DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CONOCO PHILLIPS (GRISSIK). Ltd.;;

CONOCO PHILLIPS INDONESIA Ltd,

Conoco Phillips Indonesia Ltd

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tersebut;

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA, diwakili oleh James W. Taylor,selaku Presiden, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 614, Jalan TB.Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu, Jakarta 12650, dalam hal ini memberi kuasakepada: 1. Wimbanu Widyatmoko, SH.,LLM., 2. Johannes Ponti PartogiHutauruk, SH.,SE., 3.

Juli 2008 Nomor 00004/187/08/ 091/09 tanggal 3 November2009, atas nama: BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd.

pengurangan dan penghapusan merupakankompetensi absolut dari Tergugat (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak).Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: BUT CONOCO

karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:BUT CONOCO

CONOCO PHILLIPS INDONESIA Ltd,

CONOCO PHILLIPS INDONESIA Lid, berkedudukan diWisma 46 Kota BNI Lt. 29 Jalan Jend.

Conoco Phillips Indonesia Ltd. telah dilakukan MoUdengan PT. Elnusa Workover Services, isi MoU tersebut antara lainmenyebutkan Pekerja telah ditransfer ke PT. Elnusa Workover Services;bahwa pada tanggal 18 April 2005 telah dilakukan sosialisasi bertempatdi Novotel Palembang, terhitung mulai tanggal 1 April 2005 para Pekerjatersebut menjadi karyawan PT. Elnusa Workover Services ;bahwa gaji benar dibayar oleh PT. Conoco Phillips Indonesia Ltd.

Conoco Phillips Indonesia Ltd. yangditransfer ke PT. Elnusa Workover Services ternyata 7 orang (termasuk Pekerja)yang tidak bersedia bergabung sedangkan hakhaknya telah ditransferkan keHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 11 PK/PHI/2007PT. Elnusa Workover Services, maka Pengusaha menganggap Pekerja telahmenjadi karyawan PT. Elnusa Workover Services ;bahwa peralihan ini hanya antara PT. Conoco Phillips Indonesia Ltd.dengan PT.

Conoco Phillips Indonesia Ltd. DesaRamba Kab. MUBA dengan Pekerjanya bernama Sdr. WILONO PRATIKTOtidak terputus.Il Mewajibkan PT. Conoco Phillips Indonesia Ltd. Desa Ramba Kab. MUBAtersebut pada amar diatas memanggil Sdr. WILONO PRATIKTO secaratertulis untuk bekerja kembali selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelah menerima putusan ini.Ill Mewajibkan kepada Sdr. WILONO PRATIKTO Pitoyo Kusnadi melaporkan dirisecara tertulis untuk bekerja kembali kepada PT. Conoco Phillips IndonesiaLtd.

Conoco Phillips Indonesia Ltd. Desa Ramba Kab.MUBA tersebut pada amar diatas membayar upah kepada Sdr. WILONOPRATIKTO sejak bulan Juni sampai dengan Nopember 2005.V Mewajibkan PT. Conoco Phillips Indonesia Ltd. Desa Ramba Kab. MUBAmembayar upah kepada Sdr. WILONO PRATIKTO sejak hari ke 14 (empatbelas) hari setelah Sdr. WILONO PRATIKTO melaksanakan amar Ill tersebutdiatas.Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 11 PK/PHI/2007VI Apabila Sdr.

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. LTD VS DIRJEN PAJAK

PUTUSANNomor 271/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA Inc, Ltd, berkedudukan di GedungRatu Prabu 2 Lt. 1, 614, Jalan TB Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu,Jakarta Selatan;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali

Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimanadiatur Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO

Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2013MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA, Inc, Ltd tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.

Conoco Mineral Indonesia, Dk

Conoco Mineral Indonesia, Alamat Jl. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara sebagal................c sce eee cece ee eeee eee oe Tergugat I ;Eddy Lukisto Pekerjaan Swasta alamat Jl. Sam Ratulangi No.138 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ....................65 Tergugat II ;Dalam hal ini di wakili kuasanya Cholid Tambaru, SH., MH., Advokat dankonsultan hukum beralamat di Jalan Letjen R.

Conoco Mineral Indonesia adalah Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) No.00001, Desa/Kel. Suandala, Kecamatan Lasalimu,Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, surat ukurNo.01/Suandala/2010, tanggal 12 April 2010, luas 147.945m atas nama PT.Conoco Mineral Indonesia.

atas nama PT Conoco Mineral Indonesia yangmenjadi jaminan PT Conoco Mineral Indonesia yang sekarang sertifikataslinya di kuasai PT.

Conoco Mineral Indonesia sekaligus sebagai Borgtochsesuai akta jaminan pribadi dengan maksud agar terlibat dalam prosespemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini.Bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat mohon hendaknya PengadilanNegeri Kendari berkenan memeriksa perkara ini dan akhirnya menjatuhkan putusanyang dapat dilaksanakan terlebih dahulu UITBAR BIJ VOORAT sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan conservatoir beslag

Conoco Mineral Indonesia No Rec.05.20.0077896.15. Foto copy Surat Tanda Pembukaan Kredit No. 123/STPK/X/2007, tanggal 08Oktober 2007.16.

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;

PUTUSANNomor 238/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA, tempat kedudukan Gedung RatuPrabu 2 Lt.1, 614, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JI.

Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 37041/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP444/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juli 2009 Nomor: 00009/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010,atas nama: BUT Conoco

Peninjauan Kembali, tidakdapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO

Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2013Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait:MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO PHILLIPS

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. LTD vs DIRJEN PAJAK

PUTUSANNomor 267/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc.

Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 37033/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP434/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2008 Nomor: 00015/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atasnama: BUT Conoco

dapat diterimaadalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentua peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO

BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor. 250/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2Lt. 1,614, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu, Jakarta 12650;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37042/PP/M.XVI/99/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP442/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2009 Nomor: 00010/187/09/091/10 tanggal 19 Agustus 2010, atasnama: BUT Conoco

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 246/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc.

Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan37040/PP/M.XV1/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutanpajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00005/187/09/091/10tanggal 18 Agustus 2010, atas nama: BUT Conoco

Kembalitidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksudPasal 91 huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: BUT CONOCO

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang27Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganyang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :BUT CONOCO

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD. tersebut;

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 221/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD., beralamat diGedung Ratu Prabu 2 Lantai 1, 614, Jalan TB.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37043/PP/M.XVI/99/2012, tanggal 06 Maret 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP440/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakOktober 2009 Nomor 00008/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atasnama: BUT Conoco

Kembali NPWP01.001.235.9091.000, sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangsecara nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT Conoco

Putusan Nomor 221/B/PK/PJK/2013Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC.

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 223/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tempat kedudukandi Gedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 614, Jalan TB.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/99/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP436/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang PenguranganSanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00014/187/08/ 091/10tanggal 18 Agustus 2010, atas nama: BUT Conoco

yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan sengketa Pajak, sehingga PengadilanPajak tidak berwenang secara absolut memeriksa gugatan tersebut;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf (e)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: But Conoco

biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:BUT CONOCO

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd tersebut .

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 229/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, beralamat di Gedung RatuPrabu 2 Lt. 1, 614, Jl. TB.

amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Maret 2012 No.Put. 37039/PP/M.XVI1/99/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP433/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilaiatas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00003/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atas nama: BUT Conoco

dapat diterima adalah sudah tepat dan benar serta tidakbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :BUT Conoco

tersebut dalam amar putusan ini.Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan .MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT Conoco

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd., tersebut;

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 219 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd., tempat kedudukan diGedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 614, Jl. TB. Simatupang Kav.1B, PasarMinggu, Jakarta 12650;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut37036/PP/M.XV1I/99/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP435/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakFebruari 2009 Nomor: 00002/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atasnama: BUT Conoco

01.001.235.9091.000, tidak dapat diterima sudah tepat dan benar sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO

Putusan Nomor 219 /B/PK/PJK/2013Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc.

CONOCO MINERAL INDONESIA, dk. VS PT. BPD SULTRA

CONOCO MINERAL INDONESIA, berkedudukan diJalan Sam Ratulangi Nomor 138, Kota Kendari, ProvinsiSulawesi Tenggara;2. EDDY LUKISTO, bertempat tinggal di Jalan Sam RatulangiNomor 138, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,selaku Direktur PT. Conoco Mineral Indonesia;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Cholid Tambaru, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Letjen R. Soeprapto Nomor77, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei2018;Para Pemohon Kasasi;LawanPT.

CONOCO MINERAL INDONESIA, dan kawantersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA, INC. LTD

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 232/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc.

Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 3/7045/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP446/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakMaret 2009 Nomor: 00004/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atas nama:BUT Conoco

dapat diterima adalahsudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait:MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA, Inc, Ltd tersebut;

BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA Inc, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 257/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA Inc, Ltd, berkedudukan di GedungRatu Prabu 2 Lt. 1, 614, Jalan TB Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu,Jakarta Selatan;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37034/PP/M.XVI/99/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP439/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00016/187/08/091/10 tanggal 19 Agustus 2010, atasnama: BUT Conoco

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/2013Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA, Inc, Ltd, tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO