897.10 / A.SK / VII /BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak denganhormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secara kolektifberdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016 dikantor UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara diJalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs.

Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill.2897.10/A.SK / VII/ BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak denganhormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secarakolektif berdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan KutaiKartanegara di Jalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani olehHalaman 17 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMD25.26.Drs.

Menolak Penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadapPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/Ill.2 897.10/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Arbainah Ariyani;2.

Menyatakah Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/IIl.2 897.10/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai NegeriSipil atas nama Arbainah Ariyani;3. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/Ill.2 897.10/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai NegeriSipil atas nama Arbainah Ariyani;4.

BuktiP 22. :813.2/I1.2319.1/A.SK/IV/BKD/2015, tanggal 27 April2015, tentang Pengangkatan Sdr. Arbainah Aryani,menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masapercobaan;Foto copy sesuai dengan Foto Copy, DafatarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPT.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapat ijinperceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KutaiKartanegara Nomor: 873.4/IV.2699.3/A.SK/XI/BKPPD/2017, tanggal 10November 2017;. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu.

berhasil, kKemudian dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor48/48/I1V/1998 Tanggal 20 April 19998 bermaterai cukup, berikutaslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi kode (P.1); Asli Surat izin perceraian Nomor:873.4/IV.299.3/A.SK

harus dinyatakan tidak hadir danmenurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehinggaPenggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.2) berupaPemberian Ijin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara nomor 873.4/IV.2699.3/A.SK

No. 136/B/2020/PT.TUN.JKTMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si, NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin, SE., M.Si,NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untukmerehabilitasi hakhak dan kedudukan Penggugat sebagai PegawalNegeri Sipil seperti keadaan

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa dan telah mendapatkan jin dari BKPPD untukmengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tenggarongberdasarkan surat keputusan nomor: 873.4/IV.2702.10/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 20 November 2017;8.

Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 873.4/IV.2702.10/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 20 November 2017 tentangPemberian Ijin Perceraian;2.

Asli Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 873.4/IV.2702.10/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 20 November 2017;em ee Putusan Nomor1160/Pdt.G/2017/PA Tor.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor: 53/IX/1989 Tanggal 20 Juli 1989 dari Kantor