Mengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara abolut yang diajukan Tergugat;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.156.000,- ( Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Mengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara abolut yangdiajukan Tergugat;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps;3.

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan saudara/family.e Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangansehubungan dengan perkara pencurian HP yang dilakukan olehterdakwa.e Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hariSabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB berternpat diCounter Hp Abolut Gajahmada Lt.1 Kota Malang.e Bahwa benar barang yang berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwayaitu 1 (Satu) buah Handphone Blackberry 8900 wama

persidanganmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dilhadapkan didepan persidangan untuk diambll keterargannya.Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan saudara/family.Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangansehubungan dengan perkara pencurian HP yang dilakukan olehterdakwa.Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hariSabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB berternpat diCounter Hp Abolut

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara abolut yang diajukan ParaTergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Atb;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi abolut Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah

Rp1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi abolut Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah

Rp1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini secara tanggung renteng;Atau: jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara a quoyang merupakan kewenangan abolut Pengadilan Agama; Gugatan Para Penggugat kabur/obscuur libel;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggotelan

eksepsiPemohon Kasasi terkait dengan adanya kurang pihak yang ditarik sebagaiPenggugat dalam perkara a quo, maka akibatnya Pertimbangan hukumJudex Facti tersebut mengakibatkan Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2016/PN Gto tanggal 10 Mei 2016 dianggap tidak menurut hukum dansudah seharusnya tidak dapat diterima.Judex Facti tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalammemutuskan perkara a quo mengingat sengketa dipermasalahkan adalahsengketa perjanjian yang seharusnya merupakan kewenangan abolut

gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat terhadap pemegang Sertipikat Hak Milik No.48/Mangasa atas nama Lapodding salah mengajukan gugatan karena objekyang dipermasalahkan Penggugat dalam hal ini adalah sengketa menyangkutkepemilikan yang berarti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara salah alamat karena hal tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kKewenanganPengadilan Negeri Makassar (kompetensi abolut

/G/KI/2018/PTUN.SBY.Halaman 29 dari 37 HalamanMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebihdahulu akan dipertimbangkan terkait dengan : Kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara (abolut competentie), legal standing Pemohon keberatan sertatenggang waktu pengajuan permohonan keberatan (actio temporalis); .

LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit),maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT adalahdengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Khusus in casuPengadilan Niaga dan bukan melalui Peradilan Umum in casuPengadilan Negeri Surakarta sehingga oleh karenanya PengadilanHalaman 9 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMGNegeri Surakartaadalah menjadi tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara a quo ; Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikandiatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut

Penggugat untuk membayar biaya perkara;Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain mohon kiranya memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telahHalaman 8 dari 27 Putusan Nomor 53/Pat.G/2018/PN Pwtmengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2018 dan atas Replik dari Penggugat,Tergugat dan Tergugat II, telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompentensi abolut

/PN PbrMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1, selain mengajukanjawaban dalam pokok perkara juga mengajukan tangkisan atau eksepsi yangsalah satu diataranya adalah eksepsi mengenai kewenangan abolut PengadilanNegeri untuk mengadili perkara aquo ;Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang berhubungan kewenanganmengadili, Majelis Hakim telah memberikan putusan

Bank dalam Akad Pembiayaan AlMusyarakah No.4 tanggal 02 Juli 2009 sebagaiHalaman 22 dari29halaman Putusan Nomor12/PdtG/2016/PN.PBRperjanjianberdasarkan prinsipprinsip syariah, maka dalam halpenyelesaian sengketa terhadap perkara pembiayaan syariahadalah menjadi kompentensi absolut Pengadilan Agama,sehingga Gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebutTergugat V =mengajukan jawaban dengan materi eksepsi yangmenyangkut tentang kewenangan Abolut

Cianjur sebagaimana di atasyang jelas jelas merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari turut tergugat IT danturut tergugat III, mengenai hal tersebut diatas majelis hakim akan menghubungkannyadengan dalildalil gugatan penggugat dalam positanya maupun halhal yang dimintakanoleh penggugat dalam petitumnya, yang mana selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan apakah posita maupun petitum gugatan penggugat tersebut menjadikewenangan abolut

wonna= Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian kepada para pihak yang berperkara sebagaimanaditentukan dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR serta PeraturanMahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 namun belum berhasil, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaanSurat gugatan penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakantidak ada melakukan perubahan atas gugatannya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut,para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi abolut

LENTERA NUSATAMA(Dalam Pailit), maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PARAPENGGUGAT adalah dengan mengajukan gugatan melalui PengadilanKhusus in casu Pengadilan Niaga dan bukan melalui Peradilan Umum incasu Pengadilan Negeri Surakarta sehingga oleh karenanya PengadilanNegeri Surakarta adalah menjadi tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara a quo ; Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimanadiuraikan diatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut dari TERGUGAT cukup beralasan dan

Membayar seluruh biaya perkara.Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pihak Penggugat telan menanggapi jawaban daneksepsi pihak Tergugat dalam repliknya tertanggal 8 Mei 2017, demikian pulasebaliknya pihak Tergugat menanggapi replik Penggugat tersebut melaluiDupliknya tertanggal 15 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam eksepsinya khususnyamenyangkut kewenangan abolut

timbul dalam perkaraMenimbang, bahwa oleh karena Terlawan mengajukan eksepsi kewenanganabsolut bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yangmana bukan merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan AgamaMaros untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi merupakan kompetensiatau kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Maros,Putusan Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 21 dari 43maka majelis hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dan mejatuhkanputusan sela atas eksepsi abolut

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tertuang padaalenia 5 halaman 13 perkara a quo yang menyatakan :menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, perlindungan hukum terhadap pembeli yangberitikad baik termasuk kedalam ranah hukum perdata, sehingga HakimPeradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, karenamerupakan kewenangan abolut lembaga Peradilan Umum sehinggasikap Majelis Hakim Pengadilan tata usaha Negara Surabaya yang tidakmempertimbangkan

sebagai berikute Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa in litis ; e Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; e Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pemdaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitermasuk dalam eksepsi abolut