telahdilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selamaberlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasanpembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa .Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum .Unsur dengan sengaja ;Menimbang bahwa unsure ini berarti ada maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud(Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten

) didalamKUHP, 2009 : 111)Unsure ini berarti ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainyang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah,DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, 2009 : 111)Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk didapat fakta hukum : Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib,bertempat di Padang Luar Lingk.

Dalam halini dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Prof.Dr.Jur.AndiHamzah, DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, 2009 : 111)Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk didapat fakta hukum : Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib,bertempat di Padang Luar Lingk. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec.

Dalam hal ini diatidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Prof.Dr.Jur.AndiHamzah, DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, 2009 : 111)Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk didapat fakta hukum : Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib,bertempat di Padang Luar Lingk. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec.

diatas MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terbanding/ TerdakwaHalaman 12 dari 16 Putusan Pidana PT No 46/PID.SUS/2019/PT.BBLtersebut mengandung unsur kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/kehendak untuk mencapai sesuatu ( opzet als oogmerk) ;Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana dalam perkara ini adalahmerupakan tindak pidana yang tidak mudah dapat dimengerti olehmasyarakat, hal ini tidak dapat serta merta menjadikan PerbuatanTerbanding/ Terdakwa sebagai tindak pidana culpose delicten

, karenaterbukti ada suatu kesengajaan/ kehendak sehingga perbuatan Terbanding/Terdakwa tersebut merupakan doleuze delicten ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur lainnya yaitu unsurbarang siapa, dan unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya untukdijadikan pertimbangan dalam Putusan Tingkat

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber AlamHayati dan Ekosistemnya, telah terpenuhi dalam perbuatan Terbanding/Terdakwa, oleh karenanya Terbanding/ Terdakwa secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan tentang sanksi Pidana yang akan dijatuhkan terhadapTerbanding/ Terdakwa;Menimbang, bahwa meskipun ancaman doleuze delicten

Van Bemmlen telah menggunakan istilahroekeloos Sactohid Kartanegara (Sri Widyastuti 2005: 40) merumuskandelik culpa seiring dengan Culpose Delicten yaitu Tindaktindak pidana yangberunsur culpa atau kurang hatihati. Akan tetapi hukumannya tidak seberatseperti hukuman terhadap Doleuse delicten, yaitu tindak pidana yangberunsur kesengajaan.

Culpose delicten adalah delik yang mempunyaiunsure Culpa atau kesalahan (Schuld).Lamintang (1997: 204) mengemukakan tentang delik culpa adalah Culposedelicten atau delik yang oleh pembentuk UndangUndang telah disyaratkanbahwa delik tersebut terjadi dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum.Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yangtidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yangdilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidanaterhadap delik

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatanperbuatan yang setara dengan yang dimaksuddengan perbuatan belum selesai berupa percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahdelik yang disusun berdasarkan telah selesainya perbautan dalam bentukpokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagibedasarkan istilah eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequailificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jenis maupun berat ringanancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

delik dalam bentuk eenvoudigedelicten yang memuat ancaman pidana pokok berupa pidana penjaradikumulasikan dengan pidana denda;Bahwa, Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur delik atau perbuatanperbuatan yang setara dengan yang dimaksud dengan perbuatan belumselesai berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana, yang memuat ancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakandenda pada pelakunya (gepriviligieerde delicten

;)Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam Ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karena ancaman pidana pada ayat tersebut menjadidiperberat (gequalificeerde delicten);Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Lht Bahwa, perumusan dakwaan dengan teknis penulisan Pasal 114 Ayat (1)jJuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun

Andi Hamzah, DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten)didalam KUHP, 2009 :83).

Namunkedua istilan ini Samasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benarTerdakwa telah melakukan suatu perbuatan

Namunkedua istilan ini Ssamasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benarTerdakwa telah melakukan suatu

Namunkedua istilan ini samasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten), tentunya terlebin dahulu harus dibuktikan apakah benarTerdakwa telah melakukan suatu perbuatan

Namunkedua istilan ini Ssamasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten), tentunya terlebin dahulu harus dibuktikan apakah benarTerdakwa telah melakukan suatu

meyakinkanmelanggar Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga amar putusan Majelis Hakim padatingkat pertama tersebut tersebut tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal197 ayat (1) huruf e KUHAP.Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pilihan serta mertatersebut, tentu saja sangatlah menguntungkan bagi kepentingan Terdakwa,oleh karena memang Majelis Hakim lebih memilih untuk membebaskanDakwaan Kesatu kami tersebut, maka sebenarnya unsurunsur apa sajakah (Delicten

No. 1942 K/Pid.Sus/2015Narkotika Golongan bagi diri sendiri ; yaitu berupa keterangan parasaksi dan keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti (BewjsMedelen) yang sama persis sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan(Requisitoir) kami selaku Penuntut Umum Nomor PDM102/Q.3.19/Euh.1/10/2014 tanggal 8 Januari 2015 untuk memenuhi unsurunsur delik(Delicten Elementen) dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi delikTanpa hak atau melawan

)miligram positif mengandung Metamfetamina sehingga termasukdalam Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61 dalam LampiranUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum adalahdilarang oleh undangundang ;Bahwa memperhatikan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut,selanjutnya Kami Penuntut Umum akan menguraikan secara sistematis dansekaligus akan menguraikan kembali unsurunsur delik (Delicten

pada hari Selasa tanggal 2 September2014, hasil pengujian atas 5 (lima) paket shabushabu yang disisihkan11,10 (sebelas koma satu nol) miligram positif mengandung Metamfetaminasehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61 dalamLampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Dengan demikian, sebenarnya unsur ini pun telah terpenuhi.Bahwa mencermati hal tersebut di atas, sebenarnya pertimbanganputusan Majelis Hakim tersebut adalah berisi dan menguraikan unsurunsurdelik (Delicten

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatanperbuatan yang setara dengan yang dimaksuddengan perbuatan belum selesai berupa percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahdelik yang disusun berdasarkan telah selesainya perbuatan dalam bentukpokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagibedasarkan istilah eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequailificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jenis maupun berat ringanancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

ancaman pidana pokok berupa pidana penjaradikumulasikan dengan pidana denda;Bahwa, Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur delik atau perbuatanHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lhtperbuatan yang setara dengan yang dimaksud dengan perbuatan belumselesai berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana, yang memuat ancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakandenda pada pelakunya (gepriviligieerde delicten

;) Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam Ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karena ancaman pidana pada ayat tersebut menjadidiperberat (gequalificeerde delicten); Bahwa, perumusan dakwaan dengan teknis penulisan Pasal 114 Ayat (1)jJuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan uraian dakwaan

Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatanperbuatan yang setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah delik yang disusun berdasarkan telah selesainyaperbuatan dalam bentuk pokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagiberdasarkan istilan eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequialificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jJenis maupun beratringan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

berupa percobaanHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Mreatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang memuatancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakan denda padapelakunya;Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karenanya ancaman pidana pada ayat tersebutmenjadi diperberat (gequialificeerde delicten

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehinggaamar putusan Majelis Hakim Judex Factie tersebut tidak sesuai pula denganketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP.Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pilihan serta merta tersebut,tentu saja sangatlah menguntungkan bagi kepentingan para terdakwa, olehkarena jikalau memang Majelis Hakim lebin memilin untuk membebaskanDakwaan Pertama kami tersebut, maka sebenarnya unsurunsur apa saja kah(Delicten Elementen) dan inti delik (Bestandelen Delict) apa saja

DakwaanKedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan kualifikasi delik turut melakukanpenyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri; yaitu berupa keteranganpara Saksi dan keterangan para Terdakwa sebagai salah satu alat bukti(Bewijs Medelen) yang sama persis sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan(Requisitoir) kami selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM 75 / BB /Enz.1 / 05 / 2020 tanggal 13 Juli 2020 untuk memenuhi unsurunsur delik(Delicten

ABU Als ALFI (DPO Kepolisian).Keterangan Saksi tersebut terdapat pula dalam Pertimbangan PutusanMajelis Hakim Judex Factie.Bahwa memperhatikan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut,selanjutnya Kami Penuntut Umum akan menguraikan secara sistematis dansekaligus akan menguraikan kembali unsurunsur delik (Delicten Elementen)sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan (Requisitoir) kami, Dakwaan Kesatu:Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaiberikut:1) Unsur Setiap

ABU Als ALFI (DPO Kepolisian)tetap melakukannya.Dengan demikian unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat punjuga telah terbukti.Bahwa mencermati hal tersebut diatas, sebenarnya pertimbanganputusan Majelis Hakim Judex Factie tersebut adalah berisi dan menguraikanunsurunsur delik (Delicten Elementen) sebagaimana dimuat dalam surattuntutan (Reguisitoir) kami yaitu Dakwaan Pertama : Pasal 132 ayat (1) JoPasal 112 ayat (1) UU R.I.

Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatanperbuatan yang setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah delik yang disusun berdasarkan telah selesainyaperbuatan dalam bentuk pokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagiberdasarkan istilan eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequialificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jenis maupun beratringan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang memuatancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakan denda padapelakunya;Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karenanya ancaman pidana pada ayat tersebutmenjadi diperberat (gequialificeerde delicten

Pidana, Tindak Pidana,TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 132):Tindak Pidana Aduan (klacht delicten) adalah tindak pidana yang untukdapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebihdulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan,yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72 KUHP) ataukeluarga tertentu dalam halhal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberikuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Tanpa adanyapengaduan dari pihak yang berhak mengadu yang menjadi korban pelaku,maka seorang pelaku tidak dapat dituntut.Sedangkan, Tindak PidanaBiasa (gewone delicten) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannyapenuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dariyang berhak.Lebih jauh dijelaskan oleh Mr.

Selama yang dirugikan belummemasukkan aduan maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.Berdasar pada pendapat tersebut, terhadap delik aduan (klacht delicten),dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya dapat dilakukan penuntutannyaapabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.Sehingga yangberwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kKejaksaan, danhakim) dapat memproses pelaku yang diadukan.Sementara, terhadap delikbiasa (gewone delicten), tanpa harus ada yang melakukan pengaduan

Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatanperbuatan yang setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah delik yang disusun berdasarkan telah selesainyaperbuatan dalam bentuk pokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagiberdasarkan istilan eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequialificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jJenis maupun beratringan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang memuatancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakan denda padapelakunya;Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN MreBahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karenanya ancaman pidana pada ayat tersebutmenjadi diperberat (gequialificeerde delicten

Andi Hamzah, DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten)didalam KUHP, 2009 :83).

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik oranglainMenimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalamDelikdelik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi HamzahHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN UnrEdisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berartisengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki.

DZAKY SURYA PUTRA BinEDI SURYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.600.000,(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Ad.3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku DelikdelikTertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100disebutkan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak (HogeRaad tahun 1911).

(Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 11menyebutkan dengan kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakankepentingan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban DZAKYSURYA PUTRA Bin EDI SURYANTO dan terdakwa, dalam mengambi 1 (satu)buah HP Merk Samsung Galaxy s9 Warna Hitam, nomor imei 35605309000682milik anak korban DZAKY SURYA PUTRA Bin EDI SURYANTO, terdakwa tidakmelakukan kekerasan dan tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan.Dengan demikian unsur ini tidak terbukti

Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatanperbuatan yang setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah delik yang disusun berdasarkan telah selesainyaperbuatan dalam bentuk pokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagiberdasarkan istilan eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequialificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jJenis maupun beratringan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang memuatancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakan denda padapelakunya;Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karenanya ancaman pidana pada ayat tersebutmenjadi diperberat (gequialificeerde delicten

Namunkedua istilan ini Ssamasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten), tentunya terlebin dahulu harus dibuktikan apakah benarTerdakwa telah melakukan suatu

Namunkedua istilah ini samasama mempunyai maksud yang sama karenamenyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu padapertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalij/k persoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Mdnomschreven delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan

Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatanperbuatan yang setaradengan yang dimaksud dengan perbuatan belum selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal114 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah delik yang disusun berdasarkan telah selesainyaperbuatan dalam bentuk pokok yang dilarang undangundang;Bahwa, melalui doktrin hukum pidana, delikdelik pidana dapat dibagiberdasarkan istilan eenvoudige delicten

yaitu delikdelik dalam bentuknyayang sederhana (pokok) yang biasanya memuat pula jenis maupun beratringannya ancaman pidana pokok, istilah gequialificeerde delicten yangbiasanya diartikan sebagai delikdelik dengan pemberatan yang memuatjenis maupun berat ringan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkandelik dalam bentuk pokok, serta gepriviligieerde delicten berupa delikdelikdengan keadaan yang meringankan yang memuat jenis maupun beratringan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan delik

selesai berupa percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang memuatancaman pidana berupa penjara tanpa mengenakan denda (dalam perkaraAnak diganti dengan pelatinan kerja) pada pelakunya;Bahwa, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ternyata dalam ayat (2) memuat perbuatan denganpemberatan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secaraterorganisasi dan oleh karenanya ancaman pidana pada ayat tersebutmenjadi diperberat (gequialificeerde delicten