Membebankan biaya perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun anggarran 2012 Sebesar Rp. 211.000.-( dua ratus sebelas rribu rrupiah );

dipanggil secarra patut tidak hadir.2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek3 Menjatuhkan talak satu bain Sughro tergugat ( TERGUGAT) kepadaPenggugat (PENGGUGAT);4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untukmenyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapini tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatanwilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempatperkawinan berlangsung ;5 Membebankan biaya perkara Kepada DIPA Pengadilan AgamaCiamis Tahun anggarran

MKn dengan membawaBerita Acara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/2013 tersebut untuk dibuatkan akta Perubahan Anggaran DasarKSP Agung Lestari yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat AnggotaPerubahan Anggaran Dasar KSP Agung Lestari No. 8 tanggal 5 April2013yang didalamnya berisi perubahan susunan pengurus KSP AgungLestariyang sebelumnya dijabat oleh saksi Anan kemudian diganti olehHalaman 11 Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2018/PN Mksterdakwa, padahal isi dari pada berita acara tersebut

Melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi palinglambat 3 bulan sejak surat pernyataan dibuat.Bahwa pada tanggal 25 April 2013 terdakwa selaku Ketua KSP Agung Lestariberdasarkan Berita Acara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/201:e Melakukan penandatangan akta perjanjian pinjaman Nomor 16 denganDirektur LPDBKUMKM yakni Sdr.

Bahwa pada tanggal 25 April 2013 terdakwa selaku Ketua KSP AgungLestari berdasarkan Berita Acara rapat Perubahan Anggarran DasarNomor : 11/KSPAL/MKS/IV/201:Halaman 53 Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2018/PN Mkse Melakukan penandatangan akta perjanjian pinjaman Nomor 16dengan Direktur LPDBKUMKM yakni Sdr. Warso Widanartodihadapan notaries Lola Rosalina, SH dengan besaran pinjaman Rp.2.000.000.000.

Melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi palinglambat 3 bulan sejak surat pernyataan dibuat.Bahwa pada tanggal 25 April 2013 terdakwa selaku Ketua KSP Agung Lestariberdasarkan Berita Acara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/2013:e Melakukan penandatangan akta perjanjian pinjaman Nomor 16 denganDirektur LPDBKUMKM yakni Sdr.

(dua miliyar rupiah)untuk modal kerja bagi anggota atau nasabah KSP Agung Lestari yangterdaftar dalam daftar definitif penerima pinjaman.Bahwa pada tanggal 23 April 2013, RUDIANTO (terdakwa dalamberkas terpisah) selaku Ketua KSP Agung Lestari berdasarkan BeritaAcara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/2013, menetapkan daftar definitf usaha mikro kecilmenengah (UKM) penerima dana LPDBKUMKM melalui KSP AgungLestari dengan jumlah penerima sebanyak 190 (seratus Sembilanpuluh) orang

(dua miliyarrupiah), padahal daftar definitif tersebut tidak sesuai dengan kondisiyang sebenarnya, dan dibuat hanyadengan tujuan untuk mendapatkandana pinjaman LPDBKUMKM ;Bahwa kemudian RUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Ketua KSP Agung Lestari berdasarkan Berita Acara rapatPerubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/2013 dansaksi Nur Indah Astutiana (bendahara), menandatangani 5 (lima)rangkap surat pernyataan yang berisi antara lain :1.

Melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuaidengan ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2012 tentangKoperasi paling lambat 3 bulan sejak surat pernyataan dibuat.Bahwa pada tanggal 25 April 2013 Pengurus KSP Agung Lestari yakniRUDIANTO selaku Ketua KSP Agung Lestari berdasarkan BeritaAcara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor : 11/KSPAL/MKS/IV/2013, melakukan penandatangan akta perjanjian pinjamanNomor 16 dengan Direktur LPDBKUMKM yakni Sdr.

(dua miliyar rupiah), padahal daftar definitif tersebuttidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan dibuat hanyadengan tujuan untuk mendapatkan dana pinjaman LPDBKUMKM ;Bahwa kemudian RUDIANTO selaku Ketua KSP Agung Lestariberdasarkan Berita Acara rapat Perubahan Anggarran Dasar Nomor :11/KSPAL/MKS/IV/2013 dan saksi Nur Indah Astutiana (bendahara),menandatangani 5 (lima) rangkap surat pernyataan yang berisi antaralain :No. 125/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mks., halaman 34 dari 1661.

Bagaimana melakukan penginputan untuk laporan pertanggungjawaban jika yang diserahkan adalah nota dan kwitansi kosong .Bahwa ia setelah diberikan nota dan kuitansi kosong , baik yarismaupun Kepala Desa menyampaikan nominal yang akan di tulis nota dakuitansi kosong tersebut dan setelah saya tulis di nota dan kuitansitersebut saksi melakukan ke dalam penginputan kedalam systemaplikasi.Hal. 31 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksYakni untuk melengkapi dikumen dokumen sebagai penunjangpencairan anggarran

kwitansi kosong yangtidak tercantum nominalnya.Bahwa Bagaimana melakukan penginputan untuk laporan pertanggungjawaban jika yang diserahkan adalah nota dan kwitansi kosong .Bahwa ia setelah diberikan nota dan kuitansi kosong , baik yarismaupun Kepala Desa menyampaikan nominal yang akan di tulis nota dakuitansi kosong tersebut dan setelah saya tulis di nota dan kuitansitersebut saksi melakukan ke dalam penginputan kedalam systemaplikasi.Yakni untuk melengkapi dikumen dokumen sebagai penunjangpencairan anggarran

SUNARTO, M.5i bin BUSRO sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor : 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dankewenangan sebagai berikut:a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Baranq/Jasa yang meliputi:1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;97dari proyek dari Ramli Rp.729.066.000, ada selisin sebesar Rp.10S.000.000,uang tersebut tidak digunakan untuk biaya pembangunan proyek, akan tetapidimasukan ke dalam anggarran pelaksanaan proyek

Desa MesakadaBahwa saksi ketahui tahun 2018 Desa Tamalantik Mendapat AnggaranAlokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber APBN danAPBD T.A 2018Bahwa Dana desa digunakan untuk pembangunan Fisik danPemberdayaanBahwa mekanisme penetapan APBDes Desa Tamalantik T.A 2018melalui Musyawarah Desa.Bahwa saksi dilibatkan dalam Musyawarah Penetapan APBDes UntukDesa Tamalantik Tahun Anggarran 2018 kecuali perubahan perubanAPBDes desa tahun 2018 setahui saksi tidak ada Musyawarahperubahan APBdes Desa kecuali

mempunyai ide meminjam perusahaanCV.Pratita adalah istri saksi;Bahwa benar saksi Ibrahim Ruray tahu tentang rencanaBPMD ada pengadaan kambing karena dilapori saksi;Bahwa jumlah pengadaan kambing tersebut sekitar 600ekor;Bahwa yang mendapat surat kuasa dari saksi IbrahimRuray agar dapat menggunakan bendera CV.Pratita Utamabukanlah, tetapi istrinya;Bahwa saksi setelah menerima dokumen SPP dari saksiAfendi Tobuku Jlalu saksi kemudian menyerahkan keBagian Keuangan tanggal 5 Desember 2003 dan seingatsaksi anggarran

dan sampai saat inibelum tertutupi, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September2010 Nomor 5;Bahwa keterangan saksi dalam BAP tanggal 21 September 2010 Nomor 5 padapokoknya menerangkan sekitar bulan Juni 2002, SUKATEN (Bendahara BadanPengelola Bukit Lawang yang merangkap sebagai Staf Keuangan Pemkab Langkat)menghubungi saksi agar bertemu di Kantor Keuangan Pemkab Langkat,dikatakannya sebagai berikut :SUKATEN : Pak, kemaren saya dihubungi Buyung Ritonga, bahwa adapembebanan kepada Anggarran