Bahwa saksi mengetahui dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutanKayu Olahan (GKSHHKO) yang tidak berlaku lagi karena saksimelihat dakumen SKSHHKO tersebut tertera tanggal masa berlaku padadokumen SKSHHKO adalah tanggal 10 bulan Juni tahun 2017 sampaipada tanggal 19 Juni Tahun 2017 namun kayu jenis Merbau tersebut baruHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.

Halmahera Tengah.Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Kasmat Tintia selakupengemudi atau sopir Mobil Truck dengan nomor Polisi DB. 8410 CFtersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan Surat Keteranga KeterlambatanPengangkutan (SKKP) namun dokumen SKSHHKO tersebut sudah lewatmasa berlakunya atau tidak berlaku lagi.Bahwa saksi mengetahui dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutanKayu Olahan (GSKSHHKO) yang tidak berlaku lagi karena saksimelihat dakumen

Halmahera Tengah.Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Terdakwa KASMAT TINTIAselaku pengemudi atau sopir Mobil Truck dengan nomor Polisi DB. 8410 CFtersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKO) dan Surat Keteranga Keterlambatan Pengangkutan(SKKP) namun dokumen SKSHHKO tersebut sudah lewat masa berlakunyaatau tidak berlaku lagi karena dakumen SKSHHKO tersebut tertera tanggalmasa berlaku pada dokumen SKSHHKO adalah tanggal 10 bulan Juni tahun2017 sampai

Wahyu Kusumo; Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki paspor RepublikIndonesia, terdaftar dalam Nomor Paspor A0010881 dengan namalengkap Marella Arti Kusumo, tempat lahir Purwakarta, tanggal 7 Januari1992 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 28 April 2011; Bahwa karena kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon, Pemohon tidakmemeriksa kembali tahun kelahiran yang tertulis dalam di dalam paspor,sehingga mengakibatkan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dipaspor tidak sesuai dengan dakumen

Wahyu Kusumo;Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki paspor RepublikIndonesia, terdaftar dalam Nomor Paspor A0010881 dengan namalengkap Marella Arti Kusumo, tempat lahir Purwakarta, tanggal 7 Januari1992 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 28 April 2011;Bahwa karena kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon, Pemohon tidakmemeriksa kembali tahun kelahiran yang tertulis dalam di dalam paspor,sehingga mengakibatkan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dipaspor tidak sesuai dengan dakumen

7Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkanperbaikan penulisan sebagaimana perkara a quo, dimana perkawinan dahuludicatatkan, yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gresik, untukdilakukan pencoretan dan pembetulan dalam akta nikah maupun dalam KutipanAkta Nikah nomor 311/5/VII/2003, tanggal 4 Agustus 2003 agar terdapatkeseragaman dengan dakumen

membaca Penetapan tentang Penetapan hari sidang;Telah melihat dan memperhatikan buktibukti surat yang diajukandipersidangan;Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 April 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai padatanggal 18 April 2016, dibawah daftar nomor : 22/Pdt.P/2016/PN.Snj, telahmengemukakan sebagai berikut :Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk tertulis atas nama AMBO ALI, lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1981;Bahwa dakumen

Penetapan hari sidang;Telah melihat dan memperhatikan buktibukti surat yang diajukandipersidangan;Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal30 Maret 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai padatanggal 30 Maret 2016, dibawah daftar nomor : 7/Pdt.P/2016/PN.Snj, telahmengemukakan sebagai berikut :" Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga tertulis atas namaROSMIATI anak dari ayah bernama SUKING dan lou bernama BESSE, lahirdi Sinjai tanggal 10 April 1979;" Bahwa dakumen

No. 43/Pat.P/2017/PA.Bwn 6dilakukan pencoretan dan pembetulan dalam akta nikah maupun dalam KutipanAkta Nikah nomor 0255/17/X1V/2013, tanggal 30 Desember 2013 agar terdapatkeseragaman dengan dakumen yang dimiliki Pemohon;Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 sebagaima dirubah kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009dimana perkara perubahan nama dalam kutipan akta nikah merupakan perkaradi bidang perkawinan, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada paraPemohon

1975;Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkanperbaikan penulisan sebagaimana perkara a quo, dimana perkawinan dahuludicatatkan, yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gresik, untukdilakukan pencoretan dan pembetulan dalam akta nikah maupun dalam KutipanAkta Nikah nomor 83/23/V/1993, tanggal 25 Mei 1993 agar terdapatkeseragaman dengan dakumen

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkanperbaikan penulisan sebagaimana perkara a quo, dimana perkawinan dahuludicatatkan, yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gresik, untukdilakukan pencoretan dan pembetulan dalam akta nikah maupun dalam KutipanAkta Nikah nomor 166/06/IX/2008 tanggal 17 September 2016 agar terdapatkeseragaman dengan dakumen

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkanperbaikan penulisan sebagaimana perkara a quo, dimana perkawinan dahuludicatatkan, yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gresik, untukdilakukan pencoretan dan pembetulan dalam akta nikah maupun dalam KutipanAkta Nikah nomor 166/06/IX/2008 tanggal 17 September 2016 agar terdapatkeseragaman dengan dakumen

Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo.Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt):Menimbang, Dahwa implikasi dari sebuah data dokumen bukuKutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalarn menentukan akibat hukumsetelahnya, maka penyelarasan dan pembetulan identitas agar tidakmenimbuikan keraguan maupun batalnya suatu dakumen akibat terjadinyaperbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas calam suatu aktamutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukanpermohanan perubahan identitas dapat dibenarkan

SUSANAWATI adalah nama satuorang ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatasPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah memberikanketerangan yang pada pokoknya :Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama OEI SWAN NIO sehinggadalam Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan tertulis nama OEI SWANNIO untuk dsamakan denagn nama pemohon pada Kartu tandapenduduk dan Kartu. keluarga nama pemohon tertulis EKASUSANAWATI ;Bahwa penggantian nama Pemohon untuk keseragaman dakumen

1984Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untukmendaftarkan perbaikan penulisan sebagaimana perkara a quo, dimanaperkawinan dahulu. dicatatkan, yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX,Kabupaten Gresik, untuk dilakukan pencoretan dan pembetulan dalam aktanikah maupun dalam Kutipan Akta Nikah nomor 544/2//200, tanggal 2 Januari2000 agar terdapat keseragaman dengan dakumen

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Lembar A)Yang mana seluruh dakumen tersebut ditandatangani alehTerdakwa.Perbuatan Terdakwa dalam menanda tangani dakumentersebut secara tegas bertentangan dengan ketentuanPasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 ~~ tentangPerbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU No. 1Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2488K/Pid.Sus/2010Tahun 2004), di mana secara tegas disebutkan bahwabene Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :1.

Menguji kKebenaran material surat surat bukti mengenaihak pihak penagih ;2. meneliti kebenaran dakumen yang menjadipersyaratan/kelengkapan sehubungan denganikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;dan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUNo. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa II Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang = menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul

daripenggunaan surat bukti dimaksud maka Terdakwabertanggung penuh atas pencairan anggaran tersebut ;Bahwa berdasarkan kelengkapan dakumen tersebut, makaTerdakwa memerintahkan Pieter Thenu selaku PejabatPenanda Tangan SPM untuk menandatangani SPM Nomor 0005tanggal 30 Januari 2006, di mana sebagai Pejabat PembuatKamitmen Sdr.

Pieter Thenu seharusnya menverifikasikembali dakumen pendukung, namun atas perintah Terdakwasdr. Pieter Thenu) menandatangani SPM tersebut~ danberdasarkan SPM tersebut, maka KPKN Ambon menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor093741e/061/112 tanggal 03 Februari 2006 dan langsungmembayarkan dana tersebut kepada Ny. Tantie Apituleymelalui rekening pribadinya di BCA Cabang Ambon No.044014840 ;Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa melaluisdr.

Advance Satbilindo Ind;e 1 (atu) lembar tanda terima Dokumen Fuding/ Aset Dakumen (BPKB) dari PT. BFIFinance Indonesia Tl An. MOCHAMAD JAJULI dikembalikan pada Sdr.MOCHAMAD JAJULI;e 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Dayang warna hitam No.pol.AD3286AD, 1 (satu)lembar ST'NK sepeda motor Nopol : AD3286AD An.SUTINGAT dan 1 (satu) lembarKTP An. HERY SUSANTO dikembalikan pada Terdakwa ;4.

Pengembangan Pariwisata Bali tertanggal 21 Maret 2011senilai Rp. 4.500.000.000,00;Copy Legalisir Dokumen SPK (Surat Permohonan Kredit Komersial)Tertanggal 11 Februari 2011;1718192021an232425262728203031Copy Legalisir Dokumen Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian FasilitasPerbankan Nomor : SKU/11/305/SME Tertanggal 21 Maret 2011;Copy Legalisir Dokumen Letter of Offer No. 159/LOO/MESDM/III/2011Tertanggal 8 Maret 2011;Copy Legalisir Dakumen Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan(ketentuan khusus) No

Pengembangan Pariwisata Bali tertanggal 21 Maret 2011senilai Rp. 4.500.000.000,00.Copy Legalisir Dokumen SPK (Surat Permohonan Kredit Komersial)Tertanggal 11 Februari 2011.Copy Legalisir Dokumen Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian FasilitasPerbankan Nomor : SKU/11/305/SME Tertanggal 21 Maret 2011.Copy Legalisir Dokumen Letter of Offer No. 159/LOO/MESDM/III/2011Tertanggal 8 Maret 2011.Hal. 27 dari 48 Perkara No. 12/PID/TPK/2015/PT.DKI1920212223242526272829303132Copy Legalisir Dakumen Perjanjian Pemberian

Pengembangan Pariwisata Bali tertanggal 21 Maret 2011 senilai Rp.4.500.000.000,00;Copy Legalisir Dokumen SPK (Surat Permohonan Kredit Komersial)tertanggal 11 Februari 2011;Copy Legalisir Dokumen Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian FasilitasPerbankan Nomor : SKU/11/305/SME tertanggal 21 Maret 2011;Copy Legalisir Dokumen Letter of Offer No. 159/LOO/MESDM/III/2011tertanggal 8 Maret 2011;Copy Legalisir Dakumen Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan(ketentuan khusus) No.

Advance Satbilindo Ind;e 1 (satu) lembar tanda terima Dokumen Fuding/ Aset Dakumen (BPKB) dari PT. BFIFinance Indonesia Tl An. MOCHAMAD JAJULI dikembalikan pada Sadr.MOCHAMAD JAJULI;e 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Dayang warna hitam No.pol.AD3286AD, 1 (satu)lembar ST'NK sepeda motor Nopol : AD3286AD An.SUTINGAT dan 1 (satu) lembarKTP An. HERY SUSANTO dikembalikan pada Terdakwa ;4.

selanjutnya disingkatSIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikananuntuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari SIUP, adapun keterangan apa saja yang terdapatdalam SIPI adalah berupa : penanggung jawab dari kapal tersebutbaik berupa Perusahaan ataupun perseorangan, data data dari kapaltersebut seperti tanda selar, callsign, merek mesin, nomor mesin,jenis alat tangkap, komposisi alat tangkap, daerah penangkapan,daerah yang dilarang serta masa berlaku dakumen

., M.Kn memberikaninformasi jual beli dan balik nama tidak bisa dilakukan, hal ini dikarenakanTERGUGAT II bersikap tidak kooperatif dengan tidak memenuhiundangan dan tidak memberikan serta tidak melengkapi persyaratanguna proses AJB, dalam pengalihan hak dan pensertifikatan atas objeksengketa ;Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menyerahkan dakumen berupaPengikatan jual Beli, Kuasa Jual, dan Sertifikat asli yang diperlukan untukproses jual beli dan balik nama sertifikat atas obyek sengketa kepadaTURUT

Mengenai bukti surat berupa gambar/foto yang dicetak darihandphone milik Terdakwa: Bahwa mengingat tindakan Penasihat Hukum Terdakwa dalammenyajikan bukti berupa dokumen yang berbentuk gambar yangdicetak dari gambar digital yang notabene merupakan informasielektronik dan/atau dakumen elektronik yang dengan sendirinyatermasuk ke dalam ranah teknologi dan informasi adalah bagikepentingan proses pembuktian dipersidangan, maka idealnyabagi Penasihat Hukum Terdakwa agar supaya melakukannyasecara benar

prosedural; Bahwa dalam proses pemindahan, pengalihwujudan dan/ataumentransformasi informasi elektronik dan/atau dakumenelektronik tersebut ke sistem elektronik yang lain dan/atau kedalam bentukbentuk nonelektronik tertentu, maka hendaklahdilakukan oleh seorang ahli dan berdasarkan kepada tata carayang diatur oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa tindakan tersebut harus melalui serangkaian prosesdigital forensik guna menguji orisinalitas dan/atauvaliditasinformasi elektronik dan/atau dakumen

IX/2004 tanggal 24 September 200423.1 (satu) lembar fotocopy surat koperasi Hidup Baru Nomor: 045/KopHB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal pengajuansebagai peserta Calon KSP sector Agribisnis Tahun 2004.24.1 (satu) dakumen Daftar Nominasi Pengusaha Mikro dan UsahaKecil dalam serta yang diusulkan.25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal awal dan padanankepada koperai hidup baru Balikpapan.26.1 (satu) lembar formulir Evaluasi KSP/USP Koperasi Calonpenerima dana MAP Th.200427.1 (satu) lembar

IX/2004 tanggal 24 September 200423. 1 (satu) lembar fotocopy surat koperasi Hidup Baru Nomor: 045/KopHB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal pengajuansebagai peserta Calon KSP sector Agribisnis Tahun 2004.24. 1 (satu) dakumen Daftar Nominasi Pengusaha Mikro dan UsahaKecil dalam serta yang diusulkan.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal awal dan padanankepada koperai hidup baru Balikpapan.26. 1 (satu) lembar formulir Evaluasi KSP/USP Koperasi Calonpenerima dana MAP Th.200427. 1 (satu)