Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-09-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 02-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Februari 2013 — DR. Leoni Jonita Agustina, MA;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
5548
  • Bahwa terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pengggugat olehTergugat tepatnya sudah lebih 4 (empat) bulan Surat Penggugat tidakditanggapi atau tidak direspon oleh Tergugat, sehingga dianggap telahterjadi penolakan secara diamdiam (Fiktif Negatif) olen Tergugat ternadapSurat Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian tidakdengan hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 33415/A2.5/Halaman 3 dari 30 halaman Perkara No.153/G/2012/PTUNJKTKP/2005 pada tanggal 1 Agustus 2005 dan berlaku
    Bahwa berdasarkan pasal 53 (1) UndangUndang no. 9 tahun 2004 Penggugatmerasa kepentingannya dirugikan oleh Putusan Surat Keputusan Tergugat no.33415/A2.5/KP/2005 pada tanggal 1 Agustus 2005 yang berlaku surut sejakakhir bulan Agustus 1999 karena Tergugat tidak mempertimbangkan secarabijaksana dan tidak menghargai sama sekali pengabdian dan dedikasiPenggugat, sehingga upaya pencapaian sebagai Doktor yang diraih Penggugathanyalah kesiasiaan belaka, maka adalah patut diterima demi hukum GugatanPenggugat
    surat resmi Negara atau Pemerintah yang lazim bagi terbitnya Surat SuratKeputusan Negara atau Pemerintah;Ternyata pula Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut diketikdiatas kertas polos dan tidak tertuju langsung kepada Penggugat atau apalagitidak ditembuskan kepada Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang dibuatTergugat haruslah dinyatakan mengandung cacat hukum yang tidak punyakekuatan berlaku menurut hukUM 222 no nnn meneBahwa alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 33415/A2.5
    Menyatakan Keputusan Penolakan Permohonan Pembatalan Surat KeputusanPemberhentian dengan tidak hormat sesuai Surat Keputusan No. 33415/A2.5/KP/ 2005 tanggal 1 Agustus 2005 yang berlaku surut sejak akhir Agustus 1999oleh Tergugat secara Fiktif Negatif telah bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerUndangUndangan yang berlaku Vide pasal 53 (2) huruf a dan bUndangUndang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahadanTergugat telah melanggar ketentuan prinsip prinsip pemerintahan yang baik(Alegemeen
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan penolakan permohonanpembatalan Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat sesuai SuratHalaman 13 dari 30 halaman Perkara No. 153/G/2012/PTUNJKTKeputusan No. 33415/A2.5 /KP/2005 tanggal 1 Agustus 2005 berlaku surutsejak akhir Agustus 1999 secara Fiktif Negatif yang dikeluarkan oleh Tergugat;4.
Register : 03-06-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 90/G/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 26 Agustus 2013 — DR. LEONI JONITA AGUSTINA, MA.; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
3114
  • Bahwa bukti P13 dan bukti P14 Jelas tertuju kepadaKetua Jurusan Bahasa Inggris aquo Universitas Negeri Jakarta, hal mana membuktikan adanya laporan ;Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum posita 6,7,8 halaman 27 dan 28 ; Bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimanadiatur dalam Bab Ill UndangUndang No.28 tahun 1999, maka tidakada lagi alasan bagi Terbanding untuk tidak membatalkan Surat Keputusan No.33415/A2.5/KP/2005
    No.90/G/2013/PT.TUN.JKT.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnyadan menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakanpermohonan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian dengantidak hormat No.33415/A2.5/KP/2995 tanggal 1 Agustus 2005berlaku surut dan mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara sengketa.sertamenghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
    Bahwa jelas ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan PemerintahNo.30 tahun 1980 semakin memperkuat alasan Penggugat tidakmempunyai kepentingan hukum lagi yg harus dilindungi oleh hukumatas keputusan nomor : 33415/A2.5/KP/2005 tanggal 1 Agustus2005; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnyadalam kontra memori banding Tergugat/Terbanding memohonKepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding danmenguatkan Putusan Pengadilan Tata
    pormohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.153/G/2012/PTUN.JKT,tanggal 12 Februari 2013 beserta selurun berkas perkara yangdimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat bandingpada akhirnya sependapatdengan pertimbangan peradilan tingkatpertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyaikepentingan yang dilindungi lagi terhadap surat keputusan TergugatNomor.33415/A2.5
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
6054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terakhir Penggugat menerima jawaban, Surat dari Depdiknas No.34786/A2.5/KP/2006, tanggal 25 Juli 2006. Ditandatangani oleh kepalakepegawaian a.n. Sekretaris Jenderal Diknas dengan cap DepartemenPendidikan Nasional RI. tembusan :1. Sekretaris Jenderal di Jakarta ;2.
    Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Sekretaris Jenderal DepartemenPendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006, perihal Mohon penindakan danpenyelesaian sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/20083.
    Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan NasionalNomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak memutuskansesuatu (hal tertentu), sehingga surat itu bukan suatu Keputusan TataUsaha Negara.b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun alamat yangdituju.
    Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasionaf Nomor34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak bersifat memutuskansesuatu terhadap orang tertentu ;c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum.
    Surat Sekretaris Jenderal Departemen PendidikanNasional Nomor 34785/ A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak definitifdan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat ;Bahwa berdasarkan hal diatas tampak bahwa Surat SekretarisJenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006tanggal 25 Juli 2006 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga surat tersebut bukanlahsengketa Tata Usaha Negara ;5.
Putus : 23-08-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2009
Tanggal 23 Agustus 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS Drs. WAWAN DARMAWAN
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala BiroKepegawaian atas tanggapan surat Gubernur Nomor : 800/411/Kepeg dan tanggapan surat Mendiknas Nomor : 8728/A2.5/KP/03tanggal 28 April 2003 menyatakan pelaksanaan hukuman disiplintersebut menjadi kewenangan pusat. Sedangkan menurut suratMendiknas Nomor : 8728/A2.5/KP/03 tanggal 28 April 2003menyatakan Kepada yang bersangkutan belum dapat dijatuhihukuman disiplin karena ketidak hadirannya di tempat tugas tidaksepenuhnya menjadi kesalahan yang bersangkutan ;Hal.7 dari 21 hal. Put.
    No.183 K/TUN/200925.Dalam surat Gubernur yang ditujukan kepada Mendiknas Nomor :824.3/3105/Peg.3 tanggal 21 Nopember 2002 pada intinya bahwastatus Wawan Darmawan adalah kewenangan Mendiknas denganalasan yang bersangkutan tidak termasuk PNS Pusat yangdilimpahkan menjadi PNS Daerah sedangkan menurut Mendiknasdalam suratnya Nomor : 12712/A2.5/KP/2004 tanggal 24 April 2004untuk Walikota Bandung menegaskan bahwa Walaupun yangbersangkutan tidak tercantum dalam daftar PNS Pusat yangdilimpahkan menjadi PNS
    Daerah, namun bukan pula menjadialasan yang tepat menyerahkan sepenuhnya untukpenyelesaiannya kasus tersebut kepada Mendiknas ;26.Walikota Bandung mengirim surat pada BKN melalui Nomor : 800/1020Peg tanggal 12 April 2005 u/ Penetapan Status Kepegawaiana/n Wawan Darmawan NIP : 131468481 begitu pula suratMendiknas No.45921/A2.5/KP/2006.
    Bagian keempat Tatacara Pemeriksaan,Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin ;.Bahwa ketidakhadiran ditempat tugas secara materiel/substansialbukan sematamata kesalahan yang bersangkutan (bukti P.1), ataspendapat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas dalam suratnyakepada Kepala BKN Nomor : 45921/A2.5/KP/2006, yangmenyatakan ....... yaitu tidak melaksanakan perintah kedinasanyang ditetapkan pejabat yang berwenang. Namun demikian dilihatHal.9 dari 21 hal. Put.
Register : 27-11-2005 — Putus : 27-12-2005 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 406/PID.B/2005/PN.BTA
Tanggal 27 Desember 2005 — - BASNAN BIN MATPAI
304
  • babang bukar sexreeioct minyak tgenebut ditawarpada terdakwa dan pada saat kejadien terdakwa membeli 5(ima) drum Pre terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium terest tidak da Buk1 beli antara terdakwa dengan Jubairi.tujuan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak tersebut adalah untuk dijualparang bukti 5(lima) drum Bahan Bakar Minyak jenis Solar adalah Barang milik terdakwa pada saat ditangkape* Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan baranig bukti berupa;1,5 (Lima) Drum Solar. s t= a2.5
Putus : 13-05-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1012/Pdt.P/2014/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2015 — CHRISTINE melawan HARRYANTO JUWONO Dkk
3311
  • AgusSalim No. 183 RT 001/RW 008 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.Namun pada saat ini bertempat tinggal di di Perum Grand Wisata Cluster GardenFiesta Blok A2.5/17 Tambun Bekasi (1750), selanjutnya disebutSQDAGAL ..........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeaeesaaaaaeeeeeeeeeeees TERMOHON II ;Penetapan No. 1012 Pdt.P 2014 Halaman 1 of 203.
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2012
Tanggal 2 April 2013 — Ir. M.S. YENI LAKA VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
5028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.Yeni Laka (Penggugat) mengusulkan kepada Mendiknas, melalui Kepala BiroKepegawaian Sesjend Depdiknas untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepadaPenggugat berupa "Penurunan Pangkat pada pang kat yang setingkat lebih rendah" demiasas keadilan (Bukti P.(6) ;Bahwa akan tetapi ternyata Mendiknas melalui Keputusan Nomor33439/A2.5/KP/2005 tanggal 7 September 2005 menjatuhkan Hukuman Disiplin kepadaPenggugat yang berbeda dan tidak sesuai dengan usulan Direktur Politeknik tersebut,yaitu "Pemberhentian Tidak
    Yeni Laka/Objek Sengketa ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mendiknas Nomor 33439/A2.5/Kp/2005 tanggal 7 September 2005 yang menjatuhkan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Ir. M.S.
Putus : 06-06-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08K/TUN/2008
Tanggal 6 Juni 2008 — S O G I M I N, ; vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
3232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 08 K/TUN/2008.terbukti dengan kepercayaan terhadap Penggugat pimpinan telah memberikanpenilaian DP 3 terhadap Penggugat tahun 2002 (Bukti P5), DP 3 tahum 2003(bukti P6) terhadap Penggugat dan DP 3 tahun 2004 (Bukti P7) dengan nilaibaik ;Bahwa timbulnya masalah ketika berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional No. 42786/A2.5/KP/2004 tanggal 27 Desember 2004Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
Register : 12-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 11-12-2012
Putusan PTUN KENDARI Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-Kdi
Tanggal 5 Juni 2012 — SAMSURIA (P) Vs WALIKOTA KENDARI(T)
10550
  • Konsultasi danadvokasi kepegawaian (LKAK) Nomor : 350/LKAK/TIV/2009Perihal .......12Perihal : Status SK Pensiun a.n Samsuria Nip. 131389936, tertanggal22 April 2009, selanjutnya diberi tanda P:5 ; : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Kendari Nomor :882/8338/08 Perihal : Pembatalan Persetujuan Teknis dan SK Pensiunatas nama Samsuria Nip. 131388936 tertanggal 17 September 2008,selanjutnya diberi tanda P.6 ; : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Departemen PendidikanNasional Nomor ; 45172/A2.5
    SAMSURIAGuru SMP Negeri 4 Kendari tanggal 10 September 1998, selanjutnya,diberi tanda T.5 ; Bukti T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DepartemenPendidikan Nasional Nomor : 45172/A2.5/KP/2005 tentang PembatalanPersetujuan Teknis dan SK Pensiun atas nama saudari Samsuria Nip.131388936 tanggal 24 Oktober 2005, selanjutnya, diberi tanda T.6 ;Bukti T.7 : Foto. copy. sesuai dengan aslinya Surat BadanKepegawaian Negara Kantor Regional IV Nomor : KR.IV.K.2625/V.24207/2004 tentang Pemberhentian dan
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 02-08-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.SBY
Tanggal 20 Februari 2019 — Pemohon:
SISWOYO, BA
Termohon:
BUPATI PACITAN
12565
  • ;

    - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 339944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003

    tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun.;

    3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu

    ribu rupiah.

Register : 03-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 49/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : MARULY HENDRA UTAMA S.SOS
Terbanding/Tergugat I : REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
3420
  • TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor108/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatanTenaga Pengajar, yang diangkat terhitung tanggal 1 Januari 2005berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 79/SP/2005tertanggal 27 Januari 2005;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 44385/A2.5
Putus : 05-06-2013 — Upload : 02-02-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 112/PDT/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 5 Juni 2013 — 1. JOHAN TANDRIN Anak TANG TENG HAI, umur 59 tahun, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, alamat Balikpapan, Jl. Jendral Sudirman, Blok D No. 01 atau No. 03 RT 011, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang sebagai PEMBANDING I DKK; L A W A N : NY.SETIANI, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Soekarno Hatta RT.011, Kel.Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING DKK;
6623
  • Kelurahan Gunung Bahagia42.43.44.45.46.47.48.49.50.9Dalam, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, PropinsiKalimantan Timur, semula sebagai TERGUGAT LIV sekarang sebagaiTURUT TERBANDING XLI 5SUTAMIN, alamat Perumahan Bukit Damai Sejahtera, RT 103, Blok A4/10c,Kelurahan Gunung Bahagia Dalam, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, semula sebagaiTERGUGAT LV sekarang sebagai TURUT TERBANDING XLII ;TIA, alamat Perumahan Bukit Damai Sejahtera, RT 103, Blok A2.5
    , KelurahanGunung Bahagia Dalam, Kecamatan Balikpapan Selatan, KotamadyaBalikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, semula sebagai TERGUGATLVIIl sekarang sebagai TURUT TERBANDING XLIII ;AJlM. alamat Perumahan Bukit Damai Sejahtera, RT 103, Blok A2.5,Kelurahan Gunung Bahagia Dalam, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, semula sebagaiTERGUGAT LVIX sekarang sebagai TURUT TERBANDING XLIV;AGUNG, alamat Perumahan Bukit Damai Sejahtera, RT 103, Blok A2.8,Kelurahan Gunung
Register : 08-04-2009 — Putus : 04-08-2009 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2009 — Ismiyanto Heru Permana, SH., MH;Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
6063
  • mengusulkan kepada MenteriPendidikan Nasional agar Ismiyanto HeruPermana,S.H. untuk diberhentikan sementara dariHalaman 17 dari 44 Putusan Nomor58/G/2009/PTUN JKT2.18jabatan organiknya pada Fakultas WHukum UniversitasJenderal Soedirman, terhitung mulai bulan = Juli2003 ;Bahwa atas usulan pemberhentian sementara darijabatan organik sebagai dosen atas nama Penggugatoleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman,selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional melaluiKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor30905/A2.5
    Bukti P11 : Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 30906/A2.5/KP/2004pada tanggal 19 Agustus 2004 tentangMemberhentikan dari Jabatan Fungsional DalamJabatan Negeri atas nama : Ismiyanto HeruPermana, SH.
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
4127
  • Kepala Biro Kepegawaian KepalaBagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Nomor: 33443 /A2.5/KP/2005, tanggal 12 9 2005,Perihal Pemberhentian PNS an. Rifianti, ditujukankepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI,(fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Kepala Biro Kepegawain Kepala BagianDisiplin dan Pemberhentian Pegawai Nomor16332 /A2.5/KP/2006, tanggal 17 April 2006,Perihal Permohonan pengaktifan kembali Sadr.Rifianti eks. PNS dpk pada TK.
Register : 17-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTA PALU Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Pal
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Dra. Hj. Nurlina Ibrahim, M.Si. Apt. binti Ibrahim Muhammad Diwakili Oleh : Dra. Hj. Nurlina Ibrahim, M.Si. Apt. binti Ibrahim Muhammad
Terbanding/Penggugat : Ir. H. Andi Muhammad Yamin Astha, M.Si. bin A. Mamma Astha
23981
  • Sebelah barat Jalan Kompleks Blok A2.5. Sebidang tanah luas 462 m2 dan ruko terletak di Kompleks PerumahanDosen Untad Blok B3 Nomor 8 9, Kelurahan Tondo, KecamatanMantikulore, Kota Palu dengan batas sebagai berikut : Sebelah utara Kios Nomor 7. Sebelah timur tanah An. Dr. Alimduddin Laapo, SP. MP. Sebelah selatan tanah an. Prof. Dr. Ir.. Marhawati Patoba, MT. Sebelah barat Jalan Kompleks Blok B3.6. 1 (satu) unit mobil Nissan Serena, tahun 2012, warna abuabu tuametalik.
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, Tbk;
3425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas Penyershan Garang dan Jasa yg terutang PPM:a.7 Ekspora2 Penyerahan yang PPAnya harus dipungut sendiri 1.503.414. 260.400 1584 174.766.5322 1.508414.260.409) 80.780.805.913a3 Penyershan yg PPMnya dipungut oleh Pemungut PPM 1.647.220.000 1.647.220.080 1.647.220.080a4 Penyershan yang PPAboys tidak dipumgut a a a2.5 Penyershan yang dibebaskan dari pengenaan PPH O o O3.8 Jumiah (3. 1+a2+ad+a.4+8.5) 1.505,081.490.380 1.585.821.996.372) 1.505.081.400.309) 680.760.505.913b.
Putus : 19-09-2013 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 19 September 2013 — ROBERT WILLIAM FOREMAN melawan ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn
20695
  • RISTATI ISJA SADAR ; 2.3.6 Tanggal 26 Agustus 2005, pembayaran sebesar USD 13,688,44kepada Bali Super Bintang Persada ; 2.3.c Tanggall3 Desember 2007, pembayaran sebesar USD 30,000 atauGBP 14,814.25 kepada Global Currency Exchange Network ; 2.3.d Tanggal 20 Juni 2007, pembayaran sebesar USD 200,000 atauEUR 150,093.81 kepada Global Currency Exchange Network; 2.3.eDeol2.3.h2.3.12.4.a2.4.b2.5.a2.5.b2.5.c32Tanggal 21 Juni 2007, pembayaran sebesar EUR 150,093.81kepada Global Currency Exchange Network
Register : 04-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — SAKIMAN EDI PRAYITNO., DKK VS PRESIDEN RI;
119291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 perihal: mohon penindakan danpenyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Para Penggugat (ParaPemohon Hak Uji Materiil a quo). Akan tetapi sampai permohonan hak ujimateriil diajukan (telah 2 kali) tidak ada penyelesaian;3 Bahwa permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor 28Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKIHalaman 39 dari 44 halaman.
Register : 12-06-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BATAM Nomor 112/PDT.G/2014/PN.BTM
Tanggal 21 Januari 2015 —
3616
  • Foto copy fatwa Planologi No. 177/A2.5/2013 , surat buktitersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinyadipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda dengan : P.37 ;Menimbang, Penggugat tersebut tidak mempergunakan haknyauntuk mengajukan saksisaksinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat untukmengukuhkan dalildalil sanggahannya telah pula mengajukansuratsurat buktinya yang berkaitan dengan Tergugat yang diberitanda dengan surat bukti T.1 s/d T.16, yang telah diberiMaterai
Register : 20-05-2013 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA.JT.
Tanggal 14 September 2015 — -Cecilia Santi Sitepu binti H. Mulia Tantra -Drs. Zulkifli Sembiring bin Nagari Sembiring
638
  • masingmasingbernama Abdul Jalil Sembiring bin Nongkop Sembiring dan Rusmala Dewi bintiZulkifli Sembiring, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangansehingga secara formal dapat diterima sebagai saksi dan secara materil akandikomprontasikan dengan alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa Penggugat mendalilkan bahwaselama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersamasebagaimana gugatan Penggugat Al.a, Al.b, Al.c dan A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5