AL AFGHANI VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN (BPMP) KABUPATEN SUBANG

KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUS ANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negarapada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara : AL AFGHANI ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Dusun Sukamandi, RT. 30,RW. 08, Desa Ciasem Girang, KecamatanCiasem, Kabupaten Subang ; selanjutnya disebutSebagal ........ 0.00. eeePENGGUGAT /PEMBANDING; Melawans:KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN (BPMP

SARI SEGARA 01, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8894/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal11 Agustus 201 7. 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nnn nenennnes2) KM. SARI SEGARA 02, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8895/BPMP, tanggal 26 Mei 2016, berlaku sampai dengan tanggal1 September 201 7. 222 n nn nnn nn nnn3) KM.

SARI SEGARA 03, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8896/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal1 September 201 7. 2222 n nnn nnn nn nnn4) KM. SARI SEGARA 04, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8897/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal21 Agustus 201 7. 29222 nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nen nnncnnne5) KM.

SARI SEGARA 05, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8898/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal1 September 201 7. 222 n nnn nn nn nena nee6) KM. SARI SEGARA 06, Surat ljin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8899/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal23 Juni 201 7. 222229 22 n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn n ence7) KM.

SARI SEGARA 16, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8902/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal11 September 201 7. 2222222 2222222KM. SARI SEGARA 17, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8903/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal1 September 201 7. 222 n2 nn nn nnn nnn neeKM. SARI SEGARA 18, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8904/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal11 September 201 7.2 222222 n2 none nn eeKM.

SARI SEGARA 19, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8905/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal21 Agustus 201 7. 292222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nen nn nnn neeKM. SARI SEGARA 20, Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor :523.32/8906/BPMP, tanggal 7 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal1 September 201 7. 222222 n nnn nn nnn nnn neeKM.

Putusan Nomor 409 K/TUN/2015Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP pada tanggal 25 Desember 2013, setelahmendapatkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP tertanggal 13 November 2012 dari organisasiPaguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling);Bahwa Pawapeling adalah organisasi yang peduli pada lingkunganhidup, mendapatkan fotocopy IMB tersebut pada saat audiensi denganBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, yaitu padatanggal 23 Desember

Putusan Nomor 409 K/TUN/2015Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012, Garis Sempadan Pagar yang tertera di dalam 10m dari As jalan dan Garis Sempadan Bangunan ditetapkan 15 mdari As jalan, Namun pada faktanya Garis Sempadan Pagarkurang dari 10 m dari AS jalan;4.

Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalamperkara a quo untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha NegaraIzin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012 batal;D.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;1.

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara IzinMendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012 dengan melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik: AsasAsas Umum Pemerintahan Pelanggaranyang BaikAsas kepastian hukum adalah 1.

Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkaraa quo untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara IzinMendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012 batal;E. Dalam Penundaan;1.

Kepengurusan BPMP AlMuhajirin periode 20192024 untukmelanjutkan kepengurusannya dengan syarat berkoordinasi dengan seksiterkait.b. Masalah Ambulance berkoordinasi dengan Camat Rumbail(TERGUGAT).Bahwa untuk menyikapi hal tersebut Penggugat meminta waktu selama 2(dua) minggu dan Pihak Umbansari Siaga Kelurahan Umbansari(pengurus BPMP AlMuhajirin lama) pada malam rapat saat itu langsungmenjawab tidak bersedia untuk menemui Tergugat sebagaimana hasilputusan rapat;9.

Syahril, SP.d sebagaiKetua BPMP AlMuhajirin Umban Sari Rumbai. 6 suara tidak mengembalikan surat Suara.. 2 suara abstain.(data jejak pendapat terlampir).2.

Bahwa, Pengurus Yayasan AlMuhajirin Kelurahan UmbansariKecamatan Rumbai telah mengundang Pengurus BPMP AlMuhajirinUmbansari Kecamatan Rumbai melalui Surat Undangan No. 05/YYSNAM/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020, acara : Rapat Koordinasi antaraYayasan AlMuhajirin dengan Pengurus BPMP AlMuhajirin, LPM, TokohMasyarakat, Pihak Kelurahan Umbansari dan Pihak Kecamatan Rumbai(Bukti P8 = T9);8.

untuk menentukankelanjutan jabatan Ketua BPMP AlMuhajirin (Penggugat in /itis) (Bukti T16);17.

Bahwa, Badan Pengelola Masjid Paripurna AlMuhajirinmengirimkam Surat No. 045/BPMPAM/2020 tertanggal 10 Nopember2020, Perihal : Perubahan Tampilan yang ditujukan kepada Direktur BankRiau Kepri, ditandatangani oleh Penggugat dan Sekretaris BPMP AlHalaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 48/G/2020/PTUN.PBRMuhajirin yang pada pokoknya menyampaikan bahwa BPMP ALMuhajirintelah menerima bantuan hibah dari Pemprov.

Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izin danrekomendasi pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal danPerizian Provinsi Bali Nomor 463.1/17500.IV/BPMP /2016 tanggal 29Desember 2016.7.

Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia Nomor 463.1/17500.IV/BPMP/2016 tertanggal 29 Desember 2016,diberi tanda bukti P10 ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut dipersidangan paraPemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masingmasing bernama MADE WITARA dan WAYAN SUDIANA dibawah sumpah keduanyamenerangkan sebagai berikut :1.

dan diketahui oleh Bendesa Adat DesaPekraman Sanur, Kepala Desa Sanur Kaja dan Camat Denpasar Selatanserta keluarga besar para Pemohon ; Bahwa Pemohon Nyoman Arsana bekerja di Hotel Bali Beach sedangkanistrinya sebelum mengangkat anak bekerja di restaurant dan sejakmengangkat anak berhenti bekerja ; Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Home Visit dariDinas Sosial Provinsi Bali dan telah diterbitkan Rekomendasi IzinPengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor463.1/17500.IV/BPMP

dan diketahui oleh Bendesa Adat DesaPekraman Sanur, Kepala Desa Sanur Kaja dan Camat Denpasar Selatanserta keluarga besar para Pemohon ; Bahwa Pemohon Nyoman Arsana bekerja di Hotel Bali Beach sedangkanistrinya sebelum mengangkat anak bekerja di restaurant dan sejakmengangkat anak berhenti bekerja ; Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Home Visit dariDinas Sosial Provinsi Bali dan telah diterbitkan Rekomendasi izinPengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor463.1/17500.IV/BPMP

Banjar belong dan diketahui oleh Bendesa Adat Desa PekramanHal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2017/PN DpsSanur, Kepala Desa Sanur Kaja dan Camat Denpasar Selatan sertakeluarga besar para Pemohon ; Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah mendapat Rekomendasiizin dari Dinas Sosial Provinsi Bali serta Rekomendasi Izin PengangkatanAna kantar Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh BadanPenanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tertanggal 29 Desember2016 Nomor : 463.1/17500.IV/BPMP

Bahwa karena keputusan Tergugat yang berupaPenerbitan Izin Pemanfaatan Tanah Nomor591.4/038 BPMP 2009 atas nama PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanBupati Bandung Nomor : 591.4/038 BPMP 2009 TentangPemberian Izin Pemanfaatan Tanah untuk PembangunanPerumahan yang terletak di Desa Lengkong,Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, seluas150.000 meter persegi atas nama PT. Mentari AgungMandiri, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni2009 ; eee ere re re eee ee eee.

Putusan No. 89/G/2009/PTUNBDGdengan Surat Badan Penanaman Modal danPerijinan Nomor : 005/268/BPMP tertanggal25 November 2008 ; Atas dasar pertimbangan bahwa permohonanizin dari pemohon telah memenuhipersyaratan, sehingga Izin PemanfaatanTanah kemudian diterbitkan melalui SuratKeputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4/083BPMP 2009 ; 4.

Menyatakan tetap berlaku dan sah Surat Izin BupatiBandung Nomor : 591.4/038 BPMP 2009 TentangPemberian Izin Pemanfaatan Tanah untuk PembangunanPerumahan yang terletak di Desa Lengkong, KecamatanBojongsoang, Kabupaten Bandung, seluas 150.000 Meatas nama PT. Mentar i AgungMandiri ; 3.

SK Bupati yang diterima oleh Tergugat IIIntervensi, karena SK Bupati Bandung yangdikeluarkan dan diterbitkan untuk Tergugat IlIntervensi adalah Nomor : 591.5/038 BPMP/2009 danbukan Nomor : 591.5/038 BPMP 2009 sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan petitumGUGEIBN f= torr tt ese see tet essen sass3.

Agama Islam .Pekerjaan PNS (Mantan Staff BPMP Kab.Gresik ) . Pendidikan S1.

Manggala IndahMakmuwur.Bahwa Survey lokasi izin tata ruang tersebut untuk melihat lokasi ataubangunan yang nantinya sebagai dasar penghitungan jumlah retribusiIMB..Bahwa prosedur pengajuan IMB pada BPMP Kab.

Inti dari isi memonyanya, mohon yangmengurus ijin ini secara keseluruhan, agar dibantu sesuai prosedur yang ada.Setelah mendapatkan memo tersebut, pada hari itu juga saya beserta bapakSutrisno langsung ke kantor BPMP Kab Fresik, di kantor BPMP tersebutsaya memasukkan dokumen yang kaitannya dengan pengurusan ijin IMBPT Manggala Indah Makmur ke bagian Front Office nya.Bahwa saksi tidak menghadap ke Kepala BPMP gresik saksi hanyamemamsukkan Dokumen di loket pengurusan ijin Fornt Office BPMP KabGresik

SUTRISNO kalau terdakwa adalah petugas BPMP yang dapatmembantu menekan retribusi PT Manggala Indah Makmur dibawah Rp 1.000.000.000, (satumilyar rupiah). Tetapi ANWAR AGUNG mengatakan hal tersebut tanpa sepengetahuanterdakwa. e Bahwa di PT.

SUTRISNO pada bulan Desember 2012, dan sepengetahuan terdakwasampai sekarang SKR dari BPMP Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit excavator merk HITACHI XASIS 200 warna orange dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT ASTINDO DWI KARYA melalui saksi Dimas Gusti Agassy H;- 5 kubik hasil tambang berupa batu pecah;- Surat Ijin Usaha Pertabangan Eksplorasi batuan atas nama KETUT MUPU PARWATA nomor 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November 2016;- Selembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengelola dengan Pemilik Lahan tertanggal 1 Maret 2017;Dikembalikan kepada terdakwa 1.

Menyatakan barang bukti berupa :e i(satu) unit excavator merk HITACHI XASIS 200 warna orange dankunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT ASTINDO DWI KARYA melalui saksi DIMASGUSTI AGASSY H;e 5 kubik hasil tambang berupa batu pecah;e Surat lin Usaha Pertabangan Eksplorasi batuan atas nama KETUTMUPU PARWATA nomor 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November2016;e Selembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengelola dengan PemilikLahan tertanggal 1 Maret 2017;Dikembalikan kepada terdakwa 1.KETUT MUPU PARWATA

KETUT MUPUPARWATA, melakukan pengurusan ijin pertambangan, kemudian keluarlahijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan atas nama KETUTMUPU PARWATA, Nomor: 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November2016; Bahwa kemudian terdakwa 2. DEWA GEDE SURYAWAN pada tanggal 1Maret 2017 membuat surat perjanjian dengan GUSTI NGURAH BOMBERselaku pemilik lahan tempat usaha pertambangan terdakwa 1. KETUTMUPU PARWATA dan terdakwa 2.

Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Sgr1 truck batu pecah dengan harga 1 (satu) truck Rp.700.000, (tujuh ratusribu rupiah);Bahwa 1 unit excavator merk HITACHI xasis warna orange dan kuncikontaknya (dititipbkan pada terdakwa/ BA17), 5 (lima) kubik hasil tambangberupa batu pecah, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil galian, 1(satu) buah bolpoin warna hijau, uang tunai Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah), Surat jin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi batuan atasnama Ketut Mupu Parwata No:540/16004/IV BPMP

Ketut Mupu Parwata, melakukan pengurusan ijin pertambangan, kemudiankeluarlah ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan atas nama KetutMupu Parwata, Nomor: 540/16004/IV/BPMP tanggal 22 November 2016 dimanapemegang ijin hanya berhak melakukan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi dan study kelayakan, selanjutnya terdakwa 2.

pernyataan serah terima pengasuhan anaktertanggal 10 Nopember 2016 (Foto copy terlampir);Bahwa sesuai dengan hukum Agama Hindu dan Adat Bali para pemohontelah melakukan upacara pemersan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14Januari 2010 sesuai dengan Berita Acara Penggangkatan Anak Secara Adat(Memeras) tertanggal 29 Juni 2016 (Foto copy terlampir);Bahwa para pemohon telah mendapatkan Rekomendasi izin pengangkatananak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor :463.1/14047.IV/BPMP

Menetapkan serta menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukanoleh Para Pemohon (1 MADE SUMIARSA dan NI KETUT YUDANI)Hal 2 dari 14 hal Putusan No.641/Pdt.P/2016/PN.DPs.terhadap seorang anak perempuan yang bernama : NI MADE MUTIAMIARSA PUTRI yang lahir di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2009berdasarkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari BadanPenanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor463.1/14047.N/BPMP/2016 tertanggal 30 September 2016;3.

Foto Copy Surat Pernyataan Serah Terima Pengasuhan Anak, tertanggal 10112016, selanjutnya diberi tanda P5;Hal 3 dari 14 hal Putusan No.641/Pdt.P/2016/PN.DPs.10.Foto Copy perihal rekomnedasi tehnis kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Provinsi Bali di Denpasar, No. 463.1/5023/Dinsos,tertanggal 2892016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial ProvinsiBali, selanjutnya diberi tanda P6;Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia, No. 463.1/14047.IV/BPMP/2016

Badung), keluarga dan undangan; Bahwa para Pemohon telah pula mendapatkan Rekomendasi izinPengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, No.463.1/14047.IV/BPMP/2016, tertanggal 30 September 2016, yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan ProvinsiBali; bahwa meskipun para Pemohon telah mengadakan upacara pengangkatananak secara adat dan agama Hindu terhadap anak tersebut, akan tetapiPara Pemohon berkehendak agar pengangkatan anak tersebut mendapatpenetapan dari Pengadilan Negeri

Bahwa berhubung dengan kelahiran anak tersebut telah diserahkan olehorang tua kandungnya, para pemohon telah pula mendapat persetujuan No.463.1/14047.IV/BPMP/2016, tertanggal 30 September 2016 dari KepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali;4. Tidak ada pihak lain atau keluarga terdekat yang keberatan terhadappengangkatan anak tersebut;5.

Indonesia nomor463.1/16140.NM/BPMP/2016 tanggal 23 Nopember 2016.. Bahwa Jero Made Pasek Darmini selaku ibu dari da Bagus WisnuSaputra, secara tulus ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat anakoleh Pemohon, dan juga sejak adik Pemohon meninggal dunia, segalakeperluan dan biaya dari anak anak adik pemohon (alm) juga telahpemohon bantu semampu Pemohon..

Pemohon yang bernama ldaBagus Wisnu Saputra ini menjadi anak angkat dan telah dilakukanupacara pemerasan pada tanggal 27 September 2001 bertempat diJalan Sugriwa nomor 1 Padang Tegal Tengah Ubud Gianyar;Bahwa pada sat upacara pemerasan tersebut dihadiri oleh keluargabesar dan prajuru adat setempat dan tidak ada yang keberatan;Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi ijin pengangkatananak, sebagaimana surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak AntarWarga Negara Indonesia nomor : 463.1/16140.IV/BPMP

Adat Bali bahwasahnya pengangkatan anak, apabila sudah dilakukan upacara Widi Widana(upacara Pemerasan), dilakukan didesa adat setempat/ di Banjar dan tidakada yang keberatan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan permohonankepada Gubernur Bali untuk mendapatkan rekomendasi ijin pengangkatananak, sehingga setelah beberapa tahun pemohon mengurusnya, pada sekitartanggal 23 Nopember 2016, telah diterbitkan Rekomendasi Izin PengangkatanAnak Antar Warga Negara Indonesia nomor : 463.1/16140.N/BPMP

; Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacarapemerasan pada tanggal 27 September 2001 bertempat di JalanSugriwa nomor 1 Padang Tegal Tengah Ubud Gianyar (vide bukti P6); Bahwa pada saat upacara pemerasan dihadiri oleh keluarga besarPemohon dan prajuru adat setempat; Bahwa atas pengesahan pengangkatan anak tersebut, telahmendapatkan Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak AntarWarga Negara Indonesia dari Badan Penanaman Modal dan PerizinanProvinsi Bali, Nomor : 463.1/16140.IV/BPMP

Menetapkan serta menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama TESS IVY BEAUCHAMP yang lahir di Denpasar pada 1 Desember 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 463.1/14276.IV/BPMP/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali;4.

permohonan ini danselanjutnya menetapkan/memtuskan sebagai beriktu:e Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;e Memperbaiki isi serta menyatakan putusan Penetapan No.270/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 23 Jli 2014 tidak berlaku lagi;e Menetapkan serta menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukanoleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama TESSMY BEAUCHAMP yang lahir di Denpasar pada 1 Desember 2013berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Sosial Republik IndonesiaNo. 463.1/14276.IV/BPMP

Nomor 582/Pdt.P/2016/PN DpsKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badungke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1.Fotocopy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia Nomor: 463.1/14276.V/BPMP/2016 tertanggal 6 Oktober2016, diberitanda P1;Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 230/MS/C/07/2016 tertanggal 27 Juli

2014 tidak melampirkan surat izin/rekomendasi pengangkatan anak dariKementerian Sosial;Menimbang, bahwa Pemohon adalah single perent sehingga sesuaidengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 2007tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak yangdilakukan oleh Pemohon harus mendapatkan izin terlebin dahulu dari MenteriSosial;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P1 berupaRekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara IndonesiaNomor: 463.1/14276.IV/BPMP

Menetapkan serta menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukanoleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama TESSMY BEAUCHAMP yang lahir di Denpasar pada 1 Desember 2013berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Sosial Republik IndonesiaNo. 463.1/14276.IV/BPMP/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dari BadanPenanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali;4.

Putra Bahari Pratama-18 dengan rincian :------------- SIKPI No. 523.32/2238/BPMP berlaku s/d 11 Mei 2017;---------------------------- Fotocopy SIUP Nomor: 523.21127/BPMP diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2012;------------------------------------------------------------------------------- SPB No.BGW2/KSOP/11/73/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;---------------- Pas Besar KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 18 No.

Putra Bahari Pratama18 dengan rincian : SIKPI No. 523.32/2238/BPMP berlaku s/d 11 Mei 2017 Fotocopy SIUP Nomor: 523.21127/BPMP diterbitkan pada tanggal 11Desember 201 23 22202 nnn nnn nnn nnn nnn nnn one nnn nee nnn SPBNo.BGW2/KSOP/11/73/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016; Pas Besar KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 18 No. Urut 1144SuratUkur Dalam Negeri No. 1256/Na; Groose Akte Pendaftaran Kapal No. 1423; Surat keterangan Pergantian Mesin No.

Benoa, SIKPI (Surat Ijin KapalPengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP tanggal 17 pebruari 2016dan Surat jin Nomor 523.3/21127/BPMP untuk melakukan kegiatan usahapenangkapan dan pengangkut ikan dengan menggunakan kapal motor;Ahli menerangkan bahwa sesuai yang tertera dalam SIKPI (Surat jjinKapal Pengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP. atas nama KapalPUTRA BAHARI PRATAMA18 mempunyai 2 (dua) Pelabuhan Pangkalanyaitu : PU.

Benoa, SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan)nomor : 523.32/2238/BPMP tanggal 17 pebruari 2016 dan Surat Ijin Nomor523.3/21127/BPMP untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan danpengangkut ikan dengan menggunakan kapal motor;Dapat saya jelaskan bahw sesuai dengan Keputusan Direktur JenderalPengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.143/DJPSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan KapalPerikanan: n2 nnn noe nnn nnn non non non nnn nnn nnn noe non ene nee ee neea.

Putra Bahari Pratama18 dengan rincian : SIKPI No. 523.32/2238/BPMP berlaku s/d 11 Mei 2017 ; Fotocopy SIUP Nomor: 523.21127/BPMP diterbitkan pada tanggal 11Desember 201 25 22020 nn nnn nne nnn ncn nnn nnn SPBNo.BGW2/KSOP/11/73/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016; Pas Besar KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 18 No. Urut 1144SuratUkur Dalam Negeri No. 1256/Na:; Groose Akte Pendaftaran Kapal No. 14235 Surat keterangan Pergantian Mesin No.

Putra Bahari Pratama18 dengan rincian :SIKPI No. 523.32/2238/BPMP berlaku s/d 11 Mei 201 7;Fotocopy SIUP Nomor: 523.21127/BPMP diterbitkan pada tanggal 11Desember 201 2) nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nne cnn nnn nne mannSPB No.BGW2/KSOP/11/73/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;Pas Besar KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 18 No. Urut 1144SuratUkur Dalam Negeri No. 1256/Na:;Groose Akte Pendaftaran Kapal No. 1423 ;Surat keterangan Pergantian Mesin No.

Suria Jaya ; Bahwa Rapat Tim Teknis dilaksanakan di Kantor BPMP Kota BandarLampung yang dihadiri oleh : 0 222 222 eenKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) KotaBandar Lampun 39 ; on 2s n anne enc nnnKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota BandarLANA SUNEIG 32 sassseee eae neers ee eeeeeeennmeene eatKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ;Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung ; Kepala Bidang Perizinan BPMP Kota Bandar Lampung ; Kepala Seksi PPNS Pol PP ; Kepala Bidang

Sekretaris BPMP Kota Bandar Lampung ; Bahwa hasil rapat Tim Teknis yang tertuang dalam Berita Acara RapatEIT TALAY VALI & nnnnnnnnmnn nner nnn nee A A A A APenjelasan Kasat Pol. PP setelah melakukan penyelidikandisimpulkan bahwa tempat usaha City Spa tidak sesuai denganperuntukkannya karena telah tertangkap tangan perbuatanasusila yang dilakukan oleh terapis dengan konsumen di ruanganyang tertutup dengan mengunakan daun pintu ; Permohonan izin tidak sesuai dengan peruntukannya ; CV.

Suria Jaya (City Spa) karena telahmelanggar peruntukkan dan menimbulkan keresahan sosial,apabila dibiarkan akan berdampak pada usaha sejenis lainnya ;Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 503/401 /IIl.27/X/2015 Tentang PencabutanIzin Usaha CV.

) Kota Bandar Lampung,bukan Walikota Bandar Lampung, oleh karena Kepala BPMP Kota BandarLampunglah yang telah menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo, dimanapenerbitan keputusan tersebut didasarkan pada wewenarg yang telah dilimpahkan secara delegatif dari Walikota kepadanya, ;Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanyang diajukan oleh Penggugat terhadap Kepala Badan Penanaman Modal danPerizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung sudah tepat, karena Kepala BadanPenanaman Modal

. ; Keenam, BPMP menerbitkan surat Keputusan Pencabutan Izin Gangguanterhadap usaha dimaksud dan diikuti dengan penutupan tempat usaha secarateknis oleh Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik PegawaiNegeri Sipil dan Tim Teknis Perizinan.

Saksi tidak mengenali Surat Ijin Gangguan dengan Nomor533/A.080/BPMP, tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat jin PrinsipPenanaman Modal Dalam Negeri dengan Nomor15/3204/IP/PMDN/2017, No. Perusahaan : 9612017, tanggal 31 Januari2017 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi.

SURYA MULTI GARMEN TAMA sebagai mana dalam tercantumdalam Surat Ijin Gangguan dengan Nomor : 533/A.080/BPMP, tanggal 31Oktober 2016 dan Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam negeridengan Nomor : 15/3204/IP/PMDN/2017, No.

ANDREAS.Untuk Surat Ijin Gangguan dengan Nomor : 533/A.080/BPMP, tanggal 31Oktober 2016 dan Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam negeridengan Nomor : 15/3204/IP/PMDN/2017, No. Perusahaan : 9612017,tanggal 31 Januari 2017 tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakansaksi juga tidak pernah memegang ataupun melihat fisik dari Surat IjinGangguan dengan Nomor : 533/A.080/BPMP, tanggal 31 Oktober 2016dan Surat jin Prinsip Penanaman Modal dalam negeri dengan Nomor :15/3204/IP/PMDN/2017, No.

SETIADJITANUMIHARDJA akan dipergunakan salah satunya untuk dipergunakanmembuat Surat Ijin Gangguan dengan Nomor : 533/A.080/BPMP, tanggal13 Oktober 2016 dan Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam negeridengan Nomor : 15/3204/IP/PMDN/2017, No. Perusahaan : 9612017,tanggal 31 Januari 2017. Adapun tersangka mengajukan permohonan Surat Ijin Gangguandengan Nomor : 533/A.080/BPMP, tanggal 31 Oktober 2016 dan SuratIjin Prinsip Penanaman Modal dalam negeri dengan Nomor15/3204/IP/PMDN/2017, No.

LESLIE GIRIANZA HERMAWAN pada saat menyuruh tersangkamengajukan permohonan Surat Ijin Gangguan dengan Nomor533/A.080/BPMP, tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat ljin PrinsipPenanaman Modal dalam negeri dengan Nomor15/3204/IP/PMDN/2017, No. Perusahaan : 9612017, tanggal 31 Januari2017 tidak menyerahkan dokumen apaapa.Untuk permohonan Surat Jjin Gangguan dengan Nomor533/A.080/BPMP, tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat jin PrinsipPenanaman Modal dalam negeri dengan Nomor15/3204/IP/PMDN/2017, No.

Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah juga dilaporkan kepadaDinas Sosial Provinsi Bali dantelah pula terbit Rekomendasi Izin PengkatanAnak Antar Warga Negara Indonesia nomor: 463.1/7011.IV/BPMP/2016.. Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada pihak manapun yangkeberatan..

Kardina Marta;Bahwa ana tersebut telah memiliki akta kelahiran ;Bahwa atas pengangkatan anak tersebut, telah pula dibuatkan upacarapemerasan anak secara agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasarpada tanggal 20 Oktober 2015 sesuai berita acara pengangkatan anaksecara adat (meras) pada tanggal 20 Oktober 2015;Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan kepada DinasSosial Provinsi Bali dantelah pula terbit Rekomendasi Izin PengkatanAnak Antar Warga Negara Indonesia nomor:463.1/7011.IV/BPMP

yang mestinyadiperhatikan dalam pemeriksaan persidangan perkara permohonan,Pengadilan telah berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohonterhadap seorang anak perempuan bernama : bernama Putu AnissaKardina Marta; perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2015berdasarkan Rekomendasi Izin Pengkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia nomor: 463.1/7011.IV/BPMP

IWAN SAHRONI dan NI KETUT ARINIASIH) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : PUTU SATYA NUGRAHA yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463.1/16762.IV/BPMP/2016 tertanggal 5 Desember 2016;2.

April 2016 (Foto copyterlampir);Bahwa sesuai dengan Hukum Agama Hindu dan Adat Bali, para pemohon telahmelakukan upacara pemerasan yang telah dilaksanakan pada tanggal : 1 Juli2016 sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras)tertanggal : 1 Juli 2016 (Foto copy terlampir);Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2016/PN DpsBahwa para pemohon telah mendapatkan Rekomendasi izin pengangkatananak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor :463.1/16762.IV/BPMP

IWAN SAHRONI dan NI KETUT ARINIASIH) terhadapseorang anak lakilaki yang bernama : PUTU SATYA NUGRAHA yang lahir diDenpasar pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Rekomendasi izinpengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi BaliNomor : 463.1/16762.IV/BPMP/2016 tertanggal 5 Desember 2016;Memerintahkan dan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kodya Denpasar untuk mencatatkan dalam register yangdiperuntukkan untuk itu.Membebankan semua biaya perkara

Pdt.P/2016/PN Dpspemeriksaan persidangan perkara permohonan, Pengadilan telah berpedoman denganSurat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diataspengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anaklakilaki yang bernama : PUTU SATYA NUGRAHA yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Rekomendasi izin pengangkatan anak dari BadanPenanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Nomor : 463.1/16762.NV/BPMP

WAN SAHRONI dan NI KETUT ARINIASIH) terhadapseorang anak lakilaki yang bernama : PUTU SATYA NUGRAHA yang lahir diDenpasar pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Rekomendasi izinpengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi BaliNomor : 463.1/16762.IV/BPMP/2016 tertanggal 5 Desember 2016;2.

Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor : 463.1/7014.1V/BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PemerintahProvinsi Bali Badan Penanaman Modal dan Perizinan, diberi tanda P6 ;re Foto copy Surat Pernyataan Serah Terima Anak tanggal 26 Juni 2015,diberi tanda P7 ;8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P8 ;9. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 26 Juni 2015, diberitanda P9 ;10.

Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohontersebut tidak ada yang keberatan dan juga disetujui oleh keluarga besarPara Pemohon dan juga sudah dilakukan kunjungan oleh BadanPenanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali yang kKemudian diberikanijin dan rekomendasi sebagaimana dalam Surat Rekomendasi jinPengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia Nomor463.1/7014/IV/BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan ParaPemohon dihubungkan

Memeras Anak SecaraAgama Hindu ;Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan telah disetujui olehkeluarga besar Para Pemohon dan telah pula diajukan permohonan ke BadanPenanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali yang kemudian diberikan ijin danrekomendasi sebagaimana dalam bukti P6 berupa Surat Rekomendasi jinHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN DpsPengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/7014/IV/BPMP

IRFAN) ;Bahwa untuk pengangkatan anak tersebut diatas para Pemohon juga telahmelaporkan atau juga telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Bali(Badan Penanaman Modal dan Perizinan Propinsi Bali sesuai surat tertanggal 30September 2016 Nomor : 463.1/14548/IV/BPMP/2016 (fotocopy surat terlampir);Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak tersebut secara hukum terlebih dahuluharus dimohonkan Penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas.

Foto Copy sesuai dengan aslinya Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak AntarWarga Negara Indonesia, No. 463.1/14048.IV/BPMP/2016, tertanggal 3092016,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan ProvinsiBali, selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Adopsi Anak, atas nama anakArumi Nasha Razita, tertanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P4;5.

pemohon, dengan demikian tujuaan pengangkatan anak tersebuttidak bertentangan menurut UndangUndang;Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian para Pemohon berkehendakuntuk menjadikan anak itu anak angkat dan kemudian berdasarkan permohonan ijinpengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Provinsi Bali, Kehendak para pemohondikabulkan sesuai dengan rekomendasi Izin Pengangkatan anak Antar Warga NegaraIndonesia, Nomor 463.1/14048.N/BPMP

Bahwa berhubung dengan kelahiran anak tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya, para pemohon telah pula mendapat persetujuan dari KepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Provinsi Bali, kehendak parapemohon dikabulkan sesuai dengan rekomendasi Izin Pengangkatan anak AntarWarga Negara Indonesia, Nomor 463.1/14048.V/BPMP/2016, tertanggal 30September 2016;4. Tidak ada pihak lain atau keluarga terdekat yang keberatan terhadappengangkatan anak tersebut;5.

, diberi tandaP13;Fotocopy tanda terima cek BCA sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh limajuta rupiah), diberi tanda P14;Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 891/Desa Parigimulya, atas namaWastum (Tergugat I) sebagai jaminan atas pengembalian uang sebesarRp.527.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat,diberi tanda P15;Fotocopy Surat ljin Mendirikan Bangunan No.503.645/124SIMB/2011 atasnama Wastum bin Uan, diberi tanda P16;Fotocopy Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP)No.503/0142/BPMP

/PM/BJ/I/2012 atas nama Wastum bin Uan, diberi tandaP17;Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan atas nama Wastum binUan, diberi tanda P18;Fotocopy Surat Ijin No.591.4/031/BPMP/2011 atas nama Wastum bin Uan,diberi tanda P19;Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan(BPMP) Kabupaten Subang No.503/SK 021/BPMP/2012 tertanggal 23Januari 2012 atas nama Wastum bin Van, diberi tanda P20;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah diberi nomor urut P 1s/d P 20, lalu masingmasing

PutraIndra Wardana yang telah memiliki akte kelahiran nomor: 5171LT121220120159.Bahwa atas pengangkatan tersebut telah pula dibuatkan upacara pemerasananak secara agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 24Maret 2016 sesuai berita acara pengangkatan anak secara adat (meras)tanggal 24 Maret 2016.Bahwa atas pengkatan anak tersebut telah juga dilaporkan kepada DinasSosial Provinsi Bali dan telah pula terbit Rekomendasi Izin Pengangkatan AnakAntar Warga Negara Indonesia nomor:463.1/16139.IV/BPMP

IDA BAGUS PUTRA ASTIKA, diberi tanda P9;10.Foto copy REKOMENDASI IZIN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGANEGARA INDONESIA Nomor : 463.1/16139.IV/BPMP/2016, diberi tanda P10Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut tersebut telah bermeteraicukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan setelah buktibukti tersebutdicocokkan ternyata P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P10 sesuai aslinya,dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali P9 adalah hasil dari scantanpa memperlihatkan aslinya kemudian dilampirkan

Bahwa benar atas pengkatan anak tersebut telah juga dilaporkan kepada DinasSosial Provinsi Bali dan telah pula terbit Rekomendasi Izin Pengangkatan AnakAntar Warga Negara Indonesia nomor:463.1/16139.IV/BPMP/2016.