Bin ALIKERA CAYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Bin ALIKERA CAYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Bin ALIKERA CAYO (Alm) atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Bin ALIKERA CAYO (Alm) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan selama 1 (Satu) Bulan kurungan;

Bin ALIKERA CAYO Alm

Bin ALIKERA CAYO (Alm)oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menyatakan terdakwa HARMAZAN, S.H.

Bin ALIKERA CAYO (Alm) menjabat sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terungkap berdasarkan barangbukti (barangbukti No. 91) dipersidangan terungkap bahwa uang yangberasal dari DIPA KPU Kab.

Bin ALIKERA CAYO (Alm) dengan mengatakan kepadasaksi ANGGI selaku Bendahara KPU Seluma, apabila saksi Anggi tidakmenuruti keinginan terdakwa, maka terdakwa tidak mau menandatanganidokumendokumen terkait pencairan dana kantor KPU Kab. Selumaberikutnya;Menimbang, bahwa bulan Februari sampai dengan bulan Agustustahun 2018 terdakwa HARMAZAN, S.H.

Bin ALIKERA CAYO (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primairtersebut;Membebaskan terdakwa HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO (Alm)oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan terdakwa HARMAZAN, S.H.

Bin ALIKERA CAYO (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMAZAN, S.H.

Masrum bin Alikera, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekejaandagang, bertempat tinggal di RT. 2, Desa Kota Lekat Mudik, Kecamatan HuluPalik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah paman Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ega Hayati; Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membinarumah tangga di Desa Talang Rendah selama tiga tahun, kemudian tinggaldi Desa Kota Lekat selama dua tahun, terakhir

Saryadi bin Alikera, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaantani, bertempat tinggal di RT. 3 Desa Kota Lekat Mudik, Kecamatan Hulu Palik,Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah paman Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ega Hayati; Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 dansaksi hadir saat itu; Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membinarumah tangga di Desa Talang Rendah selama

BIN ALIKERA CAYO, dipersidangan dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Jabatan saksi di KPU Kab.Seluma adalah sebagai SekretarisKPU Kab.Seluma sejak bulan Februari 2015 Agustus 2018 .Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma Sejaktanggal O06 Februari 2015 1 September 2018 mendasari SK.Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:99/Kpts/Setjen/TAHUN 2015,tanggal 06 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanSekretaris KPU Kab.Seluma Prov.Bengkulu dan mendasari SK.KepalaBKN

Bin ALIKERA CAYO (Alm)berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor :SR 0324 / PWO6 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindakpidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum(Pemilu) pada KPU Kab.

Bin ALIKERA CAYO (Alm)berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0324 /Pwo6 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsiberupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.424.469.263,43 (satu milyar