persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang untukmelakukan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipildan Pemohon telah mendapat Izin Perceraian dari atasannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 472.23/16/Bangrir

Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, Provinsi Banten,yang untuk melakukan perceraian diatur oleh Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagPegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapat Izin Perceraian dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor472.23/16/Bangrir/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian An.

Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

Termohon sering mengeluh terhadap nafkah lahir yang diberikanPemohon;Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejakJuni tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun , Pemohondan Termohon telah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumahadalah Pemohon dan sampai sekarang antar Permohon dan Termohonsudah tidak ada hubungan suami istri lagi,Bahwa Pemohon bekerja sebagai Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX dan sudahmendapatkan surat ijin bercerai Nomor : 472.23/293/Bangrir/2021

Putusan No.1754/Pdt.G/2021/PA.SrgPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx XXXxXxXX Xxxxx (PNS) telahmendapatkan Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian dari AtasannyaNomor 472.23/293/Bangrir/2021 yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianDan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang tertanggal 21Juni 2021, dengan demikian telah memenuhi kehendak Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik

,Jabatan: Kasi Bangrir Dinas Pendidikan Kota TangerangSelatan, 4.

SrgBahwa penggugat selaku pegawai negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari Kepala BadanKepegawaian Dan pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Serang,dengan Nomor 472.23/302/Bangrir/2020 tanggal 12 Agustus 2020;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan tergugat,akan tetapi tidak berhasil;;Bahwa selanjutnya

SrgBahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari Kepala Badan KepegawaianDan pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Serang, dengan Nomor472.23/302/Bangrir/2020 tanggal 12 Agustus 2020, oleh karena itu pengajuanperkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturanpemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil;Menimbang

di persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diaturoleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugattelah mendapat Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor472.23/467/Bangrir

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembalidengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannyadengan Tergugat , akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/467/Bangrir

Bahwa Penggugat telah mendapatkan jjin mengajukan gugatan perceraiandari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Serang (BKPSDM) dengan nomor: 472.23/10/Bangrir/2018tanggal 06 Maret 2018 yang di tandatangi Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang;10.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanayang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik IndonesiaATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus Surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipil yanghendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor472.23./10/Bangrir

Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

bono);Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkansesuatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatSurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/407/Bangrir

berwenang untuk memeriksa danmengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil)Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang telah mendapat Surat Izin Berceraidari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/407/Bangrir

sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil,sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Maret 2017, yang menyatakan mediasitelah gagalBahwa, upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehpemohon;Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari atasan pemohon sebagaimana Keputusan BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten SerangNomor;472.23/012/Bangrir

tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 (1) dan (4) undangundang nomor 7tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1tahun 2016, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasan pemohon sebagaimana Keputusan BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten SerangNomor;472.23/012/Bangrir

No.2124/Pdt.G/2018/PA.Srg 4Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/27/Bangrir/2018Tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap Alita Wijayanti, SE.(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serangtanggal 4 Oktober 2018.

No.2124/Pdt.G/2018/PA.Srg 10Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dari atasannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten SerangNomor 472.23/27/Bangrir/2018 Tentang Pemberian Izin Perceraianterhadap Alita Wijayanti, SE.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap sendiri di muka persidangan begitu pula Termohontelah datang menghadap sendiri menghadap di muka persidangan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohonmenyatakan dirinya telah mendapatkan surat keputusan dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten SerangNomor 474.23/010/Bangrir/2017 tentang Pemberian izin Perceraian an.

No. 518/Pdt.G/2018/PA.SrgMenimbang bahwa berdasarkan bukti surat keputusan kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKSPM) KabupatenSerang Nomor 474.23/010/Bangrir//2017 tentang pemberian izin perceraian an.Pemohon tanggal 17 Februari 2017, Pemohon telah mendapat izin untukmengajukan cerai talak terhadap Termohon dari atasannya.

Oleh karena itu,pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan untukmelakukan perceraian Nomor 873.4/486/Bangrir, tanggal 10April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian danDiklat Kota XxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan bahwaTergugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan

gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasansekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmemperoleh Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian nomor : 472.23/403/ Bangrir

Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan,Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan,Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana Surat lzin Nomor472.23/014/Bangrir

pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXXXxXxX XXxxx di Rumah SakitUmum Daerah Drajad Prawira Negara telah mendapatkan Surat KeputusanIzin Perceraian dari pejabat yang berwenang dengan suratnya NomorSK.742.23/476/Bangrir

Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Izin Perceraian dariBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadengan Nomor Surat: 474.2/2003/Bangrir, tertanggal 03 November2020.Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2020/PA.Nph10.Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuaiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.10.Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinatasan berdasarkan Surat Izin dari Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 474.2/024 BANGRIR, tertanggal 31 Oktober 2018.11.Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena ituPemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohonkepada

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang XXxxXx XXXxXx Xxxxx, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 472.23/428/Bangrir

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXXxxXX Xxxxx telah mendapat SuratKeputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor 472.23/342/Bangrir/2020 yangdikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia BKPSDM Kabupaten Serang tertanggal 27 Agustus 2020;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan,