ARUTMIN INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2982/P J/2018, tanggal 21 Juni 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096474.99/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 03 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1584/WPJ.19/2015 tanggal 25 Agustus 2015tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1676/WPJ.19/2013 tanggal 22 November 2013 karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2012, atas nama: PT Arutmin

ARUTMIN INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2980/PJ/2018 tanggal 21 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

ARUTMIN INDONESIA;

PUTUSANNomor 1809/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2981/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

ARUTMIN INDONESIA

ARUTMIN INDONESIA, berkantor di Wisma Bakri 2 Lantai7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav B.2 Jakarta. Cq.PT.

Arutmin Indonesia Tambang Senakin selaku ahliwaris dari (almarhum) Midun Bin Abdurrahman yang telah diputus padatanggal28 Maret 2007 (selanjutnya disebut "Perkara No. 18") dan telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena tidak diajukanupaya hukum Banding maupun Kasasi, yaitu dengan amar putusan:MENGADILIMengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian:Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp

Arutmin Indonesia Tambang Senakin.Bahwa dalil Penggugat dalam perkara a quo menyatakan bertindak selakupemegang kuasa dari ahli waris (almarhum) Midun selaku pemilik daritanah perwatasan yang terletak di Dugan Teluk Barabai Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan =: Tanah SupianiSebelah Selatan berbatasan : Tanah JainiSebelah Barat berbatasan : Tanah MadiSebelah Timur berbatasan : Tanah perkampungan Desa Sembilang4.

ARUTMIN INDONESIA vs ABDUL HADI

ARUTMIN INDONESIA, diwakili oleh Direksi, Kantor Pusat diJakarta, Cq. PT.

ARUTMIN INDONESIA, Kantor Cabang,berkedudukan di Jalan Kodeco Km. 47 Goa Sugung RT. 4 DesaMantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah BumbuKalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada GP AjiWijaya,SH., dan kawankawan, para Advokat berkantor di GedungCyber 2 Tower lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;Pemohon Kasasi dahulu Pembandingll/Terg ugat Il;melawanABDUL HADI, bertempat tinggal di Jalan Kodeco KM. 53Mantewe, Kecamatan

Arutmin Indonesia (Tergugat Il) / PT. Cipta Kridatama (Tergugat Ill)lingkungan RT.

Arutmin Indonesia yang bertanda Q 2 dan Q3 adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur libels) antara Posita dan Petitumkarena ukuran tanah yang dimiliki Penggugat tidak jelas dan ukuran tanahyang dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan ukuran tanah yang dimilikioleh Penggugat, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

ARUTMIN INDONESIAtersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARUTMIN INDONESIA tersebut;

PT ARUTMIN INDONESIA VS YOSSINTANA CAROLINE

PUTUSANNomor 672 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:TermohonPT ARUTMIN INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur,Kemal Djamil Siregar, berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 14,Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.

Indonesia Periode 20132015, menerangkan bahwaterdapat kesalahan Termohon Kasasi semula Penggugat yakni telahmelanggar Pasal 15. 2.4.1. huruf d, h, dan m tentang PHK Karenakesalahan berat;Bahwa dengan demikian menjadi jelas, PHK yang dikenakan oleh PemohonKasasi semula Tergugat terhadap Termohon Kasasi semula Penggugatdidasarkan atas ketentuan Pasal 15.2.4.1 huruf d, h, dan m tentang PHKKarena Kesalahan BeratPKB PT Arutmin Indonesia Periode 20132015;Halaman 10 dari 15 hal.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan TermohonKasasi semula Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yangdikategorikan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT Arutmin Indonesia Periode 20132015, sehingga atasterpenuhinya unsur kesalahan tersebut berakibat hilangnya hak TermohonKasasi semula Penggugat untuk mendapatkan Pesangon.

:dst;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan TermohonKasasi semula Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yangdikategorikan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT Arutmin Indonesia Periode 20132015, sehingga atasterpenuhinya unsur kesalahan tersebut berakibat hilangnya hak TermohonKasasi semula Penggugat untuk mendapatkan Pesangon.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim pada angka 2 berbunyimenyatakanPenggugat telah melakukan kesalahan terhadap ketentuan Pasal 15.2.4.1Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Arutmin Indonesia Periode 2013 2015hal tersebut berarti bahwa atas terjadinya pelanggaran yang dikategorikankesalahan berat pada Perjanjian Kerja Bersama PT Arutmin IndonesiaPeriode 20132015 maka Termohon Kasasi semula Penggugat tidak berhakatas pesangon, namun disisi lain pada amar putusan angka 4 berbunyiMenghukum Tergugat untuk

PT ARUTMIN INDONESIA

PUTUSANNomor 1797/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2979/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN INDONESIA

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096475.99/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 03 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhnadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1583/WPJ.19/2015 tanggal 25 Agustus 2015tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1677/WPJ.19/2013 tanggal 22 November 2013 karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT Arutmin

ARUTMIN INDONESIA;

ARUTMIN INDONESIA, = dalam= hal ini diwakili oleh ROBERTUSBISMARKA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, dalamkedudukannya selaku Direktur PT. Arutmin Indonesia yangberalamat di Wisma Bakrie II, Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna SaidKav. BII Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberi kuasa1 GP. AJI WIJAYA, S.H.2 SUNARTO YUDONARPODO, S.H., LLM.3.

ARUTMIN INDONESIA

ARUTMIN INDONESIA, diwakili oleh Nalinkant JabatanPresiden Direktur PT. Arutmin Indonesia, beralamat JalanJend. Sudirman Kav. 1011, Mid Plaza 2 Lt. 9 Jakarta 10220,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : R. BismarkaKurniawan, Direktur, beralamat di Wisma Bakrie 2 Lantai 10,Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B2 Jakarta 12920 berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor. 519/AI/IX/O7 tanggal 24September 2007 ;Hal. 1 dari 1 hal. Put.

Arutmin Indonesia, NPWP :01.000.252.5.091.000 beralamat : Jalan Jend.

Arutmin Indonesia pada hari yang sama dengancompletion date.Butir (IX) akan menjaminkan asset PT. Arutmin Indonesia kepada Bankdalam bentuk Akta penyerahan asset sebagai jaminan.Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor KPCOD/008/PKKIVA2001tangghal 19 Oktober 2001 antara PT. Bumi Resources Tbk dengan BankHal. 11 dari 11 hal. Put. No. 216 B//PK/PJK/2007.Mandiri tersebut diatas, Termohon Peninjauankembali (PT. ArutminIndonesia) adalah obyek yang akan diakuisisi oleh PT.

Arutmin yang terjadi dari tanganBHP Minerals Exploration Inc kepadad PT. Bumi Resources Tbk, makabiayabiaya tersebut dapat dibebankan PT. Arutmin (Kontraktor) sebagaipengurang penghasilan bruto padad SPT PPh Badan Tahun 2002.Bahwa biaya akuisisi sebesar USD 4,991,038.00 merupakan biayaakuisisi kepemilikan PT. Arutmin Indonesia oleh PT.

Arutmin (Termohon Peninjauankembali/Pembanding) yang terjadidari BHP Mineral Exploration Inc kepada PT. Bumi Resources Tok makabiayabiaya tersebut dapat dibebankan kepada PT.

ARUTMIN INDONESIA

ARUTMIN INDONESIA, beralamat di Wisma Bakri 2Lantai 7, Jl H.R. Rasuna Said Kav B.2 Jakarta. Cq.PT.ARUTMIN SENAKIN MINE di Desa Sembilang KecamatanKelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Dalam hal inidiwakili oleh GP.

ARUTMIN INDONESIA

ARUTMIN INDONESIA, Perseroan Terbatas yang beralamat diHal 3 dariWisma Bakrie II, Jl. HR. Rasuna Said, Kav.B II,Jakarta Selatan ; Dalam hal ini diwakilioleh Robertus Bismarka Kurniawan,kewarganegaraan' Indonesia, Pekerjaan DirekturPT. ARUTMIN INDONESIA, Dalam hal ini memberikankuasa kepada: 1. GP AJl WIJAYA,S.H. j +e ere re re re re ee ee eee eee2. SUNARTO YUDONARPODO,S.H.,.LLM.; 3. LINDU DWI PURNOWVO,SH. Ge ne me em te ee ee mee re ne es4.

Arutmin Indonesia dan KepolisianResort Tanah Bumbu mengenai Keberadaan Kuasa PertambanganPT. Anzawara Satria di Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia(surat bukti T.I Intv.12.G)f+ ses ohaie seas cones Sea Sor ee oe ee ee ee eeHal 15 dari 18 hal Put. No.05/B/2010/PT.TUN.JKT.4.

Arutmin Indonesia Nomor: 360/A1I/IX/04,tanggal 04 Oktober 2004 =tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi di dalam Wilayah PKP2B PT.ArutminIndonesia; rrr eee rere ee ee ee ee eee eeee Surat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 102/SMW/PTAISTI/E/03.05, tanggal 29 Maret 2005, tentang LokasiTumpang Tindih Kuasa Pertambangan PT. Anzawara Satriadalam Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia DU314/KalSel, Bunati, Kecamatan.

Arutmin Indonesia Nomor : 360/Al/IX/04,tanggal 04 Oktober 2004, tentang Kuasa PertambanganEksplorasi dalam wilayah PKP2B PT. ArutminINndONGSIAj= +s 255s sees ene sees Ss SS Se Se Se Soe aSurat dari PT. Arutmin Indonesia Nomor : 102 /SMW/PTAISTI/E/03.05, tanggal 29 Maret 2005, tentang LokasiTumpang Tindih Kuasa Pertambangan PT. Anzawara Satriadalam Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia DU314/KalSel, Bunati, Kecamatan.

ArutminIndonesia ; Surat dari PT, Arutmin Indonesia Nomor : 360/Al/IX/04,tanggal 04 Oktober 2004, tentang Kuasa PertambanganEksplorasi di dalam Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia,menjadi dari Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor540/01049/Eko, tanggal 6 Oktober 2005, tentang TumpangTindih Wilayah KuasaPertambangan ; 755 r rrr rrr rrr rrr reeSurat PT. Arutmin Indonesia Nomor : 102/SMW/PTAISTI/E/03.05 tanggal 29 Maret 2005, tentang LokasiTumpang Tindih Kuasa Pertambangan PT.

ARUTMIN INDONESIA

3283/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4558/P J/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

Arutmin Indonesia, NPWP01.000.252.5091.000, yang beralamat di Gd. Bakrie Tower Lt. 14, KomplekRasuna Epicentrum, Jl. H.R.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ARUTMIN INDONESIA

PUTUSANNomor 3281/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4556/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

NomorPut86529/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 05 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal29 Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juni 2012, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 990949742012 atas nama: PT Arutmin

ARUTMIN INDONESIA

3282/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4559/P J/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1217/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang SuratPembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1567/WPJ.19/2014 tanggal O08 November 2013 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan Masa Pajak Januari2012 Nomor 00005/106/12/091/12 tanggal 14 Juni 2012,, atasnama: PT Arutmin Indonesia, NPWP: 01.000.252.5091.000,beralamat di Gd.

ARUTMIN INDONESIA tersebut

ARUTMIN INDONESIA vs BUPATI KOTABARU, dk

ARUTMIN INDONESIA, Perseroan Terbatas, yangberkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 14, Kompleks RasunaEpicentrum (dahulu Wisma Bakrie Il, Lantai 10), Jalan H.R.Rasuna Said Kav. Bll, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakilioleh Robertus Bismarka Kurniawan, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT. Arutmin Indonesia, dalam halini memberi kuasa kepada :GP. Aji Wijaya, SH.;Lindu Dwi Purnomo, SH.;Eresendi Winaharta, SH.,Rio Kurnia Maesa, SH., MH.;Rifki Febriadi, SH.;Hardiansyah, SH., MH.

Arutmin Indonesia pada tanggal 2 November 1981 (untukselanjutnya disebut "PKP2B"). Sehingga apapun yang terkait denganadanya PKP2B tersebut hendaknya Penggugat perlu menyelesaikanPerjanjian tersebut secara perdata terlebin dahulu dan mengajukanGugatan terhadap PN Tambang Batubara cq. Menteri ESDM melaluiPengadilan Negeri yang berwenang.

Arutmin Indonesia adalah Perjanjiancampuran/perjanjian tidak murni, maka selain berdimensi hukumpublik, Para pihak pun juga terikat secara keperdataan sehinggauntuk mereka berlaku pacta sunt servanda (Pasal 1338KUHPerdata), termasuk juga didalamnya terhadap ketentuan Pasal2 poin 2.4.

Arutmin Indonesia melepaskan dan mengembalikansebagian wilayah PKP2B yang dikuasainya yaitu yang bernomorDU316/ Kalsel seluas 10.892 (sepuluh ribu delapan ratus sembilanpuluh dua) hektar yang terletak di Desa Sungup, Sembuluan,Sebelimbingan dan Pantai Baru didalam Kecamatan Pulau LautUtara.

Arutmin Indonesia baru sah setelahdisetujui oleh Direktur Jenderal, dan apabila dalam jangka waktu 6(enam) bulan sesudah pernyataan tersebut disampaikan DirekturJenderal belum juga mengeluarkan Keputusannya, makaHal. 35 dari 38 hal. Put. No. 282 K/TUN/201 1pengembalian tersebut dianggap sah.

ARUTMIN INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4557/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARUTMIN

Arutmin Indonesia,Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 431/B/PK/Pjk/2019NPWP: 01.000.252.5091.000, yang beralamat di Gd. Bakrie Tower Lt. 14,Komplek Rasuna Epicentrum, JI. H.R.

ARUTMIN INDONESIA tersebut;

ARUTMIN INDONESIA vs BUPATI KOTABARU, dkk

ARUTMIN INDONESIA, Perseroan Terbatas, yangberkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 14, Kompleks RasunaEpicentrum (dahulu Wisma Bakrie Il, Lantai 10), Jalan H.R.Rasuna Said Kav. Bll, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakilioleh Robertus Bismarka Kurniawan, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT. Arutmin Indonesia, dalam halini memberi kuasa kepada :GP. Aji Wijaya, SH.;Lindu Dwi Purnomo, SH.;Eresendi Winaharta, SH.,Rio Kurnia Maesa, SH., MH.;Rifki Febriadi, SH.;Hardiansyah, SH., MH.

Arutmin Indonesia pada tanggal 2 November 1981 (untukselanjutnya disebut "PKP2B"). Sehingga apapun yang terkait denganadanya PKP2B tersebut hendaknya Penggugat perlu menyelesaikanPerjanjian tersebut secara perdata terlebin dahulu dan mengajukanGugatan terhadap PN Tambang Batubara cq. Menteri ESDM melaluiPengadilan Negeri yang berwenang.

Arutmin Indonesia Contract No.J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut"PKP2B") dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo. 192.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksploitasi DU 316/Kalsel (Sungup Sembuluan) (selanjutnya disebut"SK DIRJEN 95"), dahulu berhak untuk melakukan pertambanganHal. 17 dari 38 hal. Put.

Arutmin sebagaimanadimaksud di atas adalah hukum perdata yang beraspek hukumpublik, sehingga Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.192.K/2014/DDJP/1995 (DU316/Kalsel) tertanggal 5 Mei 1995adalah memiliki karakteristik TUN dan merupakan tindak lanjut dariPKP2B sehingga pelaksanaannya adalah hukum administrasi,sehingga menurut hemat Majelis Hakim permohonan penciutanwilayah PKP2B (KP Eksploitasi atas wilayah DU316/Kalseltertanggal 5 Mei 1995) yang diajukan oleh Penggugat kepadaDirjen Pertambangan

Arutmin atas wilayah DU316/Kalsel dengan suratnya Nomor : 183/AI/VV/00 tanggal 20 Juni2000, berdasarkan ketentuan Pasal 2.4 PKP2B adalah telah efektifdan sah per tanggal 20 Juli 2000 (80 hari setelah tanggalnotifikasi), dan/atau penciutan wilayah tersebut telah sah setidaktidaknya per tanggal 20 Desember 2000 sebagaimana diatur dalamketentuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 jo.

ARUTMIN INDONESIA.;BUPATI TANAH LAUT.;PT. ALAM DUTA KALIMANTAN.;

ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum1Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower lantai 14,Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh SAPTARI HOEDAJA, kewarganegaraanIndonesia,dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari PT.ARUTMIN INDONESIA berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 AktaNomor 270 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang SahamPerubahan Anggaran Dasar PT.

Arutmin Indonesia tanggal 15 Agustus2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakartaserta Akta Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT. Arutmin Indonesia tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapanHumberg Lie, S.H., S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta yang dengan SuratKuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014, telah memberikan kuasakhusus kepada :G.P. Aji Wijaya, S.H.2 Lindu Dwi Purnomo, S.H. ;3 Eresendi Winaharta, S.H. ;Hal. dari 12 hal. Put.

ARUTMIN INDONESIA,;I.BUPATI KOTABARU;II.PT. SEBUKU BATUBAI COAL;

ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang beralamat di Wisma Bakrie IILantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.II, Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh ROBERTUS BISMARKAKURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, dalamkedudukannya selaku Direktur, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT. Arutmin Indonesia ; Dalam hal inimemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Desember 2010 kepada : 1 GP. AJI WIJAYA, S.H.2 SUNARTO YUDONARPODO, S.H., LL.M. 3.

ARUTMIN INDONESIAIBUPATI TANAH LAUTPT. ALAM DUTA KALIMANTAN

Arutmin Indonesia No.

Arutmin Indonesia karenanyakedudukan penggugatPT.

Arutmin Indonesia DU 322/Kalsel.

Arutmin Indonesia.