dasar argumentasiPembanding/semula Tergugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamaadalah:Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTEDALAM EKSEPSI:Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugatterkait kurang pihak dalam pertimbangan hukum putusan in casu; bahwa berdasarkan asas Putusan dalam hukum acara perdata jelasdiatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rog dan Pasal 50 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimanakeberadaan pasalpasal diatas berasaskan

pada setiap putusanpengadilan perdata harus berasaskan diantaranya:a.

puluh enam ribu empat ratusdelapan puluh dua rupiah); Bahwa dalam hal ini (bukti P8) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding Keberatanatas putusan Majelis Hakim Perngadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pdt/2011/PT.Bdg. jo Nomor 320/Pdt.G/2008/PN.BKS, karena dalam putusan tersebutMajelis Hakim sama sekali tidak memasukkan (bukti P8) dalam pertimbanganhukumnya di dalam putusan tersebut, sehingga putusan sangat merugikanPemohon Kasasi dahulu Pembanding dan tidak berdasarkan suatu pertimbanganyang berimbang serta berasaskan

Dengan demikian MajelisHakim yang memeriksa perkara ini tentunya tahu berapa jumlah kesanggupan PTFicotama Bina Trampil yang akan mengangsur kewajiban hutangnya kepada BankCentury, dan hal ini Majelis Hakimtidak mempertimbangkan dan memasukkannya di dalam pertimbangan hukumnyasehingga putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembandingdan tidak berdasarkan suatu pertimbangan yangberimbang serta berasaskan rasa keadilan;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding keberatan terhadap Putusan

Dengan demikian Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini tentunya tahu berapa jumlah kesanggupan PT FicotamaBina Trampil yang akan mengangsur kewajiban hutangnya kepada Bank Century,dan hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memasukkannya didalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut sangat merugikanPemohon Kasasi dahulu Pembanding dan tidak berdasarkan suatu pertimbanganyang berimbang serta berasaskan rasa keadilan; Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding keberatan terhadap putusan

); Bahwa dalam hal ini (bukti P17) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding keberatanatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pdt/2011/PT.Bdg. jo Nomor 320/Pdt.G/2008/PN.BKS, karena dalam pertimbangan hukumMajelis Hakim tersebut, bukti (bukti P17) yang Penggugat ajukan sama sekalitidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembandingdan tidak berdasarkan suatu pertimbangan yang berimbang serta berasaskan

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga menanyakan Pasal 2 huruf bUndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangberbunyi: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila danberlandaskan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945serta prinsipprinsip dasar konvensi hakhak anak meliputi :a. Non diskriminasi;b.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Mahkamah Agung RIyang terhormat untuk memberikan keputusan yang berasaskan Pancasiladan berlandaskan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Dan atas dasar sila ke5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial BagiSeluruh Bangsa Indonesia."

keduaSehubungan dengan adanya perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama yang telahterdaftar dengan Nomor Perkara NOMOR/Pdt.G/2018/PA.Dpk, dengan ini PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan pembagian harta bersama yangdidapat dari masa perkawinan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUAsebagai berikut :PASAL 1PRINSIP DASARHalaman 1 dari 5 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.DPKKedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat dan saling samakedudukan di depan hukum;PASAL 2ASASPerjanjian berasaskan

menunaikan zakat.Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.Agama adalah Agama Islam.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnyameliputi bidang agama.oon sPasal 2Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yangdimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.Pasal 3Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amilzakat.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 4Pengelolaan zakat berasaskan

Untuk maksud tersebut, perluadanya undangundang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwadalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kKemaslahatan, keterbukaan, dan kepastianhukum sebagai pengamalan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalampenunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananpranata keagamaan dalam upaya mewuJudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilansosial, serta meningkatkannya

Akta Perdamaian Nomor 0247/Pdt.G/2020/PA.Ngr.Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan ini dibuat berasaskan kepentinganterbaik untuk anakanaknya.Pasal 3Para Pihak sepakat bahwa anakanaknya yang bernama: 1.) Anak ,Perempuan, lahir 11 April 2009; 2.) Anak , lakilaki, lahir 12 November 2012;dan 3.)

merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Halaman 3 dari 5 halamanPenetapan Nomor 007/Pat.P/2018/PA.CNMenimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil denganpatut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkansuatu halangan yang sah, maka Pemohon tidak bersungguh dalam berperkaraini;Menimbang, bahwa dalam berperkara adalah untuk menyelesaikanperkara berasaskan

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugattidak hadir dan tidak pula memerintahkan wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Penggugat ternyata tidakberdasarkan alasan yang dibernarkan hukum;Menimbang, bahwa pada pokoknya beracara di pengadilan berasaskan

Adapun pembagianmasingmasing pihak di serahkan kepada kesepakatan masingmasingpihak berasaskan musyawarah.b) Tergugat Il ( XXXX) dan Tergugat Ill ( XXXX) berhak atassebidang tanah untuk kebun seluas 16.500 M2 (enam belas ribu limaratus meter persegi), terletak di RT O04/ RW 10, kelurahan Sail,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batasbatas sebagaiberikut :Utara berbatasan dengan tanah jalan 120MSelatan berbatasan dengan tanah Yennidal 40MBarat berbatasan dengan tanah Eri Jhoni 40 MTimur berbatasan

dengan tanah Sulastri 40MBerdasarkan Surat keterangan Ganti Rugi tanggal 11 September 2000yang telah diketahui oleh Lurah Sail, tertanggal 16 September 2000register No : 502/590/S/2000 dan camat Bukit Raya tertanggal 9 Oktober2000 register Nomor : 1321/BR/2000 atas nama Sutrisno, SE.Adapunpembagian masingmasing pihak, diserahkan kepada kesepakatanmasiingmasing pihak berasaskan musyawarah;3) Bahwa Sudarni Binti Soimin tidak mendapatkan hak terhadapHarta Bersama, dikarenakan Sudarni Binti Soimin telah

AcaraPersidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil denganpatut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkansuatu halangan yang sah, maka Pemohon tidak bersungguh dalam berperkaraini;Menimbang, bahwa dalam berperkara adalah untuk menyelesaikanperkara berasaskan

., Hakim Pengadilan NegeriWonosari;3 Bahwa Para Pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalamsebuah rujuk perkawinan dan untuk itu sepakat untuk mengikatkan diri dantunduk pada perjanjian ini yang isinya adalah sebagai berikut :Pasal 1Para Pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat dan saling sama kedudukannyadidepan hukum.Pasal 2Asas Perjanjian ini berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan,hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusiaPasal

Besar harapan Penggugat agar dapatlah kiranya Majelis menyetujulpermohonan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Penggugaturaikan di atas sesuai dengan peraturan perundanganundangan yangberlaku dengan berasaskan keadilan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Desember 2016;Halaman 3 dari 6 halaman.

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadanhukum.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin olehPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Pasal 2Pengaturan pornografi berasaskan

masyarakat Indonesia.Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada, seperti Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP),UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, UndangUndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belummemenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehinggaperlu dibuat undangundang baru yang secara khusus mengatur pornografi.Pengaturan ...II.2QPengaturan pornografi berasaskan

mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara,dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.Pasal 107 eDipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun :a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patutdiduga menganut ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme atasdalam segala bentuk dan perwujudannya; ataub. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikanbantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri,yang diketahuinya berasaskan

tahun 1963 dengan modal dasar sejumlah Rp1.500.000.000.000,00 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi JawaTengah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayahProvinsi Jawa Tengah, yang memiliki usaha diantaranya memberikankredit kepada debitur;Bahwa pedoman yang harus dipatuhi dalam memberikan kredit,diantaranya :Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10Tahun 1998 :Pasal 2, menyatakan : Perbankan Indonesia dalam melakukanusahanya berasaskan

Tersedianya personal yang dapat berkomunikasi denganpenyandang cacat, lanjut usia, anakanak dan orang sakit:UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf (j)Penyelenggara pelayanan publik berasaskan fasilitas dan perlakuankhusus bagi kelompok rentan dan huruf (i)kecepatan, kemudahan danketerjangkauan. 772 22 nn nnn nnn nnn5.

Tanah seperti ini tidak bisadisertifikatkan begitu Saja, tapi dapat dilepaskan atau tukar guling setelahdilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakatsetempat;Bahwa Sumber Hukum Agraria yang tak tertulis adalahHukum Adat yaituHukum yang seirama dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 5UUPA, yakni : Tak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional; Berasaskan peraturan bangsa;Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL14.15.16.

Berasaskan sosialisme Indonesia; Berdasarkan pada peraturan yang telah tercantum dalam UUPA sertaperaturan perundangundangan yang lain; Mengindahkan unsur yang bersandar di hukum agama; Hukum kebiasaan yang muncul setelah berlakunya UUPA yakni praktikadministrasi dan yurisprudensi.Bahwa perlindungan hukum terhadap Tanah Adat terkandung pada Pasal18 B (2) UUD 45 setelah amandemen : Negara mengakui dan menghormatikesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnyasepanjang masih hidup

atas adalah terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umumyakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umumtersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknyabahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dan MemoriBanding tidak objektif dan berasaskan

Rasa Keadilan dimana perbuatanTerbanding/Terdakwa dan nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatanTerbanding/Terdakwa bukanlah termasuk nilai yang besar sehingga harusdituntut dengan Tuntutan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan, dimana Terbanding/Terdakwa merasa Tuntutan dari Jaksa PenuntutUmum tersebut terlalu berat dan sangat tidak berasaskan keadilan;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 176/PID.SUSLH/2021/

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhandan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.Hasil hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal darihutan.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.Bagian KeduaAsas dan TujuanPasal 2Penyelenggaraan kehutanan berasaskan

Dengan telah ditetapkannya Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,maka semua ketentuan yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidakdiatur lagi dalam undangundang ini.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaanpenyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan,sosial dan budaya, serta ekonomi.Penyelenggaraan

kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiappenyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semuawarga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruhrakyat.

Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutanharus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoly, dan oligopsoni.Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraankehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan salingketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, danBUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.Penyelenggaraan

kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatanpenyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasimasyarakat.Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraankehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain,dan masyarakat setempat.Pasal 3Cukup jelasPasal 4Ayat (1)Yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah semua bendahasil hutan sebagaimana dimaksud

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf ( b ) UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi ; Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsipprinsipdasar konvensi hakhak anak meliputi :a. Non Diskriminasi;b.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf ( b ) UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi ; Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsipprinsipdasar konvensi hakhak anak meliputi :c. Non Diskriminasi;d. Kepentingan yang terbaik untuk anak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat akanmengutamakan kepentingan anak dan kebahagiaan anak. Selama ini anakHlm 12 dari 15 him.