Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuaidengan peraturan Perundang Undangan;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbungi sebagai berikut :PRIMER :1.

Surakarta, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 September 2015 Penggugattelah mengajukan gugatan cerai, sebagaimana telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0630/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 15September 2015, dan dalam persidangan Penggugat telah merubah/merevisi suratgugatannya sehingga dalildalil Penggugat berbungi

Pada Point 6 ditambahkan "serta mendirikan rumahnya diatas tanah".sehingga Posita Gugatan selengkapnya berbungi "Bahwa "PerbuatanTergugat" yang menguasai dan mengusahai sebahagian Budel Asset TanahOrganisasi P3A Sahata Saoloan serta mendirikan rumahnya diatastanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa seijin dansepengetahuan Organisasi P3A Sahata Saoloan secara hukum adalahPERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM";3.

Bahwa ketentuan dari perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatanmengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan melanggar Hukum,sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Huruf e UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutanyang berbungi Setiap Orang dilarang mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengansurat ketagan sahnya hasil hutan sebagaiman

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bil, sehingga amarnya berbungi sebagai berikut:

• Menyatakan Terdakwa I. Mulyono Bin Sudaim dan Terdakwa II.

Bahwa klausula baku tersebut jugadapat dilihat pada Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5), ayat (3) berbungi PT.Bank Mandiri (Persero), Tok. berhak untuk menangguhkan dan/ataumembatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debiturmenggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang daritujuaan semula sesuai perjanjian kredit. Ayat (4) berbunyi Bersediamenggunakan produkproduk Bank Mandiri (a.! Deposito, Giro, MandiriTabungan Business, Axa, Kartu Kredit). ayat (5) berbunyi PT.

KepalaSekolah, sehingga dengan demikian keputusan Tergugat a quobertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor : 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru SebagaiKepala Sekolah, maka oleh karenanya beralasan hukum untukdibatalkan dan dinyatakan tidak sah, sehingga telah memenuhisyarat untuk pembatalan objek sengketa, sebagaimana yangdimaksud didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUdang No. 9Tahun 2004 perubahan kedua UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbungi

pasal 53 (2) huruf a dan bundangundang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undangundangno 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang Undang Peradilan TataUsaha Negara, UU nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Peradilan TataUsaha Negara (selanjutnya disebut Undangundang Peradialan Tata usaha Negara) danpihak Tergugat I dan II juga telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB) undangundang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasipemerintahan, pasal 10 ayat 1 berbungi

Nomor : 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan ;Bahwa oleh karena objek sengketa secara nyatanyata telahbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku,sehingga telah memenuhi syarat untuk pembatalan objek sengketa,Hal 11 Putusan Nomor Perkara 62/G/2018/PTUNMDN13.14.15.sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUdang No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbungi

:Pasal 6 berbungi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;Pasal 20 ayat(1 berbunyi :"Apabila debitor ciderajanji, makaberdasarkan:Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,atau;Bahwa sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 09/2015tertanggal 08 Januari 2015

Tanggal 01 November 2023, yang dimintakan banding tersebut , sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbungi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa INDRA WIRMAN Alias IN Bin NAWAR (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

.: 151/A/VIII50/64yang diterbitkan tanggal 31 Desember 1964 oleh Kepala InspeksiAgraria Djawa Barat sudah genap berusia 51 tahun sampai saat ini.Hal ini sesuai dengan pasal 1967 KUH Pdt, yang berbungi sebagaiberiku :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena dalluarsa denganlewatnya waktu tida puluh tahun, sedangkan siapa yangmenunjukan akan = adanya daluarsa itu. tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlahHal 18 dari

Bahwa fakta hukum membuktikan, kalau SK Kinag No.: 151/A/VIII50/64yang diterbitkan tanggal 31 Desember 1964 oleh Kepala InspeksiAgraria Djawa Barat sudah genap berusia 51 tahun sampai saat ini.Hal 35 dari hal 112 putusan No.279/Pid.G/2015/PN.TNGHal ini sesuai dengan pasal 1967 KUH Pdt, yang berbungi sebagaiberiku : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnyawaktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akanadanya

., selaku Pihak Kedua/menerima diberi tanda bukti P1:Yang berbungi sebagai berikut:Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang TanahYang bertanda tangan dibawah ini:1. NamaWarga NegaraPekerjaanTempat Tinggal: Dra. Gatan Lingu Silam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil>a. Jalan : Jalan Baban Nomor Palangka Rayab.RT/RW: /c. Kelurahan : Mentengd. Kecamatan : Jekan Rayae. Kotamadya : Palangka Rayaf. KTP : 100.138/7477/mtgjkr/04YanumDalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dra.

Bahwa fakta hukum membuktikan, kalau SK Kinag No. 151/A/VIII50/64yang diterbitkan tanggal 31 Desember 1964 oleh Kepala InspeksiAgraria Djawa Barat sudah genap berusia 51 tahun sampai saat ini.Hal ini sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdata, yang berbungi sebagaiberikut : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaanmaupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukanakan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu

Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks perkaraHalaman 18 dari 164 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2017/PN Plkini mengenai Ambtelijk Bevel, atau mengenai perintah jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 51 KUHP, yang berbungi sebagai berikut;Pasal 51 KUHP:1. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintahjabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.2.