harapan suatu saat keadaan akan berubah, namunkeadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat danperceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin melakukan perceraian dair Bupati Empat Lawang,dengan SK Nomor 800/213.a/BKPSDM.1I/2019, tanggal 29 November 2019;Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DepinNovriski dan Dapinus

Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama:Depin Novriski, umur 13 tahun, dan Dapinus Nadira, umur 4 tahun kepadaPenggugat sampai anak tersebut mumayyiz;4.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, pada dasarnya setiapanak yang lahir dari perkawinan yang sah sementara kedua orang tuanya telahbercerai, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur dibawah 12 tahun adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat telah berumur 13 tahun,oleh karenanya telah mumayyiz dan tidak dapat ditetapkan hak asuhnya kecualidengan pilihannya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka hanya gugatan hak asuh anak yang bernama Dapinus

Menetapkan hak asuh anak yang bernama Dapinus Nadira, umur 4 tahun,kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA PENGGUGAT), dengan tetapmemberikan hak akses terhadap Tergugat Rekonvensi (NAMATERGUGAT) untuk bertemu, berkomunikasi, dan atau mencurahkan kasihsayangnya dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidakmengganggu kepentingan anak tersebut;5.

Tamrin);