Penggugat:
BHELA ANDIKAL
Tergugat:
1.DYMAS AJENGPATU ANGGARA
2.MARTHA DWI MAGISTA

Bahwa dari perkawinan saya dengan suami saya dikaruniai 4 (empat)orang anak bernama yaitu :BHELA IMA GAWA,GALIH PUTRANEGARA,PUTRI RATU DEWI,RAYA NELSA MANDELA,Duadiantaranya yaitu PUTRI RATU DEWI , dan RAYA NELSA MANDELAmasih dibawah umur berdasarkan Kartu KeluargaNomor.3527040310100703 ,Fc.terlampir ;5.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bhela Ima Gawa, diberitanda bukti P2;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Putra Negara, diberitanda bukti P3;. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh Soleh, diberitanda bukti P.4;. Foto copy Surat Kematian Nomor : 433/17/440.404.08/2015 tanggal 16Desember 2015, diberi tanda bukti P5 ;. Foto copy Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Januari 2016; diberi tandabukti P6;.

pemohon dansuaminya ;Bahwa suami pemohon bernama Mohamad Soleh sudahmeninggal dunia tanggal 5 Juli 2011;Bahwa suami pemohon meninggal dunia, meninggalkan sebidangtanah yang terletak di Desa Dharma Tanjung, diatas tanahtersebut ada rumah tetapi kosong tidak ditinggali, tidak ditinggalikarena rusak;Bahwa tanah tersebut diperoleh suami pemohon setelah menikahdengan pemohon dengan cara pengakuan hak pada tahun 2001 ;Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya telah dikarunia4 anak yaitu yang pertama Bhela

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan usia dewasa pengadilanmengambil pedoman pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun, dengan alasanusia tersebut dianggap telah mampu secara kejiwaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganpemohon dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti bukti surat bahwaPemohon adalah isteri sah dari seorang lakilaki bernama Mohamad Soleh(bukti P4, P.8), dan dalam perkawinan antara pemohon dengan suamipemohon tersebut telah dikaruniai 4 anak yaitu pertama Bhela

3 Januari 2000 danRaya Nelsa Mandela lahir tanggal 29 Juli 2006 sehingga pada saat ini belummencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinansehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawahkekuasaan dan tanggung jawab pemohon;Menimbang, bahwa pada bukti P6 yaitu Pernyataan Ahli Waris dan buktiP7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris disebutkan bahwa Mohamad Soleh telahmeninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai isterinya dankeempat anaknya yaitu Bhela

Herman NgebuBahwa untuk pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Andreas Redotanggal 14 Oktober 2003 bahwatanah yang adadi Dangatanah milik danpernyataan tersebut dibantah tidak disetujui olen Bapak Piet Bhela padasaat peresmian Kantor BP Kapet Mbay, Bapak Piet Bhela menanyakanmengenai Pembangunan Kantor BP Kapet Mbay pada saat peletakan batupertama (pondasi) itu tidak diketahui oleh kami sebagai Fungsionaris SukuDhawe, saran yang dianjurkan oleh Bapak Piet Bhela 1.

Unsur manipulatif juga terlihat dalamdalil pernyataan bapak Petrus Bhela yang menyebutkan tanahtanah yangterletak di Watukesu yaitu Poma Mela, Guru Aga dan Anakeke di KelurahanLape adalah benarbenar milik Mikael Waso. Bagaimana mungkin BapakPetrus Bhela yang berasal dari suku Dhawe membuat penyataankepemilikan terhadap tanah milik suku Lape? Karena selain Anakeke,Poma Mela juga milik suku Lape.

Bahwa sangatlah tidak beretika dantidak bermoral ketika para Penggugat mencoba memprovokasi denganmembenturkan bapak Petrus Bhela dengan bapak Andreas Redo, yangkeduanya merupakan anak kandung dari rahim yang sama yaitu sukuDhawe. Dalam dalil ini pula para Penggugat kembali memanfaatkanreputasi bapak Petrus Bhela untuk memuluskan akal bulus mereka dalamrangka menguasai obyek sengketa.

Bahwa kantor BP KAPET Mbay beradadalam obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yangdiserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada/Tergugat pada Tahun1994 yang Berita Acara Penyerahannya ditandatangani pula oleh BapakPetrus Bhela.

Pemda Ngada yang telah disetujui bersama serta dilanjutkan garapan tanahsawahnya dari pembagian masingmasing pada tahun 1975 setelah perbaikankerusakan karena banjir menjadi bendungan Sutami tetap mendapat pembagiangantirugi pembagian garapan tanah sawah dari sebagian seluas 360 Ha dari pintuair VI KM II 3 Tengah yang telah diserahkan kepada Para Penggugat melaluiMosalaki Suku Dhawe merangkap Kepala Desa pertama dibentuknya PemerintahDesa atas nama Peterus Bhela alm. dengan sekian banyak pintu air

Tergugat I dan Tergugat II bersama Pemda Ngada setempatterhadap penyerobotan perampasan bagian garapan tanah sawah dari pintu air VIKM II 3 Tengah karena telah dikerjakan sebelumnya sejak selesainya pembangunanirigasi bendungan Flores Mei pada tahun 1966/1967 tetapi tidak ditanggapi samasakali terdiri dari :a Surat tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2005 dari Ny.Katarina Masa Dkk anggotaSuku DhaweLidhe kepada Bupati Ngada fotocopy terlampir ;b Surat tanpa nomor tanggal 14 Nopember 2005 dari Petrus Bhela

tersebut sesuai dengan Pasal24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta tidak membenarkantanah Pemerintah yang dinyatakan dalam surat bawahannya yaitu surat SekdaNgada Nomor 138/PEM/23/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 ;Dalam hal buktibukti mengenai kepemilikan bagian garapan tanah sawah setelahselesainya Pembangunan I irigasi bendungan Flores Mei asal tanah ulayatmasyarakat adat Mbay setempat pada tahun 1966/1967 terdiri dari :1 Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Dhawe atas nama Petrus Bhela

Putusan Nomor 198 K/TUN/20142 Bahwa meskipun telah dilengkapi dokumen kepemilikan/penguasaan awal atassebagian garapan tanah dari pintu air VI KM II 3 Tengah sawah asal tanah hakulayat dari anggota Suku DhaweLidhe masyarakat adat Mbay setempat yangdiserahkan oleh Bupati Ngada sejak awal dilakukan penggarapan tanah sawahsecara gotongroyong setelah selesai pembangunan bendungan irigasi Flores Mei1965/1966 kepada Kepala Desa Dhawe pertama atas nama Peterus Bhela alm.merangkap Mosalaki Suku DhaweLidhe

Tahun 1973 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Direktorat Agraria Pemda Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor3/1/1/NG/HM/KADIT/P3HT/79 tanggal 21 September 1979 dengan Daftar Lampirantercantum nama 53 orang pemohon supaya dinyatakan tidak sah karena telah berakibatterjadinya dualisme dalam penegakan hukum sepanjang mengenai hak tanah yangmerugikan uang negara cq. dana aset Pemda Ngada menjadi tidak jelas setelah tidakdijawab terhadap sejumlah surat secara berulang dari mantan Kepala Desa DhawePeterus Bhela

II disusul larangan oleh Pak Camat Aesesa setempat secara admmistrasiserta phisik menganiaya maupun teror yang berulang supaya tidak melakukanpenggarapan tanah sawah seperti sediakala yang telah dikerjakan gotongroyongsecara teratur akibat tidak didasarkan kepada isi Surat SEKDA Propinsi NTT no :HK.03.5/267/2000 tanggal 2 Oktober 2000 yang telah disampaikan kepada TergugatII cq.PEMDA NGADA serta menjadi dasar perlawanan Para Penggugat yangmenyatakan keberatan sejak sebelumnya dilawan oleh Petrus Bhela

Surat tanpa nomor tanggal 14 Nopember 2005 dari Petrus Bhela mantan KepalaDesa I merangkap mewakili Kepala Suku DhaweLidhe yang telah menerimapenyerahan pintu air VI KM II 3 Tengah garapan tanah sawah sebagai penggantikerugian digunakan tanah ulayat lainnya untuk garapan tanah sawah anggotamasyarakat adat lainnya kepentingan umum ; c.

Surat no : 462/LBHPR/11013 tanggal 7 Februari 2013 kepada Bupati Nagekeoterakhir ternyata tidak dijawab memberi Klarifikasi sampai timbulnya perkaraVII.Selain itu telah dikuatkan dengan surat keterangan asal usul pintu air untuk SukuDhaweBoarebhe tanggal 11 Juni 2006 tanpa nomor oleh mantan Kepala MereHamente Swapraja Negekeo an.Pius Pinga alm. dengan Mosalaki Suku Dhawemerangkap mantan Kepala Desa Dhawe pertama an.Petrus Bhela alm. bersamaKetua Lembaga Adat Kabupaten Ngada an.Damianus Nau Dasnan

garapan tanahsawah tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP nomor 24 Tahun 1997 serta tidakmembenarkan tanah Pemerintah yang dinyatakan dalam surat bawahannya yaitusurat SEKDA Ngada no : 138/PEM/23/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 ; Dalam hal buktibukti mengenai kepemilkan bagian garapan tanah sawah setelahselesainya Pembangunan I irigasi bendungan Flores Mei asal tanah ulayat masyarakatadat Mbay setempat pada tahun 1966/1967 terdiri dari : 1.Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Dhawe an.Petrus Bhela

: 22 TahunJOTB os 161973 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria PEMDA TingkatI NTT no : 3/1/1/NG/HM/KADIT/P3HT/79 tanggal 21 September 1979 denganDaftar Lampiran tercantum nama 53 orang pemohon supaya dinyatakan tidaksah karena telah berakibat terjadinya dualisme dalam penegakan hukumsepanjang mengenai hak tanah yang merugikan uang negara cq.dana asetPEMDA NGADA menjadi tidak jelas setelah tidak dijawab terhadap sejumlahsurat secara berulang dari mantan Kepala Desa Dhawe Peterus Bhela

1. Mengabulkan permohonan Para emohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rayvaldi Dicky Irawan bin Sugiyantountuk dinikahkan dengan calon isternya bernamaBhela Marchellyna Wardhanie binti Slamet Hartono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305000,00 ( tiga ratus lima ribu rupiah );

BHELA WIERMA PUTRA S.H. Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor FirmaHukum FATDAS & REKAN beralamat kantor di JI. Supu Yusuf No. 7 Kel.Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN. KDI.Lahundape, Kec.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Riki Firma Irawan bin Ali Umar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bhela Anggraini binti Al Khairudin) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan mutah Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

3.

Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat (Riki Firma Irawan bin Ali Umar) untuk menyerahkan kewajiban tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (Bhela Anggraini binti Al Khairudin), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

DALAM KONVENSI D