dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit KBM Colt T 120 SS PU 1.5 FD-R (4X2) M/T Mitsubishi warna Putih nomor Polisi AD 1667 UW nomor rangka MK 2U5TU2EHK001142 Nomor mesin 4G15R55059 beserta STNK atas nama Yeni Marlina alamat Dukuh Gempol RT 03 Rw 03 Desa Tawangsari Teras Boyolali;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance melalui saksi RM Wdjoyo Atmadjo

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit KBM Colt T 120 SS PU 1.5 FDR (4X2) M/T Mitsubishi warna Putih nomorPolisi AD 1667 UW nomor rangka MK 2U5TU2EHK001142 Nomor mesin 4G15R55059beserta STNK atas nama Yeni Marlina alamat Dukuh Gempol RT 03 Rw 03 Desa TawangsariTeras Boyolali;Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance melalui saksi RM Wdjoyo Atmadjo

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3.Memberi izin kepada Pemohon (DICKY PURWO ATMADJO Bin GINO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MIA KARMILA Binti ASIM) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 595.000,00, (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

PUTUSANNomor 5259/Pdt.G/2020/PA.TgrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadillperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :DICKY PURWO ATMADJO Bin GINO, umur 24 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx XXXxXxx, tempat kediaman diKp.Kalibaru RT. 005/006 Ds.Kalibaru Kecamatan Pakuhaji KabupatenTangerang,, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur

Memberi izin kepada Pemohon (DICKY PURWO ATMADJO Bin GINO)untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sejumlah Rp. 595.000,00, (lima ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H.

Bambang Susilo Putro Bin Himam Susilo Atmadjo) terhadap Penggugat (Nur Faidah Binti M. Dzukri);

dianalogikan dengan Menteriselaku Penggugat atau Tergugat yang tidak dapat dieksekusi karenakedua jabatan tersebut bukan badan hukum publik dan sebelumnyajuga terbit surat Ketua MARI Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MARI nomor2109 K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi KarenaTerggatnya bukan badan hukum publik ( Varia Peradilan tahun keXnomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)Bahwa mungkin perlu Terlawanll tambahkan, bahwa menurut Arifin P.Soeria Atmadjo

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR JimlyAsshiddigie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yangmempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakanpublik, baik yang mengikat umum atau Algemeenbindend seperti undangundang perpajakan atauyang tidak mengikat umum seperti pengundangananggaran pendapat dan belanja negaraDimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat,kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;Halaman 44 dari

dianalogikan dengan Menteriselaku Penggugat atau Tergugat yang tidak dapat dieksekusi karenakedua jabatan tersebut bukan badan hukum publik dan sebelumnyajuga terbit surat Ketua MARI Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MARI nomor 2109K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi KarenaTergugatnya bukan badan hukum publik (Varia Peradilan tahun keXnomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)Bahwa mungkin perlu Terlawanll tambahkan, bahwa menurut Arifin P.Soeria Atmadjo

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR JimlyAsshiddigie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundang perpajakanatau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaranpendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat,kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;e Bahwa kalau

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR JimlyAsshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundang perpajakanatau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaranpendapat dan belanja Negara;Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmDimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat

Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh ProfDR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundangperpajakan atau yang tidak mengikat umum sepertipengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukumprivat, kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telahterpenuhi;Bahwa kalau pada