Ditemukan 10 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria anggaria agaria agararia aggraria agrarian angraria
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 31-05-2023 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 6 Agustus 2024 — MASKUNI, SH
2.Sarael Butar Butar
3.Yudi Suryata
4.Pemerintah Kota Balikpapan Cq Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan
5.Kantor aagraria dan Tata Ruanng Badan Pertanahan Nasional Balikpapan
17 — 15
  • MASKUNI, SH
    2.Sarael Butar Butar
    3.Yudi Suryata
    4.Pemerintah Kota Balikpapan Cq Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan
    5.Kantor aagraria dan Tata Ruanng Badan Pertanahan Nasional Balikpapan
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PT AMBON Nomor 31 /PDT/2018/PT AMB
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
TOBIAS LOKOLLO
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
95 — 36
  • Sebagaimana diketahuibiaroun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku sertadiperhatikan pula didalam Keputusankeputusan Hakim, belum pernahhak tersebut diakui secara resmi didalam UndangUndang, dengan akibatbahwa didalamnya melaksanakan PeraturanPeraturan Aagraria HakUlayat itu pada zaman penjajahan dahulu seringkali diabaikan.
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 23-10-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN MASOHI Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Msh
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
TOBIAS LOKOLLO
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
106 — 60
  • Sebagaimana diketahui biarpun menurutkenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalamKeputusankeputusan Hakim, belum pernah hak tersebut diakui Secara resmdidalam UndangUndang, dengan akibat bahwa didalamnya melaksanakanPeraturanPeraturan Aagraria Hak Ulayat itu pada zaman penjajahan dahuluseringkali diabaikan.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 44/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 27 Juli 2020 — Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
Pembanding/Penggugat II : RUBAINI Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
Pembanding/Penggugat III : AMIRUDDIN Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
Pembanding/Penggugat IV : JUARIAH Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
Terbanding/Tergugat I : ZAINIAH
Terbanding/Tergugat II : SYAHBANI
Terbanding/Tergugat III : ASIAH
Terbanding/Tergugat IV : RADHIAH
Terbanding/Tergugat V : ZUBAIDAH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah RI, Menteri AAgraria
74 — 26
  • Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
    Pembanding/Penggugat II : RUBAINI Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
    Pembanding/Penggugat III : AMIRUDDIN Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
    Pembanding/Penggugat IV : JUARIAH Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING, S.H
    Terbanding/Tergugat I : ZAINIAH
    Terbanding/Tergugat II : SYAHBANI
    Terbanding/Tergugat III : ASIAH
    Terbanding/Tergugat IV : RADHIAH
    Terbanding/Tergugat V : ZUBAIDAH
    Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah RI, Menteri AAgraria
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 12 Maret 2018 — SUHARYANTO MELAWAN 1. PT. AGROTISSINDO MUKTI SEJAHTERA 2. Ir. H. ARIEF WIDODO
70 — 15
  • UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok pokok Aagraria . Pendaftaran, pengukuran, penerbitan sertifikat berdasar alas bak barusdijalankan dengan benar.4. PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2018 — Upload : 07-03-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 12 Maret 2018 — ISLACHUDIN MELAWAN 1. PT. AGROTISSINDO MUKTI SEJAHTERA 2. Ir. H. ARIEF WIDODO
43 — 5
  • UUnomor5 tahun 1960 tentang Pokok pokok Aagraria . Pendaftaran, pengukuran, penerbitan sertifikat berdasar alas bak barusdijalankan dengan benar.. PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 800/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 16 Agustus 2017 — Linda Rahmawati Melawan I Wayan Tangki, dkk.
90 — 59
  • Putusan No. 800/Pat.G/2016/PN Dps14.15.16.Bahwa dengan demikian, Penqgugat mensomir baik terhadap Tergugat ll, Terqugat Ill dan Terqugat IV untuk membuktikan dipersidangan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 313 telah dilakukan pengukuran ulang dengan luas dan batasbatas yang telah ada sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2a) dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Aagraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 74/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
Hestotales Manurung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan
Intervensi:
Daud Marojahan Ompusunggu
199 — 103
  • Adapun berkaitan denganpengumuman telah juga kami uraikan pada poin 3 bahwa proses Penerbitan HakMilik Nomor : 81/Wek III adalah melalui prosedur Pemberian Hak Atas TanahNegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Aagraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Paragraf 2 Pasal 11, 12 dan13 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hak Milik tidak ada mengaturtentang PengumumandalamrangkaPemberian Hak Atas Tanah Negara.Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
107 — 51
  • Bahwa tindakan semenamena yang dilakukan oleh Tergugat Ill denganmelakukan pematokan tanpa persetujuan Penggugat telah bertentangandan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), 18 ayat (1) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah (d/singkat PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo.Pasal20 Peraturan Menteri NegaraHalaman 10 dari 78 Putusan Nomor 115/PDT/2018/PT.BTN.Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (disingkat Permen Aagraria)Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. PT. PAKUAN;
167 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 17 PK/TUN/2014b Bahwa tidak ada alat bukti yang sah dan fakta hukum yang sahberdasarkan atas alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 UndangUndang Pokok Aagraria yang membuktikan bahwa Objekbidang tanah yang dimaksud dalam kesembilan Sertipikat HGB atasnama Tergugat II Intervensi tersebut adalah sama dan merupakan bidangtanah milik atau Hak Penggugat a quo;c Bahwa tidak ada hubungan hukum langsung oleh dan antara Penggugat aquo dengan Tergugat II Intervensi;2 Bahwa oleh