Ditemukan 11 data
63 — 47
Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakat yangcukup serius kemudian BUPATI INDRAGIRI HULU pada tanggal 17 mei2013 melalui suratnya No.109/ADM.PUM/100/V/2013 prihal klarifikasipermohonan perpanjangan HGU PT.TPP seluas 10.201.ha di kab.inhu di Halaman L5 dari 134 halaman Putusan No.211/G/2014/PTUNJKT.tujukan kepada kantor wilayah BPN Propinsi Riau yang pada intisurat dimaksud adalah sebagai berikut :8. antaralain di hadiri oleh;.
(Fotocopy dari fotocopy);: Surat No.109/ADM.PUM/100/V/2013 tanggal 17 Mei 2013Surat Bupati Indragiri Hulu Perihal Klarifikasi permohonanperpanjangan HGU PT. TPP seluas 10.201 ha.di Kab. Inhu.(Fotocopy dari fotocopy);: Surat No.01/ADM.PUM/100/1/2013 tanggal 2 Januari 2013Surat Bupati Indragiri Hulu Perinal Habis masa berlaku HGUPT. TPP Kab.
Inhu HGU Nomor : 08/06/1981(Fotocopy dari fotocopy);: Surat No.45/ADM.PUM/100/II/2013 tanggal 4 Februari 2013Surat Bupati Indragiri Hulu Perinal Mohon Penjelasan HGUPT.TPP Nomor : 08/06/1981 yang di rubah dengan HGUNomor : 20 Tahun 2001.(Fotocopy dari fotocopy);: Surat No.163/ADM.PUM/100/IX/2013 tanggal 13 September2013 Surat Bupati Indragiri Hulu Perihal Mohon PenjelasanHGU PT.TPP Kabupaten INHU Nomor : 20 tahun 2001seluas 10.201 ha.
Transkrip Panitia Akuntabilitas Publik DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia; (Fotocopy darifotocopy);: Rapat Ketua Kelompok Tani Dengan Pengurus KoperasiCitra Usaha Mandiri; (Fotocopy Sesuai dengan Asli);: Risalah Rapat Luar Biasa Anggota / Pengurus Koperasi CitraUsaha Mandiri digedung Buana Sakti Air Molek pada HariRabu Tanggal 8 Juni 2011; (Fotocopy dari fotocopy);: Pengumpulan Bahan Keterangan Nomor:S.10/IV/PPH2/2012/PPNS.Kementerian Kehutanan; (FotocopySesuai dengan Asii);: Surat Nomor : 21/ADM.PUM
/100/I/2013 tanggal 18 Januari2013, Perihal Kunjungan Kerja, dari Bupati Indragiri HuluKepada Kepala BPN RI; (foto copy dari fotokopi): Surat Nomor : 22/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 22 Januari2013, Perihal Ralat Kunjungan Kerja, dari Sekretaris DaerahIndragiri Hulu Kepada Kepala BPN RI; (Fotocopy dariFotocopy);: Surat Nomor : 32/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 28 Januari2013, Perihal Kunjungan Kerja, dari Sekretaris DaerahIndragiri Hulu Kepada Kepala BPN RI; (Fotocopy dariFotocopy);: Surat Nomor : 56/ADM.PUM
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunggal Perkasa Plantation kepada BPN RI denganHalaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013Suratnya Nomor : 01/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 2 Januari 2013,terlampir .12. Bahwa Kepala BPN Provinsi Riau selaku Ketua Panitia Pemeriksaan TanahB pada tanggal 10 April 2013 telah mengadakan rapat pembahasanpermasalahan perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation yangmana dalam surat PT.
Tunggal PerkasaPlantation yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi RiauHalaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201314.15.dengan Surat Nomor : LECO/116/EXT/TPP/V/2013 tanggal 6 Mei 2013,telah diklarifikasi oleh Bupati Indragiri Hulu, dengan Suratnya Nomor : 109/ADM.PUM/100/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang intinya : Dalam point 2 (dua), kondisi saat ini lahan dimaksud telah terbangunseluas : 1300 Hektar dan telah ditetapbkan CP/CL oleh Bupati IndragiriHulu untuk masyarakat
sebanyak 20% (Duapuluh persen) Dalam point5 (lima) berkenaan dengan tuntutan kebun oleh masyarakat,Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sungai Lala, sesuai denganPermentan Nomor : 26 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala BPNRl, maka Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) dari unsurPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, belum dapat menanda tanganiberita acara pemeriksaan atas permohonan perpanjangan Hak GunaUsaha (HGU) PT Tunggal Perkasa Plantation, vide (Surat BupatiKabupaten Indragiri Hulu Nomor : 109/ADM.PUM
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2169 — 1219
Inhu kepada Direktur PT Palma Satu Nomor: 193/ADM.PUM/100/XI/2009 tanggal November 2009, perihal: Surat Pengantar, berikut lampirannya.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekda Kab. Inhil kepada Hubernur Riau Nomor 21.15/Adm.Pum/XI/2009/100 tanggal 19 Nopember 2009, perihal: Masalah Batas Kabupaten Inhu dan Inhil.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekda KInhu kepada Direktur PT Palma Satu Nomor: 201/ADM.PUM/100/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, perihal: Undangan Rapat.
1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Palma Satu kepada Bupati Indragiri Hulu Nomor: 364/UM-PKU/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, hal: Permohonan Untuk Menghadap;
1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekda Kab Inhu tertanggal 1 Nopember 2009.Inhu kepada Pimpinan PT Palma Satu Nomor: 179/ADM.PUM/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal: Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT. Palma Satu seluas 3.000 Ha, berikut lampirannya.
1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Inhu kepada Direktur PT Palma Satu Nomor: 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, perihal: Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal, berikut lampirannya.
2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Inhu No. 176/ADM.PUM/100/IV/2012 tanggal 25 April 2012 perihal : Tindak Lanjut Hasil TIM Pansus DPRD Kab. Inhu, berikut lampirannya.
1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu kepada Ketua Komnas HAM RI No. 31/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal: Penjelasan Permasalahan PT. Palma Satu, berikut lampirannya.Inhu kepada Direktur PTPalma Satu) Nomor: 193/ADM.PUM/100/XI/2009 tanggalNovember 2009, perihal: Surat Pengantar, berikut lampirannya.kk. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekda Kab.
Inhu kepada PimpinanPT Palma Satu Nomor: 179/ADM.PUM/VII/2010 tanggal 31Agustus 2010, perihal: Pemasangan Patok Tapal Batas LahanPerkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT.
Inhu kepada Pimpinan PT PalmaSatu Nomor: 179/ADM.PUM/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal:Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan Masyarakat DesaPenyaguan dengan PT.
Inhu, berikut lampirannya.HAM RI No. 31/ADM.PUM/100/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal:Penjelasan Permasalahan PT.
.1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekda KInhu kepada Direktur PT Palma SatuNomor: 201/ADM.PUM/100/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, perihal:Undangan Rapat. ecccccc.
67 — 46
Tergugat dalam hal ini melaluipengurus kelompok Tani Dwikora baik ditingkat kelurahan hinggaditingkat kecamatan namun tidak ada penyelesaiannya hinggapermasalahan sengketa lahan tersebut dibawa ke BagianAdministrasi Pemerintahaan umum Setda Inhu yang melakukanPengecekan Status lahan milik masyarakat atas nama Gusti Oloan,Cs dengan Kelompok Tani Dwikora Sekip Hulu Rengat pada hariKamis tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Surat Perintah Tugasyang ditanda tangani' oleh Sekretaris Daerah Nomor10/SPT/ADM.PUM
64 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dalam hal ini melalui penguruskelompok Tani Dwikora baik ditingkat kelurahan hingga ditingkat kecamatannamun tidak ada penyelesaiannya hingga permasalahan sengketa lahantersebut dibawa ke Bagian Administrasi Pemerintahaan umum Setda Inhuyang melakukan Pengecekan Status lahan milik masyarakat atas nama GustiOloan, Cs dengan Kelompok Tani Dwikora Sekip Hulu Rengat pada hariKamis tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Surat Perintah Tugas yangditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 10/SPT/ADM.PUM
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
setempat;Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan permohonanpendaftaran tanah bekas WHGuU tersebut di areal yang sama sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/LSMLP5SBI/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pendaftaran tanahsecara masal warga Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri HuluProvinsi Riau sebanyak 1300 KK;Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakatyang cukup serius kemudian Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei2013 melalui suratnya Nomor 109/ADM.PUM
Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakat yangcukup serius kemudian Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei 2013melalui suratnya Nomor 109/ADM.PUM/100/V/2013 prihal klarifikasipermohonan perpanjangan HGU PT.TPP seluas 10.201.ha di KabupatenInhu ditujukan kepada kantor wilayah BPN Provinsi Riau yang pada intisurat dimaksud adalah sebagai berikut : kiranya pihak Termohon Peninjauan Kembali I!
114 — 23
Marianto Syam dan Abri Arianto atas namaPenggugat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu/Tergugattanggal 12 Maret 2012 perihal Permintaan Pengembalian Tanah,sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P12;Foto copy Surat Marianto Syam dan Abri Arianto atas namaPenggugat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu/Tergugattanggal 16 Mei 2012 perihal Batas Akhir Pengembalian Tanah,sesuaiaslinya, diberi tanda Bukti P13;Foto copy Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu/Tergugatperihal Undangan kepada Penggugat Nomor84/ADM.PUM
Permintaan Pengembalian Tanah, Bukti P12 Foto copy SuratMarianto Syam dan Abri Arianto atas nama Penggugat kepada Bupati KabupatenIndragiri Hulu/Tergugat tanggal 12 Maret 2012 perihal Permintaan PengembalianTanah, Bukti P13 Foto copy Surat Marianto Syam dan Abri Arianto atas namaPenggugat kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu/Tergugat tanggal 16 Mei2012 perihal Batas Akhir Pengembalian Tanah, Bukti P14 Foto copy SuratBupati Kabupaten Indragiri Hulu/Tergugat perihal Undangan kepada PenggugatNomor 84/ADM.PUM
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakatsetempat;Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftarantanah bekas HGU tersebut di areal yang sama sebagai mana suratPenggugat kepada Tergugat Nomor 01/LSMLP5SSBI/III/2011 tanggal 24Maret 2011 tentang pendaftaran tanah secara masal warga KecamatanPasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sebanyak 1300 KK;Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakat yangcukup serius kemudian Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei 2013melalui suratnya Nomor 109/ADM.PUM
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
863 — 814
sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Pertimbangan Teknis PertanahanBahan Pertimbangan Izin Lokasi tertanggal 14 Mei2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Dinas Kehutanan PemerintahKab.Indragiri Hilir Nomor: 522.2/PLANHUT/177.1tanggal 16 Mei 2014 kepada Kepala BadanPerizinan Penanaman Modal Dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir, Perihal : PertimbanganTeknis (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy surat Sekretariat Daerah PemerintahDaerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor100/Adm.Pum
03Desember 2015 Tentang' Izin UsahaPutusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.99 dari 1389.10.11.1213.Bukti T.Il Int 9Bukti T.Il Int 10Bukti T.ll Int 11Bukti T.ll Int 12Bukti T.ll Int 13Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP) PT.Risman Scham Palm Indonesia (Sesuaidengan asli).Fotocopy surat Izin Prinsip Penanaman ModalNomor: 21/1403/IP/I/PMDN/2014 NomorPerusahaan : 24/RSP/Perm/PMKS/X1/2014tertanggal 19 November 2014 (Sesuai denganasli).Fotocopy surat Sekretariat Derah kabupatenIndragiri Hilir Nomor : 100/Adm.Pum
173 — 59
Bukit Intan,Pangkalpinang, sebesar Rp. 11.193.235, pada tanggal23 Januari 2017;berupa foto copy Surat undangan dari Wakil WalikotaPangkalpinang Nomor : 005/256/ADM.PUM/IX/2014,tanggal 17 November 2014, perihal undangan yangdtujukan kepada Djohan Riduan Hasan untuk penyelesaianbatas lahan PT. Kramayudha di Kel. Temberan, Kec. BukitIntan;Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2016/PN Pgp Hal 35 dari 11117. Bukti P1718. Bukti P1819. Bukti P1920. Bukti P2021.
197 — 47
Sumatera Makmur Lestari ;Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten IndragiriHulu No.525/Prod/III/2010/96 tanggal 30 Maret 2010Perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Kemitraan UsahaPerkebunan ;Surat Bupati Indragiri Hulu No.47/ADM.PUM/III/2010tanggal 22 Maret 2010 Perihal Tuntutan RealisasiKebun Plasma Desa Beligan dan Bandar Padang MitraPT.