M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dirgi Digdaya Alias Dikda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Penuntut Umum:
DEYPEND TOMMY SIBUEA, SH
Terdakwa:
DIRGI DIGDAYA alias DIKDA

1. Menyatakan terdakwa Sigit Dikda Karya Perkasa Bin Sukajat Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaolehkarena itudenganpidanapenjara selama

   Penuntut Umum:
   ALEXANDER APRIYANTO, SH
   Terdakwa:
   SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN

   yangTerdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN ambil dibelakang pintu kamar Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA BinSUKAJAT ARIFIN yang Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA BinSUKAJAT ARIFIN akui kepemilikannya milik Terdakwa SIGIT DIKDAKARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN dan adapun Terdakwa SIGITDIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN di tangkap karena diduga Memiliki, Menyimpan, menguasai serta Menggunakan Narkotikajenis Sabu; Bahwa sewaktu Petugas Sat Narkoba dari Polres Aceh Baratmelakukan

   KARYA PERKASA Bin SUKAJATARIFIN ambil di belakang pintu kamar Terdakwa SIGIT DIKDA KARYAPERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN yang Terdakwa SIGIT DIKDA KARYAPERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN akui kepemilikannya milik TerdakwaSIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN dan adapunTerdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN ditangkap karena di duga Memiliki, Menyimpan, menguasai sertaMenggunakan Narkotika jenis Sabu; Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul21.30 Wib Saksi bersama petugas

   KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN gunakan; Bahwa dari pengakuan Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASABin SUKAJAT ARIFIN bahwa Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASABin SUKAJAT ARIFIN ada menggunakan Narkotika jenis Sabu pada saatsebelum Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJATARIFIN di tangkap pada hari Selasa,tanggal 31 Oktober 2017, sekirapukul 19.30 Wib sebelum Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA BinSUKAJAT ARIFIN di tangkap, dan Terdakwa SIGIT DIKDA KARYAPERKASA Bin SUKAJAT ARIFIN menggunakannya

   Sendiri di dalamkamar rumah Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJATARIFIN di Gampong Ujung Drien Kec.

   Aceh Baratdengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral yangtelah Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFINrakit menjadi bong yang lalu Terdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASABin SUKAJAT ARIFIN membakar Narkotika jenis sabu dan menghirupHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Mboasap tersebut dengan cara membakar, dan setelah habis Alat yangTerdakwa SIGIT DIKDA KARYA PERKASA Bin SUKAJAT ARIFINgunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut TerdakwaSIGIT

Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/ Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab. Garut PosBelanja Pegawai DPRD Pasal 1009.a Biaya Perjalanan Dinas AnggotaDPRD yang dibayarkan sebagai penghasilan kepada Anggota DPRDKab. Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/ Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab.

Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab. Garut PosBelanja Barang Pasal 1011.90 Lainlain Ongkos Kantor yang dibayarkansebagai penghasilan kepada Anggota DPRD Kab. Garut dengan namaBiaya Tamu;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab.

Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/Perb/2001tanggal 12 Oktober 2002 bagian Sekretariat DPRD Kab. Garut PosBelanja Pegawai DPRD Pasal 1011.60 Rekening Listrik, Telepon, Airdan Gas yang dibayarkan sebagai penghasilan kepada Anggota DPRDKab. Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/Perb/2001tanggal 12 Oktober 2002 bagian Sekretariat DPRD Kab.

Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/ Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab. Garut Pos BelanjaPegawai DPRD Pasal 1009.a Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD yangdibayarkan sebagai penghasilan kepada Anggota DPRD Kab. Garut;Daftar Realisasi Pengeluaran Dikda No. 914/KEP138Keu/ Perb/2001tanggal 12 Oktober 2001 bagian Sekretariat DPRD Kab.

Dalam DIKDA Nomor: 914/01/2001 tanggal 29Juni 2001 masuk Pasal 2.2.1.1013.a yang dianggarkanRp400.000.000,00;Hal 3 dari 83 hal Put.

Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi:Bahwa sesuai DIKDA Unit Kerja Sekretariat DPRD KabupatenKaranganyar Nomor 914/01/2002 tanggal 3 Maret 2002 untuk penunjangHal 18 dari 83 hal Put.

Bantuan Sosial Kemasyarakatan:Bahwa sesuai DIKDA Unit Kerja Sekretariat DPRD KabupatenKaranganyar Nomor 914/01/2002 tanggal 3 Maret 2002 untuk bantuansosial kemasyarakatan ini masuk dalam pos Penunjang KegiatanDPRD. Adapun untuk bantuan sosial kemasyarakatan diterimakansecara tunai kepada Ketua DPRD yang sesuai SPJ adalah sebesarRp21.875.000,00.

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pasal 2.2.1.1053 ) yaitu berupa:Pos banituan BBM Pimpinan dan Anggota = DPRD (Pasal/digit2.2.1.1053.40a) dalam DIKDA Tahun 2002 dianggarkan sebesarRp202.500.000,00 dengan perincian 45 org x 12 bl x Rp375.000,00dasarnya yaitu.

Surat Keputusan ini memberikan bantuan BBMsebagaimana dalam DIKDA tersebut.

) untuk diserahkankepada saksi Edi Sudarmanto, S.lp. bin Darkum selaku Kasubag AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Bungo, setelah konsep Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) diteliti oleh saksi Edi Sudarmanto, S.lp. bin Darkum kemudiandiserahkan kepada Abdul Hamid HS bin Husaini selaku Kabag KeuanganSekretariat DPRD Kabupaten Bungo untuk diteruskan kepada TerdakwaEryusman Yutar, B.A. bin Emyutar untuk ditandatangani, setelah Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) ditandatangani oleh Terdakwa Eryusman

Yutar, B.A.bin Emyutar kemudian disampaikan kepada Bupati Bungo untuk mendapatkanpengesahan dan diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA).

Bahwa dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Sekretariat DPRD Kabupatn Bungo TA 2002 dalam Pasal 1005 yaitu TunjanganKesejahteraan terdapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Bungo untuk satu tahun sebesar Rp 226.884.000,Hal. 6 dari 49 hal. Put.

) untuk diserahkankepada saksi Edi Sudarmanto, S.lp. bin Darkum selaku Kasubag AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Bungo, setelah konsep Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) diteliti oleh saksi Edi Sudarmanto, S.lp. bin Darkum kemudiandiserahkan kepada Abdul Hamid H.S. bin Husaini selaku Kabag KeuanganSekretariat DPRD Kabupaten Bungo untuk diteruskan kepada TerdakwaEryusman Yutar, B.A. bin Emyutar untuk ditandatangani, setelah Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) ditandatangani oleh Terdakwa Eryusman

tersebut memperhatikan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 06 Februari 2002 tentangDaftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 PosSekretariat Daeran Kota Bontang.

Dengan demikian, pada saatTerdakwa menandatangani surat keputusan tersebut, Terdakwa sudahmemperhatikan dengan seksama perihal Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang.Namun pada kenyataannya di dalam DIKDA Tahun 2002 PosSkretariat Daerah Kota Bontang tersebut tidak ditemukan mataanggaran untuk asuransi bagi Anggota DPRD Kota Bontang.

Bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat klausulmemperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TA 2003 PosSekretariat Daerah Kota Bontang. Namun dalam DIKDA Tahun 2003tersebut tidak ditemukan mata anggaran untuk asuransi bagi AnggotaDPRD Kota Bontand.

Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.79)1 (Satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.80) 1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.81) 1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.82) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran

2002.78) 1 (Satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.79)1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.80)1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.81)1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.82) 1 (Satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRDKota

Erhamsyah, S.Sos Bin Ishak sebagai Bendaharawan RutinSetkab Kutai telah mengetahui bahwa uang yang diambil dari kas BendaharaRutin tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diluar Daftarlsian kegiatan Daerah (DIKDA) yang mana dipergunakan untuk : disetorkan ketabungan, membayar tagihan kredit card dan membayar tagihan rekeningtelepon genggam atas nama Drs. H.

Eddy Subandi, MM Bin Sardipada Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI serta Bank Lippo yangdipertanggung jawabkan pada Biaya Operasional Sekretaris dalam rangkapembinaan aparatur pemerintah dilingkungan Sekretaris Pem kab Kutai yangtidak termasuk dalam uraian kegiatan atau sub mata anggaran pengeluarandalam DIKDA Tahun 2000, 2001, 2002, sehingga pengeluaran dana dari KasBendahara Rutin Setkab yang tidak sesuai peruntukannya (diluar DIKDA) dapatberlangsung secara terus menerus dalam tahun 2000 sampai dengan

Erhamsyah, S.Sos Bin Ishak sebagaiBendaharawan Rutin Setkab Kutai telah mengetahui bahwa uang yang diambildari kas Bendahara Rutin tersebut dipergunakan tidak sesuai denganperuntukannya diluar Daftar Isian kegiatan Daerah (DIKDA) yang manadipergunakan untuk : disetorkan ke tabungan, membayar tagihan kredit carddan membayar tagihan rekening telepon genggam atas nama Drs. H.

) ;Dinas/ Kecamatan/ Kantor ;APBD 2000 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;Dinas/ Kecamatan/ Kantor ;APBD 2002 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK10/2001 Tahun 2001tentang Penanda tanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) keuanganKabupaten Kutai tahun 2001;Hal. 33 dari 47 hal.

) Pos Sekretariat DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002.78) 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2003.79) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2004.80) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002.81) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2003.82) 1 (satu) jilid

DIKDA (Daftar IsianKegiatan Daerah), kemudian SK.

Tahun 2002 ;Bahwa sebelum lahirnya SK, ada APBD induk dan DIKDA, jadi SK tersebut adalahuntuk mencairkan anggaran yang ada di DIKDA tersebut ;Bahwa mengenai mata anggaran asuransi tersebut ditempatkan di bagianKesejahteran Pegawai, terdakwa tidak mengetahuinya ;Bahwa adapun alasan terdakwa menerbitkan SK Walikota tersebut, adalahdikarenakan di dalam SK Walikota tersebut ada klausul yang menunjuk pada SK.Walikota sebelumnya mengenai penetapan DIKDA yang berarti ada anggarannyaoleh karena itulah terdakwa

Pada tanggal 29 Mei 2002 Terdakwa telah mengeluarkandana rutin tahun 2002 sebesar Rp 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) untuk kegiatan seminar di manakegiatan tersebut tidak ada dalam pos mata anggaranyang tercantum dalam DIKDA dan pada tanggal 23 Maret2003, Terdakwa telah mengeluarkan/menggunakan sisadana rutin TA 2002 sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakanbagian dari sisa anggaran rutin TA 2002 sejumlah Rp4.312.632.500, (empat milyar tiga ratus dua belasjuta enam

ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)untuk kegiatan seminar yang tidak ada pos mataanggaran dalam DIKDA dimana sisa dana tersebutseharusnya dikembalikan ke Kas Daerah, tindakanTerdakwatersebut bertentangan dengan Pasal 9Permendagri No. 2 tahun 1994: Semua Bendaharawan yangmempunyai sisa UUDP yang tidak dipergunakan lagi wajibHal. 6 dari 17 hal.

Pada tanggal 29 Mei 2002 Terdakwa telah mengeluarkandana rutin tahun 2002 sebesar Rp 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) untuk kegiatan seminar di manakegiatan tersebut tidak ada dalam pos mata anggaranyang tercantum dalam DIKDA dan pada tanggal 23 MaretHal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 379K/Pid.Sus/20072003, Terdakwa telah mengeluarkan/menggunakan sisadana rutin TA 2002 sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakanbagian dari sisa anggaran rutin TA 2002 sejumlah Rp4.312.632.500, (empat milyar tiga ratus dua belasjuta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)untuk kegiatan seminar yang tidak ada pos mataanggaran dalam DIKDA dimana sisa dana tersebutseharusnya dikembalikan ke Kas Daerah, tindakanTerdakwaitersebut bertentangan dengan Pasal 9Permendagri

;Buku Kas Umum ;Dirampas untuk NegaraSimpeda atas nama Basrani SE ;Rekapitulasi dana yang masuk ke rekening pribadi diluar dana rutin ;Rekening Koran BPD Kaltim cabang Sangatta ;SK Bupati Kultim No. 821/084/BKD/IV/2002 ;1 (satu) map/bundle SPP/SPMu/2001 ;DIKDA Angaran Rutin Diknas ;Jumlah tenaga honor PTT Kab.

No. 254 K/Pid.Sus/2015Sekretaris Desa : Rp24.960,00Kepala Urusan : Rp22.464,00Kelian Banjar Dinas : Rp22.462,00Bahwa anggaran Jamsostek Perangkat Desa SeKabupaten Tabanansebagaimana dalam APBD Kabupaten Tabanan dan Keputusan BupatiNo. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Angaran Pendapatan Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2002 kemudian menjadi anggaran Instansi / Unit Kerja BPMD KabupatenTabanan sebagaimana diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran

Dalam DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan tersebut diuraikansebagai berikut : Mata Anggaran Uraian Jumlah Jumlah PerBelanja21311121 sccowersossmeccememmemememe sueewemesecemmesmes jememeeeimmusecs2.12.1.1121 Jamsostek Kades dan Perangkat Desa seKabupaten TabananKepala Desa118 x 12 x Rp28.080,00 39.761 .280,00Sekretaris Desa118 x 12 x Rp24.960,00 35.342.360,00Kepala Urusan590 x 12 x Rp22.464,00 159.045.120,00Kelian Banjar Dinas743 x 12 x Rp22.462,00

Dalam DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan tersebut diuraikansebagai berikut : Mata Anggaran Uraian Jumlah Jumlah Per Belanja2.13.1.1121 ee cecceeceeceeeeeteeeeeeeeeeeeeees e teeteteeteeeeeeeeee ceeeee este eee eeeeaee2.12.1.1121 Jamsostek Kades dan Perangkat Desa seKabupaten TabananKepala Desa118 x 12 x Rp28.080,00 39.761 .280,00Sekretaris Desa118 x 12 x Rp24.960,00 35.342.360,00Kepala Urusan590 x 12 x Rp22.464,00 159.045.120,00Kelian Banjar

Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;Keputusan Bupati No. 30 th. 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002;Daftar Isian Kegiatan Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin TahunAnggaran 2002;Surat No. 141.3/636/BPMD tgl. 9 Juni 2009, Perihal PembatalanKepesertaan jamsostek, dengan dilampiri Rekapitulasi Aparat Desayang Dibatalkan Kepesertaannya;Surat No. 141.3/746/BPMD tgl. 30 Juli 2009, Perihal

Jamsostek Cabang Bali , DaftarIsian Kegiatan Daerah (DIKDA Anggaran Rutin Tahun anggaran Rutin 2002yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Kwitansi Guna Pembayaran luranJamsostek bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa seKabupaten Tabananuntuk bulan April, Mei juni 2002 yang ditdna tangani juga oleh Terdakwa, RincianHal. 28 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015luran yang dikeluarkan oleh PT.

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.a Uraian : Tunjangan Kesehatan Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-7.

) Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan AnggaranBelanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati KatinganNomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentangTunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebutadalah untuk asuransi Pimpinan dan

Berkat Setiawan yang telah melakukan penyimpangan dalampenggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi PurnaBakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan

Berkat Setiawanmenyalahgunakan kewenanganannya selaku anggota DPRD KabupatenKatingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untukAsuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangandengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SKBupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian :1.Satu buku Pengeluaran Per Pasal2.Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,7.

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)WY NBukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.

BersamaBUMIPUTERA1912disitadariBASLAN,S.E.mantanBendaharawanRutinSekretarisDaerahKotaBontangTahun2002;----------------

)PosSekretariatDPRDKotaBontangTahunAnggaran2001;-----------------------------------------------

BontangTahunAnggaran2003;-----------------------------------------------

NURDIANSYAH,dandiketahuiolehPlh.SekretarisDPRDKotaBontangDrs.BAHRUDDIN,didalamnyateradpaturaiantanggal01Maret2002nomorBukuKas242BayarBantuanUangPerumahanAnggotaDPRDKotaBontangTahunAnggaran2002sebesarRp.1.550.000.000;------------------------------------------------

)SekretariatDaerahKotaBontangNomor:54DIKDA/Kota-B/2003tanggal14Pebruari2003;

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor2661 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi BagiAnggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002,dimana dalam surat keputusan tersebut memperhatikanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TahunAnggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontangtanggal 06 Pebruari 2002.Selanjutnya saksi H.M.

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota BontangNomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang AsuransiBagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari2002, dimana dalam surat keputusan tersebutmemperhatikan Surat Keputusan Walikota BontangNomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos SekretariatDaerah Kota Bontang tanggal O6 Pebruari 2002. Selanjutnya saksi H.M.

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 58) 1 (Satu)1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 noone nnn nnn nnn1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 enone nnnnnnnnnnennnnnnaee1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat DPRD

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 2nnn nnn1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun

)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KatinganTahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang TunjanganKesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatan tersebut adalahuntuk asuransi Pimpinan dan

Berkat Setiawan melakukan penyimpangan dalampenggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi PurnaBakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan

Berkat Setiawan menyalahgunakan kewenanganannyaselaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan dalampenggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi PurnaBakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004)5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).316. PasalUraianRincian7. PasalUraian:Rincian8.PasalUraianRincian9.PasalUraianRincian: 2.2.1 1007.a: Tunjangan Kesehatan1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004)5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).416. Pasal : 2.2.1 1007.aUraianRincian7. PasalUraianRincian :8. PasalUraianRincian9. PasalUraianRincianTunjangan Kesehatan1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.

)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasaldan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentangTunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatantersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan

Berkat Setiawan yang telah melakukanpenyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatanuntuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor :914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan DaftarIsian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEUtanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta KeputusanBupati

BerkatSetiawan menyalahgunakan kewenanganannya selaku anggotaDPRD Kabupaten Katingan dalam penggunaan anggaranTunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan PerjalananDinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati KabupatenKatingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentangPengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) AnggaranBelanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati KatinganNomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin

Dikda Tahun 2004 (lengkap);2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan277. PasalUraianRincian8. PasalUraianRincian3.

Agustus2004 dengandaftar perinciansebagaiberikut :Dikda Tahun 2004(lengkap);Buku Kas Umum TahunAnggaran 2004 (1 bukulengkapSPMU Gaji Pimpinan danAnggota Tahun 2004(lengkap)Bukti Setoran Pajak(Tunjangan Khusus Pasal2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004)SPMU Beban SementaraTahun 2004 (lengkap).Pasal : 2.2.11007.aRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi KumpulanHal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS/2012/PT.PR367. PasalUraianRincian8.

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;59)60)61)62)63)64)65)66)67)68)69)1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (Satu) Jilid Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja PosSekretariat

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (Satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (Satu) Jilid Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun ANggaran

;= Yang menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas selaku Bendaharawantersebut adalah Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), untuk Tahun Anggaran 2002 adalahDIKDA Nomor : 26/DIKDA/KOTAB/2002 tanggal 06 Pebruari 2002, sedangkan untuk TahunAnggaran 2003 adalah DIKDA Nomor: 50/DIKDA/KOTAB/2003 tanggal 14 Pebruari 2003;= Bahwa DIKDA TA. 2002 dan DIKDA TA.2003, disusun oleh Panitia Anggaran Eksekutif(PANEK) dan Panitia Anggaran Legislatif (PANEL) dan ditetapkan oleh Walikota Bontangatas persetujuan

Anggota DPRD Kota Bontang melalui Rapat Paripurna DPRD KotaBontang ;= Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan penyusunan DIKDA TA. 2002 dan DIKDA TA. 2003,karena ditunjuk selaku Bendaharawan setelah DIKDA sudah ditetapkan ; Sebagai Bendaharawan pada Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang, TA.2002 mendapattunjangan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, sedangkan TA.2003menerima tunjangan sebesar Rp75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya ; Bahwa sesuai DIKDA, yang menjadi

ratus empat belas juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus empatpuluh empat rupiah) yang terdiri dari: Penghasilan berupa gaji sebesar Rp 2.593.585.620, Penghasilan diluar gaji sebesar Rp 6.254.198.724, Biaya perjalanan dinas dan pindah sebesar Rp 667.119.200.Bahwa para Terdakwa bersamasama dengan anggota Panitia anggaranDPRD NTB lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitudengan cara menyusun, membuat atau mengalokasikan anggaran belanjaDPRD NTB diluar gaji sebagaimana dijabarkan dalam DIKDA

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatulan ;Kemudian dalam APBD tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2002)para Terdakwa bersama anggota DPRD NIB lainnya telah melakukanperbuatan melawan hukum yaitu dengan cara melakukan perubahananggaran belanja DPRD NTB dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yaitupada tanggal 24 September 2002 dengan Perda No. 4 Tahun 2002,kemudian dijabarkan lagi kedalam DIKDA DPRD sehingga anggaran BelanjaDPRD NTB dari Rp 14.224.413.476, berubah atau bertambah menjadiRp

No. 184 K/Pid.Sus/2007 Keputusan Gubemur NTB No. 914/01/R/2002 tanggal 21 Januari2002 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun2002 ; Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2002 Khusus DPRD NTB, yaitu untuk Triwulan 1 No. 1/R/2002 tanggal 2 Januari 2002, Triwulan 11 No. 43/R/2002, TriwulanIll No. 87/R/2002 tanggal 1 Juli 2002 dan ; Perda Prop.

No.509 Tahun 2002 tentang Penjabaran,APBD TA 2002 ;Keputusan Gubemur NTB No. 914/01/R/2002 tanggal 21 Januari2002 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun2002 ;Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2002 Khusus DPRD NTB, yaitu untuk Triwulan No. 1/R/2002 tanggal 2 Januari 2002, Triwulan II No. 43/R/2002, Triwulan IIINo. 87/R/2002 tanggal 1 Juli 2002 dan ;Perda Prop.

21 Januari2002 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun2002 ;Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin Tahun 2001 Khusus DPRD NTB, yaitu untukTriwulan No. 1/R/2002 tanggal 2 Januari 2002, Triwulan IlNo. 43/R/2002 ;Bulan April 2002, Triwulan Ill No. 87/R/2002 tanggal 1 Juli 2002dan Triwulan IV No. 126/R/2000 tanggal 1 Oktober2002 ;9.

Setelah Daftar lsian KegiatanDaerah (DIKDA) ditandatangani oleh terdakwa Drs. Tarmizi Razali bin Razalikemudian disampaikan kepada Bupati Bungo untuk mendapatkan pengesahandan diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) TA 2003.

Setelah Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) ditandatangani oleh terdakwa Drs. Tarmizi Razali bin Razalikemudian disampaikan kepada Bupati Bungo untuk mendapatkan pengesahandan diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) TA 2003.

(Daftar Isian Kegiatan Daerah) keputusan BupatiBungo Nomor : 01/2.2.1/DIKDA/2003 tentang Pengesahan Daftar lsianKegiatan Daerah (DIKDA) tahun 2003;21.1 (satu) buku DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) satuan kerja/Unit organisasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) keputusan BupatiHal. 82 dari 103 hal.

No. 1658 K/Pid.Sus/200818.1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2002tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2003;19.1 (satu) buku Keputusan Bupati Bungo Nomor 2383 Tahun 2003 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003;20.1 (satu) buku DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Keputusan BupatiBungo Nomor : 01/2.2.1/DIKDA/2003 tentang Pengesahan Daftar lsianKegiatan Daerah (DIKDA) tahun 2003;21.1

(Daftar Isian Kegiatan Daerah) keputusanBupati Bungo Nomor : 01/2.2.1/DIKDA/2003 tentang PengesahanDaftar lsian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003;21.1 (satu) buku DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) satuankerja/Unit organisasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)keputusan Bupati Bungo Nomor : 070/0101/DASK/2004 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TahunAnggaran 2004;22.1 (satu) buku Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2003;23.1 (satu) buku Rancangan

Sus/2013e Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran2004 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluhjuta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor: 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran

Berkat Setiawan yang telah melakukanpenyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatanuntuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 OktoberHal. 6 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid.

) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja RutinHal. 13 dari 57 hal.

Berkat Setiawanmenyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD KabupatenKatingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untukAsuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangandengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar lsian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin

Rl No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah).Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah dankeliru memberikan penilaian maupun kesimpulannya terhadap penanggungjawab perbuatan pidana dalam pelaksanaan APBD dan DIKDA KabupatenKatingan untuk POS MAK Tunjangan Kesehatan dan MAK Biaya PerjalananDinas Sub. 4.

)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentangTunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatantersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan

BerkatSetiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggota DPRDKatingan lainnya, telah melakukan penyimpangan dalampenggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi PurnaBakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SKBupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003tentang Pengesahan DIKDA Perubahan

Putusan No. 16/PID.SUS/2012/PT.PR16Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK BupatiKabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun

Putusan No. 16/PID.SUS/2012/PT.PR20(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SKBupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja RutinTahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor :06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasaldan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam NegeriNomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal :Pedoman

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagaiberikut :1 Dikda Tahun 2004 (lengkap) ;2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1buku lengkap) ;3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap) ;4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004) ;5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).;6.Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan Kesehatan ;Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal;2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan;3.

sehinggajumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan TahunAnggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000, (Satu milyar duaratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan TahunAnggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (Satu milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK BupatiKabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA

)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentangTunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatantersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan

BerkatSetiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggota DPRDKatingan lainnya yang telah melakukan penyimpangan dalampenggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi PurnaBakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SKBupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003tentang Pengesahan DIKDA Perubahan

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagaiberikut :1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan Kesehatan24RincianPasalUraianRincian. PasalUraianRincianPasalUraianRincian: 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2.

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagaiberikut :1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran2004 (1 buku lengkap)3 SPMU Gaji Pimpinan dan AnggotaTahun 2004 (lengkap)4 Bukti Setoran Pajak (TunjanganKhusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004(lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aa2wo AN DH BPW NY FRUraianRincian. PasalUraianRincianPasalUraianRincian.