Pleo mI10.16.17.18.19.20.21.D2.Dalam pasal 4, ayat 1, ke le angka~angka "104108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108"dan angka~angka "130133" dibaca "131"Perkataan "Directeur van Justitie" dalam pasal 15b diganti dengan "Minister van Justitie".Pasal 16 dirobah sebagai berikut :a. perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie"b. bagian kalimat : "Voorzopver betreft de Gouvern~ ementslanden van Java en Madoera,van den assitent~ resident en elders van het hoofd van plaatselyk bestuur

" digantidengan "van den jaksa" dan perkataan "GouverneurGeneraal" diganti dengan"Minister van Justitie".c. bagian kalimat : "In de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van denassitent~resident en elders van het hoofd van plaatselyk bestuur" dalam ayat 3 digantidengan "op bevel van den Jaksa"Dalam pasal 20 perkataan "het hoofd van plaatselijkk bestuur (den assistentresident)diganti dengan "den jaksa".Dalam pasal 21, perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie

Dalam pasal 490 No. 4 bagian kalimat "aan het hoofd van plaatselijk bestuur" denassistentresident diganti dengan "een het Hoofd van de politie".59. Dalam pasal 495, ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent)diganti dengan "het hoofd van de politie".60. Dalam pasal 496 bagian kalimat "het hoofd van plaatselik, bestuur" (denassitentresident), diganti dengan "het hoofd van de politie".61.

Dalam pasal 500 bagian kalimat "het hoofd plaatselyk bestuur" (de resident), digantidengan "het hoofd van de politie".62. Dalam pasal 501 ayat (1) no. 2 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselyk bestuur (deassistentresident) diganti dengan "het hoofd van de politie".63.

Dalam pasal 510 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijkk bestuur" (den resident) harusdibaca "het hoofd van de politie".66. Dalam pasal 516 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur of aan den door dezenaangewezen" harus dibaca "het hoofd van de politie of aan den door dezen aangewezen".67. Dalam pasal 524 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistentresident)harus dibaca "den daartoe aangewezen ambtenaar".68.

Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr.J.J. van de Velde, selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige.Dengan demikian Para Penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objeksengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;1.

J.J. van de Velde, selaku HetHoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung;b. Asas Tertio Penyelenggara Negara:Asas Tertib Penyeleggara Negara adalah asas yang menjadi landasandalam pengendalian penyelenggara Negara.Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek perkara, semenamena tanpa memperhatikan Datadata Daftar Tanah yang ada di DesaPardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;c.

J.J. van de Velde selaku HetHoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atas nama Petrus Manurung adalahtidak berdasar dan keliru.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor: 380/1995 tanggal31 Maret 1995, Luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluhsembilan meter persegi) tidak melakukan Penyelidikan RiwayatBidang Tanah bahwa di atas bidang tanah ada alas hak berupa:EIGENDOM VERBONDING ( HAK MILIK TETAP ) Nomor: 265,tanggal 1 Oktober 1941 yang diperbuat dan diterbitkan oleh Dr.J.J.van De Velde selaku Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur Balige atasnama Petrus Manurung.d.

Bukti P1 : Fotokopi Surat Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te BaligeNo. 265 tanggal 1 October 1941 (Sesuai dengan asli);2. Bukti P2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Februari2020 (Sesuai dengan asili);3. Bukti P3 : Fotokopi Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (Sesualdengan fotokopi);4.

Lagi pula dalam perkaraa quo terdapat buktibukti atas penyerahan dan Pajak Masukan (PM)yang dapat menguatkan dalildalil Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkan asaspemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastianhukum (rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum(doelmtigheid van bestuur) maka dapat menggugurkan atas putusanMajelis Pengadilan Pajak a quo karena terdapat kekeliruan dalammenilai suatu fakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan

Bahwa proses diterbitkannya Keputusan Penolakan Pembetulan Keduatersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum Pemerintahan yang baik(Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance)sebagaimana Penggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukansengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajak terhutang.Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentinganya dirugikansehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Penolakan PembetulanKedua

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN KEDUABERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANGBAIK (Algemeen Beginselen van Behoorlijik Bestuur atau GoodGOVEINANCE). j nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnn neem ne ne nee14.

Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan,Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua juga bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau AlgemeenBeginselen van Behoorlijik Bestuur atau Good Governance Principlessebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UUAdapun alasanalasan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tersebutbertentangan dengan AUPB, yaitu: a.

Putusan Nomor 1103/B/PK/Pjk/2021dalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yangmenitikberatkan pada kepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur)dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid van bestuur) dapatmenggugurkan putusan Majelis Pengadilan Pajak.

Bahwa tanah/kebun tersebut diperoleh orang tua/ayah Para Penggugatberdasarkan Surat Keluasan untuk menimpas dan memakai tanah dariHoofd Van Flaatselijk Bestuur Manado Nomor 7 tertanggal 20 Mei 1932;4. Bahwa kemudian diatas tanah tersebut didirikan 1 (satu) buah bangunanrumah tempat tinggal dari alm.

Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah warisan ayah/kakek paraPenggugat seluas 12 Bau atau sekitar 8,8 ha (delapan koma delapan hektar)yang terletak di Kelurahan Bitung Barat dan Kelurahan Bitung Tengah,dengan batasbatas: Utara :dengan Jalan Raya;Timur : dengan Jalan Raya; Selatan : Pantai Selat Pulau Lembeh; Barat : Selokan air;Yang diperoleh berdasarkan Hoofd Van Flaatselijk Bestuur Manado Nomor 7tertanggal 20 Mei 1932 adalah sah menurut hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa

Pemilikan tanah berdasarkan surat dari hoofd van flaatselijk bestuur,tidak dikenal dalam sistim hukum tanah menurut hukum barat yangberlaku di Indonesia pada zaman colonial Belanda dahulu;Bahwa seandainya benar ada lembaga hukum pemilikan hak atas tanahberdasarkan surat dari hoofd van flaatselijik bestuur, quod non, makadengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka hak atas tanahdimaksud telah berakhir/dihapus, setidaknya harus dikonversi menjadihak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam UUPA

Bahwa namun demikian Pemohon Kasasi berpendapat gugatan Penggugatdalam perkara pokok seharusnya ditolak seluruhnya, setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat doterima, alasannya: Menolak gugatan untuk seluruhnya sebab pada posita gugatan Penggugatmendalilkan dasar pemilikan orang tua Para Penggugat atas tanah objeksengketa adalah berdasarkan Surat Keluasan untuk menumpas danmemakai Tanah dari Hoofd Van Flaatselijk Bestuur Manado Nomor 7tertanggal 20 Mei 1932, dan untuk membuktikan dalil

gugatan itu makaPara Penggugat mengajukan buktibukti surat diantaranya adalah FotoCopy Surat Hofd Van Plaatseljk Bestuur Nomor 7 tanggal 20 Mei 1932 (P3) di mana ternyata isi dari pada bukti P3 tersebut bukan pemberian tanahtetapi pemberian izin untuk berkebun pisang, ubi, sayur dan lainlainselama 1 tahun.

Leonard Y.Andaya, Local Trade Network in Maluku in the 16", 17", 18" Centuries,Cakalele 1991, Page 6567), selanjutnya terbentuklah Negorij Bestuur Wahaisehingga status Negeri Adat Hatileng dikembalikan kepada keadaan semulasebagai Kampung Haitileng di bawah superordinat Pemerintahan NegeriWahai (Negonj Bestuur Wahai), dengan sendirinya Persekutuan MasyarakatAdat Negeri Hatileng berganti nama pula menjadi Persekutuan MasyarakatAdat Negeri Wahai yang saat itu baru terdiri dari 2 (dua) Soa, yaitu SOAMARAWALIHITU

Bahwa Karena telah terbentuk Negorij Bestuur Wahai, maka Tanah PetuananKlan MARAWALIHITU yang semula tersubordinasi dalam kekuasaan NegeriAdat Hatileng sebagaimana terurai dalam butir 10 di atas berubah statusnyadan oleh karenanya tersubordinasi dalam kekuasaan Negor Bestuur Wahaiyang dikenal dengan Tanah Petuanan Negeri Wahai;7.

Negorij Bestuur Wahai/Wahai yang dibentuk olehPemerintah Belanda, Kepala Pemerintah Negorij Bestuur Wahai adalah Raja/Pati.Hal 36 dari 111 Hal Put.

No.11/PDT/2015/PT.AMB Ditahun 1927 adalah hubungan kerja/kesepakatan anatara PemerintahNegorij Bestuur Wahai pati/raja Yunus Makatita dan Raja Abdul JalilMukadar Van Sawai Hoof Der Pattalima Van Wahai dalam hal batasbatas negeri/petuanan Pemerintah Belanda berpangkalan Militer dan membangun Bentengpertahanan dan sebagai pusat lalulintas perdangangan Negorij BestuurWahai.

telah dicabut haknya olehpemerintah Belanda, adalah tanah negara setelah pemerintah Belandameninggalkan Indonesia/Desa/Negeri Wahai/Negorij Bestuur Wahaitersebut;6.

Lagi pula dalam perkara a quoterdapat buktibukti atas penyerahan dan Pajak Masukan (PM) yangdapat menguatkan dalildalil Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkan asas pemenuhantujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum(rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum (doelmatigheidHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2587/B/PK/Pjk/2018van bestuur) maka dapat menggugurkan atas putusan MajelisPengadilan Pajak a quo karena terdapat kekeliruan dalam menilai suatufakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan dalam menerapkanhukum.

kegiatan terpadu (integrated)dan tidak melakukan penyerahan TBS serta dengan mendalilkan atasputusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung RI Nomor 70 P/HUM/2013,maka dalam perkara a quo yang didukung adanya terdapat buktibuktiyang mamadai maka atas penyerahan BKP dan terhadap PajakMasukan (PM) yang dapat dikreditkan serta menguatkan dalildalilPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehinggadalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yangmenitikberatkan pada kepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur

)dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid van bestuur) tidak dapatmenggugurkan putusan Majelis Pengadilan Pajak.

Nomor 70 P/HUM/2013,maka dalam perkara a quo yang didukung adanya terdapatbuktibuktivang memadai maka atas penyerahan BKP dan tehadapPajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan serta menguatkan dalildalilPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehinggadalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yangmenitikberatkan pada kepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur)dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid van bestuur) tidak dapatmenggugurkan putusan Majelis Pengadilan Pajak.

Lagi puladalam perkara a quo terdapat buktibukti atas penyerahan dan PajakMasukan (PM) yang dapat menguatkan dalildalil Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkanasas pemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastianhukum (rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum(doelmatigheid van bestuur) maka dapat menggugurkan atas putusanMajelis Pengadilan Pajak a quo karena terdapat kekeliruan dalammenilai suatu fakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan

berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh MajelisHakim terdapat error factie dan error juris, karena Pemohon Bandingsekarang Pemohon' Peninjauan Kembali merupakan terpadu(integrated) danterdapat buktibukti atas penyerahan dan PajakMasukan (PM) yang dapat menguatkan dalildalil Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkanasas pemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastianhukum (rechtmatigheid van bestuur

) dan kemanfaatan hukum(doelmatigheid van bestuur) dapat menggugurkan putusan MajelisHalaman 5 dari 8 halaman.

Lagi pula dalam perkara a quo terdapatbuktibukti atas penyerahan dan Pajak Masukan (PM) yang dapatmenguatkan dalildalil Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkan asas pemenuhantujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum(rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum (doelmatigheidvan bestuur) maka dapat menggugurkan atas Putusan MajelisHalaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/2020dalil Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali,sehingga dalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yangmenitikberatkan pada kepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur)dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid van bestuur) dapatmenggugurkan putusan Majelis Pengadilan Pajak.

Nomor 70 P/HUM/2013 dan Putusan dalam kasus yangserupa yang telah diputus oleh Badan Peradilan yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah cukup beralasan dan berdasar.Lagi pula dalam perkara a quo terdapat buktibukti atas penyerahan danPajak Masukan (PM) yang dapat menguatkan dalildalil PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalammenegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan padakepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum(doelmtigheid

van bestuur) maka dapat menggugurkan atas putusanMajelis Pengadilan Pajak a quo karena terdapat kekeliruan dalammenilai suatu fakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan dalammenerapkan hukum.

Nomor 70 P/HUM/2013,maka dalam perkara a quo yang didukung adanya terdapat buktibuktiyang mamadai maka atas penyerahan Barang Kena Pajak dan terhadapPajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan serta menguatkan dalildalilPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehinggadalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yangmenitikberatkan pada kepastian hukum (rechtmatigheid van bestuur)dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid van bestuur) tidak dapatmenggugurkan putusan Majelis Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 2586/B/PK/Pjk/2018asas pemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastianhukum (rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum(doelmatigheid van bestuur) maka dapat menggugurkan atas putusanMajelis Pengadilan Pajak a quo karena terdapat kekeliruan dalammenilai suatu fakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan dalammenerapkan hukum.

Lagi pula dalam perkara aquo terdapatbuktibukti atas penyerahan dan Pajak Masukan (PM) yang dapatmenguatkan = dalildalil Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga dalam menegakkan asas pemenuhantujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum(rechtmatigheid van bestuur) dan kemanfaatan hukum (doe/lmatigheidvan bestuur), maka dapat menggugurkan atas Putusan MajelisPengadilan Pajak aquo karena terdapat kekeliruan dalam menilai suatufakta dan secara nyatanyata terdapat kekeliruan

Bahwa proses diterbitkannya Surat Kepala KPP JakartaTentang Penyitaan tersebut bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselen vanBehoorliik Bestuur atau Good Governance) sebagaimanaPenggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukansengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajakterhutang.

menindaklanjutipermohonan pembetulan Penggugat tersebut sebagaimanaterlihat dalam Bukti P3; 15.Dengan diterbitkannya Surat Kepala KPP Jakarta tentangPenyitaan oleh Tergugat, maka hal itu telah menyebabkanketidakpastian hukum atas permohonan pembetulan (BuktiP2) yang sedang diajukan oleh Penggugat, halmanaHalaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor : 139/G/2012/PTUNJKT.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum Pemerintahanyang baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur

quoberkenan untuk membatalkan Surat Kepala KPP Jakartatentang Penyitaan berserta segala akibat hukumnya;Il SURAT KEPALA KPP JAKARTA TENTANG PENYITAANBERTENTANGAN DENGAN ASAASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (ALGEMEEN BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKBESTUUR ATAU GOOD GOVERNANCE). 2221.Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, penerbitan Surat Kepala KPP Jakarta tentangPenyitaan juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) atau AlgemeenBeginselen van Behoorlijk Bestuur

TindakanTergugat yang sewenangwenang tersebut merupakancermin dari tidak adanya persamaan kedudukan (audi atalteram paltrem) diantara para pihak sehingga Tergugatdapat sewenangwenang melakukan tindakan yangmerugikan Tergugat; 34.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah SuratKepala KPP Jakarta tentang Penyitaan bertentangan denganPasal 16 KUP dan mengabaikan AUPB (Asasasas UmumPemerintahan yang Baik atau Algemeen Beginselen vanHalaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor : 139/G/2012/PTUNJKT.Behoorlijk Bestuur

Melaksanakan Penyitaan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap (in kracht van gewisjde) dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; Menyatakan Surat Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaKebayoran Baru Tiga No.: SIT00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni2012 tentang Perintah MelaksanakanPenyitaan telah bertentangan denganperaturan perundangundangan danasasasaS umum pemerintahan yangbaik (Algemeen Beginselen vanBehoorlijk Bestuur