BUDIRAHMAT, MM selaku Kepala BPMPKB Kabupaten Kudus kepada pihak kedua, saudaraANDHI HARTO, selaku Kepala Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;Bahwa Tahun 2011 sebagaimana berita acara serah terima bantuan aspal kegiatan stimulantpembangunan desa tahun anggaran 2011 Nomor : 14/Aspal/2014, untuk Desa Bangetditermakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, dari pihak pertama, Drs.

JAMIAN berupa aspal12bantuan dari Kantor BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 sebanyak 27 (duapuluh tujuh) drum sebagai ganti kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.750.000, (duapuluh tiga juta rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa saudara JAMIAN selaku rekanan langsung mengambil aspal bantuan di maksuddari gudang penyimpanan kantor Badan Pemeberdayaan Masyarakat Perempuan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus sebanyak 30 (tiga puluh) drumlangsung dikirim ke rumah saudara JAMIAN

IVDukuh Kacu Desa Banget dengan panjang sekitar 450 m, lebar 3 m dan luas 1350 m2,Bahwa proses untuk mendapatkan bantuan aspal dari Bantuan Aspal Kegiatan StimulanPembangunan Desa Tahun Anggaran 2010 dari Kantor BPMPKB Kabupaten Kudus,Kepala Desa Banget, terdakwa ANDHI HARTO Bin H.

JAMIAN berupa aspalbantuan dari Kantor BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 sebanyak 27 (duapuluh tujuh) drum sebagai ganti kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.750.000, (duapuluh tiga juta rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa saudara JAMIAN selaku rekanan langsung mengambil aspal bantuan di maksuddari gudang penyimpanan kantor Badan Pemeberdayaan Masyarakat Perempuan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus sebanyak 30 (tiga puluh) drumlangsung dikirim ke rumah saudara JAMIAN sebagai

BUDI RAHMAT, MM, selaku Kepala BPMPKB Kudus kepadaPihak Kedua Sdr. ANDHI HARTO selaku Kepala Desa Banget KecamatanKaliwungu Kabupaten Kudus ; Tahun 2011, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Bantuan Aspal KegiatanStimulan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2011, dari Pihak PertamaSDR. H. BUDI RAHMAT, MM, selaku Kepala BPMPKB Kudus kepadaPihak Kedua Sdr.

Menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan terdakwa tersebut untuk mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) bulan dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Pamekasan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab. Sumenep;3. Menetapkan barang bukti berupa sebuah mangkuk warna putih kombinasi warna hijau dan biru, serta uang sebesar Rp35.400,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dikembalikan kepada Hj. Kusnawiyah;4.

sebagaimanadimaksud dalam pasal 362 KUHP tersebut, khususnya yang telah mengambil mangkuk warnaputih kombinasi hijau dan biru milik Arif Wahyono secara melawan hukum pada waktu dantempat sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan tersebut di atas dan jika ia dapatdibuktikan bersalah maka kepadanyalah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan;Menimbang, bahwa di muka sidang telah hadir seorang terdakwa bernama DekiAdi didampingi oleh bapaknya yang bernama Misnamo, petugas Bapas dan Petugas Sosialdari BPMPKB

dinyatakan secara tegas, apakah hal itu dilakukan sesuai denganjadual kalender akademik nasional atau tidak, oleh karenanya hakim berpendapat gunamemaksimalkan proses bagi terdakwa sambil menunggu jadual kalender akademik nasionaltahun ajaran berikutnya, yaitu 2013/2014, maka selama itu tidak ada salahnya jika terdakwauntuk diberikan keterampilan umum yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja yangdifasilitasi oleh negara atau pemerintah daerah, dalam hal ini melalui koordinasi dari Bapasdan BPMPKB

biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak, KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Deki Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencurian;2 Menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan terdakwa tersebut untuk mengikutilatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dalam pengawasan Balai PemasyarakatanPamekasan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KeluargaBerencana (BPMPKB

Kuansing danpihak BPMPKB Kab.

kemudian pihak BPMPKB Kab.

Kuansing yangdiberikan kepada Kepala BPMPKB Kab.

Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat; 175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota; 176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk; 177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar; 178. 1 (satu) Lembar TELAAHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran Telaahan Staf

Kepala BPMPKB nomor : 470 / BPMPKB-Damasy / 2009; 179. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Bupati Kuantan Singingi nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009; 180. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 205 Tahun 2009 Tentang Pembentukan

Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran; 207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009; 208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II); 209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi; 210. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran; 211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Kuansing yang terdiri dari HAGUSWAN (Sekretaris BPMPKB Kab.Kuansing) , ALI YUSMI (Kabid Dayamas BPMPKB Kab. Kuansing), MUHARNI,SE, MAk (Kasubid Dayamas BPMPKB Kab. Kuansing) dan SEPRIADI, SE (StafHonorer Bidang Dayamas BPMPKB Kab. Kuansing) dan langsung melakukanmonitoring ke UED/KSP Amanah Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab.Kuansing; Bahwa selain Tim yang dibentuk oleh Kepala BPMPKB Kab. Kuansing untukmelakukan monitoring yaitu sdri URIA GUSPA , Kasi PMD Kec.

Kuansing yaitu H.AGUSWAN Kabid Dayamas BPMPKB Kab. Kuansing yaitu sdr H.

Kuansing mewakiliKepala BPMPKB Kab. Kuansing bersama dengan Kabid Dayamas BPMPKB Kab.Kuansing yaitu sdr H.

Kuansing bersamadengan Sekretaris BPMPKB Kab.

AR; Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan UED/KSP Amanah dimana dirinya mengetahui setelah di lakukan Musyawarah DesaKhusus (MDK) yang dilakukan oleh pihak BPMPKB Kab. Kuansing yang di ketuaioleh Sekretaris BPMPKB Kab. Kuansing yaitu sdr H. AGUSWAN yang di hadirioleh Kabid Dayamas BPMPKB Kab. Kuansing yaitu sdr H. ALI YUSMI, KasubidDayamas BPMPKB Kab. Kuansing yaitu sdri MUHARNI, KORDA dan pengelolaUEDSP Amanah yaitu Ketua H.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaPangkalpinang, tempat kediaman di KotaPangkalpinang, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di BPMPKB

Dokumen tersebutsebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada PemerintahKabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) KabupatenKuantan Singingi.

Kepala BPMPKB Kab. KuantanSingingi.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa BeringinJaya Kec. Singingi Hilir Kab.

Kepala BPMPKB Kab. KuantanSingingi.107.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa BeringinJaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor470/06/01/VIV2015 tanggal 30 Juli 2015.Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara DesaBeringin Jaya).108. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 100/PUM/2015/199 1 (Satu) BerkasDokumen Usulan Pencairan Dana ADD Dan APBN Tahun 2015.109.

Nomor : 13 Tahun 2015 tentang PejabatPenata Usahaan Keuangan (PPKeu) BPMPKB Kabupaten KuantanSingingi Tahun Anggaran 2015, tanggal .....

APRINItanggal O07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pengembalian PinjamanKantor BPMPKB dengan Materai 6000.1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sari.APRINI tanggal O7 Juni 2017 Untuk Pembayaran PengembalianPinjaman Kantor BPMPKB dengan Materai 6000.1 (Satu) Lembar serah terima uang sebesar 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) antara Sdr. ZULHERMAN dengan Sadr.

Tanggal 26Juni 2016 Untuk pembayaran Panjar THR Kantor BPMPKB.1 (Satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr.

Dokumen tersebutsebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada PemerintahKabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) KabupatenKuantan Singingi.

Kepala BPMPKB Kab. KuantanSingingi.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa BeringinJaya Kec. Singingi Hilir Kab.

Kepala BPMPKB Kab. KuantanSingingi.107.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa BeringinJaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara DesaBeringin Jaya).108. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 100/PUM/2015/199 1 (Satu) BerkasDokumen Usulan Pencairan Dana ADD Dan APBN Tahun 2015.109. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)/ P3M Tahap 1Tahun 2015.110.

Kepala BPMPKB Kab. Kuantan Singingi. 107. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara Desa Beringin Jaya).108. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 100/PUM/2015/199 1 (Satu) Berkas Dokumen Usulan Pencairan Dana ADD Dan APBN Tahun 2015.109. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)/ P3M Tahap 1 Tahun 2015.110.

Kepala BPMPKB Kab. Kuantan Singingi.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa Beringin JayaKec. Singingi Hilir Kab.

Dokumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan olehPemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam halin Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana(BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tugas dari Kecamatan Singingi Hilir adalahketika telah dilakukan verifikasi oleh BPMPKB Kab.

Dokumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan olehPemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalamhal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KeluargaBerencana (BPMPKB).

Dokumen tersebut sebelumnyadikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten KuantanSingingi dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan danKeluarga Berencana (BPMPKB).

Rembang yang ditujukankepada KPA.Setelah proposal diterima oleh satker yaitu BPMPKB Kab.

Sumber;Bahwa benar pelaksanaan kegiatan SPP perguliran telah dibuatkan Standar ProsedurOperasional (SOP) yang dibuat oleh badan pemberdayaan Masyarakat perempuan keluargaberencana (BPMPKB) Kab.

Rembang (BPMPKB) membuat proposal dan mengusulkan kepemerintah pusat sedangkan untuk proses pengusulannya tidak mengetahui, yangmengetahui adalah BPMPKB lalu UPK Kec.

Rembang (BPMPKB) membuat proposal dan mengusulkan kepemerintah pusat sedangkan untuk proses pengusulannya tidak mengatahui yangmengetahui adalah BPMPKB lalu UPK Kec.

AP (Kepala Sub Bidang PengembanganSarpras Ekonomi Perdesaan BPMPKB Kabupaten Rembang;Bahwa yang berhak mencairkan dana bantuan tersebut pengurus UPK Kec. Sumbermelalui rekening atas nama UPK;Bahwa setelah ada permasalahan di UPK Kec. Sumber Kab. Rembang kemudian padatanggal 24 Januari 2012 satker BPMPKB menghadiri rapat MAD di Kec. Sumber dengansalah satu agendanya pembentukan dan penetapan tim penaganan maslah, kemudianberkoordinasi dengan inspektorat untuk melaksanakan audit di UPK Kec.

Dokumen tersebutsebelumnya dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada PemerintahKabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) KabupatenKuantan Singingi.

Pencaian Tahap Ill sebesar Rp57.191.000,00 (limapuluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 20 % darianggaran dilakukan dengan cara yang sama dengan mekanismePencairan Tahap Il yaitu. setelan Pemerintah Desa Beringin Jayamenyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yangdipersyaratkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi namunCamat Singing!

Kepala BPMPKB Kab. KuantanSingingi.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di Desa BeringinJaya Kec. Singingi Hilir Kab.

Pekalongan sertaKepala BPMPKB Kab. Pekalongan, dimana Kepala DesaWonorejo Moh. Fadli menyatakan di depan forum rapat, bahwabenar keterlambatan kegiatan Bantuan Keuangan kepadaPemerintah Desa di Desa Wonorejo disebabkan kesibukanKepala Desa.

Fadlimenjabat sebagai Kepala Desa, akan tetapi pada saat DesaWonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalonganmenerima bantuan keuangan tahun 2014 yang bersangkutanmasih menjadi Kepala Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid PemberdayaanMasyarakat pada kantor BPMPKB Kab. Pekalongan sejak tahun2012 hingga saat ini.

Lalu karena telahmemenuhi persyaratan, maka saksi selaku Kepala BPMPKB Kab.Pekalongan beserta Camat Wonopringgo ikut menyetujuiproposal yan diajukan;Bahwa bantuan tersebut telah cair sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).

Posisisaksi bukan dalam kapasitas menyetujui atau tidak pelaksanaanpengalihan pengaspalan jalan tersebut, karena saat nota dinastersebut dilayangkan kepada Bupati Pekalongan, kegiatanHalaman 835 dari 153 Putusan Nomor 116/Pid.SusTPK/2015/PN.SMGpengalihan pengaspalan jalan telah dilaksanakan saksi sebagaiKepala BPMPKB Kab.

Pekalongan tersebutadalah Kepala Desa dan Ketua BPD serta menyetujui BapakCamat Wonopringgo dan Kepala BPMPKB Kab.

Dokumentasi 1 2 300.000,Sub Jumlah 1.450.000,JUMLAH TOTAL 18.215.000, Setelah proposal tersebut selesai dibuat oleh terdakwa Mulyadi S.Pd.IBin Wasik diajukan langsung ke Pemerintah Propinsi Jawa Timurmelalui kantor Bappemas Propinsi Jatim yang seharusnya proposaltersebut sebelum diajukan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur bagianBapemmas Propinsi Jatim harus melalui pengajuan dan verifikasi SatlakP2SEM Kabupaten yang dalam hal ini kantor Pemberdayaan Masyarakatdan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten

Dokumentasi 1 2 300.000, Sub Jumlah 1.450.000, JUMLAH TOTAL 18.215.000, e Setelah proposal tersebut selesai dibuat oleh terdakwa Mulyadi S.Pd.IBin Wasik diajukan langsung ke Pemerintah Propinsi Jawa Timurmelalui kantor Bappemas Propinsi Jatim yang seharusnya proposaltersebut sebelum diajukan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur bagianBapemmas Propinsi Jatim harus melalui pengajuan dan verifikasi SatlakP2SEM Kabupaten yang dalam hal ini kantor Pemberdayaan Masyarakatdan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten

:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi adalah Kepala BPMPKB Kabupaten Sumenep sejak tahun2006 ;e Bahwa saksi mengetahui P2SEM Tahun 2008 dari Propinsi JawaTimur ;e Bahwa untuk Kabupaten Sumenep ada 2 lokasi/ desa yaitu Desa RobenBarat, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep dan Desa SeraTengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan dana masingmasing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;e Bahwa prosedur pelaksanaan

P2SEM tersebut adalah dilakukan olehKelompok Masyarakat Desa yang bersangkutan mengajukanpermohonan kepada Camat, lalu ke BPMPKB Kabupaten Sumenep,kemudian diteruskan ke BPMPKB Kabupaten Sumenep dan pengajuantersebut disertai dengan proposal ;e Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalahpanitia kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan ;Bahwa SPJ yang tidak sama dengan realisasinya adalah salah, karenarealisasi harus sesuai dengan yang berada di lapangan ;Bahwa saksi tidak

Selanjutnya proposal yang diajukan dilakukan verifikasi padabidang pemberdayaan masyarakat BPMPKB Kab.Pekalongan, setelah lengkap baru kemudian dikirim ke tempatdimana permohonan bantuan tersebut diajukan baikPemerintah Provinsi maupun Kabupaten;.Setelah proposal dikirim, selanjutnya desa membuatpersyaratan pencairan berupa pembukaan rekening ataskelompok masyarakat (POKMAS) dan syarat administrasilainnya.

Selanjutnya proposal yang diajukan dilakukan verifikasi padabidang pemberdayaan masyarakat BPMPKB Kab.Pekalongan, setelah lengkap baru kemudian dikirim ke tempatdimana permohonan bantuan tersebut diajukan baikPemerintah Provinsi maupun Kabupaten;4.Setelah proposal dikirim, selanjutnya desa membuatpersyaratan pencairan berupa pembukaan rekening ataskelompok masyarakat (POKMAS) dan syarat administrasilainnya.

Selanjutnya proposal yang diajukan dilakukan verifikasi pada bidangpemberdayaan masyarakat BPMPKB Kab upaten Pekalongan, setelahlengkap baru kemudian dikirim ke tempat dimana permohonan bantuantersebut diajukan baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten;4. Setelah proposal dikirim, selanjutnya desa membuat persyaratan pencairanberupa pembukaan rekening atas kelompok masyarakat (POKMAS) dansyarat administrasi lainnya.

Selanjutnya proposal yang diajukan dilakukan verifikasi pada bidangpemberdayaan masyarakat BPMPKB Kab upaten Pekalongan, setelahlengkap baru kemudian dikirim ke tempat dimana permohonan bantuantersebut diajukan baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten;4. Setelah proposal dikirim, selanjutnya desa membuat persyaratan pencairanberupa pembukaan rekening atas Kelompok Masyarakat (POKMAS) dansyarat administrasi lainnya.

Nomor : 0129/Pdt.G/2014 PA.PrmBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan honor di Kantor UPTD BPMPKB Kecamatan VII Koto, tempattinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROPINSI SUMATERABARAT;Sebagai Penggugat.MelawanTERGUGAT,

penghasilanPemohon X 7 bulan = 2/3 X Rp.4.245.500, x 7 = Rp.19.812.333, ; Mut'ah berupa satu unit sepeda motor dan uang sebesarRp.12.500.000, (sudah disanggupi Pemohon sesuai SuratKesepakatan) ; 20 20 2222 one n cence nnn enenne esNafkah untuk kebutuhan pendidikan anak yaitu sebesar 1/3 gajiPemohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21tahun yang setiap bulannya masuk ke rekening tabungan anak, (Sudahdisanggupi Pemohon sesuai dengan surat Pernyataan Pemohon yangdiketahui Kepala BPMPKB

Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp 14.909.600,00.JUMLAH Rp 497.001.500,00.Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB) dilaksanakan melaluitransfer ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Neglipar danselanjutnya dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diserahkan kepada TimPengelola Kegiatan (TPK) PNPMMP Desa Pengkol dalam bentuk uang tunai.Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar nomor

berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nglipar KabupatenGunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalahsebesar Rp 497.001.500,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :e Sarana Prasarana Rp. 299.152.000,.13 e Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Rp. 173.000.000,.e Operasional UPK Rp. 9.939.900,.e Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp. 14.909.600,.JUMLAH Rp. 497.001.500,.Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)Kabupaten Blora dan menjabat sejak April 2012.Halaman 25 dari 151 hal Putusan Nomor. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Bahwa tugas pokok yang bersangkutan selaku Kepala BPMPKB Kab.Blora adalah membantu Bupati dalam rangka pelaksanaanpemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.Bahwa sumbersumber pemasukan desa dalam wilayah KabupatenBlora :** Anggaran Alokasi Dana Desa ;** Dana Desa

untukdibahas ;** Setelah dibahas dan disetujui oleh BPD rancangan tersebutdikirimkan ke Kecamatan untuk mendapatkan evaluasi ;+ Hasil evaluasi kKecamatan sebagai landasan untuk penetapanAPBdesa.Bahwa sudah membuat APBDesa TA 2015, hal ini dapat terlihat padasaat desa Karanganyar mengajukan permohonan dana ADD Tahap,dimana APBDesa TA 2015 sebagai lampiran persyaratan.Bahwa yang bersangkutan ketahui sumber pendapatan di DesaKaranganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 yangpengajuannya melalui BPMPKB

dana dana tersebut ke desa, Pencairan pencairantersebut dilakukan secara bertahap semua.Bahwa untuk tahap yang selanjutnya harus juga dilampiri progressterhadap penggunaan dana yang dicairkan terlebin dahulu, BPMPKBhanya mendasari pengantar dari Camat untuk pengajuan pencairantahap selanjutnya.Bahwa menurut saya dalam pertanggungjawaban tersebut ada yangbenar dan ada yang tidak benar dikarenakan banyak terdapat tandabukti yang belum ditandatangani, namun demikian dalam pencairantahap selanjutnya BPMPKB

hanya mendasari rekomendasi dari pihakkecamatan.Bahwa menurut yang bersangkutan dalam pertanggungjawabantersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dikarenakanbanyak terdapat tanda bukti yang belum ditandatangani, namundemikian dalam pencairan tahap selanjutnya BPMPKB hanyamendasari rekomendasi dari pihak kecamatan.Bahwa secara umum kami dari BPMPKB melakukan pembinaanbimbingan teknis baik di tingkat Kabupaten maupun per kecamatandan secara khusus untuk Pemerintah Desa Karanganyar pernah sayalakukan

harus ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pengelolaankeuangan desa antara lain: Pengguna Anggaran ; Pejabat Penatausahaan keuangan desa ; Bendahara desa ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;Bahwa, untuk pejabat pengelolaan keuangan desa akan mendapatkanhonorarium yang diambilkan dari dana ADD ;Bahwa, Pertanggungjawaban dana APBDesa harus dilaporkan setiapakhir tahun anggaran (Maksimal tanggal 31 Desember) ;Bahwa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa ditujukan kepadaBupati Blora Cq Kepala BPMPKB

berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Neglipar KabupatenGunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalahsebesar Rp 497.001.500,00 dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut :e Sarana Prasarana Rp 299.152.000,00.e Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Rp 173.000.000,00.e Operasional UPK Rp 9.939.900,00.e Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp 14.909.600,00.JUMLAH Rp 497.001.500,00.e Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Neglipar KabupatenGunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalahsebesar Rp 497.001.500,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :e Sarana Prasarana Rp. 299.152.000,.e Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Rp. 173.000.000..e Operasional UPK Rp. 9.939.900..e Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp. 14.909.600,.JUMLAH Rp. 497.001.500,.Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB