Dan Bangsa Belanda yang saat itu adalah penjajah dapat dengan mudah merampastanah milik siapapun termasuk tanah adat milik Penggugat untuk dipakai secarasewenangwenang (Bukti P.8);Bahwa dari Besluit van de Gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea Nomor :63Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 tidak terlihat satu butir pun yang menunjukkanadanya transaksi pelepasan dan pembayaran ganti rugi dari tanah adat milik Penggugatyang dikuasai oleh Pihak Pemerintah Belanda ;Bahwa sebelumnya ada bidang tanah adat

yang oleh Tergugatdianggap tidak termasuk dalam Besluit van de Gouverneur van Nederlands NieuwGuineaNomor : 63Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 dan telah dibayarkan uangganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000, ( lima milyar rupiah) dari Tergugat kepadaPenggugat, sedangkan untuk tanah adat milik Penggugat sebagaimana diuraikan padapoint 2 gugatan ini tidak dibayarkan karena dianggap termasuk dalam Besluit van deGouverneur van Nederlands Nieuw Guinea Nomor : 63Tahun 1961 tanggal 22 Februari1961(

Bukti P.9);Bahwa sebelum adanya pembayaran tanah adat penggugat, baik tanah adat yangtidak termasuk dalam Besluit van de Gouverneur van Nederlands Nieuw GuineaNomor : 63Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 maupun yang termasuk di dalamBesluit van de Gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea Nomor : 63Tahun 1961tanggal 22 Februari 1961, terlebih dahulu telah dilakukan kesepakatan bersama antaraPemerintah dengan Ondoafi Yobeh, dan Ondoafi Ifar Besar Kecamatan Sentani tentanglangkahlangkah penyelesaian

melalui Kantor KepalaBandar Udara Sentai (Bukti P.10);Bahwa setelah prose pembayaran Tanah Adat milik Penggugat yang tidaktermasuk dalam Besluit van de Gouverneur van Nederlands Nieuw GuineaNomor :63Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 sebagaimana dimaksud pada poin 8 dan poin 9diatas selesai, maka pada tanggal 28 Desember 2006 Tergugat mengundang pihakpihakterkait antara lain Gubernur Propinsi Papua, Ketua DPRD Papua dan PerwakilanMasyarakat adat Sentani untuk membicarakan penyelesaian tuntutan

Besluit bukansebagai bukti kepemilikan tanah.

Setelah Tongma Situmorang tinggal di huta ButtuRaja, kepadanya diberikan besluit no. 1202 pada tahun 1908. Perihal besluit DR.

Batulaga Situmorang/TongmaSitumorang sesuai Besluit nomor: 1202.(11).

Walaupun ditandatangani dan dicap peniterapengadilan Negeri Balige, status hukum bukti Besluit tersebutadalah tetap Poto copy tidak berubah menjadi Besluit asli. Akantetapi oleh karena sudah ditandatangani Panitera PengadilanNegeri Balige. Penafsiran Kuasa Hukum Pembanding/Pengugatmengatakan bahwa Kutipan Besluit nomor: 1202 (Bukti: P 1)adalah Besluit asli. Rupanya Kuasa Hukum Pembanding tidakdapat menilai mana surat Besluit yang asli dan surat Besluit potocopy.1.3.

:e bahwa dalam besluit itu tidak ada dijelaskan Tongma Situmorangyang ada hanya Tongmae bahwa dalam besluit tersebut tidak ada dijelaskan Buttu RajaSihudon yang ada hanya Buittu rajae bahwa dalam besluit tersebut tidak ada dijelaskan tanah seluas 35haBerdasarkan keterangan saksi diatas Para Tergugat memberi Kesimpulanketerangan diantaranya adalah:1.

Sapuran Singhsebagaimana Surat Ketetapan Wilajah deli dan Serdang nomor 107,tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuaidengan gambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef VanDeli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dansampai dengan saat ini hak yang di berikan kepada alm. SapuranSingh (kakek penggugat) tidak pernah di hapus atau di cabut ataupundi batalkan berdasarkan suatu keputusan hukum;Halaman 3 Putusan Nomor 28 Pdt 2019 PT MDN9 Bahwa alm.

Sapuran Singh (kakek penggugat) terdahulu di daerah KotaMaksum, Kota Medan;19Bahwa Surat Ketetapan Wilajah Deli dan Serdang nomor 107, tanggal23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengangambar Peta Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli enSerdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dan sampaidengan saat ini hak yang di berikan kepada alm.

Sapuran Singh dan keluarga, kandang lembu,serta areal tanah tempat menanam makanan ternak lembu milik Alm.Sapuran Singh (Kakek Penggugat) terdahulu di daerah Kota Matsum,Kota Medan.Bahwa Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang nomor 107,tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuaidengan gambar Peta Behoort Bij Besluit Van De Afdelingschef VanDeli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949, nomor 14/Div./1949, dansampai dengan saat ini hak yang diberikan kepada Alm.

Halini dipertegas lagi dengan Gouvernment Besluit tertanggal 26 April 1827yang isinya memerintahkan Residen Cirebon membuat inventarislengkap atas tanahtanah Besluit atau Wewengkon kepunyaan SultanCirebon .

Tidak disebutkan tanah Swapraja tapi Tanah Besluit, karenastatus Kesultanan Cirebon bukan merupakan Swapraja dalam artiSelfbestuur ;Bahwa pada tahun 1927, oleh Pemerintah Hindia Belanda melaluiKeputusan Gubernur Jenderal tertanggal 7 Juli 1927 No.27 dilakukanpendataan dan penataan hutan yang ada di Pulau Jawa sertapengelolaannya yaitu :a. Bahwa semua hutan rimba dimasukkan dalam pengelolaan jawatankehutanan yang pada waktu itu bernama Dienst door Wildoutbosschwezer of Java en Madoera ;b.

Hal ini dipertegas lagi dengan GouvernementBesluit tertanggal 26 April 1827 yang isinya memerintahkan ResidenCirebon membuat inventaris lengkap atas tanahtanah besluit atauwewenangkon kepunyaan Sultan Cirebon.

Tidak disebutkan tanahswapraja tapi tanah besluit, karena status Kasultanan Cirebonbukan merupakan swapraja dalam arti selfbestuur ;Dalam pernyataan Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali dalam gugatannya tersebut diatas tampak jelas bahwaPenggugat sekarang Termohon Peninjuan Kembali mengakui bahwatanah obyek sengketa adalah merupakan tanahtanah besluit atauwewengkon ;Merujuk pada kepustakaan hukum agraria/pertanahan, bahwa dalamHal. 14 dari hal. 24 No.212 PK/Pdt/2007system hukum tanah kolonial

kawasan hutanNegara ;Bahwa dengan mengabulkan gugatan Penggugat danmenyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Blok SatimDesa Sakurjaya, kecamatan Ujungjaya, kabupaten Sumedang,luas kurang lebih 54 Ha adalah milik Penggugat, maka MajelisHakim telah melampaui kewenangan yang diberikan olehUndangUndang dan bahkan telah memutuskan bertentangandengan UndangUndang .Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatanhalaman 3 pada posita gugatan butir 5 bahwa tanah sengketamerupakan tanahtanah besluit

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanSilat SENGKElanya SEHAGAl DELIKUL ~~~~~==~ =n nnn nnn nn nnnmennHalaman 53Putusan No.48/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukanfaktafakta hukum yang diakui atau setidaktidaknya tidak dibantah oleh ParaPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dan relevan untuk dijadikan acuandalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagaiOt1Bahwa, De Resident van Tapian na Oeli, telah menerbitkan BESLUIT

Adat Parsaktian Marga Sinaga, terdapatGardu Induk Pembangkit dan Jaringan PLN Sumatera Utara;Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan dariSaksiSaksi yang dihadirkan oleh Para Pihak, yang selengkapnya keteranganSaksiSaksi tersebut telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas dapat diketahuibahwa Para Penggugat dan Tergugat Il Intervensi samasama memperoleh hakmenguasai tanah secara turuntemurun dari Bius/Raja masingmasingberdasarkan BESLUIT

dari PENGAWAS SAMOSIR (De Controleur van Samosin);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Besluit MargaSinaga (Bukti P1 dan P2) dengan Besluit Marga Situmorang (Bukti T.II Int9 danT.ll Int13), terdapat fakta adanya perbedaan pada letak Kampung danPemukimannya yakni, pada Besluit Marga Sinaga letaknya di Kampung LUMBANBALGA dan Pemukiman PANANGINANGIAN TIKKA.

Sedangkan, Besluit MargaSitumorang letaknya di Kampung LUMBAN SISONAK dan Pemukiman GURGURLUMBAN LINTONG;222cee cee cee cee cee ccc cee nec ne cnc ene cee cre ene cne ene anennnnennesMenimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ELI SINAGA, Lokasiterbitnya Objek Sengketa terletak di Tikka Tele adalah, Tanah pemberian OMPUJOENJOENGAN/RAJA BANIARA SINAGA yang diserahkan kepada OMPUTARADANG karena hubungan Mardongan Tubu (berteman karena seMarga),wilayahnya dari Tikka sampai ke LUMBAN BALGA BANIARA;Menimbang

SUMUTdengan Besluit No. 605 tanggal terbit 01 Juli 1908 atas nama Si ManukarSaragi dan berdasarkan dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Huta Tapian Na OeliSebelah Timur : Danau TobaSebelah Selatan : A Gariti SidabalokSebelah Barat : Jalintor Manik4. Bahwa Penguasaan Para Penggugat D.R/T D.K atas objek terperkaraRekonvensi tersebut adalah berdasarkan :a. Surat Keterangan Besluit No : 605 pertanggal 1 Juli 1908 Huta TapianNa Oeli Sangkal.b.

Surat Keterangan Besluit No : 605 pertanggal 1 Juli 1908 Huta Tapian NaOeli Sangkal.b. Surat Keterangan Kutipan Dari Boekoe Radja Bioes Samosir HoendoelanSimanindo No.155.

Besluit No : 605 Tanggal diterbitkan 01 Juli 1908 atas nama Si ManukarSaragi;Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Big2. Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No.15dengan nama Kampoeng Tapian Na Oeli dengan nama pemilik SiManukar Saragi;Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaiPenggugat (disqualificatoir).

Fotokopi Surat Besluit No. 546, Dolok Maima, selanjutnya diberi tanda T.IIIV1a;2. Fotokopi Surat Besluit No. 543, Dolok Martahan, selanjutnya diberi tanda T.llIV1b;3. Fotokopi Surat Besluit No. 605, Tapian Na Oeli, selanjutnya diberi tanda T.IIIV1c;4. Fotokopi Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir HoendoelanSimanindo, Landschap Sangkal, selanjutnya diberi tanda T.IIIV2;5.

IlIV1a berupa fotokopi Surat Besluit No.546, Dolok Maima, bukti surat bertanda T. IIIV1b berupa fotokopi Surat Besluit No.543, Dolok Martahan, bukti surat bertanda T. IIIV1c berupa fotokopi Surat Besluit No.605, Tapian Na Oeli, bukti Surat bertanda T.

suratsurat itu, seolaholah suratttu asti dan tidak dipalsukan, telah memperkaya diri sendiri atau orang jain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomianNegara atau Daerah, demikian konkritnya dengan membuat / Mengadakan Suratsurat /Daftardaftar Gaji/rapel palsu atas nama lebih kurang 334 orangguru Agama / Pegewai menurut bestuit yang dikeluarkan oleh Inspeksi.Pendidikan Agama SumSel di Palembang sekitar tahun 1968, 1969 yangsesungguhnya orang tersebut tidak ada : Besluit

mana kemudian pada tahun1969 oieh tertuduh diberikan kepada orangorang yang namanya lain dari yangtersebut dalam besluit yang telah dikeluarkan itu, yang tidak berhak antara lainbesluit An.

Sajuti dipergunakan oleh Sajutjik, besluit Salimah cipergunakan olehSakiamah dan lainlain guru Agama ;Oleh tertuduhtertuduh setelah dilampiri pula dengan suratsurat keteranganmulai bertugasnya guruguru tersebut yang ditanda tangani oleh KepalaSekolah, masingmasing yang dibuat cleh tertuduhtertuduk: dengan caramemintakan tanda tangan Kepala Sekolah tsb. dalam suatu blangko surat yangkemudian diisi namanama guru dan keterangan bahwa guruguru tsb. tetahmulai bertugas pada tahun 1967 oleh tertuduh secara

Palembang untuk dimintakan pembayaranyang meliputi jumlah Rp. 13.500.000, atau lebih dari pada itu, yang terdiriuanguang rapel / gaji guruguru / tunjangantunjangan keluarga untuk masaAgustus 1967 sampai dengan Desember 1968 sedang orangorang gurugurumana tidak pernah ada (fiktif dan uang gaji / tunjangan untuk masamasaJanuari 1969 s/d April 1970 uang gaji mana oleh tertuduhtertuduh adadiserahkan, akan tetapi kepada orang / guruguru Agama yang berlainannamanya dengan nama yang tercantum dalam besluit

Dia sangatsukses baik dalam beternak di Buttu Raja Sihudon maupun bertani padidi Lopaklopak.Bahwa sebagai orang yang sangat sukses, kaya dengan banyaknyaternak di Buttu Raja Sinudon, maka Pemerintah Hindia Belandamenerbitkan sebuah Surat Keputusan (Besluit) yang menerangkanbahwa Tongma Situmorang merupakan kepala Kampung Buttu RajaSihudon sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Besluit Register DeKampoengs Met de Daarover Besturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan

Menyatakan Besluit No. 1202 yang dikutip dari Register De KampoengsMet de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige sahdan mengikat;5.

Besluit bukansebagai bukti kepemilikan tanah.

disebutkan nama hutanya adalah buttuRaja, tidak ada tertulis kata Sinudon.e Dalam Besluit Tidak ada penjelasan buttu Raja terletak diDesa dan Kecamatan mana.

Oleh karena kutipan Besluit No. 1202 tersebut telahterbantahkan dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah makasegala bukti yang menyantol kepada Besluit No. 1202 tersebutadalah menjadi gugurdan harus dikesampingkan keberadaannya.41.Dalam hukum pembuktian jika seseorang mendalilkan sesuatu halmaka orang yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut.Mengutip keterangan ahli Hukum Pidana Guru Besar FakultasHukum Universitas Gajah Mada (UGM), spesialisasi keahliannyadibidang hukum pembuktian bernama

Dan Tergugat RINDUNADEAK memiliki dan tinggal di perkampungan Parujian Lumban Nadeak ,Desa Parsaoran Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir didasaridari Surat Kepemilikan Kampung ( besluit ) / huta Nomor : 13 / sr / 1941tertanggal 8 Augustus 1941 yang ditanda tangani oleh Kepala PemerintahKota Pangururan NJ.Brair , dan sebagai pendiri huta ( dalam bahasadaerah batak : Sipungka huta ) adalah TODIK NADEAK ;Bahwa dari sejak moyang Tergugat yang bemama TODIK NADEAK sampaikepada Tergugat telah

Nadeak, Desa ParsaoranTomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah Milik Tergugat yangditerima secara warisan sejak dari Moyang Tergugat yang bemama TODIKNADEAK sampai kepada Tergugat telah ratusan tahun lamanya dan tidak adapihak yang keberatan;Bahwa moyang Tergugat yang bemama TODIK NADEAK adalah yangmembuka perkampungan / parhutaan Parujian Lumban Nadeak, DesaParsaoran Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, yang dikuatkanoleh Kepala Pemerintah Kota Pangururan dengan menenrbitkan besluit

huta teranggal 8 Augustus 1941, dan dalam besluit tersebut dengan tegasdinyatakan bahwa yang membuka dan / atau mendirikan Kampung / huta danladang Sitadatada adalah moyang Tergugat yang bemama TODIK NADEAKHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pat.G/2019/PN Bigdan besluit huta /kampung ditanda tangani olen Kepala Pemerintah PangururanN.J.Bruin ;Bahwa moyang Tergugat yang bemama TODIK NADEAK kawin dengan BRPANDIANGAN dan dari perkawinan TODIK NADEAK dengan BRPANDIANGAN dan tinggal di Parjujian Lumban

Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r seluruhnya;Menyatakan dalam hukum bahwa Surat huta / kampung ( besluit ) yangditerbikan Kepala Pemerintah Kota Pangururan No.131/1941 tanggal 8Agustus 1941 adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menyatakan dalam hukum bahwa moyang Penggugat d.r / Tergugat d.k yangbemama TODIK NADEAK adalah merupakan pendiri ( sipungka huta ) atasParjujian Lumban Nadeak, Desa Parsaoran Tomok, Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosir ;Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat d.r adalah keturunan

Menyatakan dalam hukum bahwa Surat huta ( besluit ) yang diterbitkan olehKepala Pemerintah Kota Pangururan No.13/si/1941 tanggal 8 Agustus 1941adalah sah dan berkekuatan hukum ;. Menyatakan dalam hukum bahwa moyang Penggugat d.r / Tergugat d.kyang bemama TODIK NADEAK adalah pendiri ( sipungka huta ) atasParujian Lumban Nadeak, Desa Parsaoran Tomok , KecamatanSimanindo, Kabupaten Samosir ;.

Dan Tergugat RINDU NADEAK memiliki dantinggal di perkampungan Parjujian Lumban Nadeak , Desa Parsaoran Tomok,Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir didasari dari Surat KepemilikanKampung ( besluit ) / huta Nomor : 13 / sr / 1941 tertanggal 8 Augustus 1941 yangditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Kota Pangururan NJ.Brair , dan sebagaipendiri huta ( dalam bahasa daerah batak : Sipungka huta ) adalan TODIKNADEAK ;.

SIDABUTAR atas tanah Siulakhosatermasuk tanah objek perkara sesuai pada dokumen BOEKOE RADJA BIOESSAMOSIR LANDSCHAP ; TOMOK TANGGAL 1 JULI 1908 NOMOR 426 yangsecara tegas menyebutkan bahwa RAJA HUTA untuk perkampungan Siulakhosaadalah PANGARAMSAP SIDABUTAR, sebagaimana dalil Penggugat angka 6(enam ) halaman 3 (tiga), quod non ;Bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas tanah yang terletak di Parjujian LumbanNadeak dan sekitarnya Desa Parsaoran Tomok, Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosir adalah Surat ( besluit

huta tertanggal 8 Augustus 1941, dan dalam besluit tersebut dengan tegas dinyatakanbahwa yang membuka dan / atau mendirikan Kampung / huta dan ladang Sitadatada adalah moyang Tergugat yang bernama TODIK NADEAK dan besluit huta /kampung ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Pangururan N.J.Bruin ;Bahwa moyang Tergugat yang bernama TODIK NADEAK kawin dengan BRPANDIANGAN dan dari perkawinan TODIK NADEAK dengan BR PANDIANGANdan tinggal di Parjujian Lumban Nadeak , mempunyai anak 5 (lima ) orang anakyaitu

Bahwa TODIK NADEAK adalah pendiri dan sebagai pemilik perkampunganParjujian Lumban Nadeak, Desa Parsaoran Tomok, Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosir , yang dikuatkan dan dibuktikan dengan Surat Ketetapan( besluit ) Kampung / Parhutaan Nomor.13/sr/1941 tertanggal 8 Agustus 1941yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Pangururan yang ditandatangani oleh N.J.Bruin ;.

I :A.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k seluruhnya ;Menyatakan dalam hukum bahwa Surat huta ( besluit ) yang diterbitkan olehKepala Pemerintah Kota Pangururan No.13/st/1941 tanggal 8 Agustus 1941adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menyatakan dalam hukum bahwa moyang Penggugat d.r / Tergugat d.k yangbernama TODIK NADEAK adalah pendiri ( sipungka huta ) atas Parjujian Lumban Nadeak, Desa Parsaoran Tomok , Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosir ;Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat d.r

Batak), Besluit (bhs.

Dengan alasan bahwa sejak masa hidupkakek moyang Para Tergugat yang bernama OmpuTUBABA NABOLON (0.T.Nabolon) alias Ompu JamianNaibaho telah memiliki tanah tersebut yangselanjutnya diwariskan kepada anaknya PanalaksakNaibaho Kakek Para Tergugat dimana PemerintahBelanda telah menerbitkan Besluit No.: 9 padatanggal 1 juli 1908 atas Huta / kampungSitangkaraen atas nama Panalaksak Naibaho;.

Bahwa dikuatkan pula oleh Salinan No.: 9 TjJJAP DARI ;CONTROLEUR VAN SAMOSIR , BESLUIT , Pangururan,1 Juli1908 , Agenda No.;119/13 diterima tg! .181969 ,dilihat dandibenarkan sesuai dengan bunji aslinja dan ditandatanganioleh ASISTEN WEDANA PANGURURAN : I.M. Sinaga.12.

TJAP DARI : CONTROLEUR VANSAMOSIR BESLUIT yang diterbitkan di Pangururan pada 1 Juli1908, ditandatangani oleh De Controleur van Samosir disalinsesuai dengan bunyi aslinya, Agenda No.119/13 dan diterimapada tanggal 1 Agustus 1969 dilihat dan dibenarkan sesuaidengan bunyi aslinya oleh ASISTEN WEDANA PANGURURAN,1.M.

SINAGA;Selanjutnya itand al ...........cccccccceeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenes Ti,TH, THI, TIV2;3.Foto copy Petikan dari BOEKOE RADJA BIOES HOENDOELANPANGOEROERAN , LANDSCHAP PANGURURAN No.36, NamaKampung : Sitangkaraen, Nama Raja : PANALAKSAK MARGA28NAIBAHO, Wiens Besluit : Rest.Contr, Datum en Nummer :1708 No.9 , Pangkat : Kh, Staat Onder : 30, Register en Blg :Il8. Yang disalin sesuai dengan yang tertera dalam BoekoeRadja Bioes. Tarutung 24 Pebruari 1986.

Waummelanjutkan pendidikannya di OSIBA atau yang disebut Sekolah kaderKepala Distrik/Camat saat itu dan Tamat tahun 1952 setelah ituditugaskandengan Besluit (SK) Nomor: 7 tanggal 9 Januari 1952 bertugas diOnder Afdeling Kantor Ransiki resident West New Guinea, dalam jabatanCandidaat Bestuur Assistant (CBA) kemudian dengan Besluit Resident WestNew Guinea di sorong tanggal 24 November 1952 Nomor: 139 dipindahkandari onder afdeling Kantor Ransiki dalam jabatan Kepala Distrik NapanWeinami di Weinami(

Selanjutnyaberdasarkan Besluit Resident de Geelvink BaliWd Resident Van CentraalNew Guinea tahun 1960 Nomor: 7 tanggal 11 Februari 1960 dipindahkan keOnder Afdeling Kantor Tigi di Wagete, dalam jabatan sebagai BestuurAssistant/Kepala Distrik. Kemudian dengan Besluit Resident de GeelvinkBali/Wd.

Resident Centaal New Guinea tanggal 1 Desember 1960 Nomor:126, dipindahkan dari Onder Afdeling Kantor Tigi/Wagete ke Onder AfdelingHoofd Kantor Paniai di Enarotali dalam jabatan Bestuur Assistant danberdasarkan Besluit Resident de Geelvin Bali/Wd. Resident Sentral NewGuinea tanggal 25 Maret 1961 Nomor: 202, dipindahkan dari Onder AfdelingHoofd Kantor Paniai di Enaro menjadi Kepala Distrik Komopa di Komopa.Kemudian pada tanggal 9 September 1962, Alm J.P.

Raja DARAKA PELU, yang memerintah pada Juni 1828 sampaidengan September 1841, berdasarkan Besluit tertanggal 20 Juni 1828(Raja 13);b. Raja MARAJAPATI PELU, yang memerintah pada 3 September 1841sampai dengan Februari 1945, berdasarkan Besluit tertanggal3September 1841 (Raja 14);c. Raja ABDUL MADJID PELU, yang memerintah pada 13 Februari1845 sampai dengan Februari 1896,berdasarkan Besluit tertanggal 13Februari 1845 (Raja 15);Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABNd.

Raja IBRAHIM PELU, yang memerintah pada Februari 1896 sampaidengan Juli 1917, berdasarkan Besluit tertanggal 4 Februari 1896(Raja 16);e. Raja MUHAMAD ARIF PELU (Raja 17);f. Raja ABDULGAFUR PELU (Raja 18);g. Raja IBRAHIM PELU, yang memerintah pada Desember 1948 sampaidengan Desember 1990, berdasarkan Besluit tertanggal 18 Desember1948;h.

Bukti P7 : Besluit atau Surat Keputusan pengangkatan orangtua/moyang penggugat yaitu Darakah Pelu sebagai RajaHalaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN10.11.12.13.14.Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14di Negeri Hitumessing, yang berdasarkan silsilahketurunan adalah merupakan anak lakilaki tertuatertanggal 20 Juni 1828, (Sesuai dengan aslinya);Besluit atau Surat Keputusan pengangkatan orangtua/moyang penggugat yaitu Marajapatin Pelu sebagaiRaja dinegeri

Hitumessing, yang berdasarkan silsilahketurunan adalah merupakan anak lakilaki tertuatertanggal 3 September 1841, (sesuai dengan aslinya);Besluit atau Surat Keputusan pengangkatan orangtua/moyang penggugat yaitu Abdul Madjid Pelu sebagaiRaja dinegeri Hitumessing, yang berdasarkan silsilahketurunan adalah merupakan anak lakilaki tertuatertanggal 13 Februari 1845, (sesuai dengan aslinya);Besluit atau Surat Keputusan pengangkatan orangtua/moyang penggugat yaitu lbrahim Pelu sebagai Rajadinegeri Hitumessing

, yang berdasarkan silsilahketurunan adalah merupakan anak lakilaki tertuatertanggal 4 Februari 1896, (Sesuai dengan aslinya);Besluit atau Surat Keputusan pengangkatan orangtua/moyang penggugat yaitu Ibrahim Pelu sebagai Rajadinegeri Hitumessing, yang berdasarkan silsilahketurunan adalah merupakan anak lakilaki tertuatertanggal 12 November 1948, (sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlMaluku Tengah Nomor: 141.3/64, tanggal 19 Nopember1990, tentang Pengangkatan Kepala

No. 82 K/TUN/2010Harian, Kabupaten Samosir, sebagaimana tertuang pada Besluit No.20483 tanggal 21 Mei 1908, yang diterbitkan oleh Residen Tapanuli;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala DesaPartungkonaginjang, tanggal 16 Juni 2008 No. 257/2002/SK/2008,Penggugat adalah keturunan dari Almarhum Ompu Junjungan Sinagayang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. R. Polin Sinaga, 2. R.Nenes Sinaga, 3. A. Japentar Sinaga, 4. Alexander Sinaga, 5. GuruKenan Sinaga, sedangkan A.

Bahwa luas tanah pada obyek gugatan/sengketa sebagaimana yangtelah dan tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4, 5 dan 6 yang luasseluruhnya 18.191 M2 adalah satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan areal tanah sesuai dengan Besluit No. 2043 tanggal21 Mei 1908 atau dengan kata lain luas tanah 18.191 M2 yang tertuangdalam Sertifikat Hak Milik No. 4, 5, dan 6 ada di dalam tanah Hak AdatMilik Almarhum Ompu Junjungan Sinaga sebagaimana tertuang dalamBesluit No. 2043 tanggal 21 Mei 1908;9.

Bahwa almarhum Ompu Junjungan Sinaga dan juga para Ahli Waris/Keturunanannya tidak pernah ada mengalihkan atas sebagian tanahdengan cara pelepasan Hak Milik dengan ganti rugi kepada RekkesSitumorang, maka untuk itu tidak sepatutnya kalau luas tanah 18.191M2 yang tertuang dalam obyek gugatan/sengketa (Sertifikat Hak MilikNo. 4, 5 dan 6) yang merupakan satu kesatuan dari luas tanah yang adadalam Besluit No. 2043 adalah kepunyaan Rekkes Situmorang;10.

Gugatan Penggugat Kurang PihakPihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugatsebagaimana dengan No. 68/G/2008/PTUNMDN. tertanggal 11Desember 2008 didasarkan adanya penerbitan alas hak atas bidangtanah yang terletak di Desa Partungko Naginjang, KecamatanHarian, Kabupaten Samosir, yang diklaim Penggugat adalah milikOmpu Junjungan Sinaga yang didasarkan pada Besluit No. 2043tanggal 21 Mei 1908 yang diterbitkan oleh Residen Tapanuli;Bahwa berdasarkan dasar gugatan

No.1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 "Karena dari gugatanPenggugat tidak jelas batasbatas Dusun sengketa yang digugat,hanya disebutkan (bertanda Ill/Besluit) saja, gugatan tidak dapatditerima";Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya No.68/G/2008/PTUNMDN. tertanggal 11 Desember 2008 tidakmenegaskan dengan dasar apa Kakek Penggugat menyatakanbahwa Kampung Baniara adalah Milik Kakek Penggugat sertaPenggugat dalam gugatannya tidak mengetahui seberapa luas tanahmilik Kakek Pengggugat di Kampung

Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Dewan Marga Wulung Dusun Besluit No : II/1960 yang ditandatangani oleh Pasirah / Kepala Dewan Marga Wulung Dusun tertanggal 14 Djuli 1960 ;3. Manyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum ;4.

Menyatakan sah dan berharga sebagai Hukum Surat KeputusanPasira MARGA WULUNG DUSUN (KUPANG) dengan Besluit NoHI /1960, Tanggal 14 Juli Tahun4. Menyatakan tidak sah apapun surat yang telah dibuat ataupunyang akan dibuat oleh Tergugat sepanjang mengenai tanah milikParaPenggugat. ; 2222222 nn nen nen eens225. Menyatakan Perbuatan Tergugat memagar dan menguasaitanah milik Pewaris adalah perbuatan melanggar6.

Maka Majelis Hakim menilai dan berpendapatbahwa Surat Keputusan Dewan Marga Wulung Dusun Besluit No : II/1960yang ditandatangani oleh Pasirah / Kepala Dewan Marga Wulung Dusunyang bernama M. ALWI tertanggal 14 Djuli 1960, beserta gambar sketsatanah yang diberikan kepada Kms.

Mohd Azhari telah mendapatkan tanah dari Marga Wulung Dusunberdasarkan Keputusan Dewan Marga Wulung Dusun Besluit No. II /1960,bahwa sebidang tanah tersebut hak milik Kms.

ALWItanggal 22 Januari 1959, dengan Besluitnya No. 219/A. tanggal 28 Agustus1935 (bukti P. 5), dimana sejak tahun 1956 Pewaris telah mengajukanpermohonan hak turun temurun kepada Pasirah Marga Ulung Dusun,selanjutnya permohonan Pewaris dikabulkan /diberikan pada tahun 1960dengan Besluit No. II/1960 Tanggal 14 Djuli tahun 1960, dengan terlebihdahulu membayar kepada Marga Wulung Dusun uang pengganti hargatanah sebesar Rp. 6.000; (enam ribu rupiah).

Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Dewan MargaWulung Dusun Besluit No : II/1960 yang ditandatangani olehPasirah / Kepala Dewan Marga Wulung Dusun tertanggal 14Djuli 1960 ;.

Bahwa, dalam pemeriksaan di pengadilan yang menunjukkan hak atastanah adat/ ulayat masyarakat kampong Tulang bawang adalah sebagaiD@VikKUt: 2292 n nne nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen(1) Salinan Besluit van den Resident der Lampongsche Districten Nomor6185/5 1918 tanggal 12 Septermber 1918;(2) Salinan Besluit pengangkatan dari Recident der LampongscheDistricten Nomor 422 tanggal 29 Agustus 1932;(3) Salinan Notulen Rapat Dewan Marga Mesoedji LampoengOnderafdeeling Menggal tertanggal

Silva Lampung Abadi;worn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nan bahwa, berdasarkan fakta yang ada dandihubungkan dengan kejadiankejadian maka pemberian Tergugat Il kepadaTergugat tersebut di atas lahan yang disebutkan pada Besluit ResidenDistrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940 berdasarkan berikut ini: Halaman 15 dari 88 hal.

Besluit Residen Lampung Districten tanggal 12 April 1940.b. Pasal 20 UndangUndang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan DasarPokokPokok Kehutanan jo Pasal 81 UndangUndang Nomor 41 Tahun Halaman 39 dari 88 hal.

Petitum angka 7 tersebutharus ditolak.Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut, terbuktilah halhalsebagai berikut :(1)(2)(3)(4)(5)Bahwa benar berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249tanggal 12 April 1940 tanah adat seluas 33.500 Hektar telahdiserahkan kepada Pemerintan Kolonial Belanda.

Tanah yang diklaim oleh Penggugat a quo merupakankawasan hutan berdasarkan :1) Besluit Raden Lampung Districten tanggal 12 April 1940.2) Surat Menteri Pertanian No.

OMPU MARINGAN SINAGA ;Bahwa pada sekitar tahun 1931 kampung/huta Pangaloan, Huta LumbanSinaga , Huta Hasahatan, Huta Buntu Pasir dan Huta Buntu Nabolon olehOMPU TUAN UNJUR SINAGA Als PADI SINAGA selaku Kepala Kampungmendaftarkan kampungkampung tersebut kepada pemeritahan Belandasehingga pada sekitar tanggal 28 Mei 1931 oleh Pemerintahan Belandamengeluarkan Besluit No.5040/10./42 dengan sebagai Pemegang Besluit( Heeft besloten ) atas kampungkampung tersebut adalah OMPU TUANUNJUR SINAGA Alias.PADI

Menyatakan dalam hukum bahwa besluit tertanggal 10 Juli 1908 adalah sahdan berkekuatan hukum ;4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat/besluit Nomor 5040/10/42tertanggal 28 Mei 1931 dan sebagai pemegang besluit ( heeftbesloten )adalah OMPU TUAN UNJUR SINAGA adalah sah dan berkekuatan hukum;5.

Menyatakan dalam hukum bahwa besluit Kampung tertanggal 10 Juli 1908adalah sah dan berkekuatan hukum ;5. Menyatakan dalam hukum bahwa besluit kampung / surat huta Nomor :5040/10/42 tertanggal 28 Mei 1931 dan sebagai Pemegang besluit( heftbesloten ) adalah OMPU TUAN UNJUR SINAGA adalah sah danberkekuatan hukum ;6.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan lagi oleh Civiel Vonnis Groote Rapat teLoemban Sigadoea en Loemban Holang holang , No.3 /1930 ,Pangururan 21Januari 1930 , yang menyatakan terang dengan Besluit Controleur van Stapddo : 1 Juli 1908 No.799 atas nama Panaham Bosi yang menjabat pangkatTunggane ni Huta di Lumban Holangholang Pintusona PangururanKabupaten Samosir;4. Bahwa sebaliknya Tergugat sampai dengan Tergugat XXII ( selanjutnyadisebut sebagai Para Tergugat ) selaku keturunan Op.

yang memuat dasar hokum atas hak dariPenggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan.Bahwa gugatan Penggugat kabur diakibatkan tidak jelasnya hal yang mendasarisebuah dalil dalam gugatanya, hal ini terlihat dari posita (FundamentumPetendi) gugatan Penggugat yang tidak menerangkan secara rinci dan jelasatas kepemilikan tanah yang terletak di Huta Lumban Holangholang,Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek perkara hanya didasariatas Surat Penetapan, Civil Vonnis Groote No. 3/1930 dan Besluit

Bahwa dalil penggugat dalam poin 3 yang menyebutkan hal tersebut diatas dikuatkan lagi oleh Civiel Vonnis Groote Rapat te Loemban SigadoeHolangHolang, No. 3/ 1930, Pangururan 21 Januari 1930, yangmenyatakan terang dengan Besluit Controuler van stap ddo: 1 Juli 1908No. 799 atas Nama Panaham Bosi Simbolon dan Op. Mangan Simbolonsebagai Tunggane huta dst...

;Bahwa menurut hukum, besluit yang disebutkan oleh Penggugatbukanlah bukti atau sebagai alas hak atas kepemilikan atas tanah.Sehingga tidak berdasar bagi Penggugat jika besluit tersebutdijadikan dasar kepemilikan atas tanah;8. Bahwa dalil Penggugat poin 4 merupakan dalil yang keliru dan tidakberdasar.

Bahwa sangat wajar jika dalam besluit itu tidak ada disebutnama Para Tergugat, karena pada saat itu Para Tergugat belum lahir;Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa Para Tergugat tidak pernahberusaha untuk mengancam, mengganggu keluarga Penggugat. Akantetapi, Penggugatlah yang selalu berupaya ingin menguasai tanah milikPara Tergugat dengan cara mengurus surat tanah dengan menghalalkansegala cara, termasuk:a.

Lokasi DesaSlerok dan Panggoeng ter afdeelingehoofdplaatsTegal, seluas 23.600 m2 (fotocopy dari fotocopy);BESLUIT Nomor : 26 tanggal 12 September 1917(fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan dari BESLUIT Nomor : 26 tanggal 12September 1917 (fotocopy dari fotocopy);STAAT behoorende bij het besluit van denHalaman 85 dari 139 halaman Putusan Nomor: 023/G/2017/PTUN Smg.49.50.51.52.53.54.GouverneurGeneral in NederlandschIndie van 12September 1917 Nomor: 26 (fotocopy darifoto COpy); ==n2 22 nnn enn ene nnn

eee: Terjemahan STAAT behoorende bij het besluit vanden GouverneurGeneral in NederlandschIndie van12 September 1917 Nomor: 26 (fotocopy dariTOTO GO Py 5 nnn nnDEPARTEMENT van BINNENLANDESCH BESTURBRIEF van 30 Agustus 1917 Nomor: 8835A(fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan DEPARTEMENT vanBINNENLANDESCH BESTUR BRIEF van 30Agustus 1917 Nomor: 8835A (fotocopy dari(2) (21610) 6") laaBrief aan Zyne Excellentie den GouverneurGeneralin NederlandschIndie te Buitenzorg Tegal 9November 1916 Nomor : B 17 A 159

Raden vanCommissarissen der ZusterMijen en Road vanToezicht Pensioenfonds op donderdag 7 Oktober1971, aanvangende des v.m. half elf, ten kantore derMaatschappijen, van Merlenstraat 120 te sGravenhage (fotocopy dari fotocopy);: Terjemahan Gemeenschappelijke vergadering vande Raden van Commissarissen der ZusterMijen enRoad van Toezicht Pensioenfonds op donderdag 7Oktober 1971, aanvangende des v.m. half elf, tenkantore der Maatschappijen, van Merlenstraat 120 tesGravenhage (fotocopy dari fotocopy);BESLUIT

Nomor : 11 tanggal 14 December 1915(fotoCOpy) ; 22 222 nn ene nee ee nee nee: Terjemahan dari BESLUIT Nomor : 11 tanggal 14December 1915 (fotocopy);STAAT behoorende bij het besluit van denGouverneurGeneraal van NederlandschIndie van,Nomor : 11 tanggal 14 December 1915 (fotocopy);: Terjemahan dari STAAT behoorende bij het besluitvan den GouverneurGeneraal van NederlandschIndie van, Nomor : 11 tanggal 14 December 1915(fotoCOpy); 2= 222 nnn ne anne eee nena: Afschrift Extract : uit het Register der

Besluit Nomor 8 tanggal 19 Januari 1864Pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah (Belanda) lewatproses pergantian ganti rugi dan menghasilkan status TANAHPEMERINTAH.b. Besluit Nomor 27 tanggal 27 Maret 1866Tanah Pemerintah (Belanda) bisa dilimpahkan untuk kepentinganPemerintah atau untuk fasilitas umum atau untuk kepentingan usahaatas dasar konsesi.Hasil dari pelimpahan bisa berupa Peminjaman (HAK PAKAI) ataujual lepas.Halaman4 dari 42 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PTPDG.

Besluit Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1895Grondkaart dianggap sebagai pengganti resmi dari buktiadministrative kepemilikan lahan..

Besluit Nomor 27 tanggal 27 Maret 1866Tanah Pemerintah (Belanda) bisa dilimpahkan untuk kepentinganPemerintah atau untuk fasilitas umum atau untuk kepentingan usahaatas dasar konsesi.Hasil dari pelimpahan bisa berupa Peminjaman (HAK PAKAI) ataujual lepas.c.

Besluit Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1895.Grondkaart dianggap sebagai pengganti resmi dari buktiadministrative kepemilikan lahan..

Dasar hukum Gronkaart sendiriberasal dari Staatsblad Van Nederlandsch Indie Tahun 1890 No. 55 tentangAgrarische Wet dan Nomor 118 tentang 118 tentang Agrische Besluit, yangmana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa semua yangdianggap sebagai tanah negara yang digunakan dengan suatu fungsitertentu dapat dibuktikan dengan Grondkaart;DASAR KEPEMILIKAN TANAH PEMBANDING I YANG BERASALDARI EIGENDOM VERPONDINGNomor' 1529/Seb Nomr 1650/SebADALAHPALSU &TIDAK BENAR.6.