Indonesia Nomor : 82 / DIKTI / Kep / 2009 tanggal 1 Juli 2009tentang Pedoman Penilaian ljazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeriadalah := Bila Gelar, Nama program studi dan nama Perguruan Tinggi sudah adapada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti,penyetaraan dilakukan langsung oleh Pengguna lulusan ;= Bahwa Bila Gelar, Nama program studi dan nama Perguruan Tinggisudah ada pada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh DitjenDikti, penyetaraan dilakukan langsung oleh Dikjen

Dikti.= Bahwa saksi menerangkan Sesuai dengan Peraturan Dikjen DiktiDepdiknas Republik Indonesia Nomor : 82 / DIKTI /Kep / 2009 tanggal 1Juli 2009 tentang Pedoman Penilain ljasah Lulusan Perguruan TinggiLuar Negeri adalah ;a.

Harus ada kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia danDisetujui Oleh Dikjen Dikti.c. Perguruan Tinggi di Indonesia yang menjalankan kerja samaharus terakreditasi.d. Mahasiswa melaksanakan perkuliahannya secara tatap muka.e. Melaksanakan tugastugas belajar sesuai dengan ketentuan.f. Mengerjakan Ujian.g.

Bahwa seseorang untuk mendapat gelar Doktor yangdiselanggarakan oleh Lembaga Pendidkan Luar Negeriadalah lembaga penyelenggaraan harus terakreditasi dinegara asalnya, harus ada kerja sama dengan PerguruanTinggi di Indonesia dan Disetujui Oleh Dikjen Dikti,Perguruan Tinggi di Indonesia yang menjalankan kerja samaharus terakreditasi, Mahasiswa melaksanakanperkuliahannya secara tataop muka, melaksanakan tugastugas belajar sesuai dengan ketentuan, mengerjakan ujiandan melaksanakan Disertasi.Sehingga

Bahwa seseorang untuk mendapat gelar Doktor yangdiselanggarakan oleh Lembaga Pendidikan Luar Negeri adalahlembaga penyelenggaraan harus terakreditasi di negara asalnya,harus ada kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia dandisetujui Oleh Dikjen Dikti, Perguruan Tinggi di Indonesia yangmenjalankan kerja sama harus terakreditasi, Mahasiswamelaksanakan perkuliahannya secara tatap muka, melaksanakanHalaman 99 dari 107 Putusan Nomor 355/Pid.Sus./2015/PN.KPG .tugastugas belajar sesuai dengan ketentuan

pada intinya untuk tahun 2006 ada bantuan yangdigulirkan oleh Pemerintah melalui Depdiknas RI untuk PTN maupun swastamelalui program yang ada pada Ditjen Dikti, dan kemungkinan karena banyakPTS yang mengajukan proposal maka bantuan yang turun tidak akan besarhanya berkisar antara Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampaidengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut kata Terdakwa pihak STIEINABA harus mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke pihak Dikjen

25) 2 ( dua ) lembar Berita acara asli hasil monitoring dan evaluasi SPI dikjen dikti terhadap pengelolaan dana PHP-PTS tahun 2013 di Stikom Iga Tanjungpinang yang dikeluarkan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sekertariat Jendral ( Ristekdikti ).
26) 2 ( dua ) lembar daftar barang sekolah tinggi komunikasi internasional Gurindam archipilago Inventarisasi tahun akademik 2015/2016 yang tidak bertanda tangan.

Bahwa Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlahPerguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Dikjen DiktiKemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari KomisiX;d.

usulanpenambahan anggaran untuk Ditjen Dikti sebesar Rp 10,98 T (Sepuluhkoma sembilan delapan triliyun).Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 ditetapkan PaguAnggaran untuk Ditjen Dikti Kemendikbud sebesar Rp 31,46 T (tigapuluh satu koma empat puluh enam triliyun) sesuai dengan KeputusanMenteri Keuangan.Bahwa selanjutnya Sekretaris Ditjen Dikti mengirimkan suratundangan pelaksanaan reviu kepada Para Pimpinan PenguruanTinggi Negeri, Koordinator Kopertis s.d XIV, dan Para Direktur diLingkungan Dikjen

Perikatan Jual Beli Lunas antara Nomor 5 Tanggal 13 Oktober 2020 antara Teuku Yusuf dengan Anas Fahrudin dan Asli SSPD-BPHTB;