Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sepanjang menyangkut kewengan mengadili abdolut.

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 986/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesr Rp. 12.295.000,-( dua belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

DPO) bertemu dan sepakat untuk melakukan aksi pencurian sepedamotor di daerah Kotabumi lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwaNASRUN BIN YUSUF, bersamasama dengan FERRY KURNIAWAN BINSARIFUDIN AMRI, Dedi alias Tempek dan Wawan berangkat menuju Jalan LintasSumatera tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Gang Bangau V Tanjung Harapan,Kecamatan Kotabumi dengan mengendarai dua sepeda motor secara berboncengan, tidalama kemudian melintas saksi korban AHMAD RIZAL yang mengendarai sepedamotor Honda Abdolut

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan 82 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang , bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan danberdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan buktiPenggugat P 1 dan P2 serta keterangan saksisaksi telah terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Hukum PengadilanAgama Blora, maka perkara ini baik secara relative maupun abdolut

Menolak eksepsi kewenangan abdolut Tergugat dan II ;2. Menyatakan pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untukmengadili perkara tersebut ;Halaman 9 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;4.

terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulutentang kompetensi mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa perkara in casu adalah gugatan perceraiansebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 3 Tahun2006 jo Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undangundang Nomor 50Tahun 2009 maka Kompetensi mengadili perkara a quo secara abdolut

Adapun yang menjadidasar hukum mengenai eksepsi kewenangan abdolut adalah sebagai berikut ;Pasal 134 HIRTetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masukkekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaanperkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak danhakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiriberwajib mengakui itu karena jabatannya.Pasal 136 HIRPerlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat

Eksepsi Kompetensi Abdolut;Bahwa tindakan Tergugat Ill menerbitkan Surat Pelepasandengan menyerahkan hak dengan ganti rugi sebanyak 15 (limabelas) buah sebagaimana tersebut di atas pada surat gugatanPenggugat adalah perbuatan/tindakan hukum Tergugat Illsebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaraperbuatan/tindakan Tergugat Ill sebagai Camat KecamatanGebang adalah perbuatan Tata Usaha Negara yang apabilaPenggugat

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugatmenyangkut dengan hukum keluarga dan berdasarkan bukti P.1 membuktikankebenaran identitas dan tempat tinggal Penggugat diwilayah Kota Banda Aceh,dan sesuai dengan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduadengan undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo baik secarakewenangan abdolut

Putusan Nomor 651 K/TUN/2015Eksepsi Kewenangan Mengadili Abdolut (exception declinatoir /absolute incompetentie).Secara tegas Tergugat Il Intervensi memohon agar Pengadilan TataUsaha Negara tidak mempunyai kompetensi secara absolute untukmengadili perkara aquo, karena sengketa kepemilikan hak atas tanah,merupakan sengketa keperdataan, yang menjadi kKewenangan PengadilanNegeri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:a.

faktual, apakahsekolah minggu itu ada dan digembok, hal tersebut ditolah olehjudex factie yang memeriksa dan memutus perkara aquoditingkat pertama ;Bahwa halhal tersebut yang tidak dipertimbangkan dengan cermatoleh judex factie yang memeriksa dan memutus perkara aquoditingkat pertama, jika hal ini dipertimbangkan dengan baik danbenar, maka amar putusan sela terhadap permohonanprovisiTerbanding dahulu Penggugat perkara aquo akan berbeda ;Tentang Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dalam halKewenangan Abdolut

;Bahwa Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat mengenai EksepsiKewenangan Abdolut, yang ditolak oleh judex factie yangmemeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat pertama denganpertimbangan yang absur dengan tidak memperhatikan gugatanTerbanding dahulu Penggugat ;Bahwa dalam posita gugatannya Terbanding dahulu Penggugatmenyatakan bahwa judex factie yang memeriksa dan memutusperkara aquo ditingkat pertama dimohon menilai keabsahanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor :

Hal ini jelas membuktikan tindakan Penggugattersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik;Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa haruslah menjatuhkan putusan selaatas eksepsi Kompetensi Abdolut Tergugat IV dengan menyatakan diritidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quomerupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuaidengan

Bahwa oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Kompetensi Abdolut,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg yangberbunyi:Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan PengadilanNegeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapatdiminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakimpunwajib pula mengakuinya karena jabatannya.dan ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 Rbg yang berbunyi:Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali

1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 Karenapengeluaran sertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanHalaman 10 dari 53 Putusan Nomor 607/Pdt/2019/PT MDNwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan; dan Yurisprudensi MARI No. 321 = K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmilik yang dikeluarkan oleh instansi lain;Bahwa oleh karena Tergugat (Raja Musa Panjaitan) mengajukan EksepsiKompetensi Abdolut

Kewenangan Abdolut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;Bahwa Penggugat mendalilkan terjadi tumpang.tindin kepemilikan antaratanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi dalam gugatannya danPenggugat juga mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya, makaseharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikan tanahdimaksud dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesualdengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung

diPengadilan Negeri antara lain : Yurisprudensi MARI No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari1976 Karena pengeluaran sertifikat itu sSematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannyajuga wewenang administrasi, bukan Pengadilan; dan Yurisprudensi MARI No. 321 = K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmiltk yang dikeluarkan oleh instansi lain.Bahwa oleh karena Tergugat (Raja Musa Panjaitan) mengajukan EksepsiKompetensi Abdolut

Tentang PN Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan MengadillPerkara A quo ( Kompetensi Abdolut )1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya angka 7 halaman 4menyampaikan pokok permasalahan dari gugatan ini yaitu sebagai berikut:Bahwa September tahun 2011 sampai dengan Surat Gugatan ini diajukanke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PENGGUGAT tidak pernahmenerima atau mendapatkan hakhaknya sebagai mantan Pegawai danPensiunan dari Bulog2.

Nomor 8 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumsebagaimana diubah dengan UndangUndang nomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanUmum yang berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut yangberkaitan dengan kewenangan mengadili secara abdolut

Oleh karena itu, menurut hukum yang memiliki wewenangsecara abdolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquoadalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukanPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;.