1. Menyatakan Terdakwa I RUSLIM HUSEN BIN MURID dan Terdakwa II MUSRI HAKIM Alias CHOKEN BIN AGIL HAKIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Terdakwa:
1.Ruslim Huisein Bin Murid
2.Musri Hakim Alias Choken Bin Agil Hakim

menerbitkan bukti hak terhadapobjek perkara atas nama Tergugat yang nyatanyata tidak melalui prosesdan prosedur perolehan hak maupun pendaftaran hak yang benarmerupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasera melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteriaperbuatan melawan hukum yang diintrodusir dari putusan Hoge Raad 1919dalam perkara Lindan Baum Choken Arrest yang kemudian dipertegasdalam pasal 1365 KUH Perdata, dan yang lebih mencengangkan lagiberdasarkan

Tergugat Il dan Tergugat Ill diatas nyatanyata bertentangan dengankewajiban hukumnya masingmasing dan melanggar hak subjektifPenggugat sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yangdiintrodusir dari putusan perkara Landen Baum Choken Arres 1919 yangtodipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibathukumnya ,23.Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat , Tergugat I!

danPemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor: 012/347TarukimPropsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 sebagaimana maksud Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang RumahNegara (selanjutnya disebut dengan "PP Tentang Rumah Negara";Berdasarkan tertiob hukum yang berlaku di Indonesia yang diintradusirdalam berbagal peraturan perundangundangan terutama dihubungkandengan syarat mutlak mengajukan gugatan dalam putusan perkaraLinden Baum Choken

sebagai saranapendukung pemerintahan yakni untuk Guest House Pemerintah ProvinsiSumatera Utara, namun Tergugat d.r tetap tidak melaksanakan dengansemestinya;Bahwa tindakan Tergugat d.r tersebut nyatanyata melanggar hak subjektifPenggugat d.r sebagai pemilik objek perkara dan bertentangan dengankewajiban hukum Tergugat d.r sebagai penghuni yang telah berakhir masawaktu penghuniannya sebagaimana unsure perbuatan melawan hukumyang diintradusir dari putusan Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkaraLindan Baum Choken

Propsu/2006 tanggal 15 Maret2006 sebagaimana maksud pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1994 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara (selanjutnya disebut dengan "PPTentang Rumah Negara" ;Halaman 7 dari 35 halamanPutusan No. 278/Pdt.G/201 2/PNMdnBerdasarkan tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang diintradusirdalam berbagal peraturan perundangundangan terutama dihubungkandengan syarat mutlak mengajukan gugatan dalam putusan perkaraLinden Baum Choken

Pemerintah ProvinsiSumatera Utara, namun Tergugat d.r tetap tidak melaksanakan dengansemestinya ;Bahwa tindakan Tergugat d.r tersebut nyatanyata melanggar haksubjektif Penggugat d.r sebagai pemilik objek perkara dan bertentangandengan kewajiban hukum Tergugat d.r sebagai penghuni yang telahberakhir masa waktu penghuniannya sebagaimana unsure perbuatanmelawan hukum yang diintradusir dari putusan Hoge Raad Tahun 1919Halaman 15 dari 35 halamanPutusan No. 278/Pdt.G/201 2/PNMdndalam perkara Lindan Baum Choken

Nomor 1923 K/Pdt/2015bukan mewakili kepentingan umat Islam melainkan bertindak untukkepentingan organisasi semata sebagaimana terurai dalam positagugatan angka 4 tentang kedudukan hukum Penggugat dan petitumgugatan angka 2, 7 dan 8;Bahwa di sisi lain berdasarkan kaidah hukum acara perdatasebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 4.K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang diintradusir dariputusan Hoge Raad dalam perkara Landen Baum Choken Arrest 1919yang dipertegas kembali

rekonvensi membuat tuduhan tersebut adalah bertentangandengan kewajiban hukumnya yang seyogianya tidak menebar tuduhan yangsedemikian itu dan juga melanggar hak subjektif Para Penggugat dalamrekonvensi, sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat dalam rekonvensitersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perobuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam rekonvensisebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dalamputusan Hoge Raad dalam perkara Lindan Baum Choken

Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor :012/347Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 sebagaimana maksudpasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara(selanjutnya disebut dengan "PP Tentang Rumah Negara" ;Berdasarkan tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalamberbagal peraturan perundangundangan terutama dihubungkan dengan syaratmutlak mengajukan gugatan dalam putusan perkara Linden Baum Choken

HouseHalaman 15 dari 35 halamanPutusan No. 278/Pdt.G/2012/PNMdn16Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun Tergugat dsr tetap tidakmelaksanakan dengan semestinya ;Bahwa tindakan Tergugat d.r tersebut nyatanyata melanggar hak subjektifPenggugat d.r sebagai pemilik objek perkara dan bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat dr sebagai penghuni yang telah berakhir masa waktupenghuniannya sebagaimana unsure perbuatan melawan hukum yang diintradusirdari putusan Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lindan Baum Choken

/DPPPPRN/SK/VV/2010 yang menurutPenggugat telah dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangandengan hukum ; Bahwa kemudian tidak satupun dalam dalil gugatan yang menyebutkantentang hubungan Turut Tergugat dengan pemecatan Penggugat olehTergugat dari keanggotaan PPRN tersebut; Bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu perbuatan atau tindakan TurutTergugat yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana unsurperbuatan melawan hukum yang diintradusir dalam putusan perkara LandenBaum Choken

yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiiltidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemming)yang bebas haruslah dinyatakan batal;Bahwa tindakan Tergugat s/d Tergugat VI yang menguasai danmengusahai tanah objek perkara yang nyatanyata merupakan milik ParaPenggugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sertamelanggar hak subjektif orang lain (Para Penggugat) sebagaimana kriteriaperbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan perkara LindenBaum Choken

hak subjektif orang lain(Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;21.Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II menerbitkan bukti hak terhadapobjek perkara atas nama Tergugat yang nyatanyata tidak melalui prosesdan prosedur perolehan hak maupun pendaftaran hak yang benarmerupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sertamelanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteriaperbuatan melawan hukum yang diintrodusir dari putusan Hoge Raad 1919dalam perkara Lindan Baum Choken

dialinkan haknya kepada pihak lain dan hakpakai hanya berlaku seketika hak dimaksud masih dipakai dan dengan sertamerta akan berakhir seketika hak pakai dimaksud tidak dipakai lagi sesuaiperuntukannya;22.Bahwa tindakan sistematis dan dilakukan secara berjamaah oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill di atas nyatanyata bertentangan dengankewajiban hukumnya masingmasing dan melanggar hak subjektifPenggugat sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yang diintrodusirdari putusan perkara Landen Baum Choken

karena Penggugat merasa tidak pernah melanggarAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPRN ;Bahwa jika dicermati lagi dalil gugatan Penggugat, maka tidak satu punklausul yang menyebutkan adanya hubungan Turut Tergugat E denganpemberhentian oleh Tergugat A dari keanggotaan PPRN tersebut ;Bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu perouatan atau tindakan TurutTergugat E yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai unsurperbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan perkaraLanden Baum Choken

yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secaramateriiltidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemming) yangbebas haruslah dinyatakan batal;Bahwa tindakan Tergugat s/d Tergugat Vlyang menguasai danmengusahai tanah objek perkara yang nyatanyata merupakan milik ParaPenggugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sertamelanggar hak subjektif orang lain (Para Penggugat) sebagaimana kriteriaperbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan perkara LindenBaum Choken

tuntutan terhadap kebijakankebijakan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi secara khususmengatur tentang hak organisasi kepentingan pelestarianlingkungan hidup, perlindungan konsumen atau perlindungan hutansebagaimana hak gugat organisasi yang masih dikenal dalamsystem peradilan di Indonesia ;Bahwa jika dikaitkan dengan kaidah hukum secara Perdatasebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 4.K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang diintadusir dari putusanHoge Raad dalam perkara Landen Baum Choken

hanyalah sebatas penerima kuasa dari Tergugat dan samasekali tidak ada kaitan dan hubungan bukumnya baik langsung maupuntidak langsung dengan tanah terperkara dan oleh karenanya dapatdipastikan tidak terdapat hubungan hukum dan perselisihan hukum Penggugatdengan Tergugat Il atas tanah terperkara dimaksud atau setidaktidaknyatidaklah ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat Ilsebagaimana syarat mutlak dan dasar untuk mengajukan gugatan yangdiintradusir dari putusan perkara Landen Baum Choken

Tentang Tergugat II Tidak Ada Kaitan Dan Hubungan Hukumnya DenganTanah TerperkaraBahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dan diintradusir dati putusanperkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang dipertegas kembalidalam pasal13865 KUH Perdata serta telah diikuti dan diterapbkan dalamputusanputusan Mahkamah Agung antara lain dalam Yurisprudensi MARI No: 4.KlRup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 telah ditentukan bahwasanyasyarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum danperselisinan

TENTANG POKOK PERKARABahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsitersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yangtidak terpisah dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara ini sehingga tidakperlu diulangi lagi;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dan diintradusir dari putusanperkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang dipertegas kembalidalam pasal 1365 KUH Perdata serta telah diikuti dan diterapkan dalamputusanputusan Mahkamah Agung antara lain

kali di temui Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak maumeninggalkan dan mengosongkan Objek PerkaraI serta membongkardan mengosongkan Objek PerkaralIl dan hingga saat ini tiada kunjungada penyelesaian;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka jelaslahdengan tindakan Para Tergugat tersebut, telah bertentangan dengankewajiban hukum Para Tergugat serta melanggar hak subjektif ParaPenggugat sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yangdiintradusir dari putusan perkara Linden Baum Choken

tidak ada kaitan dan hubunganbukumnya baik langsung maupun tidak langsung dengan tanahterperkara dan oleh karenanya dapat dipastikan tidak terdapat hubunganhukum dan perselisihan hukum Penggugat dengan Tergugat II atas tanahterperkara dimaksud atau setidaktidaknya tidaklan ada hak subjektif Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDNPenggugat yang dilanggar oleh Tergugat Il sebagaimana syarat mutlakdan dasar untuk mengajukan gugatan yang diintradusir dari putusanperkara Landen Baum Choken

Tentang Tergugat Il Tidak Ada Kaitan Dan Hubungan HukumnyaDengan Tanah Terperkara.Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dan diintradusir datiputusan perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yangdipertegas kembali dalam pasal1365 KUH Perdata serta telah diikuti danditerapkan dalam putusanputusan Mahkamah Agung antara lain dalamYurisprudensi MARI No : 4.KlRup/1958 tertanggal 13 Desember 1958telah ditentukan bahwasanya syarat mutlak mengajukan gugatan adalahadanya hubungan hukum dan perselisihan

Nomor 499 PK/Pdt/201721.Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II menerbitkan bukti hak terhadapobjek perkara atas nama Tergugat yang nyatanyata tidak melalui prosesdan prosedur perolehan hak maupun pendaftaran hak yang benarmerupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sertamelanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteriaperbuatan melawan hukum yang diintrodusir dari putusan Hoge Raad 1919dalam perkara Lindan Baum Choken Arrest yang kemudian dipertegas dalamPasal

dialinkan haknya kepada pihak lain dan hak pakai hanyaberlaku seketika hak dimaksud masih dipakai dan dengan serta merta akanberakhir seketika hak pakai dimaksud tidak dipakai lagi sesuai peruntukannya;22.Bahwa tindakan sistematis dan dilakukan secara berjamaah oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill di atas nyatanyata bertentangan dengankewajiban hukumnya masingmasing dan melanggar hak subjektifPenggugat sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yang diintrodusirdari putusan perkara Landen Baum Choken

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Acara Perdata yang diatur dandiintradusir dari putusan perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun1919 dan dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata serta telah diikuti dan diterapbkan dalam berbagai putusanMahkamah Agung antara lain sebagaimana Yurisprudensi MARINomor : 4.K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, telah diaturdengan terang, tegas dan jelas tentang syarat mutlak mengajukangugatan adalah harus ada hubungan hukum dan perselisihan hukumantara Penggugat

oleh karena tuduhantuduhan tersebut dan apalagi kemudianditindaklanjuti dengan penguasaan tanah terperkara milik Penggugat d.rsecara tanpa hak adalah nyatanya telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat d.r dan melanggar hak subjektif Penggugat maka perbuatandan tindakan Tergugat d.r tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r d.rsebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dalamputusan perkara Lindan Baum Choken

mencampuripelaksanaan Musda, sehingga Tergugat Ill tidak memiliki keterlibatanlangsung dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan dalamMusda tersebut;Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan yang cukup menuruthukum untuk menyatakan adanya hubungan hukum atau perselisihanhukum Tergugat Ill dengan Penggugat atau setidaktidaknya tidakmungkin Tergugat Ill melakukan Perbuatan yang melanggar hak subjektifPenggugat sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan yangdiintradusir dari putusan perkara Landen Baum Choken

untuktidak mau meninggalkan dan mengosongkan Objek PerkaraI sertamembongkar dan mengosongkan Objek PerkaraII dan hingga saat initiada kunjung ada penyelesaian;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka jelaslahdengan tindakan Para Tergugat tersebut, telan bertentangan denganHalaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srh22.kewajiban hukum Para Tergugat serta melanggar hak subjektif ParaPenggugat sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yangdiintradusir dari putusan perkara Linden Baum Choken