Memerintahkan Panitera Penadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimsalinan Penetapan ini yang telah berkekutaan hukum tetap kepada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu.4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah berkekutaan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Jambi Selatan dan kantor Urusan agama Kecamatan Jambi Timur Kota jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekutaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---------------------------------------------------------- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 62 UU No 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim nukilkan pendapat ulama termuat dalam kitabMuhadzab yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :LArtinya: Dan jika isteri sudah sangat membenci suaminya (karena akhlaknya)maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan bain Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana ketentuan pasal84 UU No 7/1989 memerintahkan kepada Panitera agar segera mengirimkan salinanputusan yang telah berkekutaan

SYAKUR, SH.MHum Dicatat disini : Bahwa putusan nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Pbl, tanggal 14 April 2015,telah berkekutaan hukum tetap, karena pada tangal 14 April 2015terdaklwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan tersebutdengan baik;Panitera Pengganti;SYAKUR, SH MHum

menunjukan Tergugat beritikat baik, oleh karena itu sangat Patut dan beralasan Penggugatmengajukan gugatan ini;Bahwa oleh karena Tergugat nyatanyata wanprestasi, maka Penggugatmohon agar terhadap Tergugat dihukum untuk menyerahakan kedua unitrumah kepada Penggugat sebagai pelunasan pinjaman atau utang Tergugat dan terugat II (selaku istri Tergugat ) berikut bunga atas keterlambatan sebesar4 % setiap bulannya dari pinjaman Rp927.620.000,00 terhitung dari tanggal 1Mei 2010 hingga gugatan ini dinyatakan berkekutaan

Biaya Meterail Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPaniteraMoh Ani, SH.Salinan ini berkekutaan hukum tetap tanggal 31 Mei 2016 dan telah dimintaoleh Junaidi SH, selaku kuasaTergugat;Hal. 34 dari 19, Put. No. 0149/Pdt.G/2016/PA.Ktp.

., terbitan Muara IlmuSejahtera Indonesia,dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar memerintahkan Tergugat membayar upah proses terhadapPenggugat terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga terbitnya putusanyang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, yang jika diasumsikanputusan atas gugatan ini berkekutaan hukum tetap pada bulan Desember2015, maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar 17 xRp1.728.000,00 = Rp29.376.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratustujuh

,dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar memerintahkan Tergugat membayar upah proses terhadap Penggugatterhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga terbitnya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, yang jika diasumsikan putusanatas gugatan ini berkekutaan hukum tetap pada bulan Desember 2015, makaTergugat wajio membayar kepada Penggugat sebesar 17 x Rp1.728.000,00;= Rp29.376.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam riburupiah);Bahwa selain

Maka penggugatmohon agar terhadap tergugat I dihukum untuk menyerahakan kedua unitrumah kepada penggugat sebagai pelunasan pinjaman atau utang Tergugat Idan terugat II (selaku istri tergugat I ) berikut bunga atas keterlambataransebesar 4 % setiap buloannya dari pinjaman Rp. 927.650.000, terhitungdari tanggal Mei 2010 hingga gugatan ini dinyatakan berkekutaan hukumnsebesar 4 % x 23 bulan x Rp. 927.620.000, = Rp. 853.410.000, ( delapanratus ;ima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus

melibatkan penggugat sebagai pihak yang berselisihlangsung yang dituangkan dalam putusan perdamaianNo.44/Pdt.G/2018/PN.Kdi bertentangan dengan undangundangmengakibatkan putusan perdamaian No.44/Pdt.G/2018/PN.Kdi Batal demihukum.14.Bahwa oleh karena Akta perdamaian yang dituangkan dalam putusanperdamaian No.44/Pdt.G/2018/PN.Kdi bertentangan dengan undangUndangan, maka segala bentuk upaya Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat termasuk permohonan eksekusi atas putusan perdamian tersebuttidak sah dan tidak berkekutaan

,dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar memerintahkan TERGUGAT membayar upah prosesterhadap PENGGUGAT terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, yang jikadiasumsikan putusan atas gugatan ini berkekutaan hukum tetap pada bulanDesember 2015, maka TERGUGAT wajib membayar kepadaPENGGUGAT sebesar 17 x Rp. 1.728.000, = Rp 29.376.000, (Dua PuluhSembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). 39.Bahwa selain

., MH. masingasing sebagai anggotaMajelis Hakim dengan kaidah hukum : PEMBATALAN SUATU LELANGYANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSANYANG TELAH BERKEKUTAAN HUKUM TETAP TIDAK DAPATDIBATALKAN, sehngga dengan demikian, Risalah Lelang Eksekusi HartaAO.26Pailit No. 137/2013 Tanggal 09 Juli 2013 dan Risalah lelang Eksekusi Harta PailitNo. 158/2013 Tanggal 25 Juli 2013 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan karenaberdasarkan Putusan yang berirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah KonstitusiBidang Hukum Ketenagakerjaan yang ditulis oleh HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang bernama Juanda Pangaribuan,SH,MH,terbitan Muara Ilmu Sejahtera Indonesia,dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar memerintahkan TERGUGAT membayar upah proses terhadapPENGGUGAT terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga terbitnya putusanyang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, yang jika diasumsikanputusan atas gugatan ini berkekutaan

., masingasing sebagai anggota Majelis Hakimdengan kaidah hukum pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanyaputusan yang telah berkekutaan hukum tetap tidak dibatalkan", sehingga dengandemikian Risalah Lelang Eksekusi Harta Pailit Nomor 137/2013 tentang 09 Juli 2013dan Risalah Lelang Eksekusi Harta Pailit Nomor 158/2013 tanggal 25 Juli 2013 adalahsah dan tidak dapat dibatalkan karena berdasrkan putusan yang berirahirah demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah

., namun harus dipahami bahwaHukum Acara Pidana kita menganut azas praduga tak bersalah (praesumption ofinnouncense), yang artinya bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalahHalaman 44 dari 54Putusan Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016/PN Pbrsampai adanya putusan pengadilan yang berkekutaan hukum tetap yang menyatakanbahwa yang bersangkutan benar bersalah, dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selama masa skorsing Pengusahatetap wajib membayar upah beserta

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN BonJaya Lestari Nomor : 015/KJLBtg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014)melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani olehPengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K225;Menimbang, bahwa atas dalildalil tersebut di atas maka Majelis Hakimmenitik beratkan mengenai syarat kualitas beton K225;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil para pihak baik itu gugatan danjawaban samasama mendalilkan tentang putusan terhadap perkarasebelumnya yang telah berkekutaan

Atas putusantersebut Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum bandingsehingga putusan perkara tersebut telah berkekutaan hukum tetap.Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Perkara No.78/G/2018/PTUNMdnBahwa didalam Putusan perkara Nomor: 531/Pdt.G/2017/PN.MDN diPengadilan Negeri Medan disebutkan pemilik dari tanah dan toko yangditempati oleh Para Penggugat termasuk Pasar Muara Takus adalah milikTergugat II Intervensi.Bahwa terhadap surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah diKelurahan Madras Hulu