Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-06-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PA CIMAHI Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Cmi
Tanggal 27 Juli 2023 — Pemohon melawan Termohon
129
  • Afifah Ghaurah Agustina lahir pada tanggal 7 Agustus 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I (Andri Pialana bin Agus Jumhawan) dan Pemohon II (Rani Rachmasari binti Enan Suherman) ;
  • Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
  • Menolak permohonan Para Pemohon selainnya;
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun anggatran
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. BPR Nature Primadana Capital
Tergugat:
ASEP AWALUDIN
Turut Tergugat:
SITI ROSADAH
5036
  • BPRNature Primadana Capital berikut aslinya untuk dicocokkan di persidangantersebut yang menunjukkan bila Penggugat adalah direktur yang berkapasitasuntuk menjadi persoon di muka persidangan;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti surat berupa AnggaranDasar / Anggatran Rumah Tangga PT.
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi - RICKSY PREMATURY
282146
  • PUTUSAN Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.operasi sebagai penggantian biaya yang telah dilakukan oleh K3Syang telah ditalangi sebelumnya;Bahwa fungsi AFE adalah untuk pengendalian dan pengawasanrencana kertja dan anggatran melalui auto resence expenditursebagai realisasiproject dan melaporkan atas pelaksanaan proyekyang dilakukan;Bahwa setahu saksi sehubungan biaya yang dikeluarkan pada PTGreen Planet Indonesia sebagai biaya bioremediasi ada AFE20062007 dan 2008 yang disetujui, sehingga sebagai
Register : 28-05-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana Korupsi - KAMARU ZAMAN BUDIYANTO
11928
  • Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggatran (DPA) Sekretariatsesuai dengan lingkup tugasnya;Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;d. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPerhubungan;.
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — SUHADI R Bin RIDHUAN ILOEL
8229
  • untuk pengadaanbarang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluarandalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, selanjutnya dalampasal 211 ayat (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.Dari pasal tersebut yang berhak menandatangani dokumenpembayaran adalah PPTK yang menyiapkan dokumen SuratPermintaan Pembayaran (SPP)LS dan apabila dokumen dinyatakanlengkap maka Pengguna Anggatran
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
23266
  • Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggatran (DPA) Sekretariat sesuaidengan lingkup tugasnya;c. Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;d. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan;e. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan ;f.
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — EUIS RODIAH Binti H. SYARIFUDIN
9438
  • untuk pengadaanbarang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluarandalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, selanjutnya dalampasal 211 ayat (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.Dari pasal tersebut yang berhak menandatangani dokumenpembayaran adalah PPTK yang menyiapkan dokumen SuratPermintaan Pembayaran (SPP)LS dan apabila dokumen dinyatakanlengkap maka Pengguna Anggatran