Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prob
Tanggal 8 Maret 2024 — Pemohon melawan Termohon
1313
  • Anisasi Sutrisno Djati alias Anisasi (Ibu Kandung Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Basuki Dwi Harsanto bin Sutrisno Djati adalah:
4.1. Asmanah Thora alias Asmanah binti Mohamad Tohir Alm, sebagai istri (Pemohon I);
4.2. Willy Aria Harsanto bin Basuki Dwi Harsanto, sebagai anak (Pemohon II);
4.3.
Register : 16-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 838/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
110
  • Soetadji bin Prijo Soetopo, sebagai suami/duda;
  • Esti Anisasi Nurjannah binti Soetadji alias Mohammad Soetadji alias M. Soetadji alias Moch. Soetadji, sebagai anak kandung perempuan;
  • Nur Lailie Juliatie binti Soetadji alias Mohammad Soetadji alias M. Soetadji alias Moch. Soetadji, sebagai anak kandung perempuan;
  • Muhammad Annas Triaji bin Soetadji alias Mohammad Soetadji alias M. Soetadji alias Moch.
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 135/PID/2021/PT BNA
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARDYANSYAH, SH
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR BiN ALM ZAKARIA
3412
  • dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukanpermohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 1April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Kami Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal23 Maret 2021 telah menyatakan banding dengan akta permintaanbanding nomor : 17/Akta Pid/2021/PN Jth (jadi dalam tenggang waktuyang telah ditentukan oleh UndangUndang).anisasi
Register : 05-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 486/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
LIPOOR AGUNG SANTOSO
Tergugat:
1.HARTOYO, MNA
2.TEGUH SUMEDI
3.BASTIAN TURIDOBROTO,ST.
4.KIEM HO
Turut Tergugat:
1.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara
3.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara c.q Lurah Panggung Lor
4.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara c.q Lurah Panggung Kidul
5.Badan Pengawas Organisasi PAGUYUBAN PEMBERDAYAAN POMPANISASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PANGGUNG LOR (P5L)
5611
  • Menghukum PARA TERGUGAT untuk menghentikan tagihandan/atau pungutan iuran anggota OrganisasiPAGUYUBAN PEMBERDAYAAN POMP ANISASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANPANGGUNG LOR (P5L) kepada seluruh anggota OrganisasiPAGUYUBAN PEMBERDA YAAN POMP ANISASI DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN PANGGUNG LOR (P5L)..
    ANGGARAN DASAR Organisasi P5L "PAGUYUBAN PEMBERDAYAANPOMP ANISASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PANGGUNG LOR"Tertanggal 12 Januari 2020. Foto copy dari Foto Copy Bukti inimenerangkan mengenai pendirian dasar pembentukan dan tujuan sertaaturan aturan umum organisasi P5L.
Putus : 23-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — ENDRI ROSADI, S.ST.
6040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPembentukanPemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu(satu) bundel berkas berisi Petunjuk Teknis PRONAua) ;y Rincian biaya pengukuran tanah dari Tahum 2007, 2008,N10 ;Rekapitulasi Proyek PRONA Kantor Pertanahan Kabupatenng OrganisasiNasional Dan Anisasi Kantor PertanaUntuk salinanhan KabupateaheaViAH AGUNG R.I.a.n.PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KhususHal. 218 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013H.
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
9541
  • Jabatan FungsionalAdalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur org anisasi,tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.Sehingga dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundangundanganyang dimaksud dengan Jabatan dalam ketentuan Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri, sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan yang dimaksud kedudukan menurut Soedarto dapat diartikansebagai