Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
SYAUGI, SE, M.Kes
Tergugat:
1.H. ADIL AHMAD DIYONO
2.KANTOR BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi
576
  • Nawawi yangdatang kerumah saat itu ; Bahwa saat itu ia mengaku sebagai Tim 9 dan disitu tidak ada tim9 karena tidak termasuk di ADRTnya; Bahwa saat rapat tersebut tercapat kesepakatan tapi belumterbentuk pengurusnya yang baru; Bahwa saat terjadinya jual beli tersebut berada di Noratis tetap!saksi lupa namanya notaris tersebut; Bahwa yang ada dari Depkob saat itu hanya pengukuhan saja; Bahwa saksi tidak mencari tahu kepada mereka karena KUDmasih tetap saksi kuasai;3. Saksi M.
Register : 18-03-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 29 / Pdt.G. / 2011 / PN.YK
Tanggal 22 Februari 2012 — BONTJE ANDRIAN JOHAN Tuan DIKKI AKHMAR, S.Si.; M.M NY. NUGRAHANI TJAHYANINGTYAS HJ. CARLINA LIESTYANI, S.H
10880
  • pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai Akta artinya akta yang dibuat atas keinginan parapenghadap ;Bahwa dalam membuat akta perjanjian yang menghadapmutlak harus ada yaitu pihak dan pihak II dan kalaupenghadapnya leagel standing untuk mewakili siapapun, makaharus ada Surat Kuasa dari yang diwakilinya, sedang kalaupenghadapnya mewakili sebuah Badan Hukum tidak perlu pakaiSurat Kuasa karena sudah diatur di dalam ADRTnya
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
12837
  • Barang dan Jasa itu kita mengikuti Perpres 54boleh saja tetapi mereka memasukkan dalam Undangundang PT, ADRTdan PT yang bersangkutan mereka akan melakukan Auditnya siapamereka harus menggunakan ADRT dari PT yang bersangkutan jadi harustunduk pada Hukum PT yang bersangkutan jadi itu tidak otomatis HukumNegara yang harus berlaku dan Konstitusinya harus Hukum PT.Bahwa ltu resiko metaforfosis dalam bentuk PT maka kalau Negara itusudah memutuskan BUMN atau BUMD jadi PI itu sudah harusdiperhitungkan itu Adrtnya
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
9875
  • Bahwa ltu resiko metaforfosis dalam bentuk PT maka kalau Negara itusudah memutuskan BUMN atau BUMD jadi PI itu sudah harusdiperhitungkan itu Adrtnya seperti apa kalau misalnya terjadipenyalahgunaan wewenang misalnya terjadi pada PT yang bersangkutanmaka harus tunduk pada Hukum PT yang bersangkutan kalau dianggapmelanggar aturan PT yang bersangkutan menjadi Tindak PidanaKeputusan untuk menyatakan dia Tindak Pidana juga terjadinya melakukanTindak Pidana atau tidak melalui Rapat RUPS maka ada 2 (dua
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
33723
  • Khrisna Alam Sejahtera ada pegawainya tetapi kalau ditanya pegawainya juga tidak tahu keberadaannya Terdakwa;- Bahwa setelah saksi merasa ditipu Terdakwa, kemudian saksi melapor ke Polres Klaten untuk tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, yang saksi ingat setelah satu minggu Terdakwa menghilang kemudian saksi laporkan;- Bahwa saksi tidak pernah melihat ADRTnya dari PT.