Menyatakan sebagai hukum sisa hutang Tergugat adalah Rp.271.021.800,(dua ratus tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)wajib dibayar seketika dan sekaligus setelah aanmanning putusan dalamperkara ini ;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 baiksendirisendiri maupun bersamasama yang menjual tanah sengketa yangdiatas terdapat beban/jaminan/tanggungan hutang kepada Tergugat 3 adalahperbuatan melawan hukum ;5.

Menyatakan..........osbeMenyatakan sebagai hukum jual beli yang dilangsungkan oleh Tergugat 1dan Tergugat 2 baik sendirisendiri maupun bersamasama kepada Tergugat3 adalah batal demi hukum ;Menghukum kepada Tergugat 1 untuk membayar sisa hutangnya kepadaPenggugat sebesar Rp.271.021.800, (dua ratus tujuh puluh satu juta duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah) seketika dan sekaligus tanpa syarat danbeban apapun juga setelah aanmanning putusan dalam perkara ini ;Menghukum para Tergugat untuk membayar

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar seluruh hutangnya kepadaPenggugat sejumlah Rp.271.021.800, (dua ratus tujuh puluh satu juta duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah) seketika dan sekaligus tanpa syarat danbeban apapun juga setelah aanmanning putusan dalam perkara ini, danapabila tidak dapat dilaksanakan/dibayar dalam bentuk uang tunai makawajib kepada Tergugat 1 dihukum untuk menyerahkan tanah sengketakepada Penggugat sebagai pembayaran hutangnya tersebut ;7.

Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar uangpaksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa kepadaPenggugat sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari,terhitung sejak tanggal aanmanning putusan dalam perkara ini ;9. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 baik sendirisendiri maupun bersamasama untuk membayar seluruh biaya perkara inidalam semua tingkatan ;10.

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar uangpaksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa kepadaPenggugat sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitungsejak tanggal aanmanning putusan dalam perkara ini ;7.

Hal ini menimbulkanpermasalahan hukum yang membuat Para Pelawan sangatlah di rugikan dantidak terpenuhinya rasa keadilan, sehingga Para Pelawan mengajukaanGugatan Perlawanan ini ;Maka terdapat cukup alasan hukum jika Para Pelawan keberatan terhadapadanya Relaas Panggilan Aanmanning No. : Eksekusi No. 86/EKS/2018/PN.Sby. Jo. No. 571/Pdt.G/2013/PN.Sby, tertanggal 10 April 2014 antaraHARMINATOEN sebagai Pemohon Eksekusi.

Aanmanning No. : Eksekusi No.86/EKS/2018/PN.Sby. Jo.

Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan,dan Aanmanning No. : Eksekusi No. 86/EKS/2018/PN.Sby. Jo.

DALAM POKOK PERKARA1.2.3.Dan atauMenerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan ;Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur ;Menyatakan Para Pelawan adalah Penyewa yang beritikad baik sahatas tanah Sempadan Anak Afvour Simo milik Pemerintah ProvinsiJawa Timur Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Aijr UnitPelaksanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Di Surabayaberdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Pengairan ;Menyatakan Aanmanning No. : Eksekusi No. 86/EKS/2018/PN.Sby.Jo.

No. 571/Pdt.G/2013/PN.Sby, tertanggal 10 April 2014 antaraHARMINATOEN' sebagai Pemohon Eksekusi Penghuni tanahSempadan Anak Afvour Simo milik Pemerintah Provinsi Jawa TimurDinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Unit Pelaksanaan TeknisPengelolaan Sumber Daya Air Di Surabaya sebagai TermohonEksekusi dilumpuhkan dan tidak mempunyai kekuatan hukumapapun untuk dilaksanakan serta tidak sah dan tidak berharga ;Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya untukmengangkat Aanmanning No. : Eksekusi

Bahwa, Pelawan Termohon Eksekusi I dan Pelawan Termohon Eksekusi IImengetahui adanya eksekusi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesiaNOMOP sesscsisenseveraversNomor : 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010 jo PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/PDT/2008/PT.R tanggal 10 Februari2009 jo Putusan Pengadilan negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI tanggal 16 Oktober 2008 dengan adanya masingmasing SuratPanggilan / Aanmanning Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI tanggal 17Maret 2011 dan

Surat Panggilan / Aanmanning Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI tanggal 30 Maret 2011 yang disampaikan kepada Pelawan TermohonEkseklusi I dan Pelawan Termohon Eksekusi II berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan negeri Tanjung pinang Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPItanggal 16 Maret 2011 ;2.

Bina Riau Jaya, diberitanda, P.I/P.II11 ;Foto Copy Surat Panggilan / Aanmanning Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Juru SitaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukan kepada TermohonEksekusi Simon Karuntu, diberi tanda P.I/P.IL12 ;Foto Copy Surat Panggilan / Aanmanning Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Juru SitaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukan kepada termohonEksekusi PT.

Bina Riau Jaya, diberi tanda P.I/P.II13 ;Foto Copy Surat Panggilan / Aanmanning Nomor ; 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinangyang ditujukan kepada Termohon Eksekusi SIMON KARUNTU, diberitanda P.I/P.II14 ;Foto Copy Berita Acara Pemberian teguran (Aanmanning) I, Nomor 38/BA.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, diberi tanda P.I/P.II15 ;2516.17.18.19.20.21.Foto Copy Berita Acara Pemberian

teguran (Aanmanning) I, Nomor 38/BA.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, diberi tanda P.I/P.II16 ;Foto Copy Berita Acara Pemberian teguran (Aanmanning) III, Nomor 38/BA.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, diberi tanda P.I/P.II17 ;Foto Copy Penetapan Nomor : 38/Pen.Pdt.G/2007/PN.TPI tertanggal 26April 2011, tentang Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri

Ida Bagus Setya Budi dkk menjadia.n. pemohon eksekusi) jo Putusan No: 501 / Pdt.G / 2020 / PN Dps tgl.15 Juni 2020 jo (Aanmanning No: 21/Pdt.Eks.Riil/2019/PN.Dps jo No:96/Eks/2019/ PN.Dps) yaitu timbul ketidakpastian hukum danketidakadilan (melawan Pasal 2 UU 48/2009 tentang kehakiman).Selanjutnya cukup disebut TERGUGAT.Bahwa, pada pokoknya kewenangan PN Denpasar sepenuhnya kembali/berada pada hak/ kewenangan Subyektif Kedaulatan Rakyat (/n casu, a.n.Penggugat) hingga SI MPR RI.

In casu,Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ TERGUGAT jo(Relass Panggilan No: 565/Pdt.G/2020/PN.Dps jo Putusan No:501/Pdt.G/2020/PN.Dps tgl. 15 Juni 2020) jo (Aanmanning PNDenpasar No: 21/Pdt.Eks.Riil/2019/PN.Dps jo No: 96/Eks/2019/PN.Dps), TIDAK SAH (demi hukum) sebelum Presiden RI Ir. H.Joko Widodo mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket SI MPRRI.PETITUM:1.

sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana(bukti T1), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pelawan/ Pembanding tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakanHal 1 dari 13 Put nomor.73/Pdt.G/2020/PTA JK 9janjinya dan tidak mempunyai itikad baik melaksanakan amar putusan secarasuka rela;Menimbang, bahwa Pelawan/ Pembanding/Termohon Eksekusi telahdiberikan peringatan ( Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Aanmanning

tanggal 13 Februari 2019 (Aanmaning Pertama), Aanmaning tanggal 28 Februari 2019 (Aanmaning Kedua) dan Aanmanning tanggal 5 Maret 2019 (Aanmanning Ketiga) namun Pelawan/Pembanding/Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan amar putusanperkara Nomor 0682/Pdt.G/2017/PA.JS .

Samudra Asia Pratama Kota Batamyang dikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.9. 1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada PT. Samudra Asia Pratamayang dikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa merupakan dokumenyang tidak benar dan dibuat oleh Indri Nuri Elia dengan maksud agar pihakPT. Samudra Asia Pratama percaya bahwa ada kerjasama dengan pihak laindalam kegiatan perusahaannya.Setelah dapat menyakinkan PT. Samudra Asia Pratama bahwa PT.

Samudra Asia Pratama Kota Batamyang dikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.= 1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada PT. Samudra Asia Pratamayang dikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.Bahwa benar dokumen tersebut diatas merupakan dokumen yang tidak benar dandibuat oleh Indri Nuri Elia dengan maksud agar pihak PT.

Samudra Asia Pratama Kota Batam yangdikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.e 1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada PT.

Samudra Asia Pratama Kota Batam yangdikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada PT.

Samudra Asia Pratama Kota Batam yangdikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa.1 (satu) lembar surat AANMANNING kepada PT. Samudra Asia Pratama yangdikeluarkan oleh Dirjen Perhungan Laut Tarempa;tetap terlampir di dalam berkas perkara;6.

Ketua Pengadilan NegeriSlawi untuk menerima teguran (aanmanning), sehubungan denganpermohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan Terlawan ,sebagaimana dengan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Slawi Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN Slw;Bahwa Pelawan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut denganpertimbangan:2.1.

Pelawan pada tanggal 09 Agustus 2010, telah diberikan teguran(aanmanning) oleh Pengadilan Negeri Slawi atas permononaneksekusi yang diajukan Terlawan , dalam perkara Nomor04/Pdt.Eks/2010/PN Slw;2.2.

Pada tanggal 01 Oktober 2010, oleh jurusita Pengadilan Negeri Slawi,telah dilakukan sita eksekutorial atas barang jaminan hutang, berupasebidang tanah tersebut d idalam SHM Nomor 247, Desa Surokidul,Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tercatat atas namaPelawan;Bahwa sejak pemberitahuan aanmanning tanggal 17 April 2013, hingga saatini, atas tanah tersebut pada punt 2.2, tidak diletakkan sita eksekutorial lagi;Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Pelawan telah menerimapemberitahuan Pengumuman Pertama

juga;Menghukum kepada Tergugat XI untuk mentaati putusan ini sesuai denganprosedur yang berlaku;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il sampai dengan Tergugat X baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri untuk membayar kerugianmateriil kepada Penggugat sebesar Rp816.000.000,00 (delapan ratusenam belas juta rupiah);Menghukum Tergugat , Tergugat Il sampai dengan Tergugat Xmembayar uang Qdwangsom sebesar Rp8.160.000,00 (delapan jutaseratus enam puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitungsejak aanmanning

Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat , Para TermohonKasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi X/Tergugat II sampai denganTergugat X membayar uang dwangsom sebesar Rp8.160.000,00(delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatanterhitung sejak aanmanning putusan perkara ini memiliki Kekuatanhukum tetap kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat;14.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Pelawan telah menerima suratpanggilan dari Pengadilan Negeri Slawi, agar pada tanggal 12 Agustus 2010menghadap Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima teguran(aanmanning) sehubungan dengan permohonan eksekusi yang diajukanTerlawan , sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawidengan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2010/PNSM; .

Bahwa dengan dilaksanakannya aanmanning, sita eksekutorial danselanjutnya penjualan lelang, berarti secara formal dan bertahap telahdijalankan eksekusi pembayaran uang (executorial verkoop) terhadap diriPelawan;. Bahwa eksekusi pembayaran uang, baik yang dilaksanakan menurutketentuan Pasal 224 HIR maupun Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun1996, tentang Hak Tanggungan, diisyaratkan harus mengenai piutang yangsudah past;.

Nomor 2796 K/Pdt/2012a.Bahwa apa yang dilakukan Pelawan, dengan positanya yangmembandingkan nominal utang Pelawan dalam aanmanning eksekusi HakTanggungan, dengan putusan Pengadilan Negeri Brebes yang telahdikasasi oleh Pelawan itu, sungguh telah menimbulkan pertanyaan yangbesar bagi Terlawan , apakah dengan perlawanan a quo telah menyetujuipenetapan jumlah utang yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Brebesdalam putusannya Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Bbs tanggal 22 Oktober 2007jo. putusan Pengadilan Tinggi

secara resmi dan patut,namun ia kembali mangkir dari sidang sementara Tergugat hadir danmenyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap keberatanbercerai dengan Penggugat ;Bahwa, pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat malah samasama hadir tanpa keterangan dan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga keduabelah pihak berperkara harus dipanggil, sementara panjar biaya perkara telahhabis sehingga Panitera Pengadilan Agama Nganjuk atas perintah Ketua MajelisHakim telah melakukan aanmanning

No. 2189 K/Pdt/2004 dan Il di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknyaatas dalildalil:Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNo. 20 Eks/Pen.Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg, tanggal 20 Februari 2002 mengenaipamanggilan untuk teguran eksekusi (aanmanning) kepada Terlawan II sesuaipenyampaian Terlawan Il kepada Pelawan, sehubungan dengan pelaksanaanputusan Mahkamah Agung RI No. 411 PK/Pdt/1997, tanggal 20 September2001 atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Haji Baun

suratgugatan Perlawanan Pelawan pihak ketiga dalam perkara Nomor36/Pdt.G/2002/PN.Mks, tertanggal 7 Maret 2002, maka nampak sangat jelasbahwa gugatan perlawanan Pelawan tersebut adalah premature karena :Gugatan perlawanan Pelawan pihak ketiga terhadap eksekusi atasputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411PK/Pdt/1997, didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassartanggal 7 Maret 2002 dengan No. 36/Pdt.G/2002/PN.Mks ;Bahwa surat teguran eksekusi atau aanmanning

No. 2189 K/Pdt/2004(aanmanning) secara resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13Maret 2002 ;Oleh karena itu jelas gugatan Pelawan pihak ketiga nampak suatukecerobohan atau ketidakbenaran dalam alasan Pelawan ;Bahwa bagaimana mungkin, perlawanan diajukan oleh Pelawan tanggal 7Maret 2002, sedang Surat Teguran (aanmanning) disampaikan oleh JurusitaPengadilan Negeri Makasaar pada tanggal 13 Maret 2002, ini sangat kontrasdan lucu ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar,

mengeluarkanperintah supaya memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap padasidang selanjutnya ;Putusan Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Bkl Halaman 1 dari 4Bahwa, pada sidang ketiga ternyata Pemohon tidak hadir lagi, begitu pulahalnya Termohon, sehingga sidang harus ditunda lagi untuk memanggil keduabelah pihak, namun pemanggilan sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karenapanjar biaya perkara telah habis, sehingga Panitera Pengadilan AgamaBangkalan atas perintah Ketua Majelis Hakim telah melakukan aanmanning

Terhadap perintahKetua Majelis Hakim tersebut Kuasa Penggugat menyatakan kesanggupannya ;Bahwa, pada sidang ketiga ternyata Kuasa Penggugat tidak hadir lagi,begitu pula halnya Tergugat, sehingga sidang harus ditunda untuk memanggilkedua belah pihak, sementara itu panjar biaya perkara telah habis, sehinggaPanitera Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis Hakim telahmelakukan aanmanning/ tegoran terhadap Kuasa Penggugat untuk segeramembayar tambahan panjar biaya perkara dengan suratnya

Menyatakan, menghentikan atau menunda pelaksanaan eksekusipengosongan sebagaimana disampaikan di dalam Aanmanning Nomor001/Pdt.Eks/2018/PA.JP sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum yang tetap;2. Menyatakan, meletakkan Sita Jaminan sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum yang tetap atas Sertifikat Hak Milik Nomor1480/Menteng. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat yang saat ini dikuasai oleh Terbantah;3.

Memutuskan, menyatakan serta menetapkan Aanmanning Nomor001/Pdt. Eks/2018/PA.JP beserta produk hukum terkait menjadi Batal DemiHukum dan tidak lagi memiliki kKewenangan dan kekuatan mengikat daneksekutorial;5. Menyatakan dan menetapkan semua perubahan dan/atau penyesuaiandan/atau penambahan catatan yang dilakukan oleh Badan PertanahanNasional Cq Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap Sertifikat Hak MilikNo. 1480/Menteng terhitung sejak tahun 2014, sampai dengan perubahanHlm. 4 dari 13 hlm.

NURUL QALBI,namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;Bahwa pada sidang kedua Pemohon dan Termohon samasama tidakhadir di persidangan tanpa keterangan dan tanpa ada alasan yang elas,Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Bkl Halaman 1 dari 4sehingga kedua belah pihak berperkara harus dipanggil, sementara panjar biayaperkara telah habis sehingga Panitera Pengadilan Agama Bangkalan atasperintah Ketua Majelis Hakim telah melakukan aanmanning/ tegoran terhadapPemohon untuk segera membayar tambahan panjar biaya

dibayarlunas oleh Pemohon;Bahwa, pada sidang keempat tanggal 62 2014 Pemohon yangseharusnya menyampaikan Repliknya tidak hadir, sedangkan Termohon hadir,sehingga Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan diperintahkan untuk memanggilPemohon;Bahwa, pada sidangsidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa keterangan dan tanpa ada alasan yang jelas, sementarapanjar biaya perkara telah habis, sehingga Panitera Pengadilan AgamaBangkalan atas perintah Ketua Majelis Hakim telah melakukan aanmanning

sangat berdasar menuruthukum jika Pengadilan Negeri Kendari : menyatakan menghukum Tergugatuntuk menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat dengan tanpasyarat dan/atau tanpa beban;Bahwa mengingat terhadap perkara a quo telah berkekuatan hukum tetapmaka sangat berdasar menurut hukum terhadap putusan perkara a quodapat dijalankan terlebin dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding,kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad),Bahwa jika kemudian setelah terbit penetapan aanmanning

tanggal 21 Juli 2010;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanyamenyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syaratdan/atau tanpa beban;Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebin dahulusekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukumlainnya (uitvoerbaar bij voorraad);Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusansetelah terbitnya penetapan aanmanning

Menyatakan, menghentikan atau menunda pelaksanaan eksekusipengosongan sebagaimana disampaikan di dalam Aanmanning NomorHlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.115/Pdt.G/2019/PTA.JK002/Pdt.Eks/2018/PA.JP., sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum yang tetap;.

dimaksud tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor1483/Gondangdia, sampai dengan adanya Putusan Yang BerkekuatanHukum yang Tetap;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan Gugatan/Bantahan Para Pembanding/dahulu Para Pembantahuntuk seluruhnya;Menyatakan Para Pembanding/dahuiu Para Pembantah yang berftikadbaik dan berdasar hukum;Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Terbanding/dahulu TurutTerbantah terhadap objek perkara tidak sah dan menjadi Batai Demi HukumMemutuskan, menyatakan serta menetapkan Aanmanning

Bahwa yang menjadi landasan utama diajukannya Bantahan inioleh Para Pembantah adalah berdasarkan diterimanya oleh ParaHalaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2018/PA.JP.Pembantah Relaas Panggilan Sidang (Aanmanning) Nomor001/Pdt.Eks/2018/PA.JP tentang Eksekusi pengosongan sebidangtanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di JIn. Surabaya No.68, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, PropinsiDKI Jakarta.3.

Bahwa objek yang diterangkan di dalam Aanmanning No. 001 aquo adalah terletak di Jin. Surabaya No. 68, Kelurahan Menteng,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Bahwa merujuk surat permohonan Terbantah sebagaimanadimaksud, Para Pembantah menerima Relaas Panggilan Sidang(Aanmanning) No.: 001/Pdt.Eks/2018/PA.JP tertanggal 09 Maret 2018.9.

Memutuskan, menyatakan serta menetapkan Aanmanning No.:001/Pdt.Eks/2018/PA JP beserta produk hukum terkait menjadi BatalDemi Hukum dan tidak lagi memiliki kewenangan dan kekuatanmengikat dan eksekutorial;5.

Memutuskan, menyatakan serta menetapkan Aanmanning No.:001/Pdt.Eks/2018/PA JP beserta produk hukum terkait menjadi Batal DemiHukum dan tidak lagi memiliki Kewenangan dan kekuatan mengikat daneksekutorial.5. Menyatakan dan Menetapkan semua perubahan dan/atau penyesuaiandan/atau penambahan catatan yang dilakukan oleh Badan PertanahanNasional Cq.

RW 11Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah (dahulu KecamatanRoban) Pemkot Singkawang yang jumlah penduduknya di wilayahtersebut berjumlah kurang berjumlah kurang lebih 65 Kepala Keluarga,sehingga di lingkungan wilayah tersebut sudah merupakan pemukimanpenduduk; Bahwa jika Pengadilan mengeksekusi jelas harus mengeksekusi diwilayah lingkungan RT 053/RW 11 dan RT 052/Rw 11 = karenapermohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Eksekusi adalah yangmenyangkut wilayah di kedua RT/RW tersebut; Bahwa aanmanning

dilakukan sita jaminan, sita eksekusi sebagaimanadiharuskan oleh peraturan untuk mengabulkan eksekusi (pelaksanaan)putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa mengabulkan permohonan eksekusi tanah atau barangbaranglain, maka suatu keharusan menurut hukum lebih dahulu diletakkan sitajaminan dan sita eksekusi terhadap objek yang akan dieksekusi; Bahwa oleh karena tanah (objek eksekusi) Terlawan Eksekusi belumpernah diletakkan sita eksekusi, walaupun merupakan tahapan keduatelah dikeluarkan aanmanning