Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH pada akhir tahun 2018Dengan No. 188.44/684/BKPSDMD/2018;11. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Objek Sengketa SK PTDH Dengan Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 dan dengan Amar Putusannya memerintahkan tergugatuntuk mencabut dan membatalkan SK PTDH Tersebut tanpa adamemerintahkan menerbitkan SK PTDH yang baru;12.

Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH yang baru tahun 2019dengan No.188.44/695.U/BKPSDMD/2019;Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP13. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan hasil PTUN dengan No: 11/G/2019/PTUN.PGP Gugatan pada SK Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhetian karena melakukanTindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pindana Kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan an.

11 Februari 2020 yang di berikan oleh staf BKPSDMD bertempatdi halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara ;17.

BuktiP1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (Sesuai denganaslinya);2. BuktiP2 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggaltanggal 11 Februari 2020 (Sesuai dengan aslinya);3.

Bukti T8Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (Sesuai denganaslinya);Bukti Pengiriman JNE Nomor Resi: 460290009896119, tanggal11 Oktober 2019, Pengirim BKPSDMD Provinsi, Penerima AmirHamzah, A.Md (Ssesuai dengan aslinya);Quick Pod List dari Perusahaan Jasa Pengiriman JNE tanggal

Bahwa gugatan Pelawan adalah keberatan atas Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.469/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kota Pangkal Pinang, An. Suhairi, SKM;7.

Bahwa terhadap Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 469/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintan KotaPangkalpinang A.n.

Hal ini lah menunjukan tipu muslihat dariPelawan;bahwa atas Surat yang telah disampaikan oleh Pelawan,maka Terlawan sudah memberikan jawaban atas suratPelawan sebagaimana tertuang dalam Nomor: 800/042/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan atas Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 469/KEP/BKPSDMD/X/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, padabulan Februari 2019, yang pada dasarnya menyatakansebagai berikut :1.Bahwa surat keberatan yang saudara sampaikan tanggal2 Desember 2018 kepada

Bahwa memperhatikan surat Terlawan Nomor: 800/042/BKPSDMD/11,1/2019, Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Walikota PangkalpinangNomor 469/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat PNS, pada bulan Februari 2019 tersebut yang telah menolak atautidak dapat diterima keberatan Pelawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3huruf b jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Pertimbangan Kepegawaian, maka Pelawan hanya dapatmenempuh Upaya Banding Administratif ke Badan PertimbanganKepegawaian

T3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor:800/042/BKPSDMD/ 11/2019, tentang Jawaban Keberatanatas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor469/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai PNS, tanggal Februari 2019:Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pelawanpada persidangan tanggal 06 Maret 2019 mengajukan 2 (dua) orang saksibernama Suriyanto dan Erwan Taruna Jaya yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

4. Menolak gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat menerima surat dari BKPSDMD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung tanggal 21 Desember 2015 untuk menghadapKepala BKPSDMD untuk menerima Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, namun Penggugattidak hadir ;23.

Bahwa, oleh karena Erwan Taruna Jaya, ST (Penggugat) tidak hadiruntuk mengambil atau penyerahan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409200212 1 002 (objek sengketa) walaupun telah dipanggil atau diundangdengan surat Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka

Bahwa, Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka22 halaman 9, yang mengakui bahwa Penggugat telah menerima suratdari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 21Desember 2018 untuk menghadap Kepala BKPSDM untuk penyerahanSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 (ObjekSengketa) tersebut, namun Penggugat tidak hadir adalah benar.14.

Pindah alamat.Penggugat baru datang ke kantor BKPSDMD Provinsi KepulauanBangka Belitung Pada Tanggal 30 April 2019 untuk mengambilobjek sengketa.

, bukan dari Gubernur; Bahwa saksi menerangkan kebijakan BKPSDMD ini awalnya BapakGubernur tidak tahu, setelahnya baru kami laporkan; Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orangyang mendapat SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS seperti Penggugat; Bahwa saksi menerangkan SK Pengaktifan Kembali Penggugatsebagai PNS tidak pernah dicabut atau dibatalkan sampai dengan ObjekSengketa diterbitkan; Bahwa saksi menyampaikan bahwa inisiatif tidak menyampaikantembusan ke BKN adalah dari BKPSDMD

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Amir Hamzah, A.Md ;

Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/684/BKPSDMD/ 2018 Tanggal, 17 September 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanPenggugat terima langsung pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018;2.

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaAmir Hamzah, A. Md NIP. 19751124 200212 1 003;3.

P7 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung NomorHalaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP1011121314151617P 10P11P 12P 13P14P 15P 16P 17188.44/1203/BKD/2013 Tanggal 11 Desember 2013 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Amir Hamzah, A.Md;Surat Keterangan Nomor : 860/260/ BKPSDMD/2017 Tanggal 22September 2017 dari Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Saksi DINA DIANA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan sebagai saksi terkaitPTDH atas nama Bapak Amir Hamzah; Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Objek Sengketa; Bahwa saksi menerangkan mengetahui Objek Sengketa KeputusanGubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/684/BKPSDMD/2018 di tandatangani oleh Gubernur pada tanggal17 September 2018; Bahwa saksi menerangkan bertugas di BKPSDMD (BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaAmir Hamzah, A.Md ;3.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali kotaPalu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tanggal 31 Oktober 2017Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di LingkunganPemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran suratkeputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj. ERNA, S.Pd denganNomor urut 19 (Sembilan belas);Halaman 123.

Mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolahdi Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomorlampiran surat keputusan Wali kota Palu) Nomor880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas NamaHj. ERNA, S.Pd dengan Nomor urut 19 (Sembilan belas);4.

Pe 711/BKPSDMD/2017 tentang pengangkatan DalamJabatan Pengawas Sekolah Wali Kota Palu (Sesuaidengan foto kopi);9. : Keputusan Wali Kota Palu) Nomor : = 821.2/Bult Pe 1063/BKPSDMD/2013 tentang pengangkatan KepalaSekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palu(Sesual dengan aslinya);10 : Keputusan Wali Kota Palu) Nomor : = 821.2/Biuishl (el 687/BKPSDMD/2017 tentang pengangkatan KepalaSekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palu(Sesuai dengan foto kopi);11 : Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (Guru

Bukti T2 : Keputusan Walikota Palu) nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tentang pemberhentian kepalasekolah di lingkungan Pemerintahan kota palu (Sesuaidengan aslinya) ;3.

Surat Keputusan Walikota Palu) Nomor880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentangPemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan KotaPalu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan WalikotaPalu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan Nomor Urut 19 ( sembilanbelas) vide bukti tertulis P5 = T2);2.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota PangkalpinangA.n.

Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota PangkalpinangA.n. Muhammad Rabin,SE.,MM.

P37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatanatas Keputusan Walikota Pangkalpinang tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Nomor 467/KEP/BKPSDMD/X/2018, atasnama Muhammad Rabin, SE., MM., NIP. 196404291984031001;38. P38 : Fotokopi sesual dengan asli Surat Nomor:800/04.1/BKPSDMD/II/2019,Tertanggal ...Februari 2019, PerihalKeberatan atas Surat Keputusan Walikota PangkalpinangNomor: 467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai PNS;39.

T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari WalikotaPangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:800/041/BKPSDMD/II/2019 Tanggal Februari 2019, HalKeberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan kepada SaudaraMuhammad Rabin, SE, MM;6. T6a : Fotokopi dari fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang Nomor: 381/Pid. B/2008/PN.PKP Tanggal 9 Juni2009;7.

Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor :005/028/BKPSDMD/IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018(vide bukti T13) ;8. Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018 (vide bukti T14) ;9. Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Pit.Walikota Pangkalpinang Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 PerihalPermintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan / Korupsiatas nama: 1. Muhammad Rabin, SE.,MM 2.Ir. Aldisar Qomara 3.Suhairi, SKM4.

Menyatakan Batal Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

4.

angka i huruf (A) pengumuman Nomor810/6715/BKPSDMD/2019 tentang penerimaan CPNSDPemerintah Kab.

Pembatalan KTUN oleh Tergugat yakni Surat PengumumanBadan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah (BKPSDMD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari yakniSurat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 TentangPembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang HariFormasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020.

Bahwa diterbitkan Keputusan Badan Kepegawaian PengembanganSumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten BatangHari yakni Keputusan Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 TentangPembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari FormasiTahun 2019 Tanggal 13 November 2020 oleh Tergugat dikarenakanketerlibatan Penggugat yakni sebagai pengurus partai politik atauterlibat politik praktis dengan fakta hukum sebagai berikut :a.

Surat kepada ketua KPU Kabupaten Batang Hari Nomor :800/827/BKPSDMD tanggal 26 Oktober 2020 PerihalKonfirmasi SK Tim Kampanye dan Tim Pemenangan CalonBupati Batang Hari 20212024;f.

BuktiT5 : Surat Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang HariKepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Batang Hari,Nomor : 800/827/BKPSDMD, Tanggal 26 Oktober2019, Perihal : Konfirmasi SK Tim Kampanye danTim Pemenangan Calon Bupati Batang Hari 20212024 (Sesuai Dengan Asili);6.

, hal ini lah menunjukan tipumuslihat dari PELAWAN:bahwa atas Surat yang telah disampaikan oleh PELAWAN, makaTERLAWAN sudah memberikan jawaban atas surat PELAWANsebagaimana tertuang dalam Nomor : 800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal :Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat PNS, pada bulan Februari 2019, yang pada dasarnyamenyatakan sebagai berikut :71.

Bahwa Banding Administratif atas Keputusan tersebut seharusnyadapat saudara sampaikan melalui Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEK) di Jakarta.Bahwa memperhatikan surat TERLAWAN Nomor : 800/040/BKPSDMD/II/2019,Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatPNS, pada bulan Februari 2019 tersebut yang telah menolak atau tidak dapatditerima keberatan PELAWAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b joPasal 7 Peraturan

NIP. 19810606200512013, tanggal 1 November 2018 ;Bukti P3 : Fotokopi Tanda terima Keberatan, tanggal 1 November 2018 ;Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 06 /PLW/2019/PTUNPGPBukti P4: Fotokopi sesual asli Surat Walikota PangkalpinangNomor:800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas SuratKeputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Jawabannya

Yuyun Fitria, A.Md, NIP. 19810606200512013 ;BuktiT 2: Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang Nomor : 06/G/2019/PTUN.PGP, tanggal 04 Februari2019 ;Bukti T3 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor : 470/KEP/ BKPSDMD/X/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Februari 2019 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pelawan jugamengajukan 2 (

Bahwa Saksi tidak tahu Surat Walikota Pangkalpinang Nomor : 800/ 040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan Atas Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor : 470/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2019 (buktiT3).NURLELA, Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Gabek Satu. Bahwa Saksi sebagai Sekertaris di Kelurahan Gabek Satu, sejak tahun 2017. Bahwa Pelawan principal di Kantor saksi sebagai Staf Biasa.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang PemberhentianKepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengannomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIASAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali kota PaluNomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 TentangPemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palusesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIASAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palu Nomor:880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai denganLampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD.,dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017.

Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;Bahwa demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihaktidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalahyang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa dalam sengketa ini danyang menjadi obyek sengketa yang harus diuji legalitasnya tersebut adalahSurat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017.

TentangPemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu,Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanWalikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (duapuluh tiga);Bahwa dari segi kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa yangberupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017.Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah KotaPalu, Tanggal 31 Oktober 2017

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Pada tanggal 26 Desember 2018 kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah(BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikanundangan/panggilan Penggugat untuk menghadap kepala BKPSDMDProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyerahan SKPTDH (Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1011/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1011/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Putri Dewi Damayanti, S.

Saksi atas nama Fitri Dwiyanti menerangkan :Bahwa saksi saat ini bertugas di Inspektorat Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Bahwa saksi sebelumnya saksi bekerja di BKPSDMD;Bahwa saksi di BKPSDMD sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan16 Januari 2019;Bahwa saksi sebelum di BKPSDMD bertugas di Biro Hukum;Bahwa saksi di Biro Hukum sejak tahun 2017;Bahwa saksi di BKPSDMD sebagai penilaian informasi dankesejahteraan;Bahwa saksi di tahun 2018, ada 22 orang pegawai ASN terkena tindakpidana korupsi;Bahwa

, maka pegawai pada Badan dan Sumber Daya ManusiaDaerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikanobjek sengketa a quo melalui ekspedisi JNE pada tanggal 8 Januari 2019dengan No.

/2018, Tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaPutri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 197604012002122007 (Vide Bukti P6 = T1) ;Menimbang, bahwa Badan dan Sumber Daya Manusia Daerah(BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.

;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat keluar, memang benarObjek Gugatan telah dikirim melalui jasa pengiriman JNE, atas kejadiantersebut, Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan KesejahteraanASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyerahkan kembali Objek Gugatanyang ada di arsip kantor BKPSDMD pada tanggal 28 Pebruari 2019;4.

Bahwa, Pada tanggal 26 Desember 2018 kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah(BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan suratundangan/panggilan Penggugat tertanggal 21 Desember 2018 untukmenghadap kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalamrangka penyerahan SK PTDH (Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau

Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada angka1 (Satu) Halaman 2 (dua) mengenai Pegawai dan staf BKPSDMD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung datang ke Lembaga Permasyarakatan TuatunuHalaman 17 dari 61 him.

Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGPalat tulis dan perlengkapan lainnya guna penyusunan surat keberatan dan fasilitasipenyampaian upaya keberatan tersebut kepada Tergugat;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Elvin Fahluzi, tidak terbuktiadanya upaya dari pihak BKPSDMD untuk fasilitasi tersebut, melainkan hanyaarahan dari perwakilan BKPSDMD agar Sdr.

Herman Supriatna, dkk (19 orang), yangmana nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat tersebut (videBukti T18); Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, Kepala BKPSDMD Provinsi KepulauanBangka Belitung mengirimkan Nota Dinas Nomor: 800/055/BKPSDMD/2018yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hal:Permohonan tanggapan dan saran terhadap PNS yang dijatuhi hukumanpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (videBukti T13);Halaman 57 dari 61 him.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas

nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Bahwa, Penggugat menerima surat dari BKPSDMD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung tanggal 21 Desember 2018 untuk menghadapKepala BKPSDMD untuk menerima Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, namun Penggugat tidak hadir;26.

);Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat dari Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si Tanggal 6 Mei 2019,Perihal Sikap Keberatan Atas Terbitnya Surat keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1019/BKPSDMD/2018tentang

Ardiansyah, ST, M.Si NIP.197108032002121003 yang ditujukan kepada GubernurKepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Bukti Tanda Terima Surat Perihal Sikap Keberatan Atas TerbitnyaSurat keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An.

dan Penggugat terkena kasus Tipikor, maka secara otomatisakan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkankembali yang bersangkutan; Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidakkami sampaikan ke BKN; Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernahbeberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanyaBKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukanPengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung

FERY HARDIANTO Bahwa saksi saat ini bertugas di BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung sebagai Analis Diklat; Bahwa saksi bertugas di BKPSDMD Pemprov Kepulauan BangkaBelitung sejak September 2018; Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2009sampai dengan Tahun 2018; Bahwa setahu saksi dihadirkan di persidangan karena Pak Deddymengajukan gugatan atas SK Pemberhentian Penggugat sebagai PNS; Bahwa setahu saksi, Penggugat

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;

Bahwa, Pada tanggal 26 Desember 2018 kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung menyampaikan surat undangan/panggilan Penggugattertanggal 21 Desember 2018 untuk menghadap kepala BKPSDMD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyerahan SK PTDH (SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana

Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2019 atas nama Marati(istri dari Tatang Rizani, SE) mewakili Tatang Rizani, SE datang ke BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung (BKPSDMD Provinsi Kepulauan BangkaBelitung) dalam rangka meminta kembali Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Bahwa oleh karena Penggugat menolak dan tidak mau menerima objeksengketa, maka BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikanatau mengirimkan objek sengketa asli melalui ekspedisi JNE pada tanggal 08Januari 2019 No.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 atas nama Marati (istri dari Tatang Rizani,SE) mewakili Tatang Rizani, SE datang ke BKPSDMD dalam rangka memintakembali Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama TatangRizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001 (objek sengketa).

Herman Supriatna, dkk (19 orang), di mananama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat tersebut (vide Bukti T17); Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan Nota Dinas Nomor : 800/055/BKPSDMD/2018 yang ditujukankepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hal : Permohonan tanggapan dansaran terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat ;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal

Noor Nedi, M.Si., NIP. 19630804 198903 1 010 ;

Bahwa, pada tanggal 30 April 2019 PENGGUGAT telah memintasecara lisan mengambil OBJEK SENGKETA di Kantor BKPSDMD danmenerima nomor SK PTDH tersebut sebagai OBJEK SENGKETA, yangsecara fisik diserahkan oleh Kabid Penilaian kinerja, Informasi danKesejahteraan ASN BKPSDMD, pada tanggal 22 Juli 2019 yang dituangkankedalam Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur kepulauan BangkaBelitung tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAIPEGAWAI NEGERI kepada PENGGUGAT;2.

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018dan langsung ke kantor BKPSDMD untuk menerima Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 tanggal19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya dengan Jabatan, namun Drs.

jugatelah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018,tentang PTDH An.

Noor Nedi, M.Si NIP 196308041989031010 tanggal10 Mei 2019;30.Bahwa, atas surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/1015/BKPSDMD/2018, tentang PTDH An. Ir.

Bahwa, Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 27 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakanPenggugat menerima surat dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan BangkaBelitung pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan Penggugatlangsung datang ke kantor BKPSDMD untuk menerima objek sengketa,namun Drs. H. Sahirman, M.Si tidak berada ditempat sehingga Penggugatsaat itu tidak dapat menerima SK tersebut. Adapun tanggapan Tergugatsebagai berikut:a.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintan KotaPangkalpinang A.n. Yuyun Fitria, A.Md.

Dalam Penundaan1.bahwa Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah KotaPangkalpinang A.n. Yuyun Fitria, A.Md.

Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Dilingkungan Pemerintan Kota Pangkalpinang A.n. YuyunFitria, A.Md.

Yuyun Fitria, A.Md NIP.19810606200512013, Tanggal 01 November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Keberatan, Tanggal01 November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Walikota PangkalpinangProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor800/040/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan atas SuratKeputusan Walikota Pangkalpinang Nomor470/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai PNS, Tanggal ......

Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor :005/028/BKPSDMD/IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018(vide bukti T13) ;8. Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018 (vide bukti T14) ;9. Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada PIt.Walikota Pangkalpinang Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 PerihalPermintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan /Korupsi atas nama : 1. Muhammad Rabin, SE.,MM 2.Ir. Aldisar Qomara3.Suhairi, SKM 4.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talaksatu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.10.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di SD Inpres KeraKera dan telah mendapatkan izin perceraianyang dikeluarkan oleh Plt Kepala BKPSDMD, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 862/4222/BKPSDMD/VI/2021, tertanggal 02 Juli 2021;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Putyang dikeluarkan oleh Plt Kepala BKPSDMD, tenteasgpdPembernean wlanPerceraian Nomor: 862/4222/BKPSDMD/V1I/2021, tertanggal O02 Juli 2021,sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehatiPenggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untukumum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinyakarena

sebanyak dua kali melalui Media Massa, RadioRepublik Indonesia, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, hal ini telah memenuhiPasal 27 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil, di SD Inpres KeraKera dan teletomuensiaeatkarmianperceraian yang dikeluarkan oleh Plt Kepala BKPSDMD

, tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: 862/4222/BKPSDMD/V1/2021, tertanggal 02 Juli 2021,sehingga hal ini telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pememrintah Nomor 10Tahun 1983 Jo Peratturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehinggaperkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganyatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruSs menerus disebabkanTergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telahmeninggalkan Penggugat sejak September 2019

T1 : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 469/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Suhairi, SKM NIP.196405081994031003;2. T2 : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor:880/289/BKPSDMD/X/2018 Tanggal O04 Oktober 2018, HalPermintaan Pemberhentian PNS atas perkara pidana dalamJabatan/Korupsi atas nama: 1. Muhammad Rabin, SE., MM, 2. Ir.Aldisar Qomara, 3.

T5 : Surat dari Walikota Pangkalpinang Nomor: 800/042/BKPSDMD/1/2019 Tanggal Februari 2019, Hal Keberatan atas SuratKeputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 469/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS, yang ditujukan kepada Saudara Suhairi, SKM;6. T6a : Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 382/Pid.B/2008/PN.PKP Tanggal 9 Juni 2009;7. T6b : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Pidana No: 43/PID/2009/PT BABEL Tanggal 10 Desember 2009;8.

, dan selanjutnya BKPSDMD menyusundraf SKnya;Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGP Bahwa setelah draf dibuat, berikutnya dilakukan paraf koordinasi, otomatisnaik dari Bagian Hukum, Kepala BKPSDMD, Asisten, dan Sekda, kemudianbaru ke Walikota untuk ditandatangani; Bahwa saksi menerangkan untuk PNS terkena tindak pidana kejahatanjabatan diperlakukan sama yaitu diberhentikan semua; Bahwa Sudara Muhtani tidak diberhentikan oleh Tergugat karena yangbersangkutan sudah mutasi dan

Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor :005/028/BKPSDMD/IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018(vide bukti T13) ;8. Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018 (vide bukti T14) ;9. Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada PIt.Walikota Pangkalpinang Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 tanggal 4Oktober 2018 Perihal : Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidanadalam Jabatan / Korupsi atas nama : 1. Muhammad Rabin, SE.

WalikotaPangkalpinang Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 Perihal : PermintaanPemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan / Korupsi atas nama : 1.Muhammad Rabin, SE., MM 2. Ir. Aldisar Qomara 3. Suhairi, SKM 4. YuyunFitria, A.Md 5.

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil PelelanganNomor: 19/ POKJA /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yangditerbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan PengadaanPemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan danMinuman Kegiatan Pelatinan Dasar;3.

BuktiT4Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesualdengan asl).Surat dari CV.

Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai dengan denganasli);Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor: 025/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, PekerjaanBelanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar(fotokopi sesuai dengan dengan asli);Surat Kelompok Kerja (Pokja) 1, Nomor: 07/Pokja I/LPPRL/BKPSDMD/V1/2019, Hal: Penyampaian Jawaban AanwidzingDokumen Tender, tanggal 10 Juni 2019, disampaikan kepadaCalon Penyedia Makanan dan Minuman Keg.

Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai dengan dengan asli);Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 011/Pokja I/LPPRL/BKDPSDMD/VI /2019 tanggal 13 Austus 2019 (fotokopisesuai dengan dengan asli);Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Pendukung PraTenderNomor: 02/Pokja I/LPPRL/BKPSDMD/V/2019 tanggal 22 Mei2019 (fotokopi sesuai dengan dengan asli);Surat Kelompok Kerja (Pokja) 1, Nomor: 01/Pokja I/LPPRL/BKPSDMD/V/2019, Hal: Penyampaian Hasil PembahasanDokumen Tender, tanggal 21 Mei 2019, disampaikan kepadaPPK

Pelatihan Dasar, tanggal 22 Mei 2019, disampaikankepada Ketua Tim TP4D (fotokopi sesuai dengan dengan asli);Surat Kelompok Kerja (Pokja) Il, Nomor: 09/Pokja I/LPPRL/BKPSDMD/V1/2019, Hal: Laporan Pemberian Penjelasan,tanggal 10 Juni 2019, disampaikan kepada Ketua Tim TP4D(fotokopi Sesuai dengan dengan asli);Surat Kelompok Kerja (Pokja) , Nomor: 026/Pokja I/LPPRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Undangan Pembukaan Penawaran,tanggal 12 Juni 2019, disampaikan kepada Ketua Tim TP4D(fotokopi sesuai dengan dengan

NIP. 197905092005012012.Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, WalikotaPangkalpinang (in casu Tergugat) telah menyampaikan Jawaban kepadaPenggugat sebagaimana Surat Walikota Pangkalpinang (in casuTergugat) Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Perihal Keberatan atasKeputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatPNS tertanggal Februari 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 25Pebruari 2019, yang pada

Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut,Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) telan menyampaikanKeputusan/ Jawaban kepada Penggugat sebagaimana Surat WalikotaPangkalpinang (in casu Tergugat) Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019,Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:471/KEP/BKPSDMD/ X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS tertanggal Februari 2019, yangditerima Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2019;5.

Nomor:800/039/BKPSDMD/II/2019, Hal: Keberatan atas Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, yang pada angka 4dinyatakan sebagai berikut:4.

2019, Perihal: Keberatan Terhadap Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.Usdi Ningsih, S.Si., NIP.197905092005012012 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Usdi Ningsih, S.Si, Tanggal 23Januari 2019, Perihal : Permohonan Banding Administratifterhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :471/KEP/BKPSDMD/ X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 TentangPemberhentian

yang putusan sudahInkrach terkait dengan kasus ini, BKPSDMD memprosesnya dan dibahas dirapat untuk menyamakan persepsi:; Bahwa proses pemberhentian sifatnya menunggu surat rekomendasi dariBKPSDMD; Bahwa sejak saksi bertugas di BKPSDMD, sudah ada namanama yangakan diberhentikan; Bahwa di surat BKN Penggugat dipidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan; Bahwa saksi belum pernah membaca putusan Pengadilan Negeri dalamkasus pidana Penggugat; Bahwa saksi menyatakan benar di Kota Pangkalpinang ada lima PNSyang

Nomor : 800/816/BKPSDMD tanggal 28 Mei 2019Perihal : Tindak Lanjut Keberatan Atas Keputusan Walikota Jambi (Fotokopi sesuai dengan asli);2. Bukti T2Fotokopi Nota Dinas dari BKPSDMD Kota Jambi kepadaWalikota Jambi nomor: 586/BKPSDMD tanggal 21 Mei 2019Hal : Tanggapan Keberatan Atas Keputusan Walikota JambiNomor : 880/125/BKPSDMD tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatana.n. Hermansyah RH, SH.

Bukti T3Fotokopi Nota Dinas dari BKPSDMD Kota Jambi kepadaWalikota Jambi nomor: 292/BKPSDMD tanggal 14 Maret2019 Perihal: Mohon Penandatangan Keputusan Walikota Jambi tentang Pemberhentian karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan. (Fotokopi sesuaiHalaman 34 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIdengan aslinya);4.

Fotokopi Nota Dinas BKPSDMD Kota Jambi kepadaWalikota Jambi Nomor: 1456/BKPSDMD tanggal 31Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Pemberhentian PNS a.n. Hermansyah RH, S.H. karena melakukan tondakpidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan. (Fotokopi sesuaidengan Aslinya);11. Bukti T11 !

Fotokopi Nota Dinas BKPSDMD Kota Jambi kepadaWalikota Jambi Nomor: 1382/BKPSDMD tanggal 18Desember 2018 Perihal: Mohon Persetujuan Pemberhentian karena melakukan tindak pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan a.n. Hermansyah RH, S.HNip.19650929 199602 1 002 (Fotokopi sesuai denganHalaman 36 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIAslinya);12.

Fotokopi Nota Dinas BKPSDMD kepada Walikota Jambimelalui Sekda Nomor 1540/BKPSDMD tangal 23 November2017 perihal Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota jambi tentang Pemberhentian Sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil a.n. Hermansyah RH, S.H. (Fotokopi sesuaidengan Aslinya);20. Bukti T20 !Fotokopi Nota Dinas BKPSDMD kepada Walikota Jambimelalui Sekda Nomor 1136/BKPSDMD V.2 tangal 3November 2017 perihal Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hermansyah RH, S.H.