danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaraPembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaanPensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sukabumi Kota BandarLampung ,diwakili oleh Kuasa Kunhumnya Masayu Robianti, SH.MHdan Qodrat Bagas Sudrajat, SH dari Kantor hukum LBH SejahtraBarsama Lampung berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7Oktober 2019 ddisebut

hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukanoleh:, tempat dan tanggal lahir RD 21Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaran i asEE Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaiPemohon PS, tempat dan tanggal lahir MB, 06 Mei1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman ci aEE Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaiPemohon Il;Selanjutnya ddisebut

Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor1807232601760001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal 07062012,selanjutnya ddisebut bukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/20/IV/2006 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kantor Urusan Agama tanggal 24 April 2006, selanjutnyaddisebut bukti P.2;Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu :SAKSI J, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman diKabupaten Lampung

terletak diTegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau dikenal diJalan Kyai Mojo 45 b(sebagian), 45 c, dan 45 ddisebut obyeksengketa, dengan batas :Sebelah Utara : Jalan Kyai Mojo SebelahTimur : Tanah /Rumah milik Siek Biek GiokSebelah Selatan : Tanah milik Siek Biek GiokSebelah Barat : Tanah milik Ny. Hendrawati 2.

Hasil tanaman coklat, pisang dan kelapa pada obyek sen yang ditaksir nilai harga Rp.500.000, pertahun dikurpenggarap kebun 50% sehingga bagian pemilik Rp.250.Cterhitung sejak tahun 1982 sampai dengan perkara ini memperolehkekuatan hukum tetap; Obyek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4 serta obyek sengketa 5.a, b, c dan ddisebut sebagai obyek sengketa budel waris dari almarhumah I Matangbersama suaminya nama Ngiu (almarhum) keduanya adalahnenek/kakek dari Penggugat;Bahwa almarhumah Matang meninggal dunia

Pemohon I dan Pemohon IIselanjutnya disebut para Pemohon, kecuali bila diperlukan akan ddisebut Pemohon I danPemohon II) telah dating menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II:Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :1.

memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam permusyaoowaratan Majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepadaA29Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros,Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, baik bersamasamamaupun sendirisendiri, bertindak berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 30 November 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanAO395OQ=aAo9wnecaoe3KD5anOo2SS<Ddisebut

tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mahasiswa,alamat XXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;PEMOHON Ill, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PensiunanPajak, alamat XXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Ill, dalam hal ini para Pemohonmemberikan kuasa kepada KUASA, Advokat/Pengaacara padaLaw Office XXXXXXXXX & Associates beralamat kantor diXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasatanggal 30 April 2019, untuk selanjunya ddisebut

terletak di Tegalrejo, KecamatanTegalrejo, Kota Yogyakarta atau dikenal di Jalan Kyai Mojo45 b(sebagian), 45 c, dan 45 ddisebut obyek sengketa,dengan batas :Sebelah Utara : Jalan Kyai MojoSebelahTimur : Tanah /Rumah milik Siek BiekSebelah Selatan : Tanah milik Siek Biek2.

XXXXXXXXX yang telahmeninggal dunia tanggal 23 Desember 2013 yaitu :1 XXXXXXXXxX, istri Pertama yaitu Pengugat I2 XXXXXXXXX (Laki laki), anak kandung dari Istri Pertama (Penggugat II)a XXXXXXXXX (Laki laki), anak kandung dariIstri Kedua,b XXXXXXXXX (Perempuan), anak kandung dari Istri Kedua,c XXXXXXXXX (Perempuan), anak kandung dari Istri Kedua,d XXXXXXXXX (Laki laki), anak kandung dari Istri Kedua (3.a. s/d 3.ddisebut Penggugat III).4).

Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Permintaan Kerjasama sehubungandengan RUPS Luar Biasa Termohon dari Pemohon kepada Termohon IItertanggal 11 Nopember 2020 melalui RPX Express ddisebut P9;10.

., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan HukumMITRA KEADILAN Cabang Sarolangun, yangberalamat di Jalan Gatot Subroto RT. 19 KelurahanCempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor102/SK.PDT/P/LBHEMKA/XII/2018 tertanggal 3Desember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 April2019 Nomor 42/SK/Pdt/2019/PN.Mrt, selanjutnya ddisebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;LawanDIREKTUR UTAMA PT.

Bahwa PARA TERGUGAT dalam konvensi mohon selanjutnya ddisebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan PPENGGUGAT dalam konvensi mohon selanjutnya dapat disebut sekPARA TERGUGAT REKONVENSI;2. Bahwa dailildalil yang dipergunakan PARA PENGGUGAT REKONVEdalam konvensi dianggap dipergunakan kembali sebagai dalilrekonvensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI;3.

Baju Indah, tanggal 8Agustus 2008, selanjutnya ddisebut bukti ( TT.5 ) ;. Foto copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PI. BajuKEPANITERAAN PERDATAIndah tanggal 11 Agustus 2008, Akta No. 02 yangdibuat dihadapan Mayya Dewanti, SH. Notaris diKoytamadya daerah TK. II Bekasi, selanjutnya disebutbukti ( TT.6 ) ;7. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal27 Agustus 2008, No.

Bandung selanjutnya ddisebut sebagaiTerbanding I.4 semula Tergugat I. 4 ;Hajjah Jubaedah, Beralamat di Kp. Rancaoray RT 01 RW O1Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang Kab.

dalam kategori tindak pidana atau tidak :65Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetianyang eksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangantidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidanadapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atauberasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan wewenangdalam istilah bahasa Perancis ddisebut

dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetianyang eksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahngunaan kewenangantidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidanadapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atauberasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan wewenangdalam istilah bahasa Perancis ddisebut

masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengetian yang eksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang samayang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan wewenang dalamistilah bahasa Perancis ddisebut

masuk dalamkategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetian yangeksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukumlainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan wewenang dalamistlah bahasa Perancis ddisebut

masuk dalamkategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetian yangeksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan wewenang dalamistilah bahasa Perancis ddisebut