Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 1215604

Peraturan 41

Rumusan kamar 22

Rumusan rakernas 16

Restatement 8

Yurisprudensi 4

Putusan Penting 50

Kompilasi Kaidah Hukum 43

Tingkat Proses

Pertama 1142665

Banding 26812

Kasasi 23154

Peninjauan Kembali 22973

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2016 220292 2017 215667 2015 146847 2014 109066 2013 86876 2012 68479 2018 57160 2019 52224 2011 43889 2020 41013 2021 30304 2022 16077 2023 15538 2010 12867 2009 7089 2024 5968 2008 3102 2007 2649 2006 1808 2005 1007 2004 341 1970 155 201 31 2003 22 2001 19 213 12 2002 12 206 10 212 10 205 9 204 7 214 6 215 6 217 5 1017 5 211 4 216 4 1014 4 2000 4 107 3 1992 3 1999 3 104 2 202 2 203 2 1012 2 1991 2 1993 2 1998 2 10 1 105 1 106 1 200 1 207 1 218 1 1011 1 1013 1 1025 1 1900 1 1916 1 1989 1 1995 1 1996 1	2017 242150 2016 225582 2015 138907 2014 112881 2013 93199 2018 71510 2012 70685 2019 60430 2020 44166 2011 41190 2021 32374 2022 16908 2023 15460 2010 12339 2024 8031 2009 6414 2008 4548 2007 2449 2006 1987 2005 965 2004 337 1970 241 2002 53 2003 53 201 46 2001 24 204 16 2000 14 207 13 215 12 213 10 203 8 1900 8 2105 8 2107 7 211 6 202 5 205 5 1999 5 206 4 214 3 1993 3 1998 3 200 2 208 2 212 2 216 2 1014 2 1976 2 1991 2 1992 2 105 1 106 1 111 1 217 1 301 1 1013 1 1911 1 1915 1 1917 1 1979 1 1982 1 1986 1 1987 1 1990 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 2027 1 2103 1 2106 1 2127 1 2912 1 2915 1 3014 1 3020 1	2019 291984 2015 139134 2020 126723 2014 126686 2016 119497 2017 115270 2013 80436 2012 55073 2018 51902 2021 38988 2011 21893 2022 18937 2023 16082 2024 10690 2010 1145 2009 534 2008 491 2007 138 2005 1

Ditemukan 1215695 data

Urut Berdasarkan

Penelusuran terkait : Akte kelahiran tdk berkekuatan hukum Adalah sah dan berkekuatan hukum Tindak pidana korupsi Hukum Berkekuatan hukum tetap Tinda pidana korupsi Pailit Inkracht Kesalahan berat dalam penerapan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum

Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 16-02-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 11-10-2016

Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bln

Tanggal 1 September 2015 — Penggugat: 1.SYAMSUL 2.TARJI 3.MUALIMIN 4.SUTIK 5.BURHAN 6.HARYANTO 7.BUDI 8.YAHRON 9.YAKUP 10.MAJI 11.SUKARMIN 12.SUTOPO 13.DIREKSO 14.SUKARDI 15.KABUL 16.IKHSAN 17.WASIS K 18.SUPAR 19.HARI T 20.SUYOTO 21.I WAYAN SUJANA 22.ADI W 23.SUGIAN 24.I MADE WARTIKADANA 25.KHASAN 26.NYOMAN RATIF 27.MADE SUKARTA 28.DOLLAH 29.SULADI 30.MADE DHARME 31.SALIJO 32.MARJUDI 33.PUTU DAGING 34.PRAMONO 35.KETUT DARSE 36.KADEK SERGEG 37.OBENG SANTOSO 38.FUJI MARSOYO 39.DEDI HARYANTO 40.AL BAKRI 41.CAHYONO 42.NYOMAN PANTES 43.NYOMAN SUTIJE 44.NENGAH ARWANE 45.SUNOTO 46.SLAMET 47.JARIM 48.SULASMO 49.REJAD 50.BADELAN 51.MULYANI 52.JINAR 53.WAYANG GANTI Tergugat: 1.HAYUDDIN 2.MULYADI
182 — 0

Pengadilan PN KUDUS Perdata

Register : 27-07-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 24-09-2014

Putusan PN KUDUS Nomor 52/Pdt.G./2011/PN.Kds.

Tanggal 2 Oktober 2012 — -SUGITO Bin SUMAR (Alm), melawan _ SHERLINA NATALIA - BUPATI Kudus c.q.Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus,
66 — 23

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak

Putus : 23-08-2023 — Upload : 11-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2158 B/PK/PJK/2023

Tanggal 23 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT UNISEM
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi

Register : 28-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 12-11-2019

Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Tanggal 12 Juni 2019 — - IMRAN TOLOI, S.Ap
180 — 54

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi

Register : 24-10-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-08-2018

Putusan PN MANADO Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd

Tanggal 7 Juni 2018 — -TERDAKWA RONALD OKTAVIA RORI
126 — 28

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi

Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 12-11-2019

Putusan PN MANADO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Tanggal 20 Juni 2019 — - NUNGKY DEWI MARTINI MAKAGANSA
279 — 142

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUNGKY DEWI MARTINI MAKAGANSA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 211.436.305,- (dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa dan apabila harta benda milik Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; --------------------------
Membebankan uang pengganti sebesar Rp.211.436.305, (dua ratusjuta sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus limarupiah) apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidakdibayarkan setelan berkekuatan hukum tetap maka dilakukanpenyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa dan apabila hartabenda milik Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun; ".

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 04-01-2005 — Upload : 21-08-2007

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013PK/N/2004

Tanggal 4 Januari 2005 — Budi Soesetijo, SH.; PT Pakerin
1301 — 1017 — Berkekuatan Hukum Tetap

Vvi Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Pailit/PemahonKasasi telah mengajukan permchonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 2004 Nomor 012 K/N/2004 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu sebagai Termohon Pailit'Termohon Kasasidengan posita perkara sebagai berikut :I.1.HUTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON:Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 antara Pemohon dan Termohontelah menandatangani Perjanjian Pemberian
(lima juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5Agustus 2004 Nomor 012 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUDISOESETIJO, SH., tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah):Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatanhukurm tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung
hariterhitung sejak tanggal puftusan yang dimohonkan peninjauankembalimemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauankembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tidak mengenai adanya buktitertulis bam yang penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286ayat (2) a UndangUndang Kepailitan, maka tenggang waktu pengajuanpermohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali adalah30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauankembali berkekuatan
PAKERIN ( lihat putusan PengadilanNegeri Surabaya Nomor 388/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 5 Mei 2004 yangbelum berkekuatan hukum tetap, bukti T1), juga tidak mudah untukmenentukan adanya utang berdasarkan perjanjian tanggal 11 Maret 2002tersebut (butir 03 dihubungkan dengan butir 04 mengenai pengertiankeberhasilan yang menurut definisi dalam perjanjian adalah hasilakhir daripemberian bantuan/ kuasa hukum baik dalam bentuk dading dan ataugugatan dikabulkan, tanpa terkait dengan pelaksanaan (eksekusi )
;bahwa oleh karena itu penyelesaian sengketa antara PermohonPeninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali harus diselesaikanmelalui gugatan perdata sebagaimana yang juga telah dilakukan olehPemcohon Peninjauankembali didalam gugatannya di Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 388/Pdt.G/2003/PN.Sby yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan diatas,maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali: BUD!

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak