B.1025 tanggal 30 Oktober 2000 perihal Mekanisme Percepatan Bantuan Pangan untuk Pengungsi, Surat Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial BKSN (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional)Nomor 10/D.III/1/2001 tanggal 18 Januari 2001 yang direalisasikan denganPrinlog Bulog Nomor : T90/0130 2001/ Log. Untuk Malaku sejumlah 2.580.732 Kg dengan harga sesuai Prinlog Rp.2.645,/Kg. ;2.

Surat BKSN Nomor : 48/PKB/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 perihal Pengadaan Beras sebanyak 14.744.901 Kg. untuk pengungsi di 12 Propinsi melaluiBKSN yang direalisasikan dengan prinlog Bulog Nomor : T1078/05 302001/Log untuk Propinsi Maluku sejumlah 2.580.732 Kg dengan hargasesuai Prinlog Rp.1000,/Kg3.

Surat BKSN Nomor 71 /D.III/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 PerihalPengadaan Beras sebanyak 22.188.602,8 Kg. untuk Pengungsi di 18propinsi melalui BKSN (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional) yangdirealisasikan dengan Prinlog No.T1233/06 22 2001/Log untuk MalukuSebanyak 4.473.268,8 Kg dengan harga sesuai Prinlog Rp.2.645,/Kg.4. Surat Direktur Jenderal Penanggulangan masalah Sosial dan KesehatanDepartemen Sosia RI.

Surat BKSN Nomor : 48/PKB/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 perihal Pengadaan Beras sebanyak 14.744.901 Kg. untuk Pengungsi di 12 Propinsimelalui BKSN yang direalisasikan dengan prinlog Bulog Nomor : T1078/0530 2001/Log untuk Propinsi Maluku sejumlah 2.580.732 Kg dengan hargasesuai Prinlog Rp.1000,/Kg3.

Peninjauan Kembalikepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan menempatkan Menteri Sosial RI sebagaiTergugat II, maka gugatan tersebut adalah obscuur libel(tidak jelas/kabur), karena dengan ditetapkannya KeputusanPresiden No. 355/M Tahun 1999 mengenai pembentukan KabinetPersatuan Nasional, Menteri Sosial (Departemen Sosial)tidak tercantum, dan sebagai penggantinya telah ditetapkanKeputusan Presiden No. 152 Tahun 1999 tentang BadanKesejahteraan Nasional (BKSN

), dengan demikian gugatanharus ditujukan kepada Kepala Badan Kesejahteraan SosialNasional (BKSN);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan NegeriBandung No. 76/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 25 Juli 2000adalah sebagai berikutDALAM PROVISI:Menolak tuntutan provisi Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1.

atas namaDepartemen Sosial RI, dan saat ini statusnya masih tetapatas nama Departemen Sosial, walaupun kelembagaanDepartemen Sosial pernah mengalami beberapa kaliperubahan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 355/MTahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet PersatuanNasional tanggal 26 Oktober 1999, (Menteri Sosial tidaktercantum dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional), danpada tanggal 7 Desember 1999 ditetapkan KeputusanPresiden Rl Nomor 152 Tahun 1999 tentang BadanKesejahteraan Sosial Nasional (BKSN

Mayor Jenderal TNI Moerwanto.9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nornor. 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Sosial.11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.12. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris Marion Silitonga

Berdasarkan permohonan YCHU tersebutkemudian diterbikan SK BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16Agustus 2000 yang memberikan Hak Pakai selama dipergunakan olehYCHU berkedudukan di Jakarta atas tanah seluas 7.902 m2 danditerbitkan menjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas 7.902 m2 atasnama YCHU.Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional(BKSN) bersurat kepada Kepala BPN sesuai surat No. 376/K/TX/2000tanggal 19 September 2000 perihal permohonan penangguhan SKBPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal

Hal ini sesuai pula dengan KeputusanPresiden Nomor 152 Tahun 1999 tanggal 7 Desember1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.Dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwaseluruh asset dan personil eks Departemen Sosial RIdialihkan kepada BKSN sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Setelah Departemen Sosial RI dibentuk kembali,Menteri Sosial RI dengan surat No.

Mayor Jenderal TNI Moerwanto.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nornor. 27/HUK/1995tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial NasionalNomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris MarionSilitonga, SH.

Mayor Jenderal TNI Moerwanto.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nornor. 27/HUK/1995tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial NasionalNomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang = Organisasi dan TataKerjaDepartemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris MarionSilitonga, SH.

Departemen Sosial dialinkan kepada BKSN sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku. Bahwa Terdakwa H.

No.88 PK/Pid.Sus/2016selama dipergunakan oleh YCHU berkedudukan di Jakarta atas tanahseluas 7.902 m2 dan diterbitkan menjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas7.902 m2 atas nama YCHU.Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)bersurat kepada Kepala BPN sesuai Surat No. 376/K/IX/2000 tanggal 19September 2000 perihal permohonan penangguhan SK BPNNo.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, yang pada pokoknya memintapenangguhan SK BPN tentang pengalinan hak pakai atas tanah dariYDBKS

Dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asetdan personil eks Departemen Sosial dialinkan kepada BKSN sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, S.H. selaku KetuaYayasan YCHU pada tanggal 6 Maret 2000 telah mengajukanpermohonan untuk mengalihkan hak pakai atas nama YDBKS menjadihak pakai atas nama YCHU ke Badan Pertanahan Nasional denganmelampirkan 3.

BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus2000 yang memberikan Hak Pakai selama dipergunakan oleh YCHUberkedudukan di Jakarta atas tanah seluas 7.902 m2 dan diterbitkanmenjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas 7.902 m2 atas nama YCHU.Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)bersurat kepada Kepala BPN sesuai Surat No. 376/K/IX/2000 tanggal 19September 2000 perihal permohonan penangguhan SK BPNNo.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, yang pada pokoknyameminta penangguhan SK.

Nornor 27/HUK/1995tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosiai NasionalNomor01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 06/HUK/2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisasi, Akta NotarisMarlon Silitonga, S.H.

530.24300 tanggal 14 Oktober 1999 yang pada pokoknyamenyetujul percepatan pengalihan 3 sertifikat hak pakai tersebut kepadaYCHU.Bahwa pada akhir Tahun 1999 Departemen Sosial dilikuidasi menjadiBadan Kesejanteraan Sosial Nasional oleh Pemerintahan PresidenABDURAHMAN WAHID sesuai Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999tanggal 7 Desember 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.Dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asset danpersonil eks Departemen Sosial dialinkan kepada BKSN

Dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruhasset dan personil eks Departemen Sosial RI dialinkan kepada BKSN sesuaiketentuan perundangundangan yang berlaku.Setelah Departemen Sosial RI dibentuk kembali, Menteri Sosial Rl dengansurat No.

No. 1504 K/Pid.Sus/2013seluas 7.902 m2 dan diterbitkan menjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas7.902 m2 atas nama YCHU.Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)bersurat kepada Kepala BPN sesuai surat No. 376/K/IX/2000 tanggal 19September 2000 perihal permohonan penangguhan SK BPNNo.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, yang pada pokoknyameminta penangguhan SK BPN tentang pengalihan hak pakai atas tanahdari YDBKS menjadi hak pakai atas nama YCHU dengan pertimbanganbahwa

Mayor Jenderal TNI Moerwanto..1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nornor.27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosiai NasionalNomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Sosial.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 06/HUK/2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosiai;1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta NotarisMarlon Silitonga, SH.

Dimana secara sepihak, Tergugatmenetapkan pelaksanaan kebijakan sistem kerja secaraborongan, untuk dua bagian/Departemen kerja yakni, bagiankerja Knitting dan Linking (Bukti: P10);Bahwa atas pelaksanaan kebijakan tersebut, ParaPenggugat pada tanggal 08 Mei 2008, melayangkan Surat No.005/PTP.SBGTS/DI/BKSN/2008 Hal.

Mohon Penjelasan SecaraResmi dan Tertulis atas tindakan Manajemen yangmemberlakukan sistem kerja borongan di bagian Knitting danLinking, tertanggal 08 Mei 2008, dan tanggal 19 Mei 2008kembali Para Penggugat melayangkan Surat ke 2 (dua) No.006/PTP.SBGTS/DI/BKSN/2008 Hal: Mohon Penjelasan SecaraResmi dan fTertulis ke Il atas' tindakan Manajemen' yangmemberlakukan sistem kerja borongan di bagian Knitting danLinking (Bukti : P6, P7, dan P9);Bahwa atas ke 2 (dua) Surat Para Penggugat tersebut,Tergugat

Bksn Bahwa terdakwa AHMAD IMAM FAUZI alias IMAM bin M. KUSNO, padahari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di Kp. PekopenRt.02/04 Ds.

Bahwa kepemilikan Departemen Sosial atas tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Padjadjaran No. 50 Bandung juga dikuatkan oleh SeketarisMenteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) No. 522/S.PAN/XV2000 Tanggal 01 Nopember 2000 Peri hal PSBN Wyata GunaBandung Sebagai Unit Pelaksana Teknis BKSN (sekarang DepartemenSosial RI ) adalah Panti yang tidak termasuk P3D yang diserahkan kepadaPemda Propinsi Jawa Barat dan Surat No. 593/309 Disrum tentang statustanah/ rumah Komplek SLB A Negeri

Semeru III No. 32 Surakarta denganakte pendirian Nomor: 531.05.67 NPWP 15821842, akte perubahan Nomor: 36/14.10.94,akte perubahan II Nomor: 7431032000 pelindung Pati TNIAD, TNIAL, TNIAU danPolri, BKSN/Depsos RI Nomor: 314/O0RSOS/1294, dengan tugas:1. Melaksanakan usaha pengelolaan jasa bantuan modal kepada calon anggota binaan,kepada para pedagang kecil dengan jasa sesuai kesepakatan kedua belah pihak.Hal 3 dari hal 38 Put.No.48/Pid.B/2015/PN.KIn.2.

Semeru III No. 32 Surakarta denganakte pendirian Nomor: 531.05.67 NPWP 15821842, akte perubahan Nomor: 36/14.10.94,akte perubahan II Nomor: 7431032000 pelindung Pati TNIAD, TNIAL, TNIAU danPolri, BKSN/Depsos RI Nomor: 314/O0RSOS/1294, dengan tugas:1. Melaksanakan usaha pengelolaan jasa bantuan modal kepada calon anggota binaan, kepadapara pedagang kecil dengan jasa sesuai kesepakatan kedua belah pihak.2.

,Apt NRP.70040687, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001 dan Maimunah,S,Si,Msi Nip.1988104062003122002, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterimadengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorisdisimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putin No. 1 dan Urine An.AyubBin Asmad (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA (+ ) Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN BksN, adimetil34(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan

Bangun Karya Sentosa Nomor 30/BKSN/Njk/X/2011tanggal 25 Oktober 2011 yang memuat identitas(jenis, type, dan merk) barang,yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak/suratperjanjian Nomor 600/657/411.211/2011 tanggal 9 November 2011.e Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 600/657/411.211/2011 tanggal 9 November 2011Nomor 5 huruf b butir 4, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secaracermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,bahanbahan, peralatan

Bangun Karya Sentosa Nomor 30/BKSN/Njk/X/2011tanggal 25 Oktober 2011 yang memuat identitas(jenis, type, dan merk) barang,yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak/suratperjanjian Nomor 600/657/411.211/2011 tanggal 9 November 2011.5 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 600/657/411.211/2011 tanggal 9 November 2011Nomor 5 huruf b butir 4.Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur ke2 melawan hukum telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum.Ad. 3.