PEMERINTAH RI qq KEPALA KEPOLISIAN RI qq KAPOLRES BOJONEGORO VS MOHAMAD Bin ABDULLAH BAMUSA ALAMUDI

(SesuaiBukti T1).Hal ini jelas menunjukkan, jika kwitansikwitansi tersebut adalah palsudan tidak pernah dibuat atas perintah dari ibu Wasilah atau bapakAbdullah Bamusa. Apalagi pada kenyataannya, Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak pernah sekalipun membayar uang sewa sejakobyek sengketa diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat oleh ibu Wasilah dan bapak Abdullah Bamusa pada tahun1960.

Karena pada saat itu(Tahun 1960), ibu Wasilah dan bapak Abdullah Bamusa sangatmemahami jika Kepolisan Resort Bojonegoro pada saat itu sangatmembutuhkan asrama bagi Komandan Polres dan anggotanya.Sedangkan ibu Wasilah dan Abdullah Bamusa memiliki cukup banyakrumah di Bojonegoro dan di Krian Sidoarjo. Sehingga obyek sengketadiberikan secara cumacuma sebagai bentuk sumbangan untukkepentingan Negara.Berdasarkan fakta tersebut, pertimbangan Judex Factie tersebut harusdibatalkan..

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 4 alinea 2menyebutkan: Menimbang, bahwa dengan Surat Bukti P1 yaitu Sertifikat HGB No. 33Tahun 1975 atas nama Mohamad bin Abdullah Bamusa Alamudi(Penggugat/Pembanding) dan adanya permohonan perpanjangan dariHal. 8 dari 15 hal. Put.

Oleh karena itubangunan rumah tersebut sudah bukan lagi menjadi milik ibu Wasilahdan bapak Abdullah Bamusa, apalagi dikatakan sebagai milik Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi.. Bahwa pertimbangannya Judex Factie pada halaman 4 alinea 5,menyebutkan:"Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat/Terbanding sebagaipenyewa (Surat Bukti P2, P3 dan P4) dan selanjutnya adalah pernahHal. 11 dari 15 hal. Put.

Sebabsebagaimana diuraikan diatas, selain bukti kwitansi tersebut adalahpalsu, penempatan dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bukan atas dasar sewa menyewa antaraTergugat/Tebanding/Pemohon Kasasi dengan ibu Wasilah dan bapakAbdullah Bamusa, apalagi dengan Penggugat/Pembanding/TermohonKasasi. Melainkan atas dasar pemberian secara sukarela/cumacumadari ibu Wasilah dan bapak Abdullah Bamusa.

I ADIL ALAMUDI Bin MUSA BAMUSA dan
II MUJIONO Als PAK DHE Bin MUJIANTO

PUTUSANNo. 294/ Pid.Sus/ 2017/ PN GprDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidanapada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Pidana Khusus telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :NamaTempat LahirUmur/ Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanNamaTempat LahirUmur/ Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: ADIL ALAMUDI bin MUSA BAMUSA ;: Kediri ;: 28 Tahun

sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal14 Juli 2017 ;Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengantanggal 12 September 2017 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti ;Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa terdakwa ADIL ALAMUDI Bin MUSA BAMUSA

ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan maisngmasing Terdakwa yang padapokoknya masingmasing Terdakwa mohon keringanan hukuman denganalasan masingmasing Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga danmasingmasing Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umumtetap pada Tuntutannya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan olehPenuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :Kesatu :Bahwa terdakwa ADIL ALAMUDI Bin MUSA BAMUSA

Menyatakan Terdakwa ADIL ALAMUDI Bin MUSA BAMUSA danTerdakwa Il MUJIONO Als PAK DHE Bin MUJIANTO ielah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADIL ALAMUDIBin MUSA BAMUSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dan Terdakwa Il MUJIONO Als PAK DHE Bin MUJIANTOdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masingmasingsejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendaHalaman 14 dari 16 Putusan No. 294/Pid.Sus/2017/PN Gprtersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 1 (satu) bulan ;3.

MOHAMAD Bin ABDULLAH BAMUSA ALAMUDI,

Sukamto, masingmasing dikerjakan pada KantorKepolisian Resor Bojonegoro berkantor di Jalan Thamrin No. 46Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding ;melawan :MOHAMAD Bin ABDULLAH BAMUSA ALAMUDI, bertempattinggal di Jalan Sidoarjo No. 157 Krian, dalam hal ini memberikuasa kepada Abdullah Aziz Balhmar, SH, Advokat berkantor diJalan Samudra No. 63 Surabaya berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 21

MOHAMADBin ABDULLAH BAMUSA ALAMUDI dengan dasar Sertifikat HakGuna Bangunan No. 33 tanggal 2621975, surat ukur No. 4 tanggal2621975, namun obyek sengketa dikuasai Pemohon PeninjauanKembalil Pemohon KasasilTerbandinglTergugat dengan menyewakepada pemilik sedangkan faktanya sebelum terbitnya SHGB No. 33tanggal 2621975 obyek sengketa dalam status sudahdikuasai/ditempati oleh Pemohon Peninjauan Kembalil PemohonKasasi/Terbanding/Tergugat sejak tahun 1960 sampai sekarang initanpa disertai perjanjian sewa

No.680 PK/Pdt/20112.1.41980 tidak berhasil diperpanjang lagi oleh Termohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai denganketentuan yang berlaku, maka terlepas dari adanya kecacatanproduk sertifikat yang non prosedural tersebut, secara otomatisobyek sengketa langsung dikuasai negara (Vide bukti T4) danSHGB No. 33 tanggal 23 Februari 1975 surat ukur No. 4tanggal 26 Februari 1975 seluas 2.302 M2 atas namaMOHAMMAD Bin ABDULLAH BAMUSA ALAMUDI (Vide P1)sudah tidak berlaku lagi untuk

perlu dikutip ketentuan Pasal 3 ayat (3)UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dalam perundangundangan yang bersangkutan tidakmenentukan jangka waktu) empat obulan sejak diterimanyapermohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;2.1.5 Bahwa dengan penolakan permohonan' perpanjangan SHGBNo. 33 tanggal 23 Februari 1975 surat ukur No.4 tanggal 26Februari 1975 seluas 2.302 M2 atas nama MOHAMMAD BinABDULLAH BAMUSA

Muhamad Bamusa Alamudi);