Bahwa PE AGugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanaizin Pimpinan yang dikeluarkan oleh A/N Bupati Kabupaten Donggala,Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Donggala (BPKSDM) Nomor: 800.09/BPKSDM/1082/X1/2021;2, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isiriyang Sah menurut Hukum, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan Oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan MarawolaNomor: 263/14/X1/2014, Tanggal 30 November 2014;g.

,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan KabupatenCirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSANBUPATI CIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu)lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAANMELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBONNomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentangPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERISIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGANPEMERINTAH

NENENGHASANAH sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATICIREBON Nomor : 821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembarSURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM,dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKANTUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tgl 3 oktober20181 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orangorangyg tdk mau menyelesaikan kewajibannyaHalaman 20 dari

,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATICIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembarSURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, danHalaman 86 dari 120 Putusan Nomor 1 19/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.1 (satu) Iembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGASNomor : 820/2265/BPKSDM.1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBONNomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal

NENENG HASANAH) sebagaiSekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembarDAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor :821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAANPELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURATPERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tgl 3 oktober20181 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orangorang ygtdk mau menyelesaikan kewajibannya1 (buah) buku

,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan KabupatenCirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSANBUPATI CIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu)lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor :820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAANMELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBONNomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentangPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERISIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI

tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berusahamenasehati Pemohon untuk dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapitidak berhasil;Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada DinasPertanian Kabupaten Luwu dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untukmelakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 800/071/BPKSDM

Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidangdengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan telah memperoleh jjin perceraian dari Pejabat yang berwenangsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawal Negeri Sipil dengan Nomor800/071/BPKSDM

,tanggal 23 Februari 2018 untuk sidang tanggal 1 Maret 2018 dantanggal O05 Maret 2018 untuk sidang tanggal 13 Maret 2018 ternyataketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin bercerai dariBupati Ende Nomor : BPKSDM.800/9031/PP/XII/2017 tanggal 21Desember 2017

mengajukan alat bukti lagidan menyampaikan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap padakeinginannya untuk mentalak Termohon ;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak8terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraianNomor : BPKSDM

pernikahandengan Termohon;Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuaidengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untukmengikrarkan talak satu raji;Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan suratketerangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Pasar Utara,dan ditanda tangani oleh Bupati, dengan Nomor 873/287/BPKSDM

maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di muka;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) telah melampirkan Surat izin melakukan perceraian dari Pejabat/atasanPenggugat, yaitu izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh BupatiPenajam Pasar Utara tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor873/287/BPKSDM

tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sudahmengajukan surat izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimanaSurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPKSDM

dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat izin atasan untukbercerai dengan Tergugat, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPKSDM

, ternyata mediasitidak berhasil;Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi agar kembali rukun membina rumahtangga, namun tidak berhasil;Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMPNSatap Lumaring Kabupaten Luwu dan telah mendapatkan surat izin dariatasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannyaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/068/BPKSDM

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu yang dikeluarkan BupatiLuwu Nomor: 800/068/BPKSDM/V1I/2021, tertanggal 29 Juni 2021,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sertatelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, olen Ketua Majelisdiberi tanda bukti P.2;B. Saksi1.

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor 800/068/BPKSDM/V1/2021,tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat Pemohon telah menempuh prosedursebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan dankarenanya permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Pemohonmerupakan orangorang yang tidak terhalang oleh hukum untuk

Padaepisode ini saya khusus menelaah tentang dinamika kasus A yang sekarangberada di Wisma Karantina BPKSDM Provinsi Kep. Babel dalam kondisi sehattanpa gejala. Kita mulai ditanggal 15 Mei, saat menerima kabar bahwa katanyaMH positif (?),si A melakukan Tes Swab bersama dengan dr. F dan dr. T, karenariwayatnya pernah berkontak erat dengan MH di Pasar Pagi Pangkalpinang padatanggal 11 Mei yang lalu.Si A ini lalu disiplin melakukan isolasi mandiridirumahnya.

Padaepisode ini saya khusus menelaah tentang dinamika kasus A yang sekarangberada di Wisma Karantina BPKSDM Provinsi Kep. Babel dalam kondisi sehattanpa gejala. Kita mulai ditanggal 15 Mei, saat menerima kabar bahwa kataanyaMH positif (?),si A melakukan Tes Swab bersama dengan dr. F dan dr. T, karenariwayatnya pernah berkontak erat dengan MH di Pasar Pagi Pangkalpinang padatanggal 11 Mei yang lalu.Si A ini lalu disiplin melakukan isolasi mandiridirumahnya.

Pada episode ini sayakhusus menelaah tentang dinamika kasus A yang sekarang berada di WismaKarantina BPKSDM Provinsi Kep. Babel dalam kondisi sehat tanpa gejala. Kitamulai ditanggal 15 Mei, saat menerima kabar bahwa kataanya MH positif (?),siAmelakukan Tes Swab bersama dengan dr. F dan dr. T, karena riwayatnya pernahberkontak erat dengan MH di Pasar Pagi Pangkalpinang pada tanggal 11 Meiyang lalu.Si A ini lalu disiplin melakukan isolasi mandiri dirumahnya.

Pada episode ini sayakhusus menelaah tentang dinamika kasus A yang sekarang berada di WismaKarantina BPKSDM Provinsi Kep. Babel dalam kondisi sehat tanpa gejala. Kitamulai ditanggal 15 Mei, saat menerima kabar bahwa kataanya MH positif (?),siAmelakukan Tes Swab bersama dengan dr. F dan dr.

Bahwa untuk Point 7, tergugat membenarkan bahwa telahmelaporkan Penggugat ke BPKSDM Kabupaten Kuningan dikarenakanPenggugat telah bermain serong/selinggkuh;8. Bahwa untuk Point.8, tergugat membantah bahwa tidak benartergugat suka mengamuk kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, terguga mohon denganhormat sudilah kiranya Hakim Majelis Pengadilan agama sumber berkenanmemutuskan:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian2.

Bahwa dalil Tergugat pada point 7 yang menyatakan bahwa Tergugatmelaporkan kepada Penggugat ke BPKSDM Kabupaten Kuningandikarenakan Penggugat telan bermain serong/selingkuh adalah tidak benardan merupakan ffitnan belaka sehingga Tergugat harus bisamembuktikannya.7. Bahwa dalil Tergugat pada point 8 yang membantah Tergugat sukamengamuk kepada Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa untuk Point.6, Tergugat membenarkan melaporkanPenggugat kepada BPKSDM Kabupaten Kuningan;7. Bahwa tergugat membenarkan telah melaporkan penggugat kepadakepolisian karena tergugat dianiaya oleh Penggugat;8.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Ajakkang dantelah mendaftarkan Surat Izin Cerai dengan Nomor 800/0512/V/BPKSDM/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati tertanggal 16 Mei 2018;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraanmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenanmenjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1.

Tergugat;Telah memeriksa alat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDonggala, Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tertanggal 4 November 2021 telahmengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanaizinPimpinan yang dikeluarkan oleh A/N Bupati Kabupaten Donggala, KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Donggala (BPKSDM

) Nomor: 800.09/ BPKSDM/854/VIII/2021;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang sahmenurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja nomor 12/97/XII/ 2004, tanggal11 September 2004;Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah sebagai mana Poin Posita 2(Dua) diatas, dahulunya Pengguagat berstatus sebagai Perawan danTergugat berstatus Perjaka;Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersamadi Desa Sibado dirumah Orang

Sande Tippo; 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/328//BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E.; 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/964/BKD, tanggal 23 Nopember 2019; 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/009/BPKSDMII

Sande Tippo;1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Walikota Palopo denganNomor: 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014;1 (Satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor:820/328/BPKSDM/X1/2019, tanggal 14 November 2019;Dikembalikan Pina Tukaran, S.E.;Hal. 17 dari 48 Hal.

Putusan No.887/PID.SUS/2021/PT MKS1. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019;2. 1 (Satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor:820/009/BPKSDM/I/2017, tanggal 03 Januari 2017;Dikembalikan kepada Hasmawaty, S.E.7.

Sande Tippo. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014; 1 (Satu) lembar fotocopy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/328//BPKSDM/X1/2019, tanggal 14 Nopember 2019;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E. 1 (Satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/964/BKD, tanggal 23 Nopember 2019; 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/009/BPKSDM/I

Sande Tippo;1 (Satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014;1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopodengan Nomor :820/328//BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E.1 (satu) lembar Foto copy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/964/BKD, tanggal 23 Nopember 2019;1 (Satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor :820/009/BPKSDM/I/

keharmonisan dalam rumah tanggaPemohon dengan Termohon mengakibatkan keutuhan rumahtangga tidak dapat dipertahankan lagi sehinga Pemohonberkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaikmengakhiri permasalahan rumah tangga dengan termohon;Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang masih aktif dan terlebih dahulu mengajukan PermohonanIzin Cerai kepada atasan pada sejak tanggal 09 Januari 2019;Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohontidak mendapatkan Izin Cerai dari BPKSDM

ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PuskesmasLarompong Kabupaten Luwu dan telah mendapatkan surat izin dari atasanuntuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/041/BPKSDM

2021/PA.BlpRepublik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidangdengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan telah memperoleh jjin perceraian dari Pejabat yang berwenangsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor800/041/BPKSDM

pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPT SDN 67Bangkudu Kabupaten Luwu, dahulu di SD Negeri 62 LareLare KabupatenLuwu dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan prosesperceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor 800/062/BPKSDM

Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidangdengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan telah memperoleh jin perceraian dari Pejabat yang berwenangsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor800/062/BPKSDM

Sande Tippo; 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014; 1 (Satu) lembar fotocopy petikan putusan Walikota Palopo denganNomor : 820/328//BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E.; 1 (Satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/964/BKD, tanggal 23 Nopember 2019; 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/009/BPKSDMI

Putusan No.888/PID.SUS/2021/PT MKS20. 1 (Satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo denganNomor: 820/328/BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 November 2019;21. 1 (Satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019;22. 1 (Satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor: 820/009/BPKSDM//I/2017, tanggal 03 Januari 2017Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Allung Padang;7.

Sande Tippo 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014; 1 (Satu) lembar fotocopy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/328//BPKSDM/X1/2019, tanggal 14 Nopember 2019;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/964/BKD, tanggal 23 Nopember 2019; 1 (Satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo denganNomor : 820/009/BPKSDM/I/

WAYAN URIP belum punya uang;oo Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi WAYAN URIPmenyerahkan uang sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)sebagai uang muka kelengkapan berkas pemutihan tenaga honorer% Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa menghubungiSaksi WAYAN URIP untuk melunasi sisa biaya pemutihan honorersejumlah Rp 4.000.000, dengan jangka waktu paling lambat 10 Oktpber2020; Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi, Saksi WAYANWIDIANE, Saksi KADEK WIRATA, dan Saksi WAYAN GAME menujukantor BPKSDM

untuk menanyakan terkait SK Pengangkatan yangetlah diserahkan Terdakwa dan dijawab Pegawai BPKSDM KabupatenKapuas bahwa SK tersebut palsu;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;3.

membayaragarpenggajian segera diproses;oo Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi diberi tahu olehTerdakwa akan ada pemutihan honorer sekaligus pengangkatan PNS,dengan syarat membayar uang sejumlah Rp 4.500.000,(empat jutaHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN KIklima ratus ribu rupiah sebagai uang pengurusan berkas, namun Saksitidak membayar dan memutuskan tidak jadi mendaftar kerja di dinastransmigrasi; Bahwa kemudian Saksi WAYAN WIDIANE dan Saksi KADEKWIRATA mengajak Saksi ke kantor BPKSDM

untuk mengecekkebenaran SK Pengangkatan PNS yang telah diberikan oleh Terdakwa;% Bahwa setelah di cek, pegawai BPKSDM bahwa SK tersebutpalsu; Bahwa sampai saat ini Saksi belum bekerja di tempat yangtelah dijanjikan Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;5.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada SD InpresAjakkang dan telah mendapatkan Surat Izin Cerai dengan Nomor:800/0512/V/BPKSDM/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Barrutertanggal 16 Mei 2018.9.

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ke PengadilanAgama Barru, Pemohon telah mendapat Surat Izin Cerai dari Kantor BupatiBarru dengan No. 800/1090/BPKSDM tanggal 14 November 2017.10.Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adakeharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tanggaang b i iy g ahagia, sehingga Pemohon Sudah tidak dapat lagi mempertahankanikatan pernikahan dengan TermohonBerdasarkan alasan/dalildalil diPengadilan Agama cq Majelis di atas

dan 1 (satu) lembar memo atas nama anak saksi Didik danmengatakan bahwa anak saksi Didik sudah masuk data base serta sudahharus mulai bertugas pada tanggal 13 Maret 2017;Bahwa yang membuat saksi Didik yakin akan katakata terdakwa adalahterdakwa seorang PNS bagian umum Pemkab Situbondo, akan tetapi hinggasekarang anak saksi Didik yang bernama Dana Andrian tidak pernah masukdata base dan diangkat sebagai PNS di Pemkab Situbondo;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ehwan Darianto yang merupakanKasubid BPKSDM

satu bulan, saksiDana Andrian dipindahkan bekerja di rumah terdakwa dan diberi tugas menulissurat keluar Surat masuk di rumah terdakwa;Menimbang, bahwa yang membuat saksi Didik yakin akan katakataterdakwa adalah terdakwa seorang PNS bagian umum Pemkab Situbondo,akan tetapi hingga sekarang anak saksi Didik yaitu saksi Dana Andrian tidakpernah masuk data base dan tidak pernah diangkat sebagai PNS di PemkabSitubondo;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ehwan Dariantoyang merupakan Kasubid BPKSDM