PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(BKDPSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA,tempat kedudukan Jalan Tiog Tata Tunag, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diwakili olehMuhammad Najib, S.Pd., M.Pd, jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Lombok Utara

Putusan Nomor 16 PK/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan KepegawaianDaerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)Kabupaten Lombok Utara yang diterbitkan

oleh Tergugat tertanggal 27November 2018, Nomor 800/494/BKDPSDM/2018, Perihal TertibAdministrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, dimana isi suratTergugat pada poin Nomor 3 yaitu : Mentaati kewajiban saudaraselaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Utarayaitu masuk kera pada Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utarasesual dengan jam kerja yang ditentukan,Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Kepala

Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) KabupatenLombok Utara tertanggal 27 November 2018, Nomor 800/494/BKDPSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PegawaiNegeri Sipil tugas belajar, yang dimana isi dari surat tersebut padapoint Nomor 3 menyatakan bahwa Mentaati kewajiban saudaraselaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Utarayaitu masuk kenya pada Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapaten Lombok Utarasesual dengan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKDPSDM)KABUPATEN LOMBOK UTARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor3/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

OBYEK GUGATANSurat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber DayaManusia (BKDPSDM ) Kabupaten Lombok Utara tertanggal 27 November 2018,Nomor : 800/494/BKDPSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi KepegawaianPNS Tugas Belajar, yang dimana isi dari surat tersebut pada point No. 3menyatakan bahwa Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintahkabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan KepegawaianDaerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapaten LombokUtara sesuai dengan jam

kerja yang ditentukan bahwa dengan demikianObyek Gugatan ini yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibatHalaman 2 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtrhukum bagi Penggugat yang bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;TENGGANG WAKTU GUGAT ANBahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SumberDaya Manusia ( BKDPSDM ) Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/494/BKDPSDM/2018

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019/02 Jumadil Awwal 1440 H, Penggugatkembali menerima Surat dengan Nomor : 800/10/BKDPSDM/2019 Perihal :Teguran, yang dimana isi surat tersebut adalah lebih mempertegas danmemperjelas surat yang pertama dan kedua yaitu sangat memaksa kepadaPenggugat untuk masuk kerja pada BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara,serta mengancam akan memperoses Penggugatsecara Administrasi PNS;.

Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 38/02.b/BKDPSDM/2017 tentang Pengangkatan Pertama DalamJabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup PemerintahKabupaten Lombok Utara.

tentang AdministrasiPemerintahan SK Nomor : 800/494/BKDPSDM/2018 ini masuk dalamKeputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan yang berpotensi menimbulkanakibat hukum; dan/atau bagi warga masyarakat/seseorang;Bahwa Penggugat boleh untuk mengabaikan SK Kepala BKD Nomor: 800/494/BKDPSDM/2018 tanggal 27 November 2018, karena Penggugat sedangmelaksanakan Tugas dari Bupati;Untuk selanjutnya pendapat ahli termuat selengkapnya di berita acara persidangan;Saksi dr.

Bangli tertanggal 30 Juni 2016;Bahwa kemudian PENGGUGAT bersurat kepada TERGUGATtertanggal 6 Juni 2018 perihal mohon penjelasan statuskepegawaian PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mendapatsurat balasan dari BKDPSDM Kab.

Bangli juga mengeluarkan surat No.800/1552/BKDPSDM tertanggal 18 Juli 2018, yang menguatkanpermohonan usulan pensiun PENGGUGAT, serta Surat KeteranganNo. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkanoleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Bangli.TERGUGAT seharusnya mengawal kelanjutan proses Surat No.882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April 2017 yangdikeluarkan oleh BKDPSDM Kab.

Surat No. 882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April2017 yang dikeluarkan oleh BKDPSDM Kab. Bangli;Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPSb. Surat No. 800/1552/BKDPSDM tertanggal 18 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh BKDPSDM Kab. Bangli ; c. Surat Keterangan No. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Pendapatandan Aset Daerah Pemkab Bangli ; d.

AnakAgung Gde Alit Darmawan, MM, ; Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dariKepala Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan SDM, Nomor882/1017/BKDPSDM, tanggal 17 April 2017,tentang Usul Pemberhentian Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun dan Usul Kenaikan PangkatPengabdian An.

PUTU MAHA EDI, S.IP., Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat/Tanggal lahir, Songan, 02021980, Agama Hindu,Pekerjaan PNS, Alamat Banjar Dalem, Desa Songan, KecamatanKintamani, Kabupaten Bangli ; Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaia Bahwa Saksi mulai bulan Februari 2015 sampai sekarangmenjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Karier danDiklat Pada BKDPSDM Kabupaten Bangli ; Bahwa Tupoksi saksi pada Bidang Pengembangan Karier danDiklat Pada BKDPSDM tersebut adalah menanganipengembangan

., tanggal O7 November 2019;MENGADILI SENDIRI A. beinDALAM PENUNDAAN; 1.Mengabulkan permohonan penundaan' pelaksanaan KeputusanTergugat yaitu Keputusan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan SelatanNomor : 862/044PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaHal 5 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKTDengan Jabatan atas nama WNeilli Reihana Sofia. S.Ap; 2.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Neili Reihana Sofia. S.Ap selama pemeriksaanberlangsung sampai dengan adanya Putusan pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap (in krach van gewijsde).; B. ==DALAM EKSEPSI;Menolak Eksepsi Tergugat;C.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BanjarProvinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044PPPK.2/BKDPSDM,tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NeiliReihana Sofia.

S.Ap; 3. ooMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBanjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Neili Reihana Sofia. S.Ap; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukanPenggugat seperti sediakala; 5.

Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor : 862/044PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Neili Reihana Sofia, S.AP,tanggal 31 Desember 2018; 4.

Kab.Banjar) berdasarkan SuratSekretaris BKDPSDM Kab.

Sesuai dengan Surat Sekretaris BKDPSDMKab.Banjar Nomor 800/141PPPK.2/BKDPSDM/2019 tanggal 15April 2019 Perihal: Surat Panggilan untuk menerima HUKUMANDISIPLIN, dan diperjelas lagi dalam isi surat tersebut dengankalimat: Untuk menerima Keputusan Bupati Banjar Nomor 888/07PPPK.2/BKDPSDM tanggal 12 April 2019 tentang PenjatuhanHUKUMAN DISIPLIN An. Ir. Noorhayati Saleh.

BKDPSDM Kab.

Bukti P11 : Surat Nomor : 800/237PPPK2/BKDPSDM tanggal24 Juni 2019 Perihal Tanggapan Atas PermohonanPencabutan Keputusan Bupati Banjar Nomor :888/07PPPK.2/BKDPSDM tanggal 12 April 2019.Halaman 57 Putusan Perkara Nomor :19/G/2019/PTUN.BJM.12. Bukti P1213. Bukti P1314. Bukti P1415. Bukti P1516. Bukti P16(Fotokopi sesuai Aslinya);Surat BKDPSDM Kabupaten Banjar Nomor800/237Umpeg/BKDPSDM tanggal 27 Juni 2019Perihal Surat untuk Menerima Keputusan BupatiBanjar.

Kab.Banjar Nomor 800/141PPPK.2/BKDPSDM/2019tangal 15 April 2019 Perihal surat pangilan untuk menerima hukuman disiplin...

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati BanjarNomor : 888/04PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada WHubungannya dengan Jabatan, Atas NamaHARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021;11.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo selanjutnyadiserahkan kepada Penggugat melalui Kasubbag UmumKepegawaian Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Banjarpada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara SerahTerima Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04PPPK.2/BKDPSDM

.2/BKDPSDM TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 24Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan BupatiBanjar Nomor: 862/019PPPK.2/BKDPSDM TentangPencabutan Keputusan Bupati Banjar Nomor 887/031PPK.2/BKDPSDM tertanggal 12 Oktober 2021;Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 2813.

;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Banjar Nomor:800/375PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 8 Juli 2021, Hal:Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas PemberhentianPutusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 29ASN atas nama H.

Bukti T 10 Fotokopi seSuai dengan aslinya, Tanda terimaPenyerahan Keputusan Bupati Banjar Nomor 862 /019PPPK.2/BKDPSDM, Tanggal 12 Oktober 2021 TentangPencabutan Keputusan Bupati Banjar Nomor 887/031PPPK.2/BKDPSDM atas nama Harniah, S.T.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini walaupun telah diberikankesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan Saksi dan Ahi,sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

Surat permohonan Peninjauan Kembali surat keputusan obyek sengketaoleh Penggugat tertanggal 9 Desember 2018 oleh Bupati Lembata dengansurat Nomor : TUK.800/2740/BKDPSDM/X/2018, tertanggal 19 Desember2018, perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr.

Wungubelen, ST yang ditujukkan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Fotokopi darifotokOpi);Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2740/BKDPSDM/X/2018, tanggal 19 Desember 2018, PerihalKoordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara SilvesterB.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2275/BKDPSDM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, PerihalKoordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara SilvesterB. Wungubelen, ST yang ditujukkan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Bupati Lembata kemudian melakukan tindakan koordinatif dengan KetuaKomisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor: TUK.800/2275/BKDPSDM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, perihal: Koordinasi/KonsultasiPengangkatan Sdr. Silvester B. Wunggubelen, S.T., (vide Bukti P6 samadengan Bukti T3);8.

Bupati Lembata juga melakukan tindakan koordinatif dengan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor:TUK.800/2740/BKDPSDM/X/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal:Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Sdr. Silvester B. Wunggubelen, S.T.,(vide Bukti P7 sama dengan Bukti T4);9.

Kasmayuda bin H.MuhammadYusuf (alm) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa selaku PejabatAparatur Sipil Negara berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor :821.2014MPI.2/BKDPSDM tentang Pengangkatan Jabatan Administrator DanJabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintan Daerah Kabupaten Banjartanggal 10 September 2019 yang menerangkan bahwa sdr.

;5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2014MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator danJabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an.SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan AluhAluh Kabupaten Banjar;6.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikadikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukanbahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhirmasa percobaan selama 2 (dua) bulan;4.1.5.Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) Berkas SK No.11/SKTP/IX/2020 Tentang Penetapan danPengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenanganRF BANJAR MANUNTUNG Kecamatan AluhAluh;. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458PPK.2/BKDPSDM

/BKDPSDM an.

Bupati Banjar Nomor :821.2014MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator danJabatan Pengawas dilingkungan Pemerintahn Kabupaten Banjar an.SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan AluhAluhKabupaten Banjar, 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

Putusan Nomor 199 K/TUN/2020Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banjar Nomor888/07PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 12 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.

Noorhayati Saleh, NIP. 196501181989032012,tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 18 Januari 1965, Pangkat/GolonganRuang Pembina Tingkat (IV/b), Jabatan Pelaksana, Instansi DinasPerikanan Kabupaten Banjar, terhitung mulai tanggal 30 April 2019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banjar Nomor888/07PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 12 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Memberhentikan Tidak

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banjar Nomor888/07PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 12 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Atas Nama Ir. Noorhayati Saleh, NIP. 196501181989032012,tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 18 Januari 1965,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat (IV/b), JabatanHalaman 3 dari 8 halaman.

Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Banjar Nomor 888/07PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 12 April 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil AtasNama Ir.

Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenangan RF BANJAR MANUNTUNG Kecamatan Aluh-Aluh;

2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;

3. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSDM

, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banjar;

4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;

5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an.

SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;

8. 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru.

Kecamatan AluhAluh;2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;3.1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458PPK.2/BKDPSDM,Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negaradilingkungan Kabupaten Banjar;4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di KecamatanAluhAluh;5. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2014MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator danJabatan Pengawas dilingkungan Pemerintahn Kabupaten Banjar an.SYAIFULLAH EFFENDI

, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan AluhAluh Kabupaten Banjar;6.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

01 di KecamatanAluhAluh;e 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2014MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator danJabatan Pengawas dilingkungan Pemerintan Kabupaten Banjar an.Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN MtpSYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di KecamatanAluhAluh Kabupaten Banjar;e 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

Bupati Banjar Nomor : 821.2014MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator danJabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an.SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan AluhAluhKabupaten Banjar;6. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023SPMTMP1.2/BKDPSDM an.

RADEN MAYANTO NIP 610036190, yangsudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLU Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009 tentangSurat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaHal 9 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.RADEN MAYANTO NIP 19671231 2008011 086., yang sudahdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI, SE

RADEN MAYANTO NIP 610036190,yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLU SdrMASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009tentang Surat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama RADEN MAYANTO NIP 19671231 200801 1 086., yang sudahdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;1 lembar Foto Copy :

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOKUTARA NOMOR 823 / 24 / PEG / 2012 TENTANG KENAIKANHal 11 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL an.RADEN MAYANTO NIP610036190 / 196712312008011086 terhitung mulai tanggal 01042012 dinaikkan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat golonganRuang Il/b pada tanggal 12 April 2012, yang sudah dilegalisir olehSekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pariwisata

Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatanGuru SDN Paau di Desa Paau, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, danPenggugat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian berdasarkanSurat Keputusan Bupati Banjar tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanSidang Perceraian Nomor: 783/44PPPK.2/BKDPSDM tanggal 22September 2020;11.

Fotokopi Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 783/44PPPK.2/BKDPSDM tanggal 22 September 2020,yang dikeluarkan olehBupati Kabupaten Banjar.Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2;Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertabermeterai cukup;Hal 4dari 10Hal. Put.No.740/Pdt.G/2020/PA.MtpBahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut:.

bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, sehubungan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapat ijin dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 873.4/689/BKDPSDM

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Propinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 873.4/689/BKDPSDM/2021 tanggal 26 Agustus 2021 buktisurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinyaHim. 4 dari 12 hlm./Put.No.490/Pdt.G/2020/PA.Mtr .serta telah diberi materai ( dinazegelen ),lalu oleh Ketua Majelis diberikode ( bukti P3 );B.

telah dicocokansesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yangmerupakan identitas pihak Penggugat sebagai PNS dan telah memenuhi syaratformal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurnadan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut telahmendapat ijin dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 873.4/689/BKDPSDM

lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) tertanggal 4 Januari 2019 dan relaas tertanggal 10 Januari 2019 yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperlehizin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor873.4/1303/BKDPSDM

Surat Pemberian izin Perceraian Bupati Lombok Barat nomor;873.4/1303 /BKDPSDM/2008 yang oleh Ketua Majelis ditandai denganP.3B.

lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)tertanggal 4 Januari 2019 dan relaas tertanggal 10 Januari 2019 yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperlehizin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor873.4/1303/BKDPSDM

Media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 7 Januari2020 dan 7 Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa dalam perkara a guo, Penggugat yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izinatasannya untuk bercerai dengan Tergugat melalui Surat Keputusan BupatiBanjar Nomor 783/028PPPK.2/BKDPSDM

untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat yangberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telahmemperoleh izin atasannya untuk bercerai dengan Tergugat melalui SuratSurat Keputusan Bupati Banjar Nomor 783/028PPPK.2/BKDPSDM

bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sahantara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasaruntuk melakukan perceraian dan juga telah memenuhi syarat formil danmateriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Surat Keputusan BupatiBanjar Nomor 783/028PPPK.2/BKDPSDM

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan sebagi Staf Tata Usaha SMPN 1 Martapura, dan Pemohon telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratPemberian Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian Nomor : 783/35PPPK.2/BKDPSDM tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BupatiBanjar;9.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 783/35PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan SidangPerceraian Bupati Banjar atas nama Pemohon tertanggal 23 Juli 2020yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar, , bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3;B. Saksi :1.

outentik, karena dibuat olehPejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakanterbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalahterikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untukmengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor783/35PPPK.2/BKDPSDM

tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kKuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) nomor: 1286/Pdt.G/2021/PA,GM yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXxXxxxX XXxxx dalam persidangantelah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/764/BKDPSDM

Fotokopi Surat izin Perceraian Nomor: 873.4/764/BKDPSDM/2021 atas nama Penggugat tanggal 27 September 2021, yangdikeluarkan oleh Kepala BKD PSDM xxxxxxxxx XXXXXX XXXXX, Dukti Surattersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;1.

merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidakada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini,maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara inidipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Skm.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas yaitu untuk diterimanya permohonan pensiunpada kantor BKDPSDM

Bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26Februari 2018; Bahwa benar Pemohon ingin mengusulkan permohonan pensiun padakantor BKDPSDM di Banda Aceh namun ditolak, karena adanyakesalahan nama Alm suami pemohon pada akta nikah degan nama ABDRasyid.AR yang tidak sesuai dengan tanda pengenal pada suratketerangan pensiun nomor :000002/KEOKA/KPP/21115/15 atas namaDrs.

Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyatatidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengandemikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telahmengurus Surat izin perceraian dari atasan Pemohon, dengan Surat KeputusanIzin Perceraian dari Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,Nomor 49/l.H/BKDPSDM/2019, tanggal 02 Januari 2019;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mauberdamai

Oleh karena itu berdasarkanketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dilanjutkantanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilanbahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin atasan, Nomor 49/l.H/BKDPSDM/2019 tanggal 02Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Utara, Provinsi NusaTenggara Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PemerintahNomor

Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, denganjabatan Guru Kelas di SDN Mandikapau Barat 2 dan Penggugat telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Bupati Banjar tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanSidang Perceraian dengan Nomor : 783/014PPPK.2/BKDPSDM tanggal29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar;10.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Nomor : 201/2/VII/2008tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya olehKetua Majelis, kKemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi denganparaf;3.Fotokopi Pemberian Izin Untuk melakukan Sidang PerceraianPenggugat Nomor: 783/014PPPK.2/BKDPSDM/BKPP tanggal 29Maret 2019 dari Bupati

Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Mtpmemenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehinggaperkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.3 ) Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Pemberian Izin Untuk melakukanSidang Perceraian Nomor: 783/014PPPK.2/BKDPSDM/BKPP tanggal 29Maret 2019 dari Bupati Banjar, sehingga telah memenuhi maksudketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jopasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: