Penggugat:
MULYAMAN
Tergugat:
PT.KARYA ADIKITA GALVANIZE

,semuanya karyawan PT KARYA ADIKITA GALVANIZE,bertindak baik secara sendirisendiri maupun bersamasamaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember2018 untuk selanjutnya disebut sebagai .............

Karya Adikita Galvanize denganTergugat, Namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai kata sepakat(tidak ada titik temu).10.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal mencapaikesepakatan bersama, maka Penggugat melalui Pengurus TingkatPutusan No. 343/Padt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 3 dari 42Perusahaan SBN PT.

Karya Adikita Galvanize bersediamemberikan kompensasi PHK kepada Sdr.

Karya Adikita Galvanize (SBN PT. KAK) di PT. Karya Adikita Galvanizedengan Bukti Pencatatan Nomor. 612/II/SP/X/2017 yang telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat.43.Bahwa Pengakhiran hubungan kerja atau PHK secara sepihak inidisampaikan langsung oleh Tergugat melalui Ibu.

KARYA ADIKITA GALVANIZE ; vs. ANTONIUS HARIANTO

Penggugat:
ADANG PERMANA
Tergugat:
PT.KARYA ADIKITA GALVANIZE

Karya Adikita, tempat tinggal di Jalan,selanjutnya disebut sebagai; Pemohon;MelawanTERMOHON , umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,Pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung,sekarang bertempat tinggal di Jalan, selanjutnya disebutsebagai; Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Setelah memeriksa bukti surat dan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya

mempersilakanbarulah para terdakwa kemudian melakukan kegiatan dan kalau tidak diijinkan olehtuan rumah, pekerjaan harus ditunda sambil melaporkan kepada pengawas pekerjaantersebut; === 72 n one nnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnen nnne Bahwa.......Bahwa apabila para pekerja menemukan keganjilan dan keanehan, para pekerja tidakberhak melakukan tindakan dan seharusnya melaporkan keganjilan atau keanehantersebut kepada pihak pengawas PLN;Bahwa setahu saksi pengerjaan pressing kabel listrik dalam hal ini pihak PT Karya AdiKita

KARYA ADIKITA GALVANIZE, PT. PRIMACIPTAMEGAH JAYA, dan pembayaran fee kepada SUWANDY dilakukan secaratunai.Bahwa Selain mengelola perusahaan impor milikSUWANDY,Terdakwa juga mendirikan dan mengelola beberapaperusahaan impor serta membuat kesepakatan dengan para pelaku imporlainnya yang kemudian melalui perusahaan' tersebut Terdakwamenerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksiyang Sebenarnya.

KARYA ADIKITA GALVANIZE dariPT.

KARYA ADIKITA GALVANIZE dari PT.KONTENAALAM JAYA SAKTI adalah : NO NO FAKTUR TGL FAKTUR PPN1 0100001000000952 21/12/2010 7,000,0002 0100001000000951 21/12/2010 7,200,0003 0100001000000950 21/12/2010 10,500,0004 0100001000000949 21/12/2010 12,000,0005 0100001000000944 20/12/2010 8,200,0006 0100001000000941 17/12/2010 6,480,0007 0100001000000940 17/12/2010 5,000,0008 0100001000000937 16/12/2010 7,600,000 Halaman 78 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2018/PT.DKI 9 0100001000000936 16/12/2010 5,400,00010 0100001000000935

KAMU BILANG PERMEN (KEPONAKAN), RONIGINTING YANG BILANG SAMA SAYA dan SUPRIADI BARUS alias EPEmenjawab LANG NINDU E KAP MAKA KITA RADU SI JAGAAN NINGEN Eyang artinya TIDAK KU BILANG ITULAH MAKA KITA SALING MENJAGAdan terdakwa menjawab AKU PE LATERJAGAKU TUAK KU, TUAKKU PERUSUR BENE TAPI LA KUATAKAN KU JAPAPE yang artinya AKU PUNTIDAK TERJAGAKU TUAK KU AKU JUGA SERING KEHILANGAN TUAKTAPI GAK PERNAH KU BILANG SAMA SIAPA SIAPA kemudian olehSUPRIADI BARUS alias EPE mengatakan dengan nada emosi/marah ADIKITA

Hal tersebut dilakukan Sejak tahun 2011s.d 2015, disamping itu SUWANDY juga menerbitkan faktur pajak kepadaGROUP BERCA, PT KARYA ADIKITA GALVANIZE, PT PRIMACIPTAMEGAH JAYA, dan pembayaran fee kepada SUWANDY dilakukan secaratunai,Bahwa selanjutnya dalam memasarakan penerbitan faktur pajaktanpa diikuti dengan penyerahan barang dan pembayaran, Terdakwa setiapawal bulan menugaskan pegawainya bernama EVI untuk menghubungi saksiSANTO WIWAYA melalui telepon dan menanyakan berapa besar kebutuhanfaktur pajak