Fotokopi Rekomendasi Izin Perceraian Nomor:824.5/405.03/BPKPSDM dari Sekretariat daeran PemerintahKabupaten Tolitoli. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal danparaf Ketua Majelis;D. Fotokopi Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 800/406.03/BPKPSDM dari Sekretariat daerahPemerintah Kabupaten Tolitoli.

Foto copy Surat Lepas dari Lapas Kelas II Ambon kepada Penggugat,dengan tanda (P.3) ;Foto copy Izin Perceraian dari Kepala BPKPSDM Kabupaten SeramBagian Barat Nomor 800/224 tanggal 27 April 2019, dengan tanda (P.4) ;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106022211670893 atas namaFREDY O.

kepentingan hukumTergugat.Bahwa, setelah mendalami dan membaca gugatan dari Penggugat yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Agustus 2018 dan sertaperbaikan gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018, yang menjadi pokoksengketa antara Tergugat dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalahmengenai penerbitan Objek Sengketa.Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/227.26/V/BPKPSDM

Bukti P 1 : Surat Keputusan Bupati Buol nomor : 888/227.26/V/ BPKPSDM/2018, Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi Sesuai asli);2. Bukti P 2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol tanggal 15 Mei2018 (foto kopi sesuai asli);3. Bukti P 3 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor823.4/09/BKDG.ST/2012 Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil Tanggal 19 September 2012.

Bukti T 1 : Surat Keputusan Bupati Buol nomor : 888/238.26/V/ BPKPSDM/2018, Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (foto Kopi sesuai asli);2. Bukti T 2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor : 800/167.20/BPKPSDM/ 2018, Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Tindak LanjutPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (foto kopi sesuaiasli);3. Bukti T 3 : Tanda Terima Surat dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BuolTanggal 30 April 2018.

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.MtsBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(guru) maka Penggugat harus mendapat surat izin dari atasannya sebagaisalah satu syarat untuk melakukan perceraian dan Penggugat telah mendapatSurat Rekomendasiuntuk bercerai dari Kantor Bupati Maros nomor ;472.23/463/BPKPSDM, tanggal 11 September 2019.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan obyek sengketa adalah sebagai berikut :3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/238.27/V/BPKPSDM/2018, pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah :a. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor74/P1ID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009, yang telah berkekuatanhukum tetap terhadap saudara KAMARUDIN M.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;3.2 Bahwa, adapun dasar hukum yang dipergunakan bagi Tergugat dalammenetapkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BPKPSDM/2018 adalah ;1.

BuktiT 1 : Surat Keputusan Bupati Buol nomor : 888/238.27/V/ BPKPSDM/2018, Tanggal 17 Mei 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi Ssesuaiasli)2. Bukti T 2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor : 800/167.20/BPKPSDM/ 2018, Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Tindak LanjutPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (foto kopi Sesuaiasll)3. BuktiT3 : Tanda Terima Surat dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BuolTanggal 30 April 2018.

Membebankan biaya menurut hukum;SUBSIDAIR Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa selaku seorang Aparatur Sipil Negara sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, Pemohon telah melengkapi persyaratan surat izin untuk mengajukanperceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Agam Nomor: 865/103/BPKPSDM/2021tanggal 29 Januari 2021;Hal 3 dari 23 Hal.

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan objek sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/234.26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut:3.1 Bahwa, berdasarkan Konsiderans objek sengketa, pada huruf a, hurufb, dan huruf c adalah:a. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pegadilan Kelas IA Palu.

Bukti T2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BPKPSDM/2018, tanggal 23 Maret 2018, Perihal:Tindak lanjut PNS yang melakukan tindak Pidana Korupsi(sesuai asili);3. Bukti T3 : Tanda Terima Dokumen dari Sekretaris Daerah KabupatenBuol, tanggal 30 April 2018 (Sesuai dengan asli);4. Bukti T4 : Laporan Hasil Pengawasan dan PengendalianManajemen Kepegawaian oleh Tim Wasdalpeg BadanKepegawaian Negara Nomor LHW: DTO6/W.REG/II/20018,tanggal 23 Februari 2018 (Sesuai dengan asili);5.

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugatdalam menetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/230.26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagaiberikut :3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, hurufb, dan huruf c adalah:a.

dalildalil sanggahannya, Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberitanda T1 sampai dengan T16 bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yakni sebagai berikut:1.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5: Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuaiasli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BPKPSDM

Daya Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 404.670.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2017;

Musi Rawas Utara Nomor : 008/002/KPTS/BKPSDM/MRU/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

Muratara);

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan obyek sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/229 .26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut :3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Obyek sengketa, pada huruf a, huruf b,dan huruf c adalah:a.

kepentingan hukum Tergugat;Bahwa, setelah mendalami dan membaca gugatan dari Penggugat yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7Agustus 2018 dan serta perbaikan gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus2018, yang menjadi pokok sengketa antara Tergugat dengan Penggugatdalam gugatan tersebut adalah mengenai penerbitan objek sengketa;Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugatdalam menetapkan objek senketa in casu Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/243.27/V/BPKPSDM

Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 404.670.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2017;

Musi Rawas Utara Nomor : 008/002/KPTS/BKPSDM/MRU/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

Muratara);

Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 404.670.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2017;

Musi Rawas Utara Nomor : 008/002/KPTS/BKPSDM/MRU/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

Muratara);

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut :3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, hurufb, dan huruf c adalah:a.

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BPKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 adalah sebagai berikut :3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, hurufb, dan huruf c adalah:34a.

menguatkan dalildalil sanggahannya,Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yangtelah diberi tanda T1 sampai dengan T16 bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yakni sebagai berikut:1.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6: Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai asli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BPKPSDM

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalammenetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BPKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 adalah sebagai berikut :333.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, hurufb, dan huruf c adalah sebagai berikut:a. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206K/PID.SUS/2011/PN.PL tanggal 15 Desember 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap terhadap saudara AHMAD H.

Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagiTergugat dalam menetapkan objek sengketa in casu SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/226.26/V/BPKPSDM/2018tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut:Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.PL3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans objek sengketa, pada huruf a,huruf b, dan huruf c adalah:a.

kerjadan selanjutnyasesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UndangUndang 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, bahwa jangka waktusebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, dengankata lain Keputusan Tergugat Nomor 888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 82018 tersebut sewajibnya dicabut dan/atau dibatalkan yang kemudianmengaktifkan kembali status PNS bagi Penggugat;Namun ternyata Tergugat justru menerbitkan keputusan Nomor888/122/BPKPSDM

yang baru yaitu Surat Keputusan tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan yang BaikMenimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dandipertegas dengan keterangan Saksi Suhaemi selaku Kepala BidangPembinaan, Penilaian Kinerja dan Pengadaan PNS BPKPSDM