Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 2011(Bukti P8/terlampir), diantaranya, Direksi menjanjikan dalam waktu2 minggu, untuk menjawab permintaan dari Pemohon agardiadakan audit dan appraisal atas PT. Santoso Teknindo, karenadiantaranya adanya PT.

Odin Indonesia di dalam tubuh PT.Santoso Teknindo ; 202022020 Bahwa ternyata setelah waktu 2 minggu tersebut berlalu yaitusampai dengan tanggal 4 Nopember 2011, ternyata Direksi PT.Santoso Teknindo tidak memberikan jawaban atas permohonanuntuk diadakan audit dan appraisal PT. Santoso Teknindo, akibatadanya PT. Odin Indonesia (yang di dirikan oleh anggota Direksidan Komisaris PT. Santoso Teknindo) yang mempergunakanfasilitasfasilitas dari PT. Santoso Teknindo ;Bahwa ternyata PT.

Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT. Santoso Teknindo,yaitu:1. Sdr. Herry SunartoKantor Akuntan Publik : Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan RekanPrudential Tower lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79Jakarta.2. Sdr.

Mengangkat dan menunjuk tim ahli untuk melakukan audit investigasi/special audit investigasi yang independent secara khusus ahli dalambidang hukum, akutansi dan perkebunan kelapa sawit, yakni gunamelakukan special audit/audit investigasi ketiga perusahaan patungantersebut, yakni pada Kantor Pusat ketiga perusahaan patungan tersebut(Jakarta Pusat, Gajah Mada Towe, 20" Floor, suite 01, Jalan Gajah MadaNo.1926 dan Kantor cabang ketiga perusahaan patungan tersebut (dahuluJalan Ahmad Yani No.6B, Pangkalpinang

Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI3. PT. BUMIBANGKA LESTARIKetiganya berkantor di Jakarta Pusat Gajah Mada Tower, 20" Floor, suite01, Jalan Gajah Mada No.1926 dan di Pangkal Pinang dahulu Jalan AnmadYani No.6 B sekarang JI.

Jenderal Sudirman No.6, terhitung dari berdirinyaketiga perusahaan patungan tersebut sampai dengan per tanggal 31Desember 2004 dan atau sampai dengan transaksi yang relevan sampaidengan penyerahan hasil audit oleh auditor, yakni atas Modal Perusahaan,pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, pruduksi, penjualan dan halhal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketiga perusahaan patungandimaksud;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/20073.

Bahwa kasus a quo adalah bersumber dari adanya permohonanpemeriksaan audit khusus dari Termohon Peninjauan Kembali/semulaTermohon Kasasi/Pemohon sebagaimana dimaksud dalam PenetapanNo.71/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST, tanggal 25 Juli 2005 tersebut terhadappara Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Termohonberdasarkan ketentuan pasal 110 UndangUndang No.1 Tahun 1995;2.

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan denganpertimbangan hukum tersebut, karena dalam perkara a quo produk darijudex facti yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah berupaPENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.171/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST, tanggal 25 Juli 2995 berdasarkan adanya permohonanpemeriksaan audit khusus dari Termohon Peninjauan Kembali/semulaTermohon Kasasi/Termohon dengan dasar pasal 110 ayat Undangundang No.1 Tahun 1995;Hal. 8 dari 11 hal. Put.

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

Negeri Serang agar Ketua PengadilanNegeri Serang mengeluarkan penetapan untuk mengangkat dan menunjuk timahli guna melakukan audit investigasi/spesial audit independent untuk PT.Kranindo Perjaya pada kantor perusahan tersebut jalan raya SerangJakartaKMI No. 3, Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, SerangBanten, terhitungsejak dari masuk Pemohon dalam perseroan (tahun 2000) sampai tanggal 31Desember 2007, atau setidak tidaknya sampai transaksitransaksi yang relevansampai dengan penyerahan hasil audit

Memerintahkan Direktur PTI Kranindo Perjaya, untuk melakukanpemeriksaan audit terhadap perseroan, dengan mengangkat dan menunjuktim ahli untuk melakukan "audit investigasi/spesial audit independent" secarakhusus ahli dalam bidang hukum, akuntansi dan yang berkaitan denganperalatan berat, guna melakukan special audit/audit investigasi perseroantersebut, pada kantor PT.

No. 1105K/Pdt/2009 Bahwa namun dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya telahmemuat yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum) yaitu antara laindalam point 2 petitumnya menyatakan 'Memerintahkan Direktur PT KranindoPerjaya untuk melakukan pemeriksaan audit terhadap perseroan, denganmengangkat dan menunjuk audit investigasi/spesial audit independent" ...dst, dalam point 3 petitumnya menyatakan "Menyatakan Direksi, Komisarisdan setiap karyawan dari perseroan tersebut serta pihak ketiga lainnya

Kranindo Perjaya untuk melakukanpemeriksaan Audit terhadap Perseroan dengan mengangkat danmenunjuk Tim Ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanHal. 15 dari 22 Hal. Put.

ND03/WBC.10/2003 dengan surat No.S121/WBC.10/KP.04/2003 mngenai penetapan kebeFatan hasil audit kepada PT.

Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan olehBapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkankembali kepada DJBC.

,Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwaSelisih tersebut akan terklarifikasi pada akhirmasa skep.Zia.Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.Terdapat pengeluaran lokal barang jadi fasilitasyang belum mlunasi Bea Masuk dan pungutan Pajaklainnya dalam rangka impor.

Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan olehBapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkanKembali kepada DJBC.

Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.a.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwauntuk mengukur kerugian keuangan negara secara fisik yangberkaitan dengan audit atas kinerja maupun keuangan negara yang didalamnya merupakan laporan hasil pemeriksaan, memuat temuan,kesimpulan dan rekomendasi kKewenangan menurut undangundangberada pada kekuasaan BPK (vide Pasal 16 UndangUndang Nomor:15 tahun 2014), sedangkan ada pun mengenai kewenangan tersebutdalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakanHal. 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus

Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPKENG/P2IPDep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa demi memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menelantarkan proyekpembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten MamujuUtara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidakdapat dipenuhi oleh Pemerintah;Bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPKdapat melakukan audit

No. 638 K/Pid.Sus/2018f.Bahwa perhitungan Laporan Pemeriksaan Hasil Audit KerugianKeuangan Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan AnggaranDPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2004 adalah sebesar Rp3.235.711.158,00 (tiga miliar dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah);.

Pembuatan aturan untuktujuan merugikan keuangan negara adalah tidak dapat dibenarkan;Bahwa keberatan Terdakwa mengenai lembaga yang berwenangmelakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan negara adalahBPK tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi yang terakhir dan terbaru menyebutkanbahwa pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalahwewenang ahli atau yang bersertifikasi.

INDEPENDENT SUPREME AUDIT WATCH (ISEA WATCH) VS I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA., 2. DR. PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.SI., CSFA., DKK;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa AUDIT PRABOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermain layangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;

., M.Si
Terdakwa:
AUDIT PRABOWO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI KEUANGAN RI DIRJEN BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDITtersebut

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDITvs RIO FERRY SIHOMBING, S.H,dkk

PUTUSANNomor 516 K/Pdt.SusPailit/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan/keberatan terhadap pembagianharta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara:KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT, yang diwakilioleh Direktur Audit, Muhammad Sigit Ak.,M.BA., berkedudukan diJalan Jenderal A.

Nomor 516 K/Padt.SusPailit/20151.Bahwa dengan statusnya sebagai penerima Fasilitas Kepabeanan, makaPT Wira Mustika Indah menjadi objek audit dari Pelawan yaitu fasilitasKB dan PKB;Di dalam proses audit terhadap PI Wira Mustika Indah dalamkapasitasnya sebagai Pengusaha Kawasan Berikat dengan periode audit1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2014, PT Wira Mustika Indah tidakmampu mempertanggungjawabkan adanya selisin Pemeriksaandilakukan berdasarkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumenpabean berupa

Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean berdasarkanUndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17tahun 2006 pada Pasal 17 ayat 1, dan sesuai dengan LaporanHasil Audit (LHA) Nomor: LHA 258/BC.62/KB/2014 tanggal 6November 2014 sehingga mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka imporsebesar Rp748.991.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapansembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rinciansebagai

Adiperkasa Ekabakti Industry dan Ridwan Halimsebagai kreditor konkuren mendapatkan bagian sebelum tagihan negarayang diajukan oleh Pelawan sebesar Rp170.552.326.000,00 (seratustujuh puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluhenam ribu rupiah) telah dibayarkan seluruhnya oleh Terlawan;Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa kreditor konkuren tidakmemiliki hak untuk mendapatkan bagian sebelum tagihan negara yangdiajukan oleh Direktorat Audit dipenuhi oleh Terlawan;VI.

Wira Mustika Indah (dalam pailit), namunselisih tersebut adalah hak dari Direktur Audit Direktorat Jenderal Beadan Cukai selaku Pemohon Kasasi yang berkedudukan sebagai krediturpreferen;Bahwa dengan demikian, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim di tingkatKasasi berkenan membatalkan imbalan jasa kurator dalam perkaraa quo dan menetapkan bahwa kelebihan selisih sebesarRp152.400.000,00 tersebut untuk diberikan kepada Direktur AuditDirektorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pemohon Kasasi yangberkedudukan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT, CS >< RIO FERRY SIHOMBING, S.H., CS

PUTUSANmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan (renvoi prosedur) yang diajukan, oleh :Ikuasanya Ario Seno Nugroho, S.ST,M.E, M.A berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2015, selanjutnyaNomor: 31/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI DIREKTORAT AUDIT, beralamat

kepada perusahaan di bidang Kepabeanan;Ill Latar Belakang Timbulnya Tagihan Negara yang diajukan oleh Direktorat Audit sebesar Rp.170.552.326.000,001 Bahwa dengan statusnya sebagai penerima Fasilitas Kepabeanan, maka PT WiraMustika Indah menjadi objek audit dari Pelawan yaitu fasilitas KB dan PKB;2 Didalam proses audit terhadap PT Wira Mustika Indah dalam kapasitasnyasebagai Pengusaha Kawasan Berikat dengan periode audit 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2014, PT WiraMustika Indah tidak mampu mempertanggungjawabkan

3. ex7209.18.99.00 dengan lebar sampai dengan 1.250 mm dengan ketebalan lebihdari 0.17 mm= yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, RepublikRakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam dikenakan Bea Masuk AntiDumping" ;3.2 Tagihan Sebesar Rp. 748.991 .000,00; Penetapan kembali tarif dan/ atau nilai pabean Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 tahun 2006 pada Pasal 17 ayat1 , dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit

kepada Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea danCukai selaku Pelawan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;Oleh karena ada perselisihan tersebut di atas, serta mengingat tagihan yang kami ajukan merupakan PiutangNegara Yang Memiliki Sifat Hak Mendahulu Dan Dilindungi Oleh UndangUndang, maka melalui pengajuanperlawanan ini.

pada intinya berkeberatan terhadap daftar Pembagian Harta Pailit PT Wira Mustika Indah (dalampailit) karena tidak diakuinya jumlah Piutang dengan hasil Pembagian Akhir secara tetap tagihan piutang Pemohon IKementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Audit oleh Kurator;Menimbang, bahwa Pemohon II Rancas, dkk (304 orang) pekerja PT Wira Mustika Indah pada intinyapembagian tersebut masih dari rasa keadilan karena hanya dibayarkan 11% dari tagihan.

TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.PAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, yang Terdiri Dari : 1.SAMONO. Ak. CfrA.CA. (Direktur InvestigasiInstansi Pemerintah ) ;NASRUL WATHON, Ak, M.Si.,CFE, CFr.A.(Kepala Subdirektorat Investigasi BUMN/SUBROTO, Ak.CfrA, CFE, CA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ISWAHYUDI, S.E., Ak.,CfrA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ASLAM.

Surat Pengantar Tergugat kepada Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKorupsi Kejaksaan Agung tentang Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Regulerdan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway Pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkanLaporan Nomor : SR560/PW04/5/2013, tanggal 25 Juli 2013;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan

disebut melakuan pelanggaran hukumdalam swakelola untuk pekerjaan perancangan danpenunjukkan konsultan pengawas kepada BPPT;Bahwa, sifat individual atas objek sengketa diartikan tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu sebagaimana namaPenggugat dkk tercantum di dalam Laporan Tergugat IlterSebUt; 22 nnn nner nne nnnBahwa, Surat Pengantar Tergugat ditujukan kepada JaksaAgung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sementaraLaporan Tergugat II merupakan pertanggung jawaban ataspekerjaan pemeriksaan (audit

TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.PAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, yang Terdiri Dari : 1.SAMONO. Ak. CfrA.CA. (Direktur InvestigasiInstansi Pemerintah ) ;NASRUL WATHON, Ak, M.Si.,CFE, CFr.A.(Kepala Subdirektorat Investigasi BUMN/SUBROTO, Ak.CfrA, CFE, CA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ISWAHYUDI, S.E., Ak.,CfrA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ASLAM.

Surat Pengantar Tergugat kepada Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKorupsi Kejaksaan Agung tentang Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Regulerdan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway Pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkanLaporan Nomor : SR560/PW04/5/2013, tanggal 25 Juli 2013;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan

melakuan pelanggaran hukumdalam swakelola untuk pekerjaan perancangan danpenunjukkan konsultan pengawas kepada BPPT;Bahwa, sifat individual atas objek sengketa diartikan tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu sebagaimana namaPenggugat dkk tercantum di dalam Laporan Tergugat IlterSebUt; nn 22 nnn nnn n enn meneBahwa, Surat Pengantar Tergugat ditujukan kepada JaksaAgung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sementaraLaporan Tergugat Il merupakan pertanggung jawaban ataspekerjaan pemeriksaan (audit

., tanggal 4 September 2019 sekedar susunan kalimat redaksi amar angka 2 dan angka 3, dengan amar sebagai berikut:

Pembanding/Penggugat : DASTUA GULTOM
Terbanding/Tergugat II : TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP BIDANG INVESTIGASI

- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

Karena penyidik dari Polres Kutai Kartanegara tidak berkenan menyampaikan25.laporan hasil audit dari Tergugat III kepada Penggugat maka ketentuan Pasal 56ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 jo.

karena itu, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhipermintaan penyidik yaitu melakukan audit atas dugaan tindak pidana korupsitersebut.

Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat II bukanlahaudit investigatif, akan tetapi yang benar adalah audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara.

Hal tersebut karena audit yang dilakukanTergugat HI pada saat kasus tersebut telah dilakukan penyidikan olehpenyidik Polres Kutai Kartanegara.Bahwa apapun hasil audit (audit keuangan Inspektorat kabupaten Kutaikertanegara dan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tidakmenghalangikewenangan Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan penyidikan dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Rehab Total PatungLembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2010,

pidana Secara bersama-sama melakukan Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;