Ditemukan 63 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.JP Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
19 — 3
- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Febrianto bin Muhammad Atarif) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Enny Dwi Riswati binti Suparmin) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 ( lima ratus
Register : 11-12-2012 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-47921/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
120 — 21
120 — 21
berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang ddalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau keseinternasional; ataub. ... dst. ...1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang bberbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 30-10-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46436/PP/M.VII/16/2013 Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
115 — 23
115 — 23
OSt. ...(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yangdilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain ataubeberapa negara lain, misalnya
Register : 20-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46452/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
95 — 21
95 — 21
besarnya berbeda dengan yang dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional; ataub.... dst. ...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1): Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yangbesarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif
Register : 23-05-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49295/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
106 — 21
106 — 21
besarnya berbedadengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional; ataub.... dst. ...1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarifbea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalamPasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 11-06-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-49930/PP/M.VII/19/2014 Tanggal 16 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
174 — 15
174 — 15
besarnya berbedadengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional; atauBD. aa OSE ass1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarifbea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalamPasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 20-03-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-49296/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 17
113 — 17
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeNomor 17 Tahun 2006, menyatakan :(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaka. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepb. ... dst...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaPenjelasan Pasal 13 Ayat (1):Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang be12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 02-05-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43063/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 31 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
110 — 25
110 — 25
Ast. ...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yangdilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain ataubeberapa negara lain, misalnya bea
Register : 31-07-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52137/PP/M.VIIB/19/2014 Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
114 — 26
114 — 26
besarnya berbedadengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional, ataub.... dst. ...I) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 27-06-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50396/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
107 — 17
107 — 17
OSt. ...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yangdilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain ataubeberapa negara lain, misalnya bea
Register : 07-01-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46453/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
98 — 17
98 — 17
besarnya berbedadengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional, ataub.... dst. ...I) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarifbea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalamPasal 12 ayat(1).Huruf aTarif
Register : 24-04-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-48344/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
102 — 19
102 — 19
berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksuPasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau keseinternasional; ataub. ... dst. ...1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang Ltberbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif
Register : 10-05-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42663/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 21
111 — 21
berbeda dengan yangdimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakataninternasional; ataub. ... dst. ...(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menter.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yangbesarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 28-03-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49289 /PP/M.VII/19/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 27
111 — 27
Ost. ...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yangdilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain ataubeberapa negara lain, misalnya bea
Register : 26-04-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52222/PP/M.VIIB/19/2014 Tanggal 29 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
117 — 21
117 — 21
besarnya berbedadengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional; atauBb. ae USTs x1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarifbea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalamPasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 04-12-2013 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 31-03-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56855/PP/M.XVIIB/19/2014 Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
154 — 40
154 — 40
Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah atarif bea masuk dalam rangka ASEAN India Free Trade Area (AIFsebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif ycberlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bandidan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangaibahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokurbuktibukti pendukung
Register : 10-07-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51812/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 8 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 28
113 — 28
OSt. ...(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif beamasuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).Huruf aTarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yangdilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain ataubeberapa negara lain, misalnya
Register : 10-06-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49292/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
107 — 27
107 — 27
berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang ditdalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjiankesepakatan internasional; ataub. ... dst. ...Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang beberbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).Huruf aTarif
Register : 14-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-48186/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 12 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
103 — 26
103 — 26
berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengcdimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kese,internasional; ataub. ... ast...(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padadiatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masbesarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) .Huruf aTarif
Register : 15-05-2012 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43864/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 11 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
114 — 28
114 — 28
besarnyaberbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkanperjanjian atau kesepakatan internasional, atauBD. ce O8by wos (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan 99menter1 .Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkantarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1).Huruf aTarif