MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iin Sundani Alias Bangda telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
Iin Sundani Alias Bangda

Nama lengkap : lin Sundani Alias Bangda. Tempat lahir : Serang Jaya Hilir. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Agustus 1987. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Dusun III Mesjid Desa Serang Jaya Hilir KecamatanPematang Jaya Kabupaten LangkatAgama : IslamPekerjaan : Wiraswastardakwa lin Sundani Alias Bangda ditahan dalam tahanan rutan oleh:Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari2021;.

menjual Narkotika jenis sabu, kemudian para saksiberangkat menuju Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya untukmengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud tempat BANGDA menjual Narkotika dan menurutketerangan warga masyarakt sering adanya transaksi di Dusun di maksud danpara saksi sudah melakukan pengintaian terhadap BANGDA yang didugasebagai penjual narkotika.Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul01.00 Wib para

saksi melihat terdakwa IIN SUNDANI Alias BANGDA sedangberada di rumah warga masyarakat Sdr.

tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :nonnn Bahwa terdakwa AGAM SAEFULLAH pada hari Minggu tanggal 29 April2018 sekira pukul 01:30 WIB atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2018,bertempat di depan Kantor Bangda

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjataHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELpenusuk, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiD@rikUt: 22222 222 noon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen e Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01:30 WIBdi depan Kantor Bangda

Kalibata dengan tujuan mencari adiknya yang sedangdiganggu oleh orang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa AGAMSAEFULLAH kemudian memperoleh senjata tajam berupa sebilahgolok warna putih tanpa gagang dari seseorang yang tidak terdakwakenal didaerah putaran balik dibawah fly over Kalibata, setelah itu,golok warna putin tanpa gagang tersebut terdakwa simpan danmasukkan kedalam kaos warna hitam dengan posisi menyilangdibagian depan dada, tidak lama kemudian saat terdakwa melintastepat didepan Kantor Bangda

diperiksa dan didengar keterangannyasehubungan dengan telah ditangkap orang yang tidak saksi kenal terkaitHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELperkara pidana membawa golok/senjata tajam, yang kemudian diketahuibernama AGAM SAEFULLAH; Bahwa saksi menangkap terdakwa AGAM SAEFULLAH pada saat saksisedang melintas bersama 2 orang anggota Reskrim Polsek Pancoran yaitusaksi SARJIYONO dan saksi RAJA DHARMA pada hari Minggu tanggal 29April 2018 sekitar jam 01:30 WIB di depan Kantor Bangda

diperiksa dan didengar keterangannyasehubungan dengan telah ditangkap orang yang tidak saksi kenal terkaitHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELperkara pidana membawa golok/senjata tajam, yang kemudian diketahuibernama AGAM SAEFULLAH; Bahwa saksi menangkap terdakwa AGAM SAEFULLAH pada saat saksisedang melintas bersama 2 orang anggota Reskrim Polsek Pancoran yaitusaksi SARJIYONO dan saksi RAJA DHARMA pada hari Minggu tanggal 29April 2018 sekitar jam 01:30 WIB di depan Kantor Bangda

keterangan terdakwa, ianya melakukan transaksiNarkotika jenis sabu/ ectasy adalah menggunakan telepon genggam/HP kemudian anggota Bangda/ kurir mengantar narkotika tersebutdatang mengantarkan Narkotika jenis sabu/ ectasy sesuai denganpesanan terdakwa, setelah anggota Bangda/ kurir sampai di daerahTanjung Beringin Serdang Bedagai maka anggota Bangda/ kurirtersebut akan menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengarahkantempat pertemuan yaitu sekitar daerah Tanjung Beringin;Bahwa Menurut pengakuan terdakwa

;Bahwa Sistem pemeriksaan pada saat dipenyidikan adalah tanya jawab;Bahwa Saat terdakwa menjawab pertanyaan penyidik, terdakwabersikap kooperatif tanpa tekanan ataupun paksaan;Bahwa Sebelum terdakwa menandatangani BAP kepolisian, terdakwaada membaca BAP kepolisian;halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.Bahwa Kami tidak melakukan penggeledahan ke rumah Bandar yangbernama Bangda tersebut, karena saat ditanyakan kepada terdakwaianya tidak mengetahui pasti alamat Bangda dan ianya tidak

pernahbertemu dengan Bangda tersebut, tetapi ia hanya bertemu dengananggota Bangda/ kurir yang mengantarkan Narkotika pesananterdakwa;Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi berada didepan rumah orang tua terdakwa bersama dengan Kodim;Bahwa Saksi tidak ada melihat saat terdakwa menyerahkan barangbukti berupa Narkotika sabu kepada rekan kerja saksi Elfan Sihombing,hanya saja rekan kerja saksi Elfan Sihombing mengatakan kepada saksibahwasanya ia telah menemukan barang bukti;Bahwa Yang

/ kurir mengantar narkotika tersebutdatang mengantarkan Narkotika jenis sabu/ ectasy sesuai denganpesanan terdakwa, setelah anggota Bangda/ kurir sampai di daerahTanjung Beringin Serdang Bedagai maka anggota Bangda/ kurirtersebut akan menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengarahkantempat pertemuan yaitu sekitar daerah Tanjung Beringin;Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu/ ectasytersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;Bahwa Ada barang bukti berupa uang

tersebut, karena saat ditanyakan kepada terdakwahalaman 22 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.ianya tidak mengetahui pasti alamat Bangda dan ianya tidak pernahbertemu dengan Bangda tersebut, tetapi ia hanya bertemu dengananggota Bangda/ kurir yang mengantarkan Narkotika pesananterdakwa; Bahwa Pada saat ditangkap saksi melihat terdakwa sedang duduk disamping pondok dan ketika terdakwa melihat keberadaan kamiterdakwa berdiri dan melarikan diri lalu kami kejar dan kami tangkap; Bahwa Yang

Arifuddin Yassak,dengan menandatangani surat persetujuan penunjukan langsung Nomor:050/684/ Bangda tanggal 22 Juli 2004 ditujukan kepada Kepala KantorPemadam Kebakaran Kota Jambi;Bahwa Saksi H.

Arifuddin Yassak,dengan menandatangani Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor:050/684/ Bangda tanggal 22 Juli 2004 ditujukan kepada Kepala KantorPemadam Kebakaran Kota Jambi;Bahwa Saksi H.

No. 1822 K/Pid.Sus/2013Perda Kota Jambi Nomor: 1 tahun 2004 tentang APBD Kota JambiTA. 2004;1 (satu) bendel Photo copy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Nomor: 3 /A/DASK/BANGDA/2004 tanggal 20 Juli 2004;1 (satu) bendel Photo copy legalisir surat dari PT.

ISTANA SARANA RAYA (Asli),- Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22 Nopember 2004.- Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446-025-000 tanggal 30 September 2004 (Pph 22) (Asli).- Dokumen kontrak surat perjanjian jual beli No.01/SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi TA. 2004.- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 01/SPJ B/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004.- 1 (satu) bundel pendukung pembayaran pekerjaan

Surat Nomor : 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 perihal persetujuan penunjukkan langsung yang ditanda tangani oleh Walikota Jambi. Photocopy formulir berita dari Mendagri. Photocopy surat penawaran mobil pemadam kebakaran V 80 ASM Nomor : 0025/ISR/PMK/VI/04 tanggal 7 Juni 2004 dari PT.

atasan langsung dan pemegang kas dilingkungan pemerintah kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir nota keuangan pemerintah kota Jambi TA 2004 tertanggal 7 Juni 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir peraturan daerah kota Jambi no. 3 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan atas Perda Kota Jambi nomor 1 tahun 2004 tentang APBD Kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) nomor 3/A/DASK BANGDA

pembentukan panitia pelelangan/penelitian dan penawaran/pemilihan langsung/penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa kantor Pemadam kebakaran Kota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat nomor 262/PPBK/2004 tanggal 28 Juni 2004 perihal usulan permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung dari kepala kantor pemadam kebakaran atas nama ARIFUDDIN YASSAK, SmHK kepada Walikota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir nota dinas nomor 050/866/Bangda

ARIFIEN MANAP, MM nomor 050/684/Bangda tanggal 22 juli 2004 perihal Persetujuan Penunjukan langsung; 4 (empat) lembar photocopy legalisir keputusan Walikota Jambi nomor 240 tahun 2004 tanggal 22 juli 2004 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran daerah dilingkungan pemerintah kota jambi 2004; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat dari kepala kantor pemadam kebakaran kepada Ketua panitia pelelangan/penelitian dan penawaran pemilihan langsung kantor Damkar kota Jambi

ISTANA SARANA RAYANo.0025/ISR/PMK/VI/04 tentang Penawaran MobilPemadam Kebakaran V 80 ASM (Asli).Surat setuju penawaran dari Kepala Kantor DamkarKota Jambi No.900/217a/Damkar 2004 tanggal 7 Juni2004 (Asli).Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No.08/PAN/Damkar/2004 tanggal 06 Agustus 2004 (Asli).Surat pernyataan tidak dapat dinegosiasi dari PT.ISTANA SARANA RAYA (Asli).Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22Nopember 2004.Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446025000tanggal 30 September

SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KantorPemadam Kebakaran Kota Jambi TA. 2004.Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 01/SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004.1 (satu) bundel pendukung pembayaran pekerjaanpengadaan mobil pemadam kebakaran yang terdiri dariKwitansi tanggal 14 September 2004 pembayaran pekerjaanpengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) unit.Photocopy tanda terima atas nama HS DAUD, MBA tanggal2292004.Surat Nomor : 050/684/Bangda

2004tanggal 03 Maret 2004 tentang penunjukan atasanlangsung dan pemegang kas dilingkungan pemerintah kota Jambi TA.2004;l(satu) bendel photo copy legalisir nota keuangan pemerintah kotaJambi TA 2004 tertanggal 7 Juni 2004;(satu) bendel photo copy legalisir peraturan daerah kota Jambi no. 3tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan atas Perda KotaJambi nomor tahun 2004 tentang APBD Kota Jambi TA. 2004;(satu) bendel photo copy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) nomor 3 / A/ DASK/ BANGDA

ARIFIEN MANAP, MM nomor050/684/Bangda tanggal 22 juli 2004 perihal Persetujuan Penunjukanlangsung;4 (empat) lembar photocopy legalisir keputusan Walikota Jambinomor 240 tahun 2004 tanggal 22 juli 2004 tentang penunjukanpejabat pengguna Anggaran daerah dilingkungan pemerintah kotajambi 2004;1(satu) lembar photo copy legalisirsurat dari kepala kantor pemadamkebakaran kepada Ketua panitia pelelangan / penelitian danpenawaran pemilihan langsung kantor Damkar kota Jambi nomor :060/283a/Damkar2004 tanggal

Arifien Manap, dan oleh Walikota Jambi Drs.H.Arifien Manap telah menyetujui Penunjukan Langsung dengan surat Nomor:050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala KantorPemadam Kebakaran Kota Jambi;Bahwa proses pelaksanaan Pengadaan 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran tipeV80 ASM pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi di laksanakan dengan caraPenunjukan Langsung ( PL );Bahwa berdasarkan perhitungan DR. Ir.

ISTANA SARANA RAYA (Asli),- Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22 Nopember 2004.- Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446-025-000 tanggal 30 September 2004 (Pph 22) (Asli).- Dokumen kontrak surat perjanjian jual beli No.01/SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi TA. 2004.- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 01/SPJ B/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004.- 1 (satu) bundel pendukung pembayaran pekerjaan

Surat Nomor : 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 perihal persetujuan penunjukkan langsung yang ditanda tangani oleh Walikota Jambi. Photocopy formulir berita dari Mendagri. Photocopy surat penawaran mobil pemadam kebakaran V 80 ASM Nomor : 0025/ISR/PMK/VI/04 tanggal 7 Juni 2004 dari PT. Istana Raya kepada Walikota Jambi Photocopy surat penawaran harga pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) unit V 80 ASM tanggal 24 Juli 2004 dari PT.

penunjukan atasan langsung dan pemegang kas dilingkungan pemerintah kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir nota keuangan pemerintah kota Jambi TA 2004 tertanggal 7 Juni 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir peraturan daerah kota Jambi no. 3 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan atas Perda Kota Jambi nomor 1 tahun 2004 tentang APBD Kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) nomor 3 / A/ DASK/ BANGDA

tentang pembentukan panitia pelelangan /penelitian dan penawaran/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/ pengadaan barang/jasa kantor Pemadam kebakaran Kota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat nomor 262/PPBK/2004 tanggal 28 Juni 2004 perihal usulan permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung dari kepala kantor pemadam kebakaran atas nama ARIFUDDIN YASSAK,SmHK kepada Walikota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir nota dinas nomor 050/866/Bangda

ARIFIEN MANAP, MM nomor 050/684/Bangda tanggal 22 juli 2004 perihal Persetujuan Penunjukan langsung; 4 (empat) lembar photocopy legalisir keputusan Walikota Jambi nomor 240 tahun 2004 tanggal 22 juli 2004 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran daerah dilingkungan pemerintah kota jambi 2004; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat dari kepala kantor pemadam kebakaran kepada Ketua panitia pelelangan / penelitian dan penawaran pemilihan langsung kantor Damkar kota Jambi nomor :

Arifuddin Yassak tidak pernah melapor setelah pembelianmobil damkar selama 3 (tiga) tahun terakhir ini;Bahwa yang membuat Net Konsep Penunjukan Langsung tanggal 22 Juliadalah 2004 adalah Kepala Bangda Kota Jambi Mertua Sitanggang dansaya yang meminta kepada Kepala Bangda karena Mertua Sitanggang ahlidibidang Kepres dan juga dia panggar Eksekutif jadi lebih banyakmengetahui;Bahwa terdakwa tidak pernah mengintervensi panggar eksekutif danpanggar legislatif;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum

M.Sitanggang telah membuatnota dinas nomor: 050/866/Bangda tanggal 6Juli 2004 kepada Terdakwa Drs.

M.Sitanggang telah membuat nota dinas nomor: 050/866/Bangda tanggal 6 Juli 2004 kepada Terdakwa Drs. Arifien Manap, dan olehWalikota Jambi Terdakwa Drs.H.

M.Sitanggang telah membuat nota dinasnomor: 050/866/Bangda tanggal 6 Juli 2004 kepadaTerdakwa Drs. Arifien Manap, dan oleh Walikota JambiTerdakwa Drs.H.

ISTANA SARANA RAYA (Asli),- Izin pemborongan No.131/BANGDA/04 tanggal 22 Nopember 2004.- Surat Setoran Pajak (SSP) No.013490446-025-000 tanggal 30 September 2004 (Pph 22) (Asli).- Dokumen kontrak surat perjanjian jual beli No.01/SPJB/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi TA. 2004.- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 01/SPJ B/ Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004.- 1 (satu) bundel pendukung pembayaran pekerjaan

Surat Nomor : 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 perihal persetujuan penunjukkan langsung yang ditanda tangani oleh Walikota Jambi. Photocopy formulir berita dari Mendagri. Photocopy surat penawaran mobil pemadam kebakaran V 80 ASM Nomor : 0025/ISR/PMK/VI/04 tanggal 7 Juni 2004 dari PT.

langsung dan pemegang kas dilingkungan pemerintah kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir nota keuangan pemerintah kota Jambi TA 2004 tertanggal 7 Juni 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir peraturan daerah kota Jambi no. 3 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan atas Perda Kota Jambi nomor 1 tahun 2004 tentang APBD Kota Jambi TA. 2004; 1(satu) bendel photo copy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) nomor 3 / A/ DASK/ BANGDA

pembentukan panitia pelelangan /penelitian dan penawaran/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/ pengadaan barang/jasa kantor Pemadam kebakaran Kota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat nomor 262/PPBK/2004 tanggal 28 Juni 2004 perihal usulan permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung dari kepala kantor pemadam kebakaran atas nama ARIFUDDIN YASSAK,SmHK kepada Walikota Jambi; 1(satu) lembar photo copy legalisir nota dinas nomor 050/866/Bangda

ARIFIEN MANAP, MM nomor 050/684/Bangda tanggal 22 juli 2004 perihal Persetujuan Penunjukan langsung; 4 (empat) lembar photocopy legalisir keputusan Walikota Jambi nomor 240 tahun 2004 tanggal 22 juli 2004 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran daerah dilingkungan pemerintah kota jambi 2004; 1(satu) lembar photo copy legalisir surat dari kepala kantor pemadam kebakaran kepada Ketua panitia pelelangan / penelitian dan penawaran pemilihan langsung kantor Damkar kota Jambi

Sitanggang selaku Kepala Bagian Pembangunan DaerahSetda Kota Jambi setelah menerima surat tersebut,kemudian membuat Nota Dinasnomor : 050/866/Bangda tanggal 6 Juli 2004 yang ditujukan kepada Drs.H.ArifienManap dengan perihal usulan permohonan persetujuan Prinsip Penunjukanlangsung, selanjutnya Drs.H.Arifien Manap menyetujui permohonan yangdiajukan oleh terdakwa, dengan menandatangani surat persetujuan penunjukanlangsung nomor : 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 ditujukan kepada KepalaKantor Pemadam

Sitanggang selaku Kepala Bagian Pembangunan DaerahSetda Kota Jambi setelah menerima surat tersebut,kemudian membuat Nota Dinasnomor : 050/866/Bangda tanggal 6 Juli 2004 yang ditujukan kepadaDrs.H.Arifien Manap dengan perihal usulan permohonan persetujuan PrinsipPenunjukan langsung, selanjutnya Drs.H.Arifien Manap menyetujui permohonanyang diajukan oleh terdakwa, dengan menandatangani surat persetujuanpenunjukan langsung nomor : 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004 = ditujukankepada Kepala Kantor Pemadam

Arifien Manap telahmenyetujui Penunjukan Langsung dengan suratNomor: 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004yang ditujukan kepada Kepala Kantor PemadamKebakaran Kota Jambi/terdakwa;Bahwa berdasarkan perhitungan ahli DR.

Arifien Manaf dengan surat nomor:262/PPBK/2004 tertanggal 28 Juni 2004, kemudian oleh Drs.H.Arifien Manaf surattersebut di disposisi kepada bagian Pembangunan Daerah Setda Kota Jambidengan perintah Pelajari sesuai dengan ketentuan yang berlaku/pendapat;e Bahwa saksi Drs.M.Sitanggang telah membuat nota dinas nomor: 050/866/Bangda tanggal 6 Juli 2004 kepada Drs. Arifien Manaf, dan oleh Walikota JambiDrs.H.

Arifien Manaf telah menyetujui Penunjukan Langsung dengan suratNomor: 050/684/Bangda tanggal 22 Juli 2004, sedang Terdakwa sudah mengetahui 2 (dua)unit mobil Pemadam Kebakaran sudah datang ke Kantor Terdakwa tanggal 23 Juni 2004;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah meminta kepadasaksi Rianto, SH dan Drs.

(SUBARI, SH).Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgv AnggotaKabag Anggaran pada Biro Keuangan (Yulie Emilia,SE MM).Kabag Peraturan Perundangundangan pada BiroHukum.Kabag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan pada Biro Administrasi Bangda ( Drs.Wasi Mahendra).Kabid Ketahanan Bangsa pada BadanKebangpolinmas.Kasubag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraanpada Biro Administrasi Bangda (Nurdiana, SH).Kasubag TU pada Biro Keuangan (DOYOPURWANTO

(SUBARI, SH).: Kabag Anggaran pada Biro Keuangan (Yulie Emilia,SE MM).Kabag Peraturan Perundangundangan pada BiroHukum.Kabag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan pada Biro Administrasi Bangda ( Drs.Wasi Mahendra). Kabid Ketahanan Bangsa pada BadanKebangpolinmas.Kasubag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraanpada Biro Administrasi Bangda (Nurdiana, SH).Kasubag TU pada Biro Keuangan (DOYOPURWANTO, S.

Namun,tetap dilakukan Monitoring semampunya denganmelakukan ceking lewat telepon atau surat yangdikirimkan kepada pemohon bansos.Ad.3) lkut membantu dan mengingatkan kepada PenerimaBansos, apabila sudah dilaksanakan Bantuan tersebutuntuk segera melaporkan hasil atau pertanggungjawabannya kepada Gubernur lewat Biro Keuangandengan tembusan Biro Binsos dan Biro Adm Bangda.

Anggota : Kabag Anggaran pada Biro Keuangan (YulieEmilia, SE, MM), Kabag PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum(wan), Kabag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan pada BiroAdministrasi Bangda (Drs.

(SUBARI,SH).Anggota Kabag Anggaran pada Biro Keuangan (Yulie Emilia, SE MM) Kabag Peraturan Perundangundangan pada Biro Hukum Kabag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan padaBiro Administrasi Bangda ( Drs. Wasi Mahendra). Kabid Ketahanan Bangsa pada Badan Kebangpolinmas. Kasubag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan PembangunanPemerintahan dan Kesejahteraan pada Biro Administrasi Bangda(Nurdiana, SH). Kasubag TU pada Biro Keuangan (DOYO PURWANTO, S.

(SembilanMilyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh TujuhRibu Rupiah), dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016;Bahwa pada tanggal 06 September 2016 , Gubernur Kalimantan Timurmengeluarkan Surat Edaran Nomor: 903/4396/BPPD/Bangda , PerihalPenghematan Belanja SKPD, maka dilakukan kembali perubahanPERJANJIAN yang tertuang dalam Addenum01 Nomor : 602/430/KPABM/ADD.01/SMB/X1/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang ditanda tanganioleh

Bahwa terhadap dali gugatan Penggugat yang menyatakan ,bahwa Tergugattelah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera Janji/Ingkar Janji) dalamperkara ini Sangat tidak tepat dan benar., oleh karena belum dilakukannya sisapembayaran hasil kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu Muara bengkalkyang dikerjakan Penggugat ini dikarenakan adanya Surat Edaran GubernurKalimantan Timur Nomor; 903/4396/BPPD/Bangda, perihal PenghematanBelanja SKPD tenggal 06 September 2016, bahwa berdasarkan Surat EdaranPts.

Bahwa terhadap tuntutan sisa pembayaran Kegiatan Pembagunan JalanSebulu Muara Bengkal yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini yangbelum dibayar oleh Tergugat adalah berkenaan dengan adanya PenghematanBelanja/optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat Edaran GubernurKalimantan Timur Nomor:: 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 perihalPenghenatan Belanja SKPD;.

(Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga PuluhTujuh Ribu Rupiah) termasuk PPN, sebagaimana tercantum dalam kuantitas danharga yang merupakan kontrak harga satuan yang pada tahun Anggaran 2016 dibayar Rp 3.742.694.800,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enamratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) .Menimbang, bahwa disamping adanya devisit Anggaran /kemampuanfiskal daerah juga adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor:903/4396/BPPD/Bangda

ANAK II lahir 27 Januari 1993 lakilaki.1.Pernikahan kami ( penggugat dan tergugat ) berjalan sesuai denganperjananan perkawinan pada umumnya, tergugat dan penggugatmenjalankan peran masingmasing.2.Seiring perjalan waktu, penggugat ingin masuk pegawai negeri dan padatahun 1994 melalui kolega tergugat di Direktorat Pembangunan Daerah(BANGDA) Kementrian Dalam Negeri Jalan Taman Pahlawan Jakarta,yaitu pak.Tambunan dan Ibu Desri penggugat masuk bekerja di kantortersebut.Pada tahun 19961997 mulanya tidak

Bering dan berkalikalipenggugat berbarengan dengan seorang karyawan BANGDA bernamapak Sahat dalam satu mobil sedan berduan. Penggugat dijemput dipinggir jalan lenteng agung (tentunya dengan janjian dahulu) dan pulangberbarengan dan ini terjadi berulangulang Berta disaksikan langsungoleh tergugat dengan mats dan kepada sendiri. Kebersamaan jemputdan antar tersebut jelas bukan kebetulan, akan tetapi sudahdirencanakan dengan janjian.

danmelakukan KEBOHONG yang nyata kepada tergugat sebagai suamikarena saksi tahu dengan siapa jemput antar yang nyata bukandengan pak.Eka tetapi dengan pak Sahat.Di harihari berikutnya, penggugat katanya ditugaskan ke 2 hari kebandung, saksi amati ternyata pergi lagi dengan orang yang sama, setelahsaksi cross chek dengan menelpon rumah bapak Sahat sebelumnya danditerima istrinya.Dugaan pengugat semakin kuat ini ada apaapanya, hal ini diperkuatdengan tidak adanya surat perjalanan dinas dari kantor BANGDA

dantidak jelas tujuan keberangkatan dari rumah dan dimana penggugatmenginap (katanya rumah teman).Kemudian penggugat acap kali mengatakan, kata pak.SahatPENGGUGAT persis seperti pacarnya dulu, penggugat kelinatan masihmuds dan tidak kelihatan mempunyai 2 anak, dan banyak pujian lain yangmenyanjung dan kata merayu yang tidak pantas di sampaikan kepadatergugat sebagai suaminya, hal ini membuat tergugat makin ingin tahu adaapa di kantor BANGDA, bahkan pak Martin membisikan kepada tergugatsupaya bisa

No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 25 dari 66 Halamanoleh PARA PENGGUGAT, yang belum dibayar oleh TERGUGAT karena terkaitdengan adanya optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat EdaranGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016perihal Penghematan Belanja SKPD, di seluruh SKPD lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur maka hal ini Tergugat tidak dapat memenuhipermintaan / tuntutan Para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yangdikerjakan oleh Para Penggugat

Kalimantan Timur Nomor : 903/4396/Bangdatanggal 6 September 2016 Perihal Penghematan Belanja SKPD dan proyek yangdikerjakan Para Penggugat sudah secara resmi diserahkanbahwa alasan inipuntidak berdasar hukum dan mengadaada karena berdasarkan Pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Surat Edaran GubernurKalimantan Timur Nomor : 903/4396/Bangda

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 Perihal Penghematan BelanjaSKPD tidak memenuhi syarat hukum untuk keberlakuan perihal pokok perkaraa quo karena berdasarkan asas hirarki hukum bahwa kedudukan hukumSURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 602/249/ KPABM / KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 dan SURAT PERJANJIAN KERJA(KONTRAK) Nomor : 602/110/KPABM/KONT/PEM.MB SPA/V/2016 Tanggal16 Mei 2016,

No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 58 dari 66 HalamanMenimbang, bahwaterhadap tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkan olehPara Penggugat dalam perkara a quo, terkait dengan Kegiatan proyek yangdikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, yang belum dibayar oleh TERGUGAT karenaterkait dengan adanya optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat EdaranGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016perihal Penghematan Belanja SKPD, di selurunh SKPD lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan

Timur maka hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan /tuntutan Para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yang dikerjakan olehPara Penggugat ini sudah secara resmi diserahkan kepada Tergugat sesuai SuratPerjanjian kerja (Kontrak);Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan TimurNomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 perihal Penghematan BelanjaSKPD, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghilangkan

Yuristianti);Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010 ;Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ;Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No. 193/1785/IIl/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan

No. 1026 K/Pid.Sus/2013 Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010; Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ; Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No: 193/1785/lIll/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal Pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ; Foto Copy Surat dari Kementerian

Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No : 193/1785/III/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;10. Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas No:3754 /Dt.1.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, halpertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/201311. Surat Bupati Jayapura NO. 790/0617/Set tanggal 31 Mei 2010 perihalPertanyaan Kejaksaan Kasus UNICEF ;12.

Yuristianti);Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010 ;Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ;Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No : 193/1785/IIl/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal Pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Foto Copy Surat dari Kementerian

Wasi Mahendra)Kabid Ketahanan Bangsa pada Badan Kebangpolinmas.Kasubag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan PembangunanPemerintahan dan Kesejahteraan pada Biro Administrasi Bangda(Nurdiana, SH)Kasubag TU pada Biro Keuangan (DOYO PURWANTO, S.

JOKO SURYANTO, MM, M.Si ,Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Sosial, SUBARI, SHAnggota: yaitu : Kabag Anggaran pada Biro Keuangan, Kabag PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum, Kabag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Bangda, Kabag KetahananBangsa pada Badan Kebangpolinmas, Kasubag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Biroadministrasi Bangda, Kasubag TU pada Biro Keuangan, Kasubid KetahananSeni dan Budaya, Agama dan

JokoSuryanto, MM, Msi)> Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Sosial.Hal 152 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg>Anggota : Kabag Anggaran pada Biro Keuangan, KabagPeraturan Perundangundangan pada Biro Hukum,Kabag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan pada Biro Administrasi Bangda,Kabag Ketahanan Bangsa pada BadanKebangpolinmas, Kasubag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan Pemerintahan danKesejahteraan pada Biro administrasi Bangda,Kasubag TU pada Biro Keuangan, KasubidKetahanan

Joko Suryanto, MM, Msi)Hal 178 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg> Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Sosial (SUBARI, SH).> Anggota :Kabag Anggaran pada Biro Keuangan, Kabag Peraturan Perundangundangan pada Biro Hukum, Kabag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Bangda, KabagKetahanan Bangsa pada Badan Kebangpolinmas, KasubagPelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahandan Kesejahteraan pada Biro administrasi Bangda, Kasubag TUpada Biro Keuangan

AnggotaKabag Anggaran pada Biro Keuangan (saksi)Yulie Emilia, SE MMKabag Peraturan Perundangundangan pada Biro HukumKabag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan pada BiroAdministrasi Bangda (saksi) Drs. Wasi MahendraKabid Ketahanan Bangsa pada Badan Kebangpolinmas.Kasubag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahandan Kesejahteraan pada Biro Administrasi Bangda ( Nurdiana, SH)Kasubag TU pada Biro Keuangan (saksi ) DOYO PURWANTO, S.

didalamnya ada /tampak 2 (dua) bungkus plastik besar berisi kristal putin yang diduganarkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik berisi 24 (dua puluh empat) butirpil ectasy Merk RJ warna merah jambu, 1 (Satu) buah kaca pirek, uang kertassenilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untukdiproses sesuai dengan hukum yang berlakuBahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli daribandar yang bernama BANGDA

putin yang diduganarkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastik berisi 24 (dua puluh empat) butirpil ectasy Merk RJ warna merah jambu, 1 (Satu) buah kaca pirek, uang kertassenilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa besertaHalaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PT MDNbarang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untukdiproses sesuai dengan hukum yang berlakuBahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli daribandar yang bernama BANGDA

,(dua ratus ribu);Benar, saat itu diakui oleh TERDAKWA barang yang didalam tas tersebutmerupakan kepunyaan TERDAKWA;Benar, menurut SAKSI, TERDAKWA mendapat barang/Narkotika dariBANGDA, yang mana TERDAKWA tidak kenal dengan BANGDA, merekaberkomunikasi melalui telepon, bahwa BANGDA yang mengasihbarang/narkotika kepada TERDAKWA melalui kakinya(anggotanya) digubuk milik TERDAKWA;Benar berdasarkan informasi dari informan kepada SAKSI pada malam ituTERDAKWA baru transaksi narkotika dengan BANGDA, TERDAKWA

,(empat puluh juta rupiah), kepada BANGDAHalaman 26 dari 66 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PT MDNselian itu tidak ada lagi TERDAKWA menyerahkan uanguang yang lainlagi kepada BANGDA; Benar, SAKSI ada menemukan barang bukti lain berupa handphonesamsung lipat yang disita dari TERDAKWA disaku celana saat dilakukanpenangkapan; Benar, Ada periksa handphone, tidak ada sms dari TERDAKWA kepadaBANGDA; Benar SAKSI ada diambil keterangan dan di BAP oleh penyidik sebanyak2(dua) kali adapun yang mengambil

;Benar, TERDAKWA merupakan pemakai Narkotika jenis sabu yang manaTERDAKWA sudah 5(lima) tahun memakai shabu;Benar, TERDAKWA mendapatkan shabu untuk pergunakan sendiri darikawankawan, dan terakhir dari HARIS penduduk bedagai;Benar, TERDAKWA tidak ada mimiliki kawan atas nama BANGDA;Benar, terakhir kali TERDAKWA menggunakan shabu 1(satu) hari sebelumTERDAKWA tertangkap TERDAKWA yang mana membeli Shabu memesankepada HARIS Pukul 08:00 Wib, HARIS mengantarkannya Shabu kerumahTERDAKWA Pukul 8.30 wib begitu

Kemudian hasil evaluasi tersebutdisampaikan kepada TERGGUGAT Il melalui Surat Nomor050/1162/IV/Bangda pada Tanggal 20 Febuari 2014;Hal 8 dari 60 Hal. Puts. Perk. Nomor 157/PDT/2017/PT DKI19.20.21.22.Bahwa di dalam Surat Keputusan Nomor 650551 Tahun 2014sebagaimana dimaksud pada angka 18 diatas, TERGGUGAT memerintahkan TERGGUGAT II untuk menindaklanjuti hasil evaluasidan melakukan penyempurnaan/penyesuaian atas Rancangan QanunAceh Tentang RTRW Aceh.

Sedangkan Qanun Aceh dinyatakanberlaku apabila telah diundangkan oleh Tergugat Il, dimana Tergugat IImengundangkan Qanun Aceh tersebut pada tanggal 3 Maret 2014,setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Tergugat melalui Surat Nomor050/1162/IV/Bangda tanggal 20 Februari 2014.Hal 37 dari 60 Hal. Puts. Perk.

menjadi batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum, dan ayat (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkanPeraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.Bahwa Rancangan Qanun Aceh tersebut disampaikan oleh Tergugat IIkepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 dan diterima olehTergugat pada tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya hasil evaluasiTergugat disampaikan kepada Tergugat II pada tanggal 20 Februari2014 melalui Surat Nomor 050/162/IV/Bangda

PDT/201 7/PT DKImenjadi Qanun Aceh, kemudian dari pihak Tergugat Ill menyampaikanRancangan Qanun tersebut kepada Tergugat II untuk ditindaklanjutisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan TergugatIl menetapkan Rancangan Qanun Aceh tersebut, yang selanjutnyaTergugat Il menyampaikan secara resmi melalui Surat Nomor 188/78150Tanggal 18 Desember 2013 kepada Pemerintah melalui Menteri DalamNegeri untuk di evaluasi dan pada tanggal 20 Februari 2014 Tergugat melalui Surat Nomor 050/1162/IV/Bangda

No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 25 dari 66 Halamanoleh PARA PENGGUGAT, yang belum dibayar oleh TERGUGAT karena terkaitdengan adanya optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat EdaranGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016perihal Penghematan Belanja SKPD, di seluruh SKPD lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur maka hal ini Tergugat tidak dapat memenuhipermintaan / tuntutan Para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yangdikerjakan oleh Para Penggugat

Kalimantan Timur Nomor : 903/4396/Bangdatanggal 6 September 2016 Perihal Penghematan Belanja SKPD dan proyek yangdikerjakan Para Penggugat sudah secara resmi diserahkanbahwa alasan inipuntidak berdasar hukum dan mengadaada karena berdasarkan Pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Surat Edaran GubernurKalimantan Timur Nomor : 903/4396/Bangda

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 Perihal Penghematan BelanjaSKPD tidak memenuhi syarat hukum untuk keberlakuan perihal pokok perkaraa quo karena berdasarkan asas hirarki hukum bahwa kedudukan hukumSURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 602/249/ KPABM / KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 dan SURAT PERJANJIAN KERJA(KONTRAK) Nomor : 602/110/KPABM/KONT/PEM.MB SPA/V/2016 Tanggal16 Mei 2016,

No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 58 dari 66 HalamanMenimbang, bahwaterhadap tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkan olehPara Penggugat dalam perkara a quo, terkait dengan Kegiatan proyek yangdikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, yang belum dibayar oleh TERGUGAT karenaterkait dengan adanya optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat EdaranGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016perihal Penghematan Belanja SKPD, di selurunh SKPD lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan

Timur maka hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan /tuntutan Para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yang dikerjakan olehPara Penggugat ini sudah secara resmi diserahkan kepada Tergugat sesuai SuratPerjanjian kerja (Kontrak);Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan TimurNomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 perihal Penghematan BelanjaSKPD, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghilangkan

Wasi Mahendra)Kabid Ketahanan Bangsa pada Badan Kebangpolinmas.Kasubag Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan danKesejahteraan pada Biro Administrasi Bangda (Nurdiana, SH)Kasubag TU pada Biro Keuangan (DOYO PURWANTO, S.

RIDIMANJAYA, S.Sos Staf Biro Administrasi Bangda, IBNU KERTARTO,Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgSH Staf Badan Kesbangpolinmas, ENDANG KISPENIATI, Bc.Hk StafBadan Kesbangpolinmas.

JOKO SURYANTO, MM, MSi).Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Sosial, (SUBARI, SH).Anggota : Kabag Anggaran pada Biro Keuangan, Kabag PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum, Kabag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Bangda, Kabag KetahananBangsa pada Badan Kebangpolinmas, Kasubag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Biroadministrasi Bangda, Kasubag TU pada Biro Keuangan, Kasubid KetahananSeni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Joko Suryanto, MM, Msi)Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Sosial.Anggota : Kabag Anggaran pada Biro Keuangan, KabagPeraturan Perundangundangan pada Biro Hukum, Kabag Pelaporan dan AnalisisPelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Bangda, Kabag Ketahanan Bangsapada Badan Kebangpolinmas, Kasubag Pelaporan dan Analisis PelaksanaanPembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Biro administrasi Bangda,Kasubag TU pada Biro Keuangan, Kasubid Ketahanan Seni dan Budaya, Agama danKemasyarakatan pada

atap pondok atau tepatnya di dalam jeramiadalah narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa yangdiambil dari Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna abutua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman Terdakwayang bernama Sabli alias Isab;e Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu/ekstasi tersebut untuk dijualdan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;e Bahwa adapun Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan caramembeli dari bandar yang bernama Bangda

Advokasi Bag.Perundangundangan, Sekretariat Ditjen Bina BANGDA,Hidayat Rachmad, SH., jabatan Kasubag. Advokasi Bag.Perundangundangan, Sekretariat Ditjen Bina PEMDES,Chotimah, jabatan JFU Subbag. Wilayah Bag. AdvokasiHukum, Biro Hukum Kemendagri,Isnandar Aristo Prabowo, SH., jabatan JFU Subbag. Wilayah Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemendagri,Detri Nita Sari, S.IP., jabatan JFU Subbag. Wilayah Bag.Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemendagri,Tyar Semesta Perdana, S.STP., jabatan JFU Subbag. WilayahI!

Oleh karena dalam perkara ini keduabelah pihak teiah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak a quomaka dengan demikian sudah tidak ada permasalahan lagi yang harus dituntutoleh PENGGUGAT dalam perkara ini;. bahwa terhadap tuntutan sisa pembayaran Kegiatan Peningkatan JalanSamarinda Anggana yang di mohonkan PENGGUGAT dalam perkara ini yangbelum dibayar oleh TERGUGAT adalah terkait dengan adanya optimasiAnggaran, hal ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan TimurNomor 903/4396/Bangda

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, makaSurat Edaran Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 903/4396/Bangda tanggal 6September 2016 Perihal Penghematan Belanja SKPD tidak memenuhi syarathukum untuk kebertalaen perihal pokok perkara a quo karena berdasarkan asashirarki hukum bahwa kedudukan hukum Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK)Nomor : 602/148/KPA BM/KONT/ SMDANGGANA/ V/2016 tanggal 20 Mei2016 sebagimana dilakukan Perubahan Kesatu (addendum 01) sebagaimanadiperikatkan pada ADDEENDUM 01 Nomor :

Penggugat sebesar Rp. 4.229.476.000,00(empat milyar duaratus dua puluh sembilan empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terhadap nilaiKontrak yang belum dibayar;Menimbang, bahwa. terhadap tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkanoleh Penggugat dalam perkara a quo, terkait dengan Kegiatan proyek yangdikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, yang belum dibayar oleh TERGUGAT karenaterkait dengan adanya optimasi Anggaran, hal ini didasarkan pada Surat EdaranGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4396/Bangda tanggal

6 September 2016perihal Penghematan Belanja SKPD, di seluruh SKPD lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur maka hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan /tuntutan Para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yang dikerjakan olehPara Penggugat ini sudah, secara resmi diserahkan kepada Tergugat sesuai SuratPerjanjian kerja (Kontrak);Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan TimurNomor 903/4396/Bangda tanggal 6 September 2016 perihal Penghematan BelanjaSKPD