Berdasarkan fakta diatas, maka jelas perjanjian kerjasamabisnis masih berlaku 10 tahun sejak tanggal ditransfernya yaknibersamaan dengan tanggal ditandatanganinya perjanjianHal 8 dari 26 Hal Putusan No.265/Pdt.G/2017/PN Jkt.SelMemorandum of Aggreement antara Penggugat dengan ParaTergugat.

Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat BukanHutang Piutang, melainkan Kerjasama Bisnisa.Bahwa sesuai perjanjiian Memorandum of Aggreement yangditandatangani baik oleh Penggugat dan Para Tergugat padatanggal 15 oktober 2015, Para Tergugat memberikan jasapertambangan yang terletak di Provinsi Papua, dengankewajiban Para Tergugat menjalankan berbagai macam caraguna dapat mengoptimalkan bisnis dilapangan.

Bahwa terhadap' kerjasama bisnis sesuai perjanjianMemorandum of Aggreement yang ditandatangani baik olehPenggugat dan Para Tergugat pada tanggal 15 oktober 2015,Hal 14 dari 26 Hal Putusan No.265/Padt.G/2017/PN Jkt.Selterdapat suatu kondisi yang menyebabkan kerugian dalammenjalankan bisnis dilapangan. Adapun kerugian tersebutbukanlah hal yang diharapkan apalagi dengan niatan disengajaoleh Para Tergugat. Hal demikian merupakan hal yang tidakdapat diprediksi sebelumnya oleh Para Tergugat.b.

Berdasarkan fakta diatas, maka jelas perjanjian kerjasamabisnis masih berlaku 10 tahun sejak tanggal ditranfernya yaknibersamaan dengan tanggal ditandatanganinya perjanjianMemorandum of Aggreement antara Penggugat dengan ParaTergugat. Artinya perjanjian tersebut masih tetap berlaku danbelum berakhir seperti yang diargumentasikan oleh Penggugat.Selain itu masih terdapat niat baik dari Para Tergugat untukmelakukan pembayaran atas sejumlah uang penyertaan modalyang diberikan oleh Penggugat.c.

Berdasarkan fakta diatas cukup beralasan bahwa GugatanPenggugat masih belum berakhir sampai dengan 10 (sepuluh)tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjianMemorandum of Aggreement yang ditandatangani baik olehPenggugat dan Para Tergugat pada tanggal 15 oktober 2015,sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil yangdikemukakan oleh Penggugat.5. Bunga Yang Diminta Penggugat Diluar Batas Kewajarana.

bahwapengeluaran tersebut merupakanservice charge yang dibayarkan kepada Cigweld PtyLtd sebuah perusahaan yang berdomisili di Australia yang tidak mempunyai PermanentEstablishment (BUT) di Indonesia sehingga tidaklah termasuk dalam pengertian Royaltysebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan tidak termasuk Business Profits yang bisadikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Perjanjian PersetujuanPajak Berganda Indonesia Australia;bahwa setelah meneliti bukti berupa Technical Assistance Aggreement

penggunaan merk;bahwa menanggapi pendapat Terbanding setelah meneliti bukti yang disampaikanPemohon Banding di dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa informasiyang diperoleh Pemohon Banding terkait produk (kawat las) karena sebagai distributorPemohon Banding harus dapat menjelaskannya kepada konsumen;bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh PemohonBanding dan Terbanding adalah sebagai berikut :bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Technical Assistance Aggreement

Total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property orright referred to this paragraph;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Technical Assistance Aggreement denganComweld Group Pty Ltd dan terjemahannya, Certificat of Residency : ThermadyneAustralia Pty Ltd, Technical Assistance Fee Billing dan P3B Indonesia Australia,Majelis berpendapat bahwa Jasa Teknik yang dimaksud dalam sengketa ini merupakanroyalty dengan demikian Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk

Ini pun didukung oleh Surat Penjelasan KepalaKantor Pelayanan Pajak Pekanbaru nomor : Pen18/WPJ.02/ KP.0307/2000tanggal 12 April 2000.bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkanbuktibukti dan dokumen yang meliputi :e Realisasi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu: No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02 No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03 No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04e Surat KPP Pekanbaru No.Pen18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April2000,e Aggreement kerja Pemohon Banding dengan PT.XXX Tahun

Bahwa berdasarkan penelitian perjanjian Technical Services and OperationAggreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan PT SFSI dapat diketahui bahwa:1 Bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreement antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT SFSI, ditandatangani padatanggal 1 Oktober 1986.2 Bahwa dalam article 2 disebutkan bahwa : Santa Fee shall provide PT SFSI withall pertinent knowhow and information developed or obtained by

Bahwa berdasarkan Pasat 7.1 dan Pasal 7.2 perjanjian Technical Services andOperation Aggreement tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 10tahun sejak tanggal ditandatangani kecuali ada perubahan atau perpajangan yangditandatangani oleh kedua belah pihak dalam masa perjanjian tersebut.c.

Bahwa karena tidak terdapat bukti amandemen atau perubahan perjanjian yangmenyatakan bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreementdiperpanjang, maka Perjanjian Technical Services and Operation Aggreementhanya berlaku sampai dengan tanggal 30 September 1996.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Majelis Hakim yang diambilberdasarkan perjanjian Bareboat Charter Agreement dan perjanjian TechnicalServices and Operation Aggreement adalah tidak tepat karena perjanjian TechnicalServices

and Operation Aggreement sudah tidak berlaku lagi pada Tahun Pajak2003.18.

Banding setorkan menurut SPT Pemohon BandingRp.758.007.283,00 sehingga nilai PPN yang terhutang atau kurang bayaradalah Rp.137.843.993,00 yaitu nilai PPN bulan November dan Desember2006.bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkanbuktibukti dan dokumen yang meliputi :e Realisast SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu: No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02 No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03 No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04e Surat KPP Pekanbaru No.Pen18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April2000,e Aggreement

Ini pun didukung oleh Surat Penjelasan KepalaKantor Pelayanan Pajak Pekanbaru nomor : Pen18/WPJ.02/ KP.0307/2000tanggal 12 April 2000.bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkanbuktibukti dan dokumen yang meliputi :e Realisasi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu: No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02 No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03 No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04e Surat KPP Pekanbaru No.Pen18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April2000,e Aggreement kerja PT.XYZ dengan PT.XXX Tahun 2000

Agreement masih berlaku dalam tahunpajak 2003 karena tidak ada perubahan terhadap perjanjian tersebut.Terkait dengan pernyataan Majelis Hakim Perjanjian Technical Services danOperations Agreeement Oktober 1986:Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 553/B/PK/PJK/201328aBahwa berdasarkan penelitian perjanjian Technical Services and OperationAggreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan PT SFSI dapat diketahui bahwa:1Bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreement

ketiga (selain perusahaan induk, holding company atauperusahaan terafiliasi SFIC) sesuai dengan ketentuan Perjanjian PemegangSaham kata, maka Persetujuan ini akan, jika tidak cepat dihentikan,dihentikan efektif hari pertama pada saat SFIC tidak lagi menjadi pemegangsaham PTSFSI kecuali diperpanjang untuk jangka waktu sampai sembilanpuluh hari setelah itu dengan cara yang ditetapkan dalam PerjanjianPemegang Saham.b Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 perjanjian Technical Services andOperation Aggreement

yangditandatangani oleh kedua belah pihak dalam masa perjanjian tersebut.c Bahwa karena tidak terdapat bukti amandemen atau perubahan perjanjian yangmenyatakan bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreementdiperpanjang, maka Perjanjian Technical Services and Operation Aggreementhanya berlaku sampai dengan tanggal 30 September 1996.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Majelis Hakim yang diambilberdasarkan perjanjian Bareboat Charter Agreement dan perjanjian TechnicalServices and Operation Aggreement

adalah tidak tepat karena perjanjian TechnicalServices and Operation Aggreement sudah tidak berlaku laqi pada tahun pajak2003.17 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapatmenyimpulkan bahwa penghitungan besarnya penghasilan netto yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganmenggunakan norma adalah tidak tepat karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak melakukan jasa pengobaran minyak dan gasbumi.Bahwa penghitungan yang dilakukan

posita gugatan Penggugat pada point.2 berawal dari adanyaPerjanjian kerja sama yang dituangkan surat kesepakatan tanggal, 21 Pebruari2007, namun nyatanya dalam petitum point 6 Penggugat menyatakan bahwaperbuatan Tergugat I/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum, makakarenanya alasan eksepsi Tergugat I/Terbanding yang menyatakan bahwaPenggugat mencampur adukan dua gugatan perbuatan melawan hukum denganingkar janji tersebut adalah tepat, karena antara wanprestasi yang timbul daripersetujuan (aggreement

Foto copy Balasan Surat Pengaduan tanggal 13 Februari 2012 terkaitTransaksi Indikasi Penipuan dengan nomor surat Brio No.B.650 STO/OPE/2012 tertanggal 17 April 2012 (bukti P3);Foto copy Surat Perjanjian Mediasi (Aggreement to Mediate) MediasiPerbankan tanggal 30 Mei 2012 (bukti P4); Foto copy Surat Pemberitahuan Perkambangan Hasil Penyidikan PerkaraNomor :B 139/VI/2012/Ditreskrimsus tanggal 13 Juni 2012 (bukti P5); Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Yyk6.

Foto copy Surat Perjanjian Mediasi Perbankan (Aggreement to Mediate) tanggal 11 Oktober 2012 (bukti P7);8. Foto copy Akta Kesepakatan tertanggal 11 Oktober 2012 (bukti P8); 9.

Foto copy : Aggreement for Borrowing Money, tanggal 14 Agustus 2012,(di beri tanda P1);2. Foto copy : Perjanjian Peminjaman Uang (terjemahan dari bukti P1), (diberi tanda P2);3.

Dalil gugatan seperti itu tidakmemenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidakjelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan(aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus adalebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskanapa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3)wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Exceptio dilatoria).Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan dalildalil dalam positagugatan tentang wanprstasi /ingkar janji, adalah masih sangat premature,dimana penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatanperjanjian.dimana berdasarkan ketentuan 1243 KUH Perdata timbul daripersetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1)harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjianmenggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi

., diberi tanda T30;Fotokopi Surat Memorandum Of Aggreement Penyerataan Dana UntukModal kerja Usaha Furnitur PT.

Selaras SuksesMakmur memutuskan untuk memberhentikan operasional pabrik karena sudahtidak mampu lagi membiayai operasional perusahaan dan pada tanggal 9September 2019 benarbenar menghentikan operasional perusahaan danhanya ada aktivitas saat itu menyelesaikan sisa order yang pada akhirnya;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan dan dalam bukti P5 yakniSurat Anjuran Nomor 567/2098/437.58/2020 tanggal 24 November 2020 dariDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik dengan bukti T31 yakni SuratMemorandum Of Aggreement

Tergugat oleh Para Penggugat tidak layak apabiladibebankan kepada Tergugat yang telah menghentikan operasional perusahaankarena benarbenar tidak mampu membiayai operasional perusahan sejakbulan September 2019 untuk kemudian Tergugat berusaha mencari investordalam upaya bisa beroperasi kembali namun gagal sebagaimana termuatdalam bukti P5 yakni Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten GresikNomor 567/2098/437.58/2020 tertanggal 24 Nopember 2020 dalam kaitannyadengan bukti T31 yakni Memorandum Of Aggreement

Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuataningkar janjiwanprestasi tidak dapat di benarkan dalam tertib beracara danharus di selesaikan secara tersendiri pulaselain itu M.Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk HUKUM ACARAPERDATA di sebutkan tidak di benarkan mencampuradukan Perbuatanmelawan hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan.Bahwa wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul daripersetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata,1. harus ada lebih dahulu

seseorang atau badanhukum untuk memenuhi tuntutan dari seseorang atau badan hukumjika tidak ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalamsebuah perjanjian dan pemenuhan syarat perjanjian sebagaimanayang dimaksud dalam syaratsyarat sahnya perjanjian dalam kitabundangundang hukum pedata sebagaimana di syaratkan dalampasal 1320 salah satunya ada kesepakatan para pihak untuk tundukdan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.Bahwa wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul daripersetujuan (aggreement

Sus/2010merupakan pihak pendiri maupun pemegang saham Tergugat dan merupakan seorangprofesional yang menerima upah dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja(Employment Aggreement) tertanggal 5 September 2001 yang masih berlaku hinggasaat ini.

UtrUER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanjiakan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan miliksaksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikandana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu padatanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukanperjanjian Aggreement Nomor 001/JVA/II/2020 yakni Surat PerjanjianKerjasama di PT.Amaranz Propertindo Jakarta yang isinya adalah:1.

diyakinkan olehterdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagaipengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesarUER 375.160.0000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanjiakan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan miliksaksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikandana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu padatanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukanperjanjian Aggreement

diyakinkan olehterdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagaipengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesarUER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanjiakan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan miliksaksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikandana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu padatanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukanperjanjian Aggreement

Dalil gugatanseperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata laingugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke enbepaalde conclusie).Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan(aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus adalebin dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskanapa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3)wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Exceptio dilatoria).Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan dalildalil dalam positagugatan tentang wanprstasi /ingkar janji, adalah masih sangat premature,dimana penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatanperjanjian.dimana berdasarkan ketentuan 1243 KUH Perdata timbul daripersetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1)harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjianHal 7 dari 37 Putusan Nomor 52/Pdt/2019/PT TJKmenggariskan

pengrusakan dan pembongkaran bangunansebagaimana dinyatakan dalam gugatan adalah bukan merupakanbagian dari perjanjian jual beli sebagaimana Akta Perjanjian IkatanJual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 4 tanggal 12 September2018.Dalil pengrusakan dan pembongkaran aquo adalah merupakan daliltentang perbuatan melawan hukum.Antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapatperbedaan prinsip, antara lain :Dari segi aturan hukum, wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (aggreement

mendalilkan gugatannya sebagai gugatanPerbuatan Melawan Hukum,Bahwa setelah Tergugat II teliti Posita Penggugat, uraian dalil Positanyasangat tidak tepat dalam Perkara a quo merupakan Perbuatan MelawanHukum hal ini bisa dilinat diantaranya dari Posita gugatan penggugat padaangka 1, angka 2, angka 3 dan angka 7 "bahwa sudah sangat nyatatergambarkan adanya kesepakatan kedua belah pihak" Bahwa sudahsangat jelas ditinjau dari segi hukum menurut pasal 1243 KUH Perdatautang tersebut timbul dari persetujuan (aggreement

mendalilkan gugatannya sebagai gugatanPerbuatan Melawan Hukum, dan setelah Tergugat II teliti Posita Penggugat,uraian dalil Positanya sangat tidak tepat dalam Perkara a quo merupakanPerbuatan Melawan Hukum hal ini bisa dilinat diantaranya dari Positagugatan penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 7 "bahwasudah sangat nyata tergambarkan adanya kesepakatan kedua belah pihak"Bahwa sudah sangat jelas ditinjau dari segi hukum menurut pasal 1243KUH Perdata utang tersebut timbul dari persetujuan (aggreement

suatuPerjanjian dan atau Perikatan dan tidak ada menyebutkan secara jelasPerjanjian mana yang dimaksud oleh Penggugat untuk mengadakanpeminjaman uang;Bahwa suatu gugatan Wanprestasi (ingkar janji) adalah sangat berkaitanerat dengan Perikatan atau Perjanjian, baik perikatan yang didasari atassuatu perjanjian sesuai Pasal 1338 s/d Pasal 1341 KUHPerdata maupunyang bersumber pada undangundang sesuai Pasal 1352 s/d 1380KUHPerdata;Bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul daripersetujuan (aggreement