Ditemukan 4 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 505/Pdt.P/2019/PA.Pra Tanggal 14 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
Assirri Nakitah perempuan umur 4 tahun;5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il langsungkantersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pulaPemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;6.
Register : 13-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan MS CALANG Nomor 0115/Pdt.P/2017/MS.Cag Tanggal 6 Nopember 2017 — Pemohon I, dkk
106 — 28
106 — 28
Nuri Assirri bin Drs. H. Mujahiddin A. Rani (anak laki-laki); 3.4. Nurhabibi, A.Md. Keb binti Drs. H. Mujahiddin A. Rani (anak perempuan); 3.5. Hanifa, SE binti Drs. H. Mujahiddin A. Rani (anak perempuan); 3.6. Amir Maulana, Amd Adm bin Drs. H. Mujahiddin A. Rani (anak laki-laki); 3.7 Karina Nuzuliyanti, S. Ked binti Drs. H. Mujahiddin A. Rani (anak perempuan); 4.
Upload : 07-10-2013
Putusan PN CALANG Nomor 63/Pid.B/2010/PN.CAG .AIDARUS
44 — 24
44 — 24
Nuri Assirri, yang sedangmelakukan pengukuran lahan secara manual ;Bahwa terdakwa pernah diangkat menjadi Plt.
Nuri Assirri, Lintong Nainggolan, M.
Nuri Assirri dan hasil pengukuran telah diserahkan kepada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya ; 35 Bahwa benar pada saat melakukan pengukuran tersebut saksi Mahyiddin, saksi drh.
Nuri Assirri, telah menjumpainya di Ruang kerjanya di DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya, dan tidak membantah keterangan saksisaksitersebut ; === nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ee nenaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rani dan saksi drh.
Nuri Assirri mendatangi terdakwa Aidarus selaku Plt.
Putus : 09-08-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1367 K/PID.SUS/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 — ALI AMRAN, SP.MM ;
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nuri Assirri mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasiyang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, sehingga perbuatan tersebutmenyimpangi UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yangtelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedomanpelaksanaan